Penguatan Ombudsman Dalam Uu.docx

G. Penguatan Ombudsman dalam Undang Undang Sejak 1 Januari 1982, Negeri Belanda mengenal Ombudsman Nasional. Pendiriannya, kewenangan-kewenangannya, dan cara kerjanya adalah berdasarkan UU Ombudsman Nasional 1981. Dalam Groendwet yang terlah ditinjau kembali 1983 ada suatu pasal yang isinya mengenai budsman Pasal 108 UUD berbunyi 1: 1. UU menentukan peraturan-peraturan mengenai susunan, kewenangan, dan cara kerja dari satu atau lebih dari satu badan-badan yang berdiri sendiri untuk memeriksa pengaduan-pengaduan mengenai tindakan penguasa. 2. Apabila kegiatan kerja sampai menyangkut tindakan-tindakan penguasa negara, maka pengangkatan dilakukan oleh Tweede Kamer dari Staten Generaal. Pemberhentian dapat terjadi dalam hal-hal yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Ombudsman pada dasarnya lahir dan segala hal yang bersangkutan dengannya diatur dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008. Dalam UU ini telah diatur segala hal tentang Ombudsman termasuk lahirnya Ombudsman, sifat, asas, dan tujuan Ombudman, fungsi dan tujuan Ombudsman, prosedur pelaporan Ombudsman, susunan keanggotaan, tempat kedudukan Ombudsman, kewenangan Ombudsman, dan lainnya. Penguatan

Ombudsman

dalam

susunan

kelembagaan

dan

perlindungan

maladminstrasi dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab juga masih diatur dalam UU No. 37 Tahun 2008 terlebih dalam bagian Kewenangan dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 10. Pada Pasal 8 dijelaskan apa-apa saja yang menjadi kewenangan dari Ombudsman termasukdidalamnya Ombudsman dapat memberikan saran kepada Penyelenggaran Negara guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi ataupun prosedur pelayanan publik. Pada pasal 9, tertera bahwa Ombudsman dilarang mencampuri keputusan hakim. Dan pada pasal 10 dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan. Selain pada UU No. 37 Tahun 2008, tentang Ombudsman juga diatur pada UU No. 26 Tahun 2017 yang mengatur mengenai tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan Ombudsman.

1

Philipus M. Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 303