Pengisian Kke Word2003

KESEPAKATAN PENGISIAN KKE LPPD

Dalam rangka penyamaan persepsi pada saat pengisian LKE Capaian Kinerja Aspek Pelaksana Kebijakan - Umum (1) serta mempertegas Manual EKPPD pengisian berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Klarifikasi data capaian kinerja. Klarifikasi data capaian kinerja dilakukan dengan tetap berpegang pada asas efisiensi. Klarifikasi data capaian kinerja dilakukan dalam hal sebagai berikut : 1) Satu SKPD melaksanakan lebih dari satu bidang namun hanya membuat satu matriks capaian kinerja; 2) Evaluator menjumpai isian capaian kinerja yang memerlukan penjelasan dari penyusun LPPD, dalam hal : a) Isian capaian kinerja adalah NOL. Misal, IKK jumlah demo terhadap peraturan daerah diisi 0 (nol). Jika evaluator memperoleh informasi bahwa pernah terjadi demo di evaluatan, maka hal tersebut perlu diklarifikasi. b) Isian capaian kinerja dianggap tidak wajar, misalnya SKPD B mengisi capaian kinerja berupa ”Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya sebanyak 112,5%” c) Isian capaian kinerja belum dapat diisikan karena masih dalam proses, misalnya IKK berupa “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah” diisi “…” dengan penjelasan masih dalam proses. Klarifikasi data capaian kinerja tidak diperlukan, dalam hal capaian kinerja pada matriks kinerja diisi dengan “…” , “ – “ atau tidak diisi, sehingga diisi TDI.

2. Untuk satu SKPD yang melaksanakan urusan lebih dari satu urusan, contoh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi/UKM. Bilamana ada pemda yang membuat matriks untuk Dinas Perindagkop hanya satu matrik, maka capaian kinerja untuk urusan yang lain harus diklarifikasi.

Contoh kasus : LPPD Kabupaten N memuat narasi serta matriks urusan wajib bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindagkop. Narasi dan matriks tersebut memuat program-program untuk bidang Koperasi/UKM dan Perindustrian. Pada saat pengisian sheet pelaksana kebijakan umum (1), untuk Bidang Koperasi/ UKM dan Bidang Industri sebaiknya dikosongkan terlebih dahulu menunggu hasil klarifikasi lapangan. Klarifikasi data kinerja khususnya masalah yang berkaitan dengan program. Selanjutnya, pengisian capain kinerja secara rinci adalah sebagai berikut : No 1

2

3

Aspek/ IKK Kebijakan Teknis Penyelenggara • Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD • Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Ketaatan terhadap Peraturan/UU Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Penataan Kelembagaan` • Struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Satuan …….% ….SOP …….%

4

5

Sesuai fakta Sesuai fakta Sesuai fakta

Disesuaikan dgn …….%

• Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Pengelolaan Kepegawaian • Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan • Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya • Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan • Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan • Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai Perencanaan Pembangunan • Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD  RENSTRA-SKPD  RENJA-SKPD  RKA-SKPD • Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam

Keterangan

Ada/ Tidak

…….% …….% …….% …….%

capaian pada matriks yg ada (disesuaikan) Disesuaikan

Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan

…….%

Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak …….%

disesuaikan disesuaikan disesuaikan disesuaikan

No

6

7

8

Aspek/ IKK RENJA SKPD • Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD • Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD Laporan keuangan SKPD • Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD • Belanja modal terhadap total belanja SKPD • Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa • Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD • Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)  Neraca  LRA  CALk Pengelolaan Barang Milik • Adanya inventarisasi barang / asset SKPD • Bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD • Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat • Jumlah fasilitas / prasarana informasi :  Web site  Papan Pengumuman  Pos Pengaduan  Leaflet  Mobil keliling • Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Pengisian

capaian

menggambarkan

kinerja

bahwa

sebagaimana

terdapat

kinerja

diatas

Satuan

Keterangan disesuaikan

…….%

disesuaikan

…….%

dikosongkan dikosongkan dikosongkan

…….% …….% …….%

dikosongkan

…….% …….%

Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan

Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak …….% …….%

Disesuaikan

Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak

disesuaikan disesuaikan disesuaikan disesuaikan disesuaikan disesuaikan

hanya

program/

dimaksudkan

kegiatan

untuk

pada

semua

3. Untuk satu urusan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu SKPD, contoh

Badan

urusan/bidang yang ditangani oleh satu SKPD terkait.

Pengendali Pertamanan

Dampak

Lingkungan

(Bapedalda)

yang sama-sama menangani

dan

Dinas

Kebersihan

urusan Lingkungan Hidup,

dan maka

capaian kinerja yang diinput adalah hasil rata-rata capaian kinerja dari IKK yang sama tergantung jumlah SKPD yang ada. Cara pengisian IKK , misal Aspek 3 “Struktur jabatan dan eselonering yang terisi”. Bapedalda mengisi 50% sedangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengisi

70%, maka rata-rata capaian kinerja untuk urusan lingkungan hidup = 60% (50+70)/2. Dalam hal salah satu SKPD tidak membuat matriks sehingga evaluator terpaksa mengisi TDI, maka dalam pengisian capaian kinerja adalah sebagai berikut : 1) Isian berupa angka. a) Jika satu urusan dilaksanakan oleh 2 SKPD, 1 SKPD tidak membuat matriks sehingga harus diisi TDI, maka capaian kinerja pada kolom bidang ybs dapat diisi dengan capaian kinerja SKPD yang membuat matriks. Misal Bapedalda mengisi 50% sedangkan DKP tidak membuat matriks, maka langsung diisi 50%; b) Jika satu urusan dilaksanakan oleh 3 atau lebih SKPD dan terdapat SKPD yang tidak membuat matriks, maka capaian kinerja pada kolom bidang ybs dapat diisi dengan nilai rata-rata capaian kinerja SKPD yang membuat matrikst. Misal, bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Perkebunan dengan capaian kinerja masing-masing 70%, 60% dan TDI maka nilai capaian kierjanya adalah 65% ( 70% + 60% ) / 2.

2) Isian berupa teks, a) Jika satu urusan dilaksanakan oleh 2 SKPD sementara 1 SKPD tidak membuat matriks sehingga harus diisi TDI, maka capaian kinerja pada kolom bidang ybs dapat diisi dengan capaian kinerja SKPD yang membuat matriks. Misal Bapedalda mengisi Ada sedangkan DKP tidak membuat matriks, maka langsung diisi Ada; b) Jika satu urusan dilaksanakan oleh lebih dari 3 SKPD dan terdapat SKPD tidak membuat matriks sehingga harus diisi TDI, maka capaian kinerja pada kolom bidang ybs dapat diisi dengan nilai yang lebih banyak. Misal : • Bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Perkebunan dengan capaian kinerja masing-masing Ada, Tidak dan TDI maka nilai capaian kierjanya adalah Ada.

• Bidang Otda dilaksanakan oleh 20 SKPD dengan komposisi SKPD yang membuat matriks 8 SKPD mengisi Ada, 7 SKPD mengisi Tidak Ada dan 5 SKPD diisi TDI maka diisi Ada

Telah dibahas dan disepakati oleh : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama

Paraf