Pengajuan Skripsi

  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Pengajuan Skripsi as PDF for free.

More details

  • Words: 2,219
  • Pages: 7
BAB I PENDAHULUAN 1. Permasalahan a. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang di dalamnya terdapat beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing pulau yang terdapat di wilayah Indonesia ini memiliki seni dan budaya yang berbeda-beda antara pulau yang satu dengan yang lainnya. Keanekaragaman seni dan budaya ini merupakan salah satu asset bangsa yang perlu dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual seseorang yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Pada garis besarnya perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil dari karya cipta seorang pencipta dari karya tersebut tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan sebuah terobosan atau ciptaan-ciptaan baru di bidang tertentu. Selain hal diatas, kekayaan seni dan budaya itu, juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja tetapi kuga bagi bangsa Indonesia. Ileh karena itu perlindungan terhadap hak intelektual khususnya hak cipta sangatlah penting untuk kepentingan bersama. Pengaturan tentang HaKi di Indonesia sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru, karena bidang ini sudah dikenal dan diatur di Indonesia sejak tahun 1912 yaitu melalui Auteurswet 1872 stb.1912 no.600 tentang undang-undang hak pengarang. Namun undang-undang yang mengatur saat itu masih bersifat universal yaitu masih terlalu umum dan belum terperinci dalam mengatur tentang hak atas kekayaan intelektual itu sendiri. Barulah dalam beberapa tahun ke depan mulai disahkannya mengenai peraturan peraturan yang mengatur tentang hak atas kekayaan intelektual seperti undang-undang yang mengatur tentang paten, undang-undang yang mengatur tentang hak cipta, undangundang yang mengatur mengenai merek, dan undang-ungang yang mengatur mengenai rahasia dagang.1 Sedangkan pengaturan mengenai perundang-undangan mengenai Hak Cipta di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahu 1982 dengan dikeluarkannya undang-undang no.6 tahun 1982. Namun karena berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyesuaian terhadap konvensi-konvensi internasional, terjadi perubahan atau revisi terhadap undang-undang tersebut. Alasan itu pula yang melandasi undang-undang hak cipta no.6 tahun 1982 beberapa kali mengalami perubahan dari yang pertama yaitu menjadi undang-undang no.7 tahun 1987, kemudian diubah kembali menjadi undangundang no.12 tahun 1997 dan selanjutnya menjadi undang-undang no.19 tahun 2003. Prinsip dalam dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut dalam undangundang adalah pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia 1

Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 1997, h.37.

dengan tidak memandang tempat dimana ciptaan itu dimunculkan untuk pertama kali. Hal ini dikarenakan Undang Undang Dasar tahun 1945 dengan tegas mengatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum yang demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara yang sama kedudukannya dalam hukum termasuk juga dengan apa yang diciptakannya. Dalam menghadapi permasalahan tentang hak cipta ini, sering kita jumpai di lapangan bahwa semakin banyak pelaku tindak pidana hak cipta itu. Disini perlu kiranya pemahaman yang benar dari makna dan ruang lingkup dari hak cipta itu, pengungkapan dan penyidikan serta penerapan sanksi yang tegas yang berani dari aparat penegak hukum. Hal ini demi kepentingan atau hak dari si pencipta atau pemegangnya untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak cipta secara lebih baik lagi. Hak-hak yang dimiliki oleh si pencipta sering kali diartikan sebagai hak khusus atau hak yang bersifat eksklusif yaitu hak-hak yang dikategorikan sebagai hak Ekonomi disamping hak Moral. Jadi oleh karena memiliki nilai-nilai Ekonomi yang sangat menguntungkan maka pembajakan terhadap hak cipta seseorang tumbuh subur di Indonesia. Yang menjadi pusat perhatian dewasa ini adalah mengenai pembajakan hasil karya seni berupa pembajakan kaset-kaset atau compact disc yang berhubungan dengan seni dalam hal ini yang dimaksud dengan seni yaitu musik. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sedang berkembang merupakan salah satu negara pembajak terbesar di dunia, dimana 88% barang atau produk seni yang digunakan atau didengarkan oleh sebagian besar penduduknya merupakan produk atau hasil pembajakan. Hal ini membuat citar Indonesia semakin buruk di mata Internasional setelah Indonesia juga dicap sebagai negara terkorup kedua di dunia. Hal ini terjadi mungkin karena belum adanya ketentuan hukum yang ajeg dalam masalah perlindungan Haki, khususnya Hak Cipta. Penegakan hukum Haki di Indonesia disadari masih sangat lemah. Oleh karenanya negara-negara meju yang banyak memiliki penemuan-penemuan di bidang teknologi misalnya seperti negara Jepang, Amerika dan beberapa negara di Eropa terus menerus meminta agar negara-negara berkembang dalam hal ini Indonesia agar secara continue mengefektifkan HaKi nasionalnya. b. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Apakah yang menjadi faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembajakan hak Cipta. 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan pembajakan Hak Cipta c. Ruang Lingkup Masalah Dalam rangka untuk mendapatkan hasil pembahasan yang kongkrit, sistematis, metodologis serta tidak keluar dari permasalahan yang dikemukakan maka perlu adanya pembahasan yang dibatasi dalam ruang lingkup tertentu yang terurai dalam bab per bab yaitu dalam pembahasan umum dan pembahasan khusus. Ruang lingkup bahasan pertama yaitu tentang faktor faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan hak cipta. Kedua akan dibahas mengenai upaya-upaya penanggulangan pembajakan terhadap hak cipta.

Bilamana ada hal-hal lain yang terurai dalam pembahasan itu merupakan pelengkap dari pembahasan yang gunanya untuk memperjelas dan penambah dari pembahasan tersebut sehingga akan didapat hasil yang akurat. 2. Telaah Pustaka Hak cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada para pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Perkataan hak cipta itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu Hak dan Cipta. Kata “Hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “Cipta” tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman.2 Penciptaan karya-karya seni ini memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir dan dapat dilihat secara fisik, karya tersebut hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat batinilah.3 Perlindungan terhadap suatu ciptaan sangat diperlukan sebab dalam membuat suatu ciptaan membutuhkan waktu yang banyak disamping bakat, pekerjaan dan juga uang untuk membiayainya. Jelas bahwa perlindungan tertentu sangat dibutuhkan. Apabila tidak ada perlindungan terhadap kreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, industri, dan pengetahuan ini maka tiap orang dapat meniru dan membuat copy secara bebas serta melakukan reproduksi tanpa batas. Jelas sudah bahwa akhirnya tidak akan ada insentif untuk melahirkan dan mengembangkan kreasi-kreasi baru dan dengan demikian perkembangan dan pembangunan di bidang kesenian, industri, dan ilmu pengetahuan akan terganggu. Untuk menjamin kelanjutan Hak Milik Intelektual ini maka diperlukan perlindungan yang layak untuk itu.4 Sebagai negara hukum setiap pelanggaran yang dilakukan tentu saja perbuatan tersebut akan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Begitu juga dengan pelanggaran terhadap hak cipta. Tentu saja ada sanksi yang akan dikenakan terhadap tiap pelaku pelanggaran hak cipta ini. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan berbeda dengan teorinya. Pelaksanaan pemberian sanksi atau hukuman di tengah-tengah masyarakat biasanya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kebanyakan masyarakat kita melaksanakan hukum bukan karena kesadaran hukum melainkan karena takut pada sanksi-sanksinya. Sanksi yang ringan maupun sanksi yang berat terkadang membuat masyarakat takut melakukan pelanggaran hukum tetapi untuk mengindahkan hukum tersebut masyarakat tidak dapat melaksanakannya. “ Ketaatan masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku masih sering merupakan sikap yang dilandasi oleh keterpaksaan dan bukan karena berdasarkan kesadaran sehingga dengan demikian bukan mustahil apabila mereka akan berusaha

2

Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.1. 3

Mahkamah Agung RI, GATT, TRIPS dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), 1996, h.177. 4

Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, PT.Eresco, Bandung, 1990, h.7.

untuk tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.”5 Hak cipta yang merupakan bagian dari ketentuan hukum yang merupakan hak kusus bagi para pencipta maupun bagi para penerima hak untuk memberikan pengumuman dan atau memperbanyak ciptaan maupun memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku. Perlindungan hak cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti atau manfaat untuk menumbuhkan semangat kreatifitas para pencipta oleh karena itu perlindungan hak cipta secara internasional tidak dapat ditunda-tunda. Untuk perlindungan hak cipta secara internasional yang mengatur tentang perlindungan hukumterhadap para pemegang hak cipta yaitu konvensi bern (berner conventiona) dan universal copyright convention. Dalam konvensi bern diatur mengenai perlindungan karya-karya liyere ( Karya Tulis ) dan artistic. Perlindungan yang diberikan yaitu yaitu kepada para pemegang hak dan para pencipta. Dalam pasal 5 konvensi bern ditegaskan bahwa para pencipta akan menikmati perlindungan yang sama seperti yang diperoleh oleh mereka dalam negara sendiriatau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini, dengan kata lain bahwa para pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh kenikmatan perlindungan di negara-negara yang tergabung dalam union ini. Sedangkan dalam universal copyright convention mencoba untuk mempertemukan antara falsafah eropa dengan falsafah amerika yang memandang bahwa hak monopoli yang diberikan kepada si pencipta juga diusahakan agar tidak merugikan orang lain dalam hal ini dimaksudkan kalau hak yang diberikan dibuat dengan memperhatikan kepentingan umum.6 3. Hipotesa Mengacu pada kerangka teoritis diatas maka dapatlah diambil suatu kesimpulan yang sifatnya hanya sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang diangkat. Hipotesis ini bukan merupakan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan tersebut tetapi merupakan jawaban sementara yang harus diselidiki dan diuji kebenarannya dengan suatu penelitian yang objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Data dan fakta yang ada tersebut kemudian di proses serta dianalisa sehingga data dan fakta hasil analisa tersebut dapat diyakini kebenarannya. Berdasarkan permasalahan dan teori yang dikemukakan diatas, maka hipotesis yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : 1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembajakan adalah faktor Ekonomi masyarakat sebagai konsumen, dan faktor lemahbya penegakan hukum. 2. Bahwa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pembajakan hak cipta adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang tentunya didasari dengan peningkatan kehidupan Ekonomi masyarakat. 4. Tujuan Penulisan

5

Wahyu Affandi, Hakim dan Penegakan Hukum, Alumni Bandung,1981, h.9. 6

GBHN, Seminar Hak Cipta, Bandung,1976, h. 357.

Setiap karya tulis tentunya mempunyai tujuan tertentu baik dilihat dari aspek teoritis maupun praktis. Dalam hubungannya dengan skripsi ini maka yang menjadi tujuannya adalah sebagai berikut : a. Tujuan Umum : 1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis. 2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. 3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini yang dimaksud yaitu ilmu pengetahuan Hukum. 4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat. 5. Untuk pembulat studi mahasiwa di bidang Ilmu Hukum Hukum khususnya HaKI. b. Tujuan Khusus 1. Untuk dapat mengetahui penyebab terjadinya pembajakan terhadap hak cipta. 2. Untuk dapat mengetahui upaya penanggulangan terhadap masalah pembajakan hak cipta. 5. Metode Penelitian Dalam membuat suatu karya ilmiah, penggunaan suatu metode penulisan mutlak diperlukan. Penggunaan suatu metode penulisan tidak saja bersifat mutlak dalam suatu penelitian maupun penulisan ilmiah (Skripsi), metode penulisan juga berfungsi sebagai pembimbing untuk menemukan hasil penelitian atau penulisan yang mempunyai validitas dan akurasi yang tinggi dan benar. Untuk mendapatkan hasil penelitian dan penulisan sebagaimana diharapkan maka penelitian maupun penulisan ini menggunakan metodemetode sebagai berikut: a. Pendekatan Masalah Dalam penulisan ini, saya mengkaji tentang masalah pembajakan hak cipta ini dari sudut pandang kriminologis yaitu dengan mencari sebab-sebab terjadinya pembajakan dan upaya untuk menanggulanginya. b. Teknik Pengumpulan Data Dalam penulisan ini, data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu melalui literature-leteratur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, ditambah pula dengan melalui studi lapangan yaitu dengan penelitian untuk memperoleh data-data dan juga melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan masalah hak cipta tersebut. c. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan ataupun studi lapangan akan diolah dan dianalisa secara kuantitatif dan disajikan secara analisis deskriptif yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tindak pidana yang terjadi kemudian dianalisis pelaksanaan hukumnya di masyarakat dan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN Bambang Kosewo, Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah Pembinaan Oleh Pemerintah Dalam Bidang Hak Milik Intelektual, Makalah, Jakarta, 1990. BPHN, Seminar Hak Cipta, Bandung, 1976. H. OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Cetakan I, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990 Hutauruk M, Hak Cipta Terbaru, Erlangga, Jakarta, 1987. Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Kansil C.S.T., Hak Milik Intelektual, Cetakan I, Bumi Aksara, Jakarta, 1990. Mahkamah Agung RI, Gatt, Trips dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), 1996 Margono, Suyud, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, Hak Milik Intelektual, Cutra Aditya Bakti, bandung, 1993. Ramdlon Naning, Perihal Hak Cipta Indonesia, Liberty, Jakarta, 1982. Rooseno Harwidigo, Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994. Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Simorangkir J.C.T., Hak Cipta, Cetakan II, Djambatan, Jakarta, 1994. Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan, Cetakan I, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994. Sudargo gautama, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, Edisi Revisi, Cetakan II, PT Eresco, Bandung, 1995. Undang-Undang Atas Hak Kekayaan Intelektual, Bahan Pokok Penyuluhan Hukum, 1997/1998. Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Citra Umbara, Bandung, 2002. Wahyu Affandi, Hakim dan Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 1981. Widyopramono, Tindak Pidana Hak Cipta Analisia dan Penyelesaian, sinar Grafika, Jakarta, 1992.

PEMBAJAKAN HAK CIPTA DAN PENANGGULANGANNYA

OELH : Gede Aswin Suarlin 0303005103 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2006

Related Documents

Pengajuan Skripsi
June 2020 12
Skripsi
December 2019 83
Skripsi
May 2020 46
Skripsi
June 2020 43
Skripsi
May 2020 41