Pengajuan Judul.docx

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI KEPADA KOMISI TUGAS AKHIR

1. Nama

: Kollin Basundara

2. NIM

: F1B113014

3. Judul

: Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam

Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Banyumas.

4. Kaitan Judul dengan Kajian Ilmu Admninistrasi Negara: Ilmu administrasi negara merupakan suatu bidang ilmu sosial yang mempelajari proses penyelenggaraan maupun rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu untuk memberi kesejahteraan dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap kepentingan publik atau untuk mengabdi kepada publik. Judul penelitian ini erat kaitannya dengan kajian ilmu administrasi negara, yaitu menganalisis peran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam pengawasan kualitas dan aspek lainnya dari usaha depot air minum isi ulang yang berada di Kabupaten Banyumas sebagai wujud pemberian pelayanan kepada publik lewat pengawasan yang juga merupakan salah satu dari prinsip dan fungsi organisasi.. Merunut dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, judul yang Saya gunakan berkaitan dengan kajian ilmu administrasi negara, terutama dalam kajian peran instansi publik dan juga prinsip pelayanan publik.

5. Konsep/Teori yang Digunakan dalam Penelitian: Berkaitan dengan peran dinas pemerintahan, Saya menggunakan teori dari Lincolin Arsyad yang mengemukakan peran pemerintah ke dalam empat aspek, yaitu: 1. Entrepreneur Yang diartikan sebagai seseorang yang selalu membawa perbedaan, ide-ide, baru hingga aturan baru. Entrepreneur di sini yaitu seseorang yang mempunyai dan membawa sumberdaya berupa tenaga kerja, material, serta

aset lain yang mampu melakukan suatu perubahan dan menambah nilai yang ada dari yang sebeleumya.

2. Koordinasi Koordinasi merupakan suatu peran yang dilakukan oleh suatu instansi atau badan dengan instansi yang setara dengan kedudukannya. Koordinasi dilakukan dengan tujuan dapat menjalin kerjasama antar lembaga demi tercapainya tujuan.

3. Fasilitasi Fasilitasi merupakan suatu peran yang dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga dengan cara menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar kegiatan atau program dapat berjalan dengan baik dan terkendali.

4. Stimulasi Stimulasi merupakan wujud dari peran suatu instansi atau lembaga dengan melakukan promosi atau sosialisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan agar masyarakat dapat memahami apa yang menjadi tujuan dari instansi tersebut sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik.

Hampir sama dengan yang dikemukakan Arsyad, Blakely menyatakan bahwa peran pemerintah pun dapat mencakup peran-peran wirausaha entrepreneur, koordinator, fasilitator seperti berikut: 1. Wirausaha (entrepreneur) Yaitu wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Hal ini dapat dicontohkan melalui pemerintah daerah yang memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Hal ini bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.

2. Koordinator Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan

atau

mengusulkan

strategi-strategi

bagi

pembangunan

di

daerahnya. Perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan dimana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

3.

Fasilitator Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat melalui pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

4. Stimulator Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaanperusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut.

Lalu, Sondang P. Siagian turut mengemukakan bahwa organisasi pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan yang meliputi: 1.

Stabilisator Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa.

2.

Inovator Dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi

terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

3.

Modernisator Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah

kekayaan

alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

4.

Pelopor Selaku pelopor, pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

5.

Pelaksana sendiri Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai,

karena tidak diminati oleh

masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Dari yang dikemukakan ketiga pakar tersebut, dapat dilihat adanya aspek-aspek yang saling beririsan seperti dalam tabel berikut ini: Teori Peran Pakar

Arsyad

Blakely

Siagian

Enterpreneur

Enterprenur

Stabilisator

Koordinasi

Koordinator

Inovator

Mengenai Peran

Fasilitasi

Fasilitator

Modernisator

Pemerintah/Organisasi

Stimulasi

Stimulator

Pelopor

Aspek-Aspek yang Dikemukakan

Publik

Pelaksana Sendiri

Berdasarkan tabel di atas, Saya menggunakan aspek-aspek yang saling beririsan tersebut untuk menganalisis permasalahan yang akan saya teliti. Aspek-aspek yang dimaksud, yaitu: entreprenuer, koordinator, fasilitator, dan stimulator, serta inovator yang jika dipahami dapat disejajarkan dengan entreprenuer.

6. Uraian Singkat Masalah Penelitian: Air merupakan salah satu dari banyak sumberdaya yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia untuk bertahan hidup. Manusia dalam bernegara, tidak terlepas dari ikutan maupun pedoman perundang-undangan yang sudah menjadi salah satu institusi sosial yang mengikatnya. Di Indonesia, sumberdaya alam (SDA) dalam hal ini air pun sudah terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal tersebut mengartikan bahwa setiap SDA termasuk air yang berada di dalam teritorial Indonesia dikuasai dan wajib dikelola, serta didistribusikan oleh negara untuk kepentingan rakyatnya. Dalam pengelolaan serta pendistribusiannya, negara wajib melakukan fungsi pengawasan sebaik-baiknya sebagaimana hak yang berhak diterima oleh warga negaranya dalam mendapatkan sumberdaya-sumberdaya yang tadi disebutkan. Air sendiri merupakan SDA yang dapat diperbaharui mengingat banyaknya kuantitas air yang ada di bumi. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan garis pantai yang panjang dan 2/3 bagian dari seluruh teritorialnya merupakan wilayah

perairan. Namun walaupun air dapat diperbaharui dan pulau-pulau Indonesia dikelilingi oleh wiliayah perairan yang luas, hanya sebagian kecil yang dapat dikonsumsi lewat proses penjernihan dan filtrasi yang mengahasilkan sebuah produk yang kita kenal dengan air minum. Sisanya, dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik, irigasi, peternakan, dan masih banyak yang lainnya. Air minum yang layak dikonsumsi menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/ 2002 Tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, yaitu air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat seperti bebas dari bakteri, bahan kimia, racun, limbah, dan lain sebagainya, serta dapat langsung diminum. Distribusi air minum dan juga air bersih dilakukan oleh negara lewat salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Ada juga yang berasal dari perusahaan air minum kemasan swasta, dan yang sedang menjalar dalam sepuluh tahun terakhir ini, yaitu depot air minum isi ulang. Semua air minum tersebut sebelum didistribusikan harus lolos uji kelayakan kualitas terlebih dahulu yeng merupakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Tertulis di dalam peraturan menteri tersebut bahwa pengawasan kualitas juga menjadi tanggung jawab dinas kesehatan di tataran kabupaten/kota. Dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sesuai dengan pelimpahan yang termaktub pada Peraturan Menteri Kesehatan yang sudah disebutkan sebelumnya. Di dalam tata kerja tersebut pula diatur tentang penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, dan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi dari depot air minum isi ulang, jasa boga, rumah makan, dan izin operasional pest control yang menjadi tugas dari Bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga. Pengawasan kualitas tersebut berupa uji kelayakan produk dari tiap pemilik usaha depot air minum isi ulang yang juga harus didampingi oleh ijin usaha sebagai suatu

syaratnya. Uji kelayakan tersebut dibagi ke dalam 3 aspek penilaian yang terdiri dari sanitasi, bakteriologis, dan uji kimia. Di Banyumas sendiri, menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mengenai laporan inspeksi sanitasi depot air minum per tahun 2017, terdapat 189 buah depot air minum isi ulang yang tidak berijin dan tidak memenuhi syarat kualitas dari total 393 gerai yang ada. Data lainnya yang Saya dapatkan adalah total depot air minum isi ulang per April 2014 yang menyebutkan terdapat 181 buah depot air minum isi ulang yang tidak berijin dan tidak memenuhi syarat kualitas dari total 420 gerai. Jika dikomparasikan, terlihat peningkatan jumlah depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi kualitas dalam kurun waktu 3 tahun tersebut. Pada tahun 2014, persentase depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat kualitas sebesar 43,1%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 48,1%. Peningkatan jumlahnya sebesar 5%. Semakin berkembang pesatnya jaman, turut berkembang pula kebutuhan masyarakat akan air, terutama untuk dikonsumsi. Perkembangan tersebut menghasilkan tendensi penggunaan air minum isi ulang semakin meningkat dibanding membeli produk air minum kemasan yang baru. Dengan alasan depot air isi ulang kian menjamur dan hadir di tengah-tengah pemukiman ditambah dengan layanyan pesan-antar langsung ke rumah dirasa sebagai jawaban akan masalah pesatnya perkembangan jaman tersebut. Lalu, ditambah juga dengan semakin buruknya kualitas air tanah juga air ledeng yang disediakan oleh pemerintah yang nyatanya semakin lama semakin sedikit kuantitasnya. Namun demikian, kualitas dari air minum isi ulang tersebut masih patut untuk dipertanyakan. Dengan adanya kasus-kasus di beberapa daerah di Indonesia ditambah data mengenai ijin dan kualitas usaha depot air minum isi ulang yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, permasalahan yang dapat Saya ambil adalah mengenai kurang dan belum optimalnya peran yang harus dilakukan dan sudah menjadi tanggungjawab dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam menangani banyaknya depot-depot air minum isi ulang yang berijin maupun tidak dalam menjual air minum isi ulang yang tidak layak konsumsi lewat pengawasan kualitas dan juga menguatkan koordinasi yang dapat dilakukan dengan instansi-instansi yang terkait dalam aspek pengawasan kualitas.

7. Persetujuan oleh Anggota Komisi Tugas Akhir dan Ketua Komisi Tugas Akhir:

Mengetahui,

Purwokerto, ...............................

Ketua Komisi TA

Anggota Komisi

Drs. Anwaruddin, M. Si

Dr. Dyah Retna P., M. Hum

NIP. 19571021 198601 1 001

NIP. 19640726 198903 2 003

8. Catatan Revisi dari Komisi Tugas Akhir: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................