Penenggelaman Bagi Kapal Asing Pencuri Ikan.docx

Legal Research Paper Penenggelaman Bagi Kapal Asing Pencuri Ikan

Definisi Mosi kita pada hari ini adalah “penenggelaman kapal bagi kapal asing pencuri ikan”. Tenggelam menurut KBBI adalah masuk terbenam ke dalam air. Menenggelamkan menurut KBBI adalah menjadikan (menyebabkan) tenggelam. Penenggelaman menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menenggelamkan.1 Pengertian kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.2 Pengertian ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.3

Tujuan Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak baik dan buruknya Indonesia dalam menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan berdasarkan UndangUndang, Peraturan Presiden dan UNCLOS. Berdasarkan uraian di atas, dengan pemberlakuan hukum yang berlaku secara Nasional di Indonesia yang tidak terlepas dari Hukum Internasional yang berlaku oleh negara-negara di dunia terkait dengan wilayah laut Negara dan upaya negara dalam membuktikan Kedaulatannya, maka dibahas juga mengenai kedaulatan Indonesia dan hak Negara Pantai menurut UNCLOS.

Latar Belakang Masalah 1. Apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga hak kedaulatan Indonesia merupakan hal yang tepat? 1 2

https://kbbi.web.id/tenggelam Pasal 1 Angka 39 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

3

Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

2. Apakah sanksi dengan bentuk pengenggelaman kapal bagi kapal asing pencuri ikan dapat dikatakan sanksi yang lazim untuk dilakukan? 3. Jika penenggelaman kapal merupakan tindakan yang tidak sepatutnya untuk dilakukan, apakah ada tindakan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah?

Urgensi Mosi ini muncul karena aksi dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia. Aksi dari Menteri Susi ini menghasilkan pro dan kontra. Presiden Jokowi mendukung tindakan Menteri Susi Pudjiastuti. Menurut beliau, melalui kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan, Susi telah mewujudkan kedaulatan di Indonesia. Beliau menilai bahwa penenggelaman kapal yang selama tiga tahun terakhir dilakukan untuk kebaikan negara. Ia menyatakan tetap mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk penegakan hukum.4 Tetapi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat bahwa lebih baik Indonesia fokus meningkatkan produksi agar jumlah ekspor bisa meningkat dan agar kapal-kapal asing tersebut disita dan dijadikan aset Negara dibandingkan dengan menenggelamkannya. Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju dengan Luhut dan meminta kebijakan penenggelaman kapal asing pencurian ikan dihentikan. Kalla berkata tak sedikit negara yang protes ke Indonesia dan seharusnya kapal-kapal asing yang ditangkap itu cukup ditahan kemudian nantinya bisa dilelang sehingga uangnya masuk ke kas negara. Kapal-kapal tersebut juga bisa dimanfaatkan karena Indonesia kekurangan banyak kapal untuk menangkap ikan. Kalla juga membenarkan bahwa kebijakan yang diambil Susi tak diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.5

Dasar Hukum

4

http://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/18534331/jokowi-tanggapi-silang-pendapat-jk-luhutdan-susi-soal-penenggelaman-kapal 5 http://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/09132351/penenggelaman-kapal-ala-susi-dipuji-jokowidikritik-jk-dan-luhut

1. Pasal 69 UU No 45/2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 sebagai refleksi dari Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang dikembangkan oleh hukum internasional, merupakan langkah rejim hukum internasional ZEEI yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional dengan bentuk:6 a. Tetap menjaga bentuk wilayah lautan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai bangsa dan negara dengan pembatasan kegiatankegiatan yang dapat mengarah pada rusaknya sumber daya alam hayati. b. Melindungi kepentigan negara-negara dalam memanfaatkan sumber lautan dengan tetap menjaga hak, baik negara pantai maupun tidak berpantai. c. Mengurangi bahkan menghindari bentuk-bentuk pencemaran yang dapat merusak lingkungan laut, berakibat punahnya sumber daya yang ada. ZEEI yang pengaturannya tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1983, sebagai tindak lanjut atas peluang diberikan oleh konvensi tahun 1982 dimana rejim hukum laut dan rejim hukum negara kepulauan telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Rejim hukum internasional tentang ZEEI yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional dimaksudkan untuk :7 a. Melindungi negara pantai dari bahaya kemungkinan dihabiskannya sumber daya alam hayati didekat pantainya oleh kegiatan negara-negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rejim laut lepas. Dengan bantuan bahwa sumber daya alam hayati selain tidak mengenal batas wilayah juga akan dapat pulih kembali, namun tidak menutup kemungkinan habisnya sumber tersebut apabila tidak memperhatikan jumlah tangkapan dan frekuensi penangkapan. b. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai dibidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dengan upaya memanfaatkan sumber daya alam di zona tersebut. 6 7

P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia,Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2009. hal. 64. P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia,Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2009. hal. 63.

3. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) mecakup lingkup penugasan. tugas, dan wewenangnya. 4. UNCLOS Artikel 73 ayat 1 – 4.

Data empiris Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mencatat, sepanjang 2016 telah menenggelamkan 236 kapal asing maupun lokal ilegal yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Vietnam 96 kapal, Filipina 58 kapal, Thailand 21 kapal, Malaysia 38 kapal, Indonesia 15 kapal, Papua Nugini 2 kapal, China 1 kapal, Belize 1 kapal dan tanpa bendera 4 kapal.8 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mencatat ada 127 kapal pelaku illegal fishing yang ditenggelamkan pada 2017. Kapal tersebut berasal dari empat negara di luar Indonesia dan juga ada kapal dari Indonesia. Rincian 90 kapal Vietnam, 19 kapal Filipina, 13 kapal Malaysia, satu kapal Thailand, dan empat kapal Indonesia.9 Dalam kasus penenggelaman kapal pada tahun 2016 dan 2017 terdapat pengurangan kapal yang ditenggelamkan. Di tahun 2016 terdapat 236 kapal yang ditenggelamkan, sedangkan di tahun 2017 berkurang menjadi 127 kapal yang ditenggelamkan. Untuk Negara-negara yang protes terhadap kasus penenggelaman kapal belum diterangkan lebih lanjut tepatnya Negara mana saja, tetapi Wakil Presiden Jusuf Kalla berkata terdapat beberapa Negara yang protes terhadap Indonesia.

Pembahasan

8

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/17/165433626/menteri.susi.236.kapal.pencuri.ikan.ditenggel amkan.sepanjang.2016 9 http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/11/160116226/tahun-2017-susi-tenggelamkan-kapalpencuri-ikan-dari-negara-negara-ini

Pro : Pernyataan pro dalam kasus ini dijelaskan berdasarkan Pasal 69 UU No 45/2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa dalam ayat 1 : kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, yang harus dilakukan suatu Negara untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia, adalah dengan melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan merupakan tindakan yang tepat karena itu sudah merupakan tugas/fungsi dari kapal pengawas perikanan. Di ayat 4 juga dikatakan : dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan hal tersebut, jika benar terjadi pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia, maka hal-hal yang dapat dilakukan kapal pengawas perikanan dalam melindungi perairan Indonesia selain menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran adalah dengan melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing. Berdasarkan uraian diatas pada Pasal 69 UU No 45/2009 ayat 4 maka dapat disimpulkan tindakan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan merupakan tindakan yang tepat karena itu sudah merupakan tugas/fungsi dari kapal pengawas perikanan dalam menangani pelanggaran berdasarkan bukti yang cukup.

Kontra : Pernyataan kontra pada kasus ini yaitu : tidak sedikit Negara yang protes ke Indonesia mengenai penenggelaman kapal, penenggelaman kapal merusak laut dan biota laut didalamnya, seharusnya Indonesia lebih fokus meningkatkan produksi agar

jumlah ekspor meningkat, dan kapal-kapal asing yang terlibat pencurian ikan di Indonesia itu seharusnya bisa dijadikan aset Negara, bukan ditenggelamkan. Pernyataan-pernyataan diatas dijelaskan berdasarkan UNCLOS Artikel 73 ayat 1 dinyatakan bahwa : negara pantai dapat dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Berdasarkan hal tersebut, yang harus dilakukan suatu Negara untuk melaksanakan hak berdaulatnya di zona ekonomi eksklusif (ZEE), adalah dengan melakukan tindakan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, namun dalam hal ini Negara Indonesia memberikan sanksi berupa penenggelaman terhadap kapal asing pencuri ikan di wilayah ZEE Indonesia. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan sanksi yang dijelaskan dalam ayat 1 Article 73 UNCLOS. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi penenggelaman adalah salah satu bentuk penegakan hukum yang melebihi batas sehingga tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Penjelasan mengenai melebihi batas yang ditentukan, adapun langkah-langkah yang seharusnya dilakukan adalah (berdasarkan buku Petunjuk Navigasi Internasional) 1.

Memberitahukan lewat radio.

2.

Melepaskan tembakan peringatan.

3.

Mengawal kapal tersebut atau menginspeksi.

4.

Apabila ingin dilakukan sebuah tindakan maka harus ada putusan pengadilan yang memperbolehkan.10

Berdasarkan hal tersebut, yang harus dilakukan suatu Negara mengenai kapal asing yang melebihi batas yang ditentukan, adalah dengan memberitahukan lewat radio, melepaskan tembakan peringatan, mengawal kapal tersebut atau menginspeksi, dan apabila ingin dilakukan sebuah tindakan maka harus ada putusan pengadilan yang memperbolehkan, namun dalam hal ini Negara Indonesia memberikan sanksi berupa 10

Fisheries Navigation Handbook, 2015

penenggelaman terhadap kapal asing pencuri ikan di wilayah Indonesia. Hal tersebut tidak terdapat dalam buku Petunjuk Navigasi Internasional. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi penenggelaman adalah salah satu bentuk penegakan hukum yang melebihi batas sehingga tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Solusi Pemerintah harus lebih tanggap lagi dalam menjalankan kasus ini, tidak langsung dengan mudah melakukan penenggelaman kapal tetapi juga melihat batas-batas yang dapat dilakukan untuk kasus ini.

Kesimpulan Terdapat tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh Negara yang dirugikan guna menjaga kedaulatan negaranya. Penenggelaman kapal dapat dilakukan berdasarkan keputusan dari pengadilan. Dalam melaksanakan tindakan-tindakan tersebut, pemerintah diharuskan bertindak berdasarkan peraturan-peraturan yang ada.