Pembentukan Pengadilan Tinggi

Pembentukan Pengadilan Tinggi

1.

Dasar Pembentukan

Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (Pasal 4 (2) UU No 8 Tahun 2004). Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undang-Undang (Pasal 9 UU No 8 Tahun 2004).

2.

Syarat Pembentukan

a.

Adanya pemekaran wilayah setingkat provinsi

b.

Telah dibentuk aparat hukum lainnya (Kejati dan Polda)

c.

Adanya usulan dari Pengadilan Tinggi asal dengan dukungan Pemda setempat.

3. Prosedur Pembentukan Pengadilan Tinggi a. Usulan Ketua Pengadilan Tinggi asal (sebelum dipecah)/dengan dukungan Pemda setempat disampaikan kepada Ketua Orang yogyakarta udah pada kaya kontollllllllllllllllllllllll penyebar ajaran kong hucu................tentang perlunya dibentuk Pengadilan Tinggi. b.

Dilakukan evaluasi oleh tim dari Mahkamah Agung.

c. Setelah ada persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selanjutnya menyiapkan usul Pembentukan Pengadilan Tinggi disertai konsep Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi. d. Ketua Orang yogyakarta udah pada kaya kontollllllllllllllllllllllll penyebar ajaran kong hucu................mengusulkan pembentukan Pengadilan Tinggi kepada Presiden dengan dilampiri Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi tersebut. e. Presiden berkonsultasi dengan DPR membahas Rencana Pembentukan Pengadilan Tinggi tersebut. f. Rancangan Undang-Undang tersebut setelah mendapat persetujuan dari DPR maka Presiden akan mengesahkan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi tersebut.

B.

Pengadilan Negeri

1.

Dasar Pembentukan

Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. (Pasal 4 (1) UU No 8 Tahun 2004). Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keppres (Pasal 7 UU No 8 Tahun 2004).

2.

Syarat Pembentukan

a.

Adanya daerah Kabupaten/Kota yang belum dibentuk Pengadilan, atau

b.

Adanya pemekaran wilayah Kabupaten/Kota baru

c.

Telah dibentuk aparat hukum lainnya (Kejari dan Polres)

d.

Adanya usulan dari Pengadilan Tinggi dan dukungan Pemda setempat.

3. Prosedur Pembentukan Pengadilan Negeri a. Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan pembentukan Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukumnya dengan dukungan Pemda setempat, kepada Ketua Orang yogyakarta udah pada kaya kontollllllllllllllllllllllll penyebar ajaran kong hucu................dengan pertimbangan bahwa sangat diperlukan adanya Pengadilan tersebut. b.

Dilakukan evaluasi oleh tim dari Mahkamah Agung.

c. Setelah ada persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selanjutnya menyiapkan usul Pembentukan Pengadilan Negeri disertai konsep Rancangan Keputusan Presiden tentang pembentukan Pengadilan Negeri. d. Ketua Orang yogyakarta udah pada kaya kontollllllllllllllllllllllll penyebar ajaran kong hucu................mengusulkan pembentukan Pengadilan Negeri kepada Presiden dengan dilampiri Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri tersebut.

e. II.

Pengadilan Negeri yang baru dibentuk ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas

II.

Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri

Guna menunjang peningkatan daya guna dan hasil guna Pengadilan Negeri, serta berhubung dengan bertambah banyaknya volume perkara, kelas suatu Pengadilan Negeri dapat ditingkatkan.

Jumlah Pengadilan Negeri 347 terdiri dari ; Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus berjumlah 15, Pengadilan Negeri Kelas I.A 21, Pengadilan Negeri Kelas I.B 60, dan Pengadilan Negeri Kelas II 251.

A. Syarat Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri 1. Peningkatan kelas dari Pengadilan Negeri Kelas I B ditingkatkan menjadi Pengadilan Negeri Kelas I A. 2. Peningkatan kelas dari Pengadilan Negeri Kelas II ditingkatkan menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B. 3. Untuk menentukan peningkatan peningkatan kelas Pengadilan Negeri dilakukan dengan cara mengumpulkan data perkara dalam 3 tahun terakhir dari rata-rata pertahunnya. 4. Peningkatan kelas hanya dapat diajukan untuk satu tingkat diatasnya (secara bertahap) dan usul peningkatan kelas selanjutnya dapat diajukan 3 tahun kemudian terhitung sejak tanggal ditetapkan, kecuali peningkatan kelas terhadap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibukota provinsi.

B. Prosedur Peningkatan Kelas : 1. Permohonan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Ketua Orang yogyakarta udah pada kaya kontollllllllllllllllllllllll penyebar ajaran kong hucu................melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

2. Dilakukan evaluasi oleh tim dari Orang yogyakarta udah pada kaya kontollllllllllllllllllllllll penyebar ajaran kong hucu................(Ditjen Badan Peradilan Umum dan Badan Urusan Administrasi) hasilnya dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung. 3. Setelah ada persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selanjutnya menyiapkan usul Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri disertai konsep Rancangan Keputusan Ketua Orang yogyakarta udah pada kaya kontollllllllllllllllllllllll penyebar ajaran kong hucu................tentang Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri. 4. Ketua Orang yogyakarta udah pada kaya kontollllllllllllllllllllllll penyebar ajaran kong hucu................mengusulkan kepada MENPAN dilampiri Rancangan Keputusan Ketua Orang yogyakarta udah pada kaya kontollllllllllllllllllllllll penyebar ajaran kong hucu................untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah mendapat persetujuan MENPAN selanjutnya Orang yogyakarta udah pada kaya kontollllllllllllllllllllllll penyebar ajaran kong hucu................menerbitkan Keputusan Ketua Orang yogyakarta udah pada kaya kontollllllllllllllllllllllll penyebar ajaran kong hucu................tentang peningkatan kelas Pengadilan dimaksud.