Pembentukan Bpupki.docx

PEMBENTUKAN BPUPKI

A.Latar Belakang Berdirinya.

Pada tanggal 29 april 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang beliau memberikan hadiah “ulang tahun” kepada bangsa Indonesia, yaitu janji pemerintah Jepang berupa “kemerdekaan tanpa syarat”.Janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah, dengan maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura),No. 23 dalam janji kemerdekaan yang kedua tersebut bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya.Bahkan dianjurkan kepada bangsa Indonesia untuk berani mendirikan Negara Indonesia merdeka dihadapan musuhmusuh Jepang, yaitu sekutu termasuk kaki tangannya Nica (Natherland Indie Civil Administration) yang ingin mengembalikan kekuasaan koloninya di Indonesia.Bahkan Nica telah melancarkan serangannya di pulau Tarakan dan Morotai.

Namun, Para pengamat politik dan pakar sejarah politik Jepang pada umumnya berpendapat bahwa janji itu diberikan oleh pemerintah jepang setelah mereka menyadari bahwa pasukannya mulai terdesak oleh pasukan sekutu diberbagai wilayah pertempuran di Pasifik. Jadi, janji pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan kepada Negara Indonesia dalam usaha mencari dukungan yang lebih besar di daerah pendudukan untuk membantu mereka dalam peperangan melawan sekutu.Untuk itu pemeritah Jepang membentuk sebuah badan yang bertugas menyelidiki usahausaha kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada hari itu juga diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua, serta para anggotanya, sebagai berikut :

-Ketua

: Dr.K. R. T.Rajdiman Wediodininingrat.

-Wakil ketua

: Itibangase Yosio. R. P. Soeroso.

-Anggota

:Sejumlah 60 orang tidak termasuk ketua dan wakil ketua.

Dari 60 orang anggota, tidak termasuk ketua dan wakil ketua, bangsa Indonesia kebanyakannya berasal dari pulau Jawa, tetapi terdapat beberapa dari Sumatra, Maluku, Sulawesi, dan beberapa orang peranakan Eropa, China, Arab.Semuanya itu bertempat tinggal di Jawa, karena Badan Penyelidik Itu diadakan oleh Sikikan di Jawa. Jadi, BPUPKI bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta berusaha agar anggota dalam badan ini cukup representative mewakili berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

B. Tujuan Berdirinya. Badan ini berdiri untuk merumuskan UUD, merumuskan falsafah Negara (Pancasila), yang dipersiapkan untuk digunakan dalam Negara Indonesia yang akan merdeka.Dengan mengadakan beberapa kali rapat.

C.Rapar-rapat yang diadakan BPUPKI. BPUPKI dalam melaksanakan tugasnya beberapa kali mengadakan rapat, baik yang resmi atau tidak resmi.Rapat resmi dilaksanakan 2 kali dan tidak resmi dilaksanakan 1 kali, yang seluruhnya berlangsung di Jakarta sebelum kekalahan kekaisaran Jepang terhadap sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sidang resmi diadakan untuk membahas masalah dasar Negara, wilayah negara, kewarganegaraan, serta rancangan UUD, dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat,sidang pertama pada tanggal 28 Mei-1 Juni 1945 membahas dasar negara.Sidang ke dua berlangsung antara tanggal 10-17 Juli 1945 membahas bentuk negara negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan pendidikan, dan pengajaran. Sedangkan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPKI, berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan ke dua, untuk membahas rancangannya, pembukaan UUD 1945, dipimpin oleh Ir. Soekarno.

D. Hasil kerja. Ditetapkannya 5 Landasan Falsafah Negara yang dinamakan” Pancasila” .Disahkannya UUD dan pembukaannya. Disahkannya Rancangan pembukaan UUD 1945 dan rancangan batang tubuh UUD 1945. Dengan Selesainya rapat BPUPKI, maka materi yang disiapkan untuk dipergunakan dalam Negara Indonesia yang mereka telah ada, dan hanya menunggu waktu kemerdekaan Indonesia saja. Pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI di bubarkan oleh Jepang dan kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Sejarah Dan Isi Piagam Jakarta (Jakarta Charter) Para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengemukakan dasar negara merdeka dalam sidang pertama BPUPKI. Dari pendapat yang berkembang diantara Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno, akhirnya disepakati bahwa dasar negara Indonesia terdiri dari lima unsur dengan nama Pancasila. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila pertama kali di perkenalkan oleh Soekarno (penggali), dengan rumusan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau Perikemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; Ketuhanan yang berkebudayaan.

Karena adanya rumusan yang berbeda diantara para anggota, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia kecil yang bertugas membahas usul-usul yang diajukan oleh para anggota, baik itu usul secara lisan maupun tertulis. Panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI pada 1 Juni 1945 dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan. Panitia Sembilan ini adalah panitia yang beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Adapun anggota Panitia Sembilan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Ir. Soekarno (ketua) Drs. Moh. Hatta (wakil ketua) Mr. Achmad Soebardjo (anggota) Mr. Muhammad Yamin (anggota) KH. Wachid Hasyim (anggota)

6. 7. 8. 9.

Abdul Kahar Muzakir (anggota) Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota) H. Agus Salim (anggota) Mr. A.A. Maramis (anggota) PIAGAM JAKARTA

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta 22 Juni 1945 Panitia Sembilan 1. Ir.Soekarno 2. Drs. Mohammad Hatta 3. Mr .A.A. Maramis 4. Abikoesno Tjokrosujoso 5. Abdulkahar Muzakir 6. H.A. Salim 7. Mr Achmad Subardjo 8. KH. Wachid Hasjim 9. Mr Muhammad Yamin

Proses pembentukan PPKI. Panitia persiapan kemerdekaan indonesia dalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan indonesia, sebelum panitia ini dibentuk, sebelumnya telah berdiri BPUPKI namun karena terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka jepang membubarkannya dan membentuk panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI). Pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diketuai oleh IR. Soekarno. Kepengurusan PPKI. Pada awalnya PPKI berangggotakan 21 orang (12 orang dari jawa, 3 dari orang sumatra, 2 orang dari sulawesi, 1 orang dari kalimantan, 1 orang dari nusa tenggara, 1 orang dari maluku, 1 orang dari golongan toraja, dan golongan tionghoa). Sususna awal anggota PPKI adalah sebagai berikut: 1. Ir. Soekarno. (Ketua) 2. Drs. Moh. Hatta. (Wakil Ketua) 3. Prof. Mr. Dr. Soepomo. (Anggota) 4. KRT Radjiman Wedjyodiningrat. (Anggota) 5. R. P. Soeroso. (Anggota) 6. Soetardjo Kartohadikusumo. (Anggota) 7. K. H. Abdoel Wacjid Hasjim. (Anggota) 8. Ki Bagus Hadikusurno. (Anngota) 9. Otto Iskandardinata. (Anggota) 10. Abdoel Kadir. (Anngota) 11. Pangeran Soerjoharnidjojo. (Anggota) 12. Pangeran poerbojo. (Anggota) 13. Dr. Mohammad Amir. (Anggota) 14. Mr. AbdulMaghfar. (Anggota) 15. Mr. Muhammad Hasari. (Anggota) 16. Dr. GSSJ Ratulangi. (Anggota) 17. Andi Pangeran. (Anggota) 18. A. H. Hamida. (Anggota) 19. I Goesti Ketoet Poedja (Anggota) 20. Mr. Johannes Latuharhary. (Anggota) 21. Drs. Yap Tjwan Bing. (Anggota)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Selanjutnya tanpa sepengetahuan jepang, keanggotaannya bertambah 6 yaitu: Ahmad soebardjo. (penasehat) Sajoeti Melik. (Anggota) Ki Hajar Dewantara. (Anggota) R. A. A. Wirantaoesoema. (Anggota) Kasman Singodimejo. (anggota) Iwa koesoemaoemantri. (Anggota)

PEMBENTUKAN PPKI Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya pemerintah pendudukan Jepang membentuk PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai). Sebanyak 21 anggota PPKI yang terpilih tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa yang berada di bawah pemerintahan Tentara Keenambelas, tetapi juga dari berbagai pulau, yaitu : 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil (Nusatenggara), seorang dari Maluku dan seorang lagi dari golongan penduduk Cina. Ir. Sukarno ditunjuk sebagai ketua PPKI dan Drs. Moh. Hatta ditunjuk sebagai wakil ketuanya. Sedangkan Mr. Ahmad Subardjo ditunjuk sebagai penasehatnya. Kepada para anggota PPKI, Gunseikan Mayor Jenderal Yamamoto menegaskan bahwa para anggota PPKI tidak hanya dipilih oleh pejabat di lingkungan Tentara Keenambelas, akan tetapi oleh Jenderal Besar Terauci sendiri yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Dalam rangka pengangkatan itulah, Jenderal Besar Terauci memanggil tiga tokoh Pergerakan Nasional, yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman Wediodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945 mereka berangkat menuju markas besar Terauci di Dalat, Vietnam Selatan. Dalam pertemuan di Dalat pada tanggal 12 Agustus 1945 Jenderal Besar Terauci menyampaikan kepada ketiga tokoh itu bahwa Pemerintah Kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapannya selesai oleh PPKI. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Ketika ketiga tokoh itu berangkat kembali menuju Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang telah dibom atom oleh Sekutu di kota Hirosima dan Nagasaki. Bahkan Uni Soviet mengingkari janjinya dan menyatakan perang terhadap Jepang seraya melakukan penyerbuan ke Manchuria. Dengan demikian dapat diramalkan bahwa kekalahan Jepang akan segera terjadi. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945 Sukarno-Hatta tiba kembali di tanah air. Dengan bangganya Ir. Sukarno berkata : “Sewaktu-waktu kita dapat merdeka; soalnya hanya tergantung kepada saya dan kemauan rakyat memperbarui tekadnya meneruskan perang suci Dai Tao ini. Kalau dahulu saya berkata ‘Sebelum jagung berbuah, Indonesia akan merdeka : sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka, sebelum jagung berbuah.” Perkataan itu menunjukkan bahwa Ir. Sukarno pada saat itu belum mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu.

B. SIDANG PPKI SEKALIGUS PEMBENTUKAN BADAN KELENGKAPAN NEGARA Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan rapat yang membahas : 1. Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

3. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan : 1. Penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden 2. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan : 1. Untuk menghadapi kekuatan Jepang dan Sekutu pemerintah Indonesia membentuk Badan Kemanan Rakyat ( BKR ) pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berada di bawah wewenang KNIP. Oleh karena datangnya pasukan Sekutu dan NICA yang silih berganti sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat ( TKR ) pada tanggal 5 Oktober 1945.Pada tanggal 1 Januari 1946 diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat ( TKR ) lalu tanggal 26 Januari berubah menjadi Tentara Republik Indonesia ( TRI ). Untuk menyempurnakan TRI maka pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) tanggal 7 Juni 1947.