Pembelaan Wita Teroris.arialdoc

PEMBELAAN (PLEIDOI) NO. REG.PERKARA. PDM – 1266/JKT-SEL/XI/2008 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Untuk dan atas nama Terdakwa : Nama Tempat/Tgl Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan

: Sri Winarsih Als Wita Bt Sumardi : Jakarta, 17 Juli 1972 : Perempuan : Indonesia : Jl. Taman Nilam I Blok V No. 10 RT02/RW012 Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi : Kristen : Swasta : SMA

Yang didakwa melanggar : PERTAMA. Primair

: Pasal 6 jo pasal 1 point 5 jo pasal 3 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair : Pasal 7 jo pasal 1 point 5 jo pasal 3 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau; KEDUA Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jp pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau; KETIGA Pasal 336 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Status Terdakwa: Ditahan sejak tanggal 09 April 2008 s/d sekarang. Perkenankan kami yang bertanda tangan dibawah ini: David Panggabean, SH dan Ombun Suryono Sidauruk, SH dari LAW OFFICE DT & PARTNERS bertindak sebagai Kuasa Hukum

terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2008 dengan ini menyampaikan Nota Pembelaan Hukum terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : I. PENDAHULUAN Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Persidangan yang kami muliakan, Terlebih dahulu kami sebagai Kuasa Hukum Terdakwa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar–besarnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia atas diberikannya kesempatan untuk menyampaikan Pembelaan ini demi kepentingan hukum terdakwa sebagaimana diatur dalam hukum. Kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah begitu bersemangat dan bersusah payah serta pantang menyerah untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum, namun demikian kami selaku Kuasa Hukum menyadari sepenuhnya meskipun sama-sama sebagai bagian dari unsur PENEGAK HUKUM masing-masing mempunyai fungsi dan posisi yang berbeda sesuai dengan tugas dan kedudukannya. Oleh sebab itu, apabila timbul perbedaan pendapat dengan saudara Jaksa Penuntut Umum, kami tidak bermaksud untuk memungkiri kenyataan yang terjadi namun sebagai upaya agar permasalahan dalam perkara ini dapat diletakkan secara proporsional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk secara bersama-sama mencari, menggali dan melengkapi serta menemukan kebenaran materil secara obyektif, sehingga terwujudlah kebenaran dan keadilan hukum secara yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral, juga dapat dipertanggung jawabkan kepada bangsa dan negara serta kepada TUHAN Yang Maha Esa. Bahwa dasar tuntutan terhadap Terdakwa Sri Winarsih Als Wita Bt Sumardi dalam persidangan ini menurut Saudara Jaksa Penuntut Umum adalah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 6 jo pasal 1 point 5 jo pasal 3 (1) Perpu No. 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 64 (1) KUHP dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe 6610i warna biru dan SIM Card XL No. 087878519979 serta 2 (dua) lembar print out layanan SMS Polda Metro Jaya (1717). Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, kami akan menyajikan secara yuridis apakah Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan secara hukum bahwa Terdakwa dianggap bersalah sehingga layak dan adil untuk dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara hanya karena SMS yang berbunyi:

“ GEDUNG BEA & CUKAI PUSAT SEBENTAR LAGI AKAN MELEDAK “ “ GEDUNG DEPT KEUANGAN SEBENTAR LAGI AKAN MELEDAK “ Persidangan yang kami Muliakan, Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kami sampaikan kepada Bapak Ketua serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini secara bijaksana, sabar, teliti dan obyektif sehingga dapat memenuhi rasa keadilan serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (Presumption of innocent) dan sampai diajukannya pembelaan ini kami yakin dan percaya asas praduga tidak bersalah masih tetap dijunjung tinggi dalam persidangan dan Terdakwa masih tetap dianggap tidak bersalah sampai Jaksa penuntut Umum dapat membuktikan kesalahannya secara yuridis materiil serta hakim memutuskan bahwa memang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya. Kami juga percaya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tetap berpegang teguh pada prinsip hukum DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, sehingga putusan yang akan dijatuhkan nanti sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. II. TANGGAPAN ATAS SURAT DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM. Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Persidangan yang kami muliakan Setelah mengikuti jalannya persidangan dan membaca surat dakwaan dan meneliti surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mohon agar Eksepsi (keberatan) kami sebelumnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota pembelaan ini dan kami menanggapi kembali sebagai berikut : A. Penentuan Waktu Penentuan hari Selasa tanggal 8 April 2008 sekitar jam 08.52.01WIB, 08.52.17 WIB, 08.54.13WIB dan 08.54.26 WIB bertempat di Gedung Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No. 55 Jakarta Selatan 12190 (Layanan SMS 1717) sebagai tanggal dan tempat terjadinya dugaan tindak pidana (Locus dan Tempus Delicti). Bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 8 Juli 2008 akhirnya membuat kesimpulan pada Surat Tuntutan yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 26

November 2008 dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 6 jo pasal 1 point 5 jo pasal 3 (1) Perpu No. 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 64 (1) KUHP yaitu dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyk-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, memberikan pertanda atau peringatan mengenai keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas dan antara perbuatan dengan yang lain saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan menuntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara adalah sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa sesuai dengan hukum, penentuan locus dan tempus delicti harus ditentukan secara cermat dan tidak dapat diduga-duga atau berdasarkan perkiraan semata saja, sebab bila terjadi kekeliruan maka secara hukum akan merugikan hak terdakwa dalam upaya melakukan pembelaan dan merupakan bukti tidak adanya kepastian hukum. Penentuan tentang locus dan tempus delicti ini harus dibuktikan melalui proses pembuktian pada persidangan baik melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan atau keterangan terdakwa (Vide pasal 184 KUHAP). Bahwa dalam proses pembuktian dipersidangan TIDAK terdapat satu orangpun saksi yang menyebutkan hari Selasa tanggal 8 April 2008 sekitar jam 08.52.01WIB, 08.52.17 WIB, 08.54.13WIB dan 08.54.26 WIB bertempat di Gedung Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No. 55 Jakarta Selatan 12190 (Layanan SMS 1717) sebagai tanggal dan tempat terjadinya dugaan tindak pidana (Locus dan Tempus Delicti) karena pada kenyataan Gedung Bea dan Cukai Pusat yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur serta Gedung Departemen Keuangan Jl. DR Wahidin No. 1 Jakarta Pusat yang menjadi Tempat Terjadinya Dugaan akibat tindak Pidana (Locus Delicti) itupun karena Terdakwa telah dirugikan oleh Oknum Bea Cukai berada (Jual-Beli Kontainer Selundupan). Bahwa menurut ajaran teori ilmu hukum (Utrecht hal 239) mengenai locus delicti ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut : 1. Teori Perbuatan Fisik/Materil (de leer van de lichamelijke daad); tempat dimana pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana, dan unsur-unsur tindak pidana pada ketika itu sudah sempurna. 2. Teori tempat bekerjanya alat/instrument yang dipergunakan (de leer van het instrument); tempat dimana alat yang dipergunakan bekerja dan telah membuat sempurna (menimbulkan) suatu tindak pidana.

3. Teori Akibat dari tindakan (de leer van het gevolg); tempat terjadinya suatu akibat, yang merupakan penyempurnaan dari tindak pidana yang telah terjadi. 4. Teori tempat yang jamak (de leer van de meer voudgetijd); merupakan gabungan dari ketiga-tiganya atau dua diantara teori tersebut diatas. Bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terlepas dari Surat Dakwaanya dan merupakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab Saudara Jaksa Penuntut Umum karena menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Edisi Kedua Hal 346 adalah: fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan “menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara” . Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan harus berdasarkan isi surat dakwaan. atas landasan surat dakwaan inilah ketua sidang memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenan dengan alat bukti. Bahwa menurut hemat kami setelah mencermati surat dakwaan, mengikuti jalannya persidangan dan mendengarkan serta meneliti surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum, pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum dalam perkara ini tidak berdasarkan ajaran ilmu hukum sehingga dakwaan dan tuntutan tersebut belum memenuhi/melanggar aturan sebagaimana Pasal 184 KUHAP dan Surat Dakwaan yang tidak bisa dibuktikan dalam persidangan ini tidak layak untuk dijadikan dasar penuntutan karena tidak sah dan batal demi hukum sehingga ada konsekwensi logis yaitu surat tuntutan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat putusan dalam perkara ini. B. Latar Belakang Perkara. Bahwa Terdakwa dengan sangat terpaksa mengirim SMS ke 1717 Polda Metro Jaya sebenarnya hanya untuk mencari perhatian saja, karena semua upaya serta usaha hukum telah dilakukan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan tentang 6 (enam) container tekstil plus 4 (empat) container tekstil milik Terdakwa yang sampai sidang perkara ini berjalan masih tidak jelas. Bahwa Terdakwa telah melaporkan Oknum Bea Cukai yang bernama GH Sutejo dan Awan Raharjo ke Mabes Polri pada tanggal ………………………………………………….tetapi tidak diproses sebagaimana mestinya. Bahwa Terdakwa telah melaporkan Perkara/Kasus yang dihadapi itu kepada semua pihak termasuk KAPOLRI, MABES POLRI, KPK, DPR RI, PERS, MENTERI KEUANGAN, DIRJEN BEA CUKAI serta pihak dan instansi terkait lainnya tetapi menemui jalan buntu. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2008 pernah mengirimkan SMS melalui TMC 1717 Polda Metro Jaya yang ditujukan kepada ISTANA PRESIDEN dan MABES POLRI yang berbunyi “Istana Presiden akan meledak dan Mabes Polri akan

meledak” untuk menarik perhatian agar Perkara/Kasus yang dihadapi di Bea Cukai dapat diselesaikan tetapi tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya. Bahwa akibat SMS yang ditujukan kepada Istana Presiden dan Mabes Polri tersebut, Terdakwa pernah diproses di Polres Jakarta Pusat dimana Terdakwa menceritakan latar belakangnya mengirim SMS tersebut tetapi proses hukum berhenti begitu saja dan Terdakwa dibebaskan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum yang menyusun dan membuat surat dakwaannya, perlu kami sampaikan latar belakang perkara ini agar Majelis Hakim Yang Mulia serta Persidangan yang terhormat dapat mengetahui dengan jelas peristiwa yang sebenarnya terjadi, supaya perkara hukum yang terjadi harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan PENEGAKAN HUKUM dan KEPASTIAN HUKUM itu sendiri yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. III. FAKTA PERSIDANGAN Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Persidangan yang kami muliakan, Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan secara cermat dan teliti oleh Saudara Panitera Pengganti, kami beranggapan bahwa fakta-fakta tidak perlu lagi kami ajukan secara rinci dan tersendiri dan sepanjang mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dan tercatat dalam persidangan ini adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan ini, kecuali hal-hal penting yang mungkin terlewatkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum yang tidak tercatat dalam surat tuntutannya sehingga menyembunyikan kebenaran materil sebenarbenarnya yang terungkap dalam persidangan. Kami menyampaikan rasa hormat sebesar-besarnya kepada saudara Panitera Pengganti yang telah mencatat segala fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga persidangan ini dapat menjatuhkan putusan yang berdasarkan hukum, maka kami paparkan kembali keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan hal-hal seperti berikut ini.

A.

KETERANGAN SAKSI – SAKSI

Dari keseluruhan saksi – saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sepanjang mengenai fakta – fakta dipersidangan merupakan bukti hukum yang sesungguhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya dimana TIDAK ADA SEORANG SAKSI pun yang memberikan keterangan bahwa SAKSI mendengar sendiri, melihat sendiri dan atau mengalami sendiri tentang perkara pidana dalam persidangan ini, KECUALI Hetty Elisabeth sendiri yang bersaksi sebagai korban bahwa ia mengalami tindak pidana aquo. 1. Saksi John Panca. -

-

-

Pekerjaan POLRI/POLDA METRO JAYA Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Operator Biro Operasional Polda Metro Jaya. Bahwa benar saksi menerima SMS yang Berbunyi “ Gedung Bea & Cukai Pusat Sebentar lagi akan Meledak” dan “ Gedung DEPT Keuangan sebentar lagi akan meledak” Bahwa Benar saksi setelah menerima SMS tersebut melakukan tindakan meyebarkan SMS tersebut kepada Den Gegana, Dir Reskrimun, Dir Intel Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur, Polsek Sawah Besar dan Polsek Pulogadung yang diterima oleh petugas piket masing – masing serta gedung yang bersangkutan. Bahwa benar saksi menerima SMS tanpa ada tulisan “BOM” . Bahwa benar saksi tidak membalas SMS tersebut. Bahwa Benar saksi sendiri yang mengasumsikan bahwa “SMS” merupakan ancaman BOM.

Keberatan Terdakwa : Ada balasan SMS sebanyak 2 (dua) kali dari Operator. 2. Saksi I Made Wisnu Wardhana. -

-

-

-

Pekerjaan POLRI/Kanitserse Polsek Pulogadung. Bahwa benar saksi menghubungi nomor telepon yang dipakai untuk SMS tersebut. Bahwa benar saksi berbicara langsung dengan Terdakwa yang berbicara terus terang tentang alasan membuat SMS tersebut dan Terdakwa memberikan alamat rumah secara jelas. Bahwa benar alasan Terdakwa membuat SMS karena punya kasus yang tidak selesai di Bea Cukai dan kecewa terhadap kinerja Bea Cukai atas kasus tersebut. Bahwa Benar saksi pada tanggal 8 April 2008 berikut dua orang anggota yang bernama M Nasir dan Edi Rohmad Santoso telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di kediamannya di Jl.Taman Nilam I Blok V No. 10 RT02/RW012 Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Bahwa benar Saksi ditunggu oleh Terdakwa didepan rumah sambil tetap berbicara melalui telepon.

-

-

Bahwa benar saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa terlebih dahulu saksi berbicara mengenai hal-hal serta latar belakang mengapa terdakwa melakukan pengiriman SMS tersebut. Bahwa benar saksi sempat berbicara kepada terdakwa di rumah pada saat penangkapan dan saksi menerima penjelasan serta berkas-berkas yang menyatakan bahwa yang “ MELEDAK” tersebut adalah “KASUS” bukannya Bom.

Keberatan Terdakwa: Tidak bermaksud mengatakan BOM akan meledak, tetapi KASUS DI BEA CUKAI akan meledak. 3. Saksi M. Nasir SH. -

-

-

Pekerjaan POLRI/Polsek Pulogadung. Bahwa Benar saksi pada tanggal 8 April 2008 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibawah pimpinan IPDA I Made Wisnu Wardhana di kediaman terdakwa di Jl. Taman Nilam I Blok V No. 10 RT02/RW012 Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi. Bahwa benar Penangkapan tersebut dilakukan setelah mendapat perintah dari atasan saksi untuk melakukan pengecekan di kantor pusat Bea & Cukai jalan Ahmad Yani Pisangan Timur Pulo Gadung Jakarta-Timur. Bahwa benar Terdakwa bersikap koperatif serta menyampaikan alasan tentang SMS tersebut.

Keberatan Terdakwa: Tidak bermaksud mengatakan BOM akan meledak, tetapi KASUS DI BEA CUKAI akan meledak. 4. RATONO. -

-

Pekerjaan POLRI/Polsek Sawah Besar. Bahwa Benar saksi menerima laporan dari Joko Wulantoro sebagai petugas Sentra Pelayanan Kemasyarakatan Polsek Sawah Besar sewaktu saksi bertugas sebagai Perwira Siaga Satreskrim Polsek Sawah Besar tentang SMS yang berisi “GEDUNG DEPT KEUANGAN SEBENTAR LAGI AKAN MELEDAK”. Bahwa benar Saksi langsung mendatangi TKP untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan bersama Gegana.

Keberatan Terdakwa: Tidak bermaksud mengatakan BOM akan meledak, tetapi KASUS DI BEA CUKAI akan meledak.

5. Wahyudi Adrijanto.

-

-

Pekerjaan bagian Rumah Tangga Gedung Bea dan Cukai Rawamangun Jakarta Timur. Bahwa Benar pada hari selasa tanggal 8 april 2008 sekitar jam 09.30 Wib saksi menerima telepon dari petugas Intel Polsek Pulogadung yang memberitahukan bahwa melalui SMS 1717 Polda Metro Jaya ada SMS yang isinya “GEDUNG BEA & CUKAI PUSAT SEBENTAR LAGI AKAN MELEDAK” tidak lama kemudian petugas kepolisian membawa FAX dari 1717. Bahwa benar saksi mengasumsikan sendiri bahwa berita SMS adalah TEROR BOM. Bahwa benar setelah itu tindakan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala bagian umum Bapak Sony Subagio. Bahwa benar setelah diadakan pencarian oleh Gegana Polda Metro Jaya tidak ditemukan adanya BOM dalam gedung Bea Cukai Pusat.

Keberatan Terdakwa: Tidak bermaksud mengatakan BOM akan meledak, tetapi KASUS DI BEA CUKAI akan meledak. 6. Achmad Rully. -

-

Bekerja sebagai Security di Gedung Bea dan Cukai Pusat, Rawamangun Jakarta Timur. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 April 2008 sekitar pukul 10.00 WIB mendapat pemberitahuan dari Sdr SUBANDRIO sebagai atasan yang mengatakan ada ancaman BOM. Bahwa saksi diperintahkan untuk memeriksa semua kendaraan yang masuk kedalam Gedung Bea dan Cukai. Bahwa tidak lama kemudian Sdr Wahyudi Adrijanto membuat pengumuman tentang adanya ANCAMAN BOM ke Gedung Bea Cukai Pusat. Setelah pengumuman tersebut petugas GEGANA Polda Metro Jaya datang untuk melakukan penyisiran terhadap gedung. Bahwa benar tidak ada BOM setelah diadakan penyisiran terhadap gedung Bea Cukai Pusat.

Keberatan Terdakwa: Tidak bermaksud mengatakan BOM akan meledak, tetapi KASUS DI BEA CUKAI akan meledak. 7. Saksi Drs Eddy M. Effendi MA. -

-

Pekerjaan Kepala Bagian Hubungan Media DEPKEU, Jakarta Pusat. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 April 2008 sekitar pukul 10.00 WIB Petugas Polsek Sawah Besar datang kekantor DEPKEU Jl. DR. Wahidin Jakarta Pusat dan mengatakan ada ancaman BOM melalui SMS ke Layanan SMS 1717 Polda Metro Jaya. Bahwa tidak lama kemudian petugas GEGANA Polda Metro Jaya datang untuk melakukan penyisiran tetapi tidak menemukan BOM. Bahwa saksi mengatakan tidak pernah menghubungi/menelpon nomor HP yang dipergunakan untuk mengirim SMS tersebut.

Keberatan Terdakwa: Tidak bermaksud mengatakan BOM akan meledak, tetapi KASUS DI BEA CUKAI akan meledak dan mengakui ada seorang Pria dari DEPKEU yang menelpon serta Telepon tidak pernah dimatikan dan selalu di aktifkan. Catatan : Saksi menolak pengakuan point 5 (lima) dalam BAP tanggal 10 April 2008. 8. Agus Haryanto -

Pekerjaan PNS DEPKEU. Bahwa benar saksi mengetahui secara kebetulan tentang adanya ancaman SMS ke kantor DEPKEU. Bahwa benar saat kejadian saksi akan keluar dari kantor dan melihat ada pasukan GEGANA yang datang membawa peralatan. Bahwa saksi tidak mengetahui lebih lanjut tentang pemeriksaan/penyisiran GEGANA karena langsung keluar dari kantor DEPKEU.

Terdakwa menyatakan tidak keberatan. 9. Thamrin. -

-

Pekerjaan Kamdal PNS DEPKEU. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 April 2008 sekitar pukul 10.00 WIB datang Petugas Polsek Sawah Besar kekantor DEPKEU Jl. DR. Wahidin Jakarta Pusat dan mengatakan ada ancaman BOM melalui SMS ke Layanan SMS 1717 Polda Metro Jaya. Bahwa saksi mengadakan pengamanan dan mengadakan penyisiran bersama anggota GEGANA Polda Metro Jaya yang datang tidak lama kemudian. Bahwa dalam penyisiran dan sterilisasi tersebut tidak ditemukan BOM. Bahwa selama penyisiran tersebut tidak dilakukan evakuasi terhadap pegawai DEPKEU.

Terdakwa menyatakan tidak keberatan. Keterangan Saksi yang meringankan (Adecharge) 1. Sentot Khaerudin -

Bahwa saksi adalah suami Terdakwa. Bahwa dari perkawinan dengan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak. Bahwa saksi mengatakan Terdakwa kesal karena Perkara/Kasus Terdakwa di BEA CUKAI tidak selesai sampai saat ini walaupun sudah dilaporkan di MABES POLRI. Bahwa benar permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa adalah 6 (enam) container berisi tekstil dari Korea yang hilang karena ulah oknum Bea Cukai.

-

-

-

-

Bahwa benar Terdakwa pernah menjual 4 (empat) container berisi tekstil dari Korea kepada Ibu Citra karena disuruh oleh orang Bea Cukai tetapi jual-beli itu gagal karena container tidak berhasil keluar (reexport) dari Pelabuhan tanjung Priuk. Bahwa benar Oknum Bea Cukai yang bernama GH SUTEJO dan AWAN RAHARJO telah mempermainkan atau menjebak Terdakwa secara sewenang-wenang. Bahwa Oknum Bea Cukai tersebut telah dilaporkan kepada MABES POLRI, KPK, DPR RI, PERS serta Pihak lainnya tetapi tidak ada tindak lanjut perkara tersebut. Bahwa Terdakwa pernah membuat SMS ke 1717 Polda Metro Jaya yang ditujukan kepada ISTANA PRESIDEN dan MABES POLRI tentang perkara dimaksud tetapi tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya. Bahwa Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 8 April 2008 sampai sekarang. Bahwa saksi menjadi Prihatin karena PERKARA Terdakwa yang sebenarnya di BEA CUKAI dan DEPKEU menjadi kabur terlebih lagi menjadikan Terdakwa sebagai TERORIS. Bahwa sejak Terdakwa ditahan kehidupan keluarga saksi menjadi berantakan.

2. Daeng Jamal Purba -

B.

Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Forwarder di Tanjung Priuk yang selalu mempunyai hubungan kerja dengan Bea Cukai. Bahwa Terdakwa bersifat temperamental tetapi pada umumnya baik-baik saja. Bahwa Terdakwa marah dan kesal karena barang Terdakwa di Bea Cukai dipersulit untuk keluar. Bahwa benar Terdakwa pernah mengeluh serta menceritakan tentang ulah Oknum Bea Cukai yang selalu mempersulit diri Terdakwa dalam menjalankan usahanya. Bahwa benar saksi bersama Terdakwa sering datang untuk complaint ke Gedung Bea Cukai tentang barang-barang milik Terdakwa yang dipersulit untuk keluar. Bahwa akibat perbuatan Oknum Bea cukai tersebut, Terdakwa mengeluh karena mengalami banyak kerugian dalam menjalankan roda usaha forwarder milik Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa sering mengatakan kepada saksi akan MELEDAKKAN KASUS di Bea Cukai tetapi dinasehati saksi supaya sabar dan mencari jalan keluar yang lain saja. Bahwa saksi mengatakan Tidak mungkin Terdakwa mempunyai atau meledakkan Bom karena Terdakwa tidak mengerti sedikitpun tentang Bom. Bahwa saksi menjadi prihatin melihat kehidupan keluarga Terdakwa yang menjadi terpuruk akibat SMS ke 1717 Polda Metro Jaya tersebut.

KETERANGAN AHLI

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2008 telah diperiksa DR. RUDY SATRIYO M, SH, MH sebagai Ahli Hukum Pidana dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami menyatakan bahwa seharusnya juga diajukan Saksi Ahli tentang Bahasa Indonesia untuk mencari kebenaran arti kata MELEDAK seperti isi SMS yang dikirim Terdakwa ke 1717 Polda Metro Jaya. C.

SURAT

Bahwa dalam persidangan baik oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum terdakwa telah diperlihatkan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan perkara ini dan kami lampirkan dalam nota pembelaan ini. D.

PETUNJUK

Berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa memang benar pada hari Selasa tanggal 8 April 2008 sekitar jam 08.52.01WIB, 08.52.17 WIB, bertempat di Gedung Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No. 55 Jakarta Selatan 12190 (Layanan SMS 1717) Terdakwa mengirim SMS yang berbunyi “GEDUNG BEA & CUKAI PUSAT SEBENTAR LAGI AKAN MELEDAK“ dan pada pukul 08.54.13WIB dan 08.54.26 WIB “GEDUNG DEPT KEUANGAN SEBENTAR LAGI AKAN MELEDAK“. Bahwa saksi Jhon Panca dari Operator Biro Operasional Polda Metro Jaya sendirilah yang mengasumsikan bahwa SMS itu merupakan ancaman BOM demikian juga saksi Wahyudi Adrijanto dari bagian Rumah Tangga Gedung Bea dan Cukai Rawamangun Jakarta Timur juga mengasumsikan demikian sehingga orang – orang menjadi panic dan ketakutan, padahal yang dimaksud oleh Terdakwa akan meledak itu adalah BUKAN BOM MELAINKAN KASUS TERDAKWA DI BEA CUKAI DAN DEPKEU sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. E. KETERANGAN TERDAKWA -

-

Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang mengirim SMS tersebut. Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Seta Sentra Sejahtera yang bergerak dibidang Forwarder. Bahwa Terdakwa telah merintis usaha sebagai Forwader dari bawah dan susah payah sejak tahun 1998 sampai akhirnya tidak bisa lagi bekerja pada awal tahun 2007 sejak Kasus Jual beli container tekstil yang berasal dari Korea meledak. Bahwa benar Terdakwa mengirim SMS itu untuk mencari perhatian agar Perkara/Kasus tentang container yang hilang di Bea Cukai dapat diselesaikan secara tuntas. Bahwa HP yang digunakan untuk SMS tidak pernah dimatikan sejakl mengirim SMS sampai ditangkap oleh Polsek Pulogadung.

-

-

Bahwa setelah mengirim SMS banyak orang yang menghubungi Terdakwa dan menanyakan nama, alamat dan latar belakang mengirim SMS tersebut. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Pulogadung setelah Terdakwa memberitahukan alamat rumah Terdakwa secara jelas dan berterus terang. Bahwa benar Terdakwa juga memberikan bukti dan kliping Koran/majalah kepada petugas yang menangkapnya tentang kasus Terdakwa di Bea Cukai. Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk meledakkan BOM tetapi KASUS. Bahwa benar maksud Terdakwa mengirim SMS agar Mabes Polri memperhatikan Kasus jual – beli tekstil atas nama PT Seta Sentra Sejahtera dan meminta Bapak Presiden RI memerintahkan Kapolri untuk menangkap Oknum Bea Cukai yang bernama GH Sutejo dan Awan Rahargo. Bahwa benar Terdakwa mengirim SMS agar ditangkap supaya Perkara/Kasus diBea Cukai dapat terungkap secara hukum. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena mengakibatkan banyak orang yang menjadi panik.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISA YURIDIS Majelis Hakim yang kami muliakan, Jaksa penuntut Umum yang kami hormati, Persidangan yang terhormat, Setelah memaparkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan diatas, kami sebagai Kuasa Hukum Terdakwa hendak melakukan analisa atas fakta yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan yang akan bermuara pada jawaban apakah benar Terdakwa Sri Winarsih Als wita Bt Sumardi telah terbukti dalam dakwaan sebagaimana surat Tuntutannya, jaksa Penuntut Umum telah membuat kesimpulan yang menyatakan Terdakwa telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar pasal 6 jo pasal 1 point 5 jo pasal 3 (1) Perpu No. 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 64 (1) KUHP dan menuntut hukuman selama 5 (lima) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diatur dalam KUHAP dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. 2.

Bahwa Terdakwa TIDAK PERNAH bermaksud untuk MELEDAKKAN BOM sebagaimana dakwaan dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jhon Panca pada hari Selasa tanggal 8 April 2008 ada SMS ke TMC 1717 Polda Metro Jaya yang berbunyi “ GEDUNG BEA & CUKAI PUSAT SEBENTAR LAGI AKAN MELEDAK“ dan “GEDUNG DEPT KEUANGAN SEBENTAR LAGI AKAN MELEDAK” dan mengasumsikan sendiri bahwa ada BOM yang akan meledak serta menyebarkan informasi tersebut.

Bahwa Terdakwa mengirim SMS tersebut untuk menarik perhatian supaya KASUS/PERKARA terdakwa di BEA CUKAI mendapat tanggapan sebagaimana mestinya karena Terdakwa sudah lelah melaporkan KASUS/PERKARA itu kepada semua Pihak atau Instansi terkait lainnya tetapi sampai saat ini belum berhasil juga. Bahwa saksi Wahyudi Adrijanto (Bagian Rumah Tangga Bea Cukai Pusat) sendirilah yang mengasumsikan bahwa maksud SMS tersebut adalah ancaman BOM dan membuat pengumuman di Gedung Bea Cukai. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang BOM dan juga tidak pernah berhubungan atau terlibat dengan jaringan teroris. Bahwa akibat KASUS/PERKARA di Bea Cukai yang tidak pernah selesai tersebut, kehidupan rumah tangga dan ekonomi Terdakwa menjadi berantakan.

3.

4.

5. 6.

Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Persidangan yang kami muliakan Berdasarkan kepada dakwaan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan dalam tuntutannya terdapat persoalan hukum dalam perkara ini yaitu : 1.

2.

3.

Apakah Terdakwa Sri Winarsih Als Wita Bt Sumardi bermaksud untuk meledakkan BOM dengan SMS yang hanya berisi GEDUNG BEA & CUKAI PUSAT SEBENTAR LAGI AKAN MELEDAK“ dan “GEDUNG DEPT KEUANGAN SEBENTAR LAGI AKAN MELEDAK” sehingga layak untuk dituntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ??? Apakah dengan barang bukti berupa sebuah Handphone Merk Nokia Tipe 6610i dan 2 (dua) lembar print out yang bertuliskan SMS tersebut Terdakwa dapat dikatakan seorang TERORIS??? Apakah dengan latar belakang Terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang dengan terpaksa mengirimkan SMS untuk mencari perhatian saja agar KASUS/PERKARA yang tidak kunjung selesai di Bea Cukai dapat diselesaikan layak untuk disebut sebagai seorang TERORIS serta dituntut selama 5 (lima) tahun penjara????

Majelis Hakim Yang kami Muliakan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Terhormat,

Hadirin persidangan yang terhormat, Bahwa dalam tuntutannya tanggal 26 N0vember 2008 Saudara Jaksa Penuntut Umum telah membuat kesimpulan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 6 jo pasal 1 point 5 jo pasal 3 (1) Perpu No. 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 64 (1) KUHP melakukan tindak pidana teroris menurut kaca mata hukum saudara Jaksa Penuntut Umum sendiri padahal secara jelas telah keliru dan tidak benar dan terlalu dipaksakan. Bahwa unsure-unsur yang terdapat dalam pasal pidana yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Setiap Orang. Dengan sengaja Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. 5. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional. 6. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Untuk menyatakan bahwa dakwaan atas pasal 44 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 terbukti, maka semua unsure – unsure tersebut diatas harus terbukti dan cara untuk membuktikannya harus sesuai dengan Undang – Undang bukan dengan cara merekayasa dan atau memaksakan kepentingan pihak – pihak tertentu saja tanpa memperhatikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkenankanlah kami untuk menguraikan terlebih dahulu unsure – unsure deliknya yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. 1.

Unsur setiap orang

Bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah langsung ataupun tidak langsung merupakan seorang teroris, dimana Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang bekerja di bidang Forwader namun dalam kenyataan mempunyai kasus/perkara tentang container tekstil dari Korea di Bea Cukai yang tidak kunjung selesai. Tidak ada satu pun alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini yang secara sah dan meyakinkan membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang Teroris dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan terror. Bahwa terror bom tersebut hanya berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi dari saksi Jhon Panca, Wahyudi Adrijanto dan orang tidak bertanggung jawab lainnya sehingga pegawai

Bea Cukai Pusat Jakarta Timur dan pegawai Departemen Keuangan Jakarta Pusat menjadi panic dan ketakutan. Kami berpendapat bahwa “unsur setiap orang” merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri dan berhubungan erat dengan unsur-unsur lainnya, oleh karena itu unsur lainnya juga harus dibuktikan dan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini terlalu dini untuk menyatakan bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dengan menyatakan Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya. Dengan demikian unsure ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2.

Unsur dengan sengaja

Bahwa apabila unsure setiap orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, kami berpendapat unsur selanjutnya tidak perlu diuraikan lagi. Namun untuk menambah keyakinan Jaksa Penuntut Umum dan Makelis Hakim yang terhormat bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, kami akan mengulas lebih jauh lagi tentang unsur ini. Dalam doktrin ilmu hukum dijelaskan bahwa ada 3 (tiga) tingkatan unsur kesengajaan yaitu: 1. Sengaja sebagai tujuan. 2. Sengaja sebagai kepastian. 3. Sengaja sebagai kemungkinan. Apakah perbuatan Terdakwa yang hanya mengirim SMS ada unsur kesengajaan untuk melakukan terror bom sebagaimana dakwaan kesatu primer ?? Dalam persidangan jelas dinyatakan oleh Terdakwa bahwa niat dan tujuan SMS tersebut adalah untuk mencari perhatian agar kasus/perkara di Bea Cukai tentang container milik Terdakwa yang digelapkan oleh Oknum Bea Cukai bernama GH Sutejo dan Awan Rahargo dapat diselesaikan secara hukum. Bahwa setelah mengirim SMS tersebut Terdakwa tidak pernah menon aktifkan HP yang dipergunakan, bahkan menjawab semua telepon yang diterima termasuk memberikan nama serta alamat rumah yang jelas agar Polisi dapat datang kerumah terdakwa tanpa perlu mencari dan bertanya-tanya lagi. Bahwa Terdakwa juga memberitahukan latar belakang serta memberikan bukti-bukti tentang kasus/perkara yang dihadapi kepad petugas polisi yang datang kerumah untuk menangkap Terdakwa saat itu. Dalam proses selanjutnya ternyata Jhon Panca Operator Biro Operasional TMC 1717 Polda Metro Jaya yang justru mengasumsikan sendiri bahwa SMS tersebut merupakan Teror Bom dan menyebar luaskan berita tersebut kepada pihak atau instansi terkait lainnya. Demikian juga dengan Wahyudi Adrijanto PNS bagian Rumah Tangga Bea Cukai Pusat Rawa Mangun Jakarta Timur yang mengasumsikan berdasarkan pendapat pribadi bahwa ada terror bom di kantor Bea Cukai dan menyampaikan pengumuman terror bom tersebut melalui pengeras suara sehingga pegawai Bea Cukai menjadi panic dan ketakutan. Jadi ternyata tidak ada unsur kesengajaan Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti terror bom baik sebagai

kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kepastian maupun kesengajaan sebagai kemungkinan. Unsur kesengajaan (opzet) berarti willens et weitens, artinya terdakwa memang menghendaki perbuatan yang didakwakan dan juga menginsafi akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam Perkara ini harus dibuktikan apakah memang benar Terdakwa menghendaki ada ketakutan tentang terror bom yang akan meledak atau kasus di Bea Cukai mendapat perhatian. Padahal secara tegas dan jelas Terdakwa telah menceritakan latar belakang maksud dan tujuan mengirim SMS kepada petugas yang langsung menelpon sesaat setelah mengirim SMS dan kepada petugas polisi yang datang menangkapnya dan tidak menghendaki perbuatan dan akibatnya berubah menjadi teror bom. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, unsur ini tidak terpenuhi sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang teroris yang akan meledakkan bom hanya mengada – ada saja dan harus batal demi hukum. 3.

Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menurut Prof Simons “ kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”. Bila merujuk pada pendapat ini, Terdakwa jelas hanya memakai sebuah Hand Phone saja dari rumah untuk mengirim SMS dengan maksud agar kasus/perkara di Bea Cukai tentang jual-beli container yang dilakukan oleh Oknum Bea Cukai akan meledak Dengan demikian unsure ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 4.

Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

Berdasarkan fakta yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa yang telah mengirim SMS ke TMC 1717 Polda Metro Jaya telah menimbulkan rasa takut secara meluas terhadap pegawai Kantor Bea Cukai Pusat di Jakarta Timur dan pegawai kantor Departemen Keuangan Pusat di Jakarta Pusat. Bahwa menurut pendapat kami, apa yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dikenakan terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : -

-

Terdakwa hanya membuat SMS yang berbunyi “ Gedung Bea & Cukai Pusat sebentar lagi akan meledak” dan “ Gedung Dept Keuangan sebentar lagi akan meledak” tanpa pernah menyatakan bahwa yang akan meledak itu adalah BOM Bahwa yang menyebar luaskan isi SMS itu ancaman BOM adalah John Panca operator Biro Operasional Polda Metro Jaya yang mengasumsikan bahwa ada BOM yang akan meledak di Gedung Bea Cukai Pusat dan Gedung Departemen Keuangan.

-

-

Bahwa Wahyudi Aprianto PNS Bagian Rumah Tangga Bea Cukai Pusat yang membuat pengumuman melalui pengeras suara di gedung Bea Cukai ada ancaman BOM yang akan meledak berdasarkan asumsi dan pendapat pribadi saja. Bahwa Terdakwa tidak pernah menon aktifkan Hand Phone yang dipakai untuk mengirim SMS bahkan menerima/menjawab setiap telepon yang masuk serta menjelaskan sebenarnya yang akan meledak itu adalah KASUS dan BUKAN BOM bahkan memberikan indentitas diri yang jelas tentang nama, alamat dan latar belakang Terdakwa mengirim SMS tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diatas, sangat ironis apabila Terdakwa yang bersikap terus terang tentang latar belakang mengirim SMS tersebut di Tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai seorang TERORIS dengan ancaman hukuman penjara selama 5 (lima) tahun. Bahkan Terdakwa menyatakan penyesalan dan meminta maaf kepada setiap orang yang ketakutan akibat SMS tentang KASUS BEA CUKAI yang nota bene berubah menjadi ancaman TEROR BOM akibat asumsi dan pendapat pribadi dari orang lain yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 5.

Unsur dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum ( Hal 9 Surat Tuntutan), pada hari Selasa tanggal 8 April 2008 Terdakwa telah beberapa kali mengirim SMS berupa “ancaman bom “ ke TMC 1717 Polda Metro Jaya dengan tujuan agar kasusnya diperhatikan oleh Mabes Polri bahkan dengan mudah dan sederhana juga menyatakan unsur ini telah terpenuhi. Menurut pendapat kami, fakta hukum yang disampaikan oleh Jaksa penuntut Umum terhadap Terdakwa sangat jauh dari kebenaran atau jauh panggang dari api. Bahwa Terdakwa TIDAK PERNAH/TIDAK BERNIAT untuk merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional. Bahwa dakwaan serta tuntutan terhadap Terdakwa yang hanya mengirim SMS sebagai seorang Teroris dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara adalah sangat bertentangan dengan rasa keadilan hukum sesuai dengan asas hukum bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Oleh karena itu, unsur ini juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

6.

Unsur melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Bahwa Jaksa Penuntut umum berpendapat Terdakwa telah beberapa kali mengirim SMS yang berisi “ancama bom” ke TMC 1717 Polda Metro Jaya. Kami berpendapat, bahwa SMS tersebut bukan merupakan SMS ANCAMAN BOM sebagaimana terungkap dalam fakta dipersidangan melainkan SMS tentang KASUS yang akan meledak di Bea Cukai Pusat dan Departemen Keuangan sehingga bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum apalagi dituduh sebagai seorang teroris ?? Dengan demikian, unsure ini juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. TENTANG ALASAN PEMBENAR ATAU ALASAN PEMAAF. Menurut Moeljatno dalam buku Asas asas hukum pidana halaman 153 menyatakan bahwa suat perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana (melawan hukum) apabila perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yang berbunyi tiada seseorangpun dapat dipidana tanpa adanya kesalahan (geen straft zonder schuld). Kesalahan disini harus memenuhi unsure sebagai berikut : a. b. c. d.

Melawan hukum. Dapat dipertanggung jawabkan. Mempunyai kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Tidak ada alasan pemaaf.

Adalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42K/KR/1965 tanggal 8 Januari 1965 yang menyatakan bahwa “ Suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana tidak dapat di pidana apabila perbuatan tersebut bermanfaat besar bagi masyarakat (Social adequate). Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa untuk mengirim SMS ke TMC 1717 Polda Metro Jaya bukan merupakan perbuatan tercela yang melawan hukum, hal ini dilakukan Terdakwa karena sudah kehabisan akal untuk memperjuangkan kebenaran tentang KASUS yang terjadi di Bea Cukai serta sudah dilaporkan kepada banyak pihak termasuk kepada PRESIDEN RI, KAPOLRI, MABES POLRI, DPR RI, KPK, PERS, Masyarakat luas serta pihak/instansi terkait lain tetapi selalu menemui jalan buntu dan terhalang oleh kekuatan diluar hukum. Bahwa akibat KASUS yang dialami di Bea Cukai, kehidupan rumah tangga serta pekerjaan Terdakwa sebagai Forwader di Bea Cukai menjadi gagal dan berantakan sehingga untuk menarik perhatian agar kasusnya diperhatikan, Terdakwa mengirim SMS tentang KASUS di Bea Cukai tersebut tetapi berubah menjadi SMS ANCAMAN BOM sehingga Terdakwa telah ditahan di Rutan Pondok Bambu sejak tanggal 8 April 2008 sampai dengan sekarang ( selama ± 8 bulan) untuk menebus perbuatan yang nota bene tidak dilakukan yaitu SMS ancaman bom.

V.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Majelis hakim yang kami muliakan, Jaksa penuntut Umum yang kami hormati, Hadrin persidangan yang terhormat, Kami telah menyajikan pembahasan secara yuridis materil tentang pasal yang didakwakan yang menunjukkan bahwa memang benar menurut hukum yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak memenuhi unsure sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 jo pasal 1 point 5 jo pasal 3 (1) Perpu No. 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 64 (1) KUHP dalam pasal 44 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004, karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHAP. Dengan mengutip pendapat Herman Manaheim dalam bukunya “ criminal justice and social reconstruction “ yang menyatakan “………the complexity and variety of problem…..require and ever growing amount of case operation “ ( karena problem yang sangat kompleks dan bermacam – macam yang membutuhkan tindakan yang lebih teliti, terutama dengan bukti maka kita harus berani untuk menerima kenyataan hukum untuk menolak kesimpulan yang hanya berdasarkan bukti – bukti yang sumir dan tidak lengkap ). Bahwa apabila jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana terorisme secara sumir dan tidak lengkap yang hanya berdasarkan kepentingan pihak tertentu atau asumsi pribadi saja, nasib terdakwa serta 3 (tiga) orang anak – anaknya kami serahkan kepada Majelis Hakim Yang mulia. Bahwa ada pepatah hukum yang mengatakan “ lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah di dalam penjara, daripada menghukum/memasukkan 1 (satu) orang yang tidak bersalah kedalam penjara…..!!” Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, kami mohon dengan kerendahan hati demi tegaknya hukum dan keadilan serta masa depan ke 3 (tiga) anak – anak terdakwa yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagai orang tua juga berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : 1.

Menyatakan Terdakwa Sri Winarsih Als Wita Bt Sumardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

2. 3.

Membebaskan atau setidak – tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya. Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Nota pembelaan ini dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008. Hormat kami, Kuasanya, DT & PARTNER

David Panggabean, SH

Ombun Suryono Sidauruk, SH