Argumentasi Pembelaan Prita

RESUME ARGUMENTASI SEBAGAI PEMBELA PRITA Hanya dengan menulis keluh kesah sebagai seorang konsumen di dunia maya, Prita Mulyasari akhirnya menjadi tahanan LP wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 sampai 1 Juni 2009, namun diperpanjang hingga 23 Juni untuk menunggu proses hukumnya. Prita yang mengeluhkan tentang pelayanan RS. Omni Internasional Alam Sutera dijerat dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE, KUHP pasal 310 (pencemaran nama baik secara lisan) dan KUHP pasal 311(pencemaran nama baik secara tertulis). Dimana tuntutan-tuntutan itu dilayangkan oleh pihak RS. Omni Internasional yang merasa dirugikan oleh tulisan Prita Mulyasari. Menurut kelompok kami kasus pidana pencemaran nama baik dengan tersangka Prita ini merupakan bentuk pembungkaman terhadap konsumen, begitu juga menurut YLKI (yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Menurut YLKI, penulisan yang dilakukan Prita adalah suatu bentuk informasi mengenai pelayanan publik, maka masyarakat harus mengetahui tentang hal itu. Seharusnya pihak Rumah Sakit Omni menerima feed back yang dilakukan oleh Prita dan melakukan pendekatan lebih secara kekeluargaan serta menggunakan hati nurani, bukan langsung dengan jalur hukum seperti ini. Dalam kasus ini, menurut kami, kekisruhan telah terjadi. Ibu itu tak seharusnya dipidanakan surat elektronik. Apalagi bukan dia sendiri yang menyebarluaskan e-mail ke milis-milis, forum, dan situs berita, melainkan orang lain. Ia mengirimkan e-mail tentang Omni itu ke sepuluh teman saja–dalam ruang lingkup pribadi. Setiap informasi yang disampaikan melalui Internet, selama hanya disebarluaskan dalam ruang lingkup pribadi, seharusnya tidak bisa dituntut. Batasan ruang lingkup pribadi hingga kini masih abu-abu dan harus dijabarkan lebih terperinci dalam peraturan pemerintah. Peraturan ini belum selesai dibuat, masih dalam bentuk rancangan. Tapi rupanya polisi dan jaksa malah memanfaatkan celah ini untuk menjerat Prita. Dan dari data yang kami terima ternyata UU ITE itu baru bisa dipergunakan 2 tahun lagi, artinya pada 21 April 2010 UU ITE baru diterapkan karena itu Prita tidak bisa dijerat dengan UU ITE (kami dapat dari penjelasan Majelis Hakim Negeri Tangerang yaitu Karel Toppu). Beliau juga mengatakan bahwa dakwa JPU terhadap Prita dengan Pasal 45 jo Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE serta Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak memiliki substansi dan dasar hukum yang jelas. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebab, beberapa peraturan pemerintah yang dimandatkan dalam Undang-Undang ini belum terbentuk. Hakim mengutip Pasal 52 Ayat (2) UU ITE yang memberikan tenggat waktu paling lama dua tahun untuk membentuk peraturan pemerintah. “Dengan demikian, UU ITE ini akan berlaku efektif, dua tahun setelah diundangkan, yakni pada April 2010.” Untuk menguatkan pendapatnya, hakim menyitir beberapa pendapat pakar hukum yang tertulis di beberapa buku. Salah satunya adalah Maria Farida, pakar hukum ilmu perundang-undangan Universitas Indonesia. Maria Farida, seperti dikutip hakim, dalam bukunya berjudul Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Pembentukkannya, menyatakan ada beberapa bentuk mengenai daya laku dan daya ikat suatu peraturan perundang-undangan. Pertama, suatu peraturan perundangundangan langsung memiliki daya laku dan daya ikat setelah diundangkan. Kedua, daya ikat suatu peraturan perundang-undangan terjadi beberapa waktu setelah terjadi daya laku. Ketiga, daya laku dan daya ikat suatu perundang-undangan bisa berlaku surut dari tanggal pengundangan. Hakim mencomot pendapat yang kedua, dimana UU ITE dinyatakan baru memiliki daya ikat setelah dua tahun diundangkan. Tak cuma pendapat pakar hukum. Hakim juga mencuplik ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 39 Ayat (2) Penjelasan Pasal 50 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan untuk menguatkan pendapatnya. Pasal 39 UU No. 10/2004 (1) Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk melaksanakan Undang-Undang. (2) Setiap Undang-Undang wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Penjelasan Pasal 50 UU No. 10/2004 Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak, sama dengan tanggal Pengundangan, dimungkinkan, untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut. “Menimbang berdasarkan penjelasan di atas, maka UU ITE belum dapat diberlakukan atau diterapkan kepada terdakwa Prita Mulyasari. Oleh karena keberlakuan Undang-Undang itu baru efektif setelah dua tahun diundangkan,” tegas hakim menyimpulkan. Lebih jauh, hakim menilai tindakan jaksa yang memasukkan UU ITE kedalam dakwaan, adalah tindakan yang tidak cermat, jelas dan

lengkap dalam menguraikan suatu tindak pidana. Sehingga hakim menilai dakwaan jaksa layak dinyatakan batal demi hukum. Sekadar mengingatkan, Pasal 143 Ayat (3) KUHAP membolehkan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum jika tidak menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara cermat, jelas dan lengkap yang disertai dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Disini kami juga menampilkan data yang kami dapat dari pencarian kami di internet tentang tanggapan dari Romli Atmasasmita sebagai ahli pidana yang juga mencium ketidak beresan pada kasus Prita ini. Berikut adalah informasinya: Ketika Romli Atmasasmita Bicara Kasus Prita [18/6/09] Bila melihat rumusan Pasal 27 UU ITE, perbuatan Prita tidak memenuhi unsur tanpa hak. “Prita punya hak, sebagai konsumen dia sudah dirugikan.” Walau berstatus terdakwa dan sedang menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus dugaan korupsi access fee Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), Romli Atmasasmita urun pendapat seputar kasus Prita Mulya Sari. Sebagai ahli pidana, Romli ternyata juga mencium ketidakberesan dalam penanganan kasus Prita. Menurutnya, ada unsur yang tidak terpenuhi dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan penuntut umum kepada Prita. Unsur tersebut adalah “tanpa hak”. Seperti diketahui Pasal 27 ayat (3) berbunyi, “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya infromasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Karena unsur “tanpa hak” sifatnya kumulatif dengan unsur-unsur lainnya, maka unsur ini harus terpenuhi. Namun, kata Romli, perbuatan Prita yang mengirim email ke beberapa temannya karena tidak puas dengan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional (RS Omni) tidak memenuhi unsur “tanpa hak”. Romli berpendapat bahwa Prita, sebagai konsumen memiliki hak untuk mengadukan pelayanan yang tidak baik dari RS Omni. “Hak itu sendiri, ya kalau dia merasa dirugikan, kepentingannya tidak diberi tahu, hasilhasil, seperti rekam medis, hasil lab, itu kan hak dia.” Dan hak-hak pasien tersebut, lanjut Guru besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran ini, dijamin dalam UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pasal 53 ayat (2) menyatakan “tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban melakukan tugasnya untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien”. Hak-hak pasien yang dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. PP No 32/1996 Pasal 22 ayat (1) Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu, dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk : a. Menghormati hak pasien; b. Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien; c. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan; d. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan; e. Membuat dan memelihara rekam medis; Penjelasan huruf a : Yang dimaksud hak pasien dalam huruf ini antara lain ialah hak atas informasi, ha untuk memberikan/menolak persetujuan, hak atas pendapat kedua. “Jadi, sepanjang dia dirugikan kepentingannya, sebagai konsumen dia bisa bicara apa saja. Dan itu juga harus dibuktikan,” tutur Romli. Namun, karena kerugiannya ini berhubungan dengan kode etik profesi kedokteran, Prita harusnya membuktikan di Majelis Kode Etik Kedokteran, “bukan polisi ataupun jaksa,” imbuhnya. Distribusi dalam artian luas Kemudian, untuk tindakan Prita yang mengirimkan surat elektronik (email) kepada beberapa temannya, menurut Romli, tidaklah memenuhi unsur “mendistribusikan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. “Dia kan hanya mengirim ke temannya, bukan ke publik. Temannya yang menyebarluaskan, sehingga temannya yang dikenai, bukan dia”. Pendapat senada pernah dikemukakan seorang pakar hukum telematika dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. seseorang yang mendistribusikan email bermuatan pencemaran nama baik memang dapat dikenakan pidana. Namun, pendistribusian yang dimaksud bukan dalam arti sempit, seperti dari teman ke teman, tetapi dalam artian luas. Misalnya ke milis. Kalau hanya ke teman, maka tanggung jawabnya hanya sampai ke teman yang dikirim saja. Selain itu, si pengirim email juga memiliki hak untuk memberi tahu

informasi yang mereka dapatkan atau ketahui, walau ternyata informasi tersebut bermuatan pencemaran nama baik. “Kalau memang sengaja menyebarkan ke milis A, B, C, dan mengirim ke semua orang, bukan hanya teman. Berarti orang tersebut telah tanpa hak mendistribusikan informasi bermuatan pencemaran,” tukas dosen yang ketika diwawancarai hukumonline tidak mau disebutkan namanya itu.(Nov) Kelompok kami juga mendapat tambahan informasi yang menguatkan Prita tidak bersalah dari Ronny, M.Kom, M.H Saksi Ahli judicial review UU ITE di Mahkamah Konstitusi yang kami dapat dari tulisannya di internet. Berikut ini adalah isinya : Prita Mulyasari dan UU ITE Prita Mulyasari menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Prita dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan sanksi pidana penjara maksimum 6 thn dan/atau denda maksimal 1 milyar rupiah. Sebelumnya, seorang wartawan bernama Iwan Piliang diduga mencemarkan nama baik seorang anggota DPR melalui tulisannya di internet dan dijerat dengan pasal yang sama. Atas kasus yang menimpa sdri. Prita Mulyasari dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap RS. Omni International, berikut ini pendapat hukum dari saya: Pertama : Dalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang judicial review UU ITE No. 11 Tahun 2008 terhadap UUD 1945, salah satu pertimbangan Mahkamah berbunyi “keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP”. Pertimbangan Mahkamah tersebut dapat diartikan bahwa penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP khususnya Pasal 310 dan Pasal 311. Dengan demikian, jika nanti perbuatan Prita Mulyasari terbukti tidak memenuhi unsur pidana dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, secara otomatis tidak memenuhi pula unsur pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE . Berikut petikan pasal-pasal yang dimaksud: Pasal 27 ayat (3) UU ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 45 ayat (1) UU ITE Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 310 KUHP (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Pasal 311 KUHP (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2)

Pencabutan

hak-hak

berdasarkan

pasal

35

No.

1

-

3

dapat

dijatuhkan.

Kedua : Dalam e-mail Prita yang ditujukan kepada teman-temannya, Prita menuliskan kalimat awal berbunyi sebagai berikut: “Jangan sampai kejadian saya ini akan menimpa ke nyawa manusia lainnya, terutama anak-anak, lansia dan bayi. Bila anda berobat,

berhati-hatilah dengan kemewahan RS dan title International karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat dan suntikan” Dan kalimat terakhir berbunyi” “saya

tidak

mengatakan

RSCM

buruk

tapi

lebih

hati-hati

dengan

perawatan

medis

dari

dokter

ini.”

Dari kedua kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa sdri. Prita menyampaikan pesan kepada teman-temannya untuk berhati-hati atas pelayanan rumah sakit dan jangan terpancing dengan kemewahannya. Sdri. Prita sengaja menulis pesan tersebut dengan maksud untuk memberi pelajaran penting kepada orang lain demi kepentingan umum untuk lebih berhati-hati/waspada terhadap pelayanan rumah sakit agar tidak terjadi seperti apa yang menimpanya. Dengan demikian, sdri. Prita tidak dapat dikatakan melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, karena pesan yang disampaikan untuk kepentingan umum. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP bahwa “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”. Ketiga : Dalam e-mail Prita juga diceritakan banyak hal seputar pengalaman dia sebagai pasien di rumah sakit Omni International. Pada intinya, sdri. Prita kecewa tidak transparansinya informasi yang dia minta kepada pihak manajemen rumah sakit tentang hasil laboratorium. Berikut petikannya : “Saya ngotot untuk diberikan data medis hasil lab 27.000 namun sangat dikagetkan bahwa hasil lab 27.000 tersebut tidak dicetak dan yang tercetak adalah 181.000, kepala lab saat itu adalah dr. Mimi dan setelah saya complaint dan marah-marah, dokter tersebut mengatakan bahwa catatan hasil lab 27.000 tersebut ada di Manajemen Omni maka saya desak untuk bertemu langsung dengan Manajemen yang memegang hasil lab tersebut.” Petikan di atas menunjukkan bahwa pihak manajemen Omni memiliki catatan hasil lab 27.000 tapi tidak diberikan kepada Prita. Cerita yang lain menunjukkan bahwa sdri. Prita merasakan bahwa rumah sakit Onmi International melakukan penanganan yang keliru terhadap dirinya. Hal ini dikuatkan oleh revisi hasil lab dari 27.000 menjadi 181.000. Prita berpendapat bahwa karena hasil laboratorium thrombosit 27.000 maka dia diminta menjalani rawat inap, sedangkan hasil laboratorium sebenarnya adalah 181.000 berarti dia tidak perlu rawat inap, cukup rawat jalan. Berikut petikannya: “Dalam kondisi sakit, saya dan suami saya ketemu dengan Manajemen, atas nama Ogi (customer service coordinator) dan dr. Grace (customer service manager) dan diminta memberikan keterangan kembali mengenai kejadian yang terjadi dengan saya. Saya benarbenar habis kesabaran dan saya hanya meminta surat pernyataan dari lab RS ini mengenai hasil lab awal saya adalah 27.000 bukan 181.000 makanya saya diwajibkan masuk ke RS ini padahal dengan kondisi thrombosit 181.000 saya masih bisa rawat jalan.” Cerita yang lain menunjukkan bahwa sdri. Prita mengalami gangguan kesehatan yang lain akibat perawatan yang dilakukan oleh dr. Hengky, yakni tangan kiri mulai membengkak, suhu badan naik ke 39 derajat, serangan sesak napas, leher kiri dan mata kiri membengkak. Berikut petikannya: “Tangan kiri saya mulai membengkak, saya minta dihentikan infus dan suntikan dan minta ketemu dengan dr. Henky namun dokter tidak datang sampai saya dipindahkan ke ruangan. Lama kelamaan suhu badan saya makin naik kembali ke 39 derajat dan datang dokter pengganti yang saya juga tidak tahu dokter apa, setelah dicek dokter tersebut hanya mengatakan akan menunggu dr. Henky saja” “Esoknya saya dan keluarga menuntut dr. Henky untuk ketemu dengan kami namun janji selalu diulur-ulur dan baru datang malam hari. Suami dan kakak-kakak saya menuntut penjelasan dr. Henky mengenai sakit saya, suntikan, hasil lab awal yang 27.000 menjadi revisi 181.000 dan serangan sesak napas yang dalam riwayat hidup saya belum pernah terjadi. Kondisi saya makin parah dengan membengkaknya leher kiri dan mata kiri saya.” Cerita yang lain menunjukkan bahwa setelah sdri. Prita ditangani oleh rumah sakit yang lain menunjukkan penyakitnya bukan demam berdarah, dan suntikan yang diberikan sewaktu di rumah sakit Omni International tidak cocok dengan kondisi sdri Prita sehingga menimbulkan sesak nafas. Berikut petikannya: “Setelah itu saya ke RS lain dan masuk ke perawatan dalam kondisi saya dimasukkan dalam ruangan isolasi karena virus saya ini menular, menurut analisa ini adalah sakitnya anak-anak yaitu sakit gondongan namun sudah parah karena sudah membengkak, kalau kena orang dewasa yang ke laki-laki bisa terjadi impoten dan perempuan ke pankreas dan kista. Saya lemas mendengarnya dan benarbenar marah dengan RS Omni yang telah membohongi saya dengan analisa sakit demam berdarah dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak napas. Saya tanyakan mengenai suntikan tersebut ke RS yang baru ini

dan memang saya tidak kuat dengan suntikan dosis tinggi sehingga terjadi sesak napas.” Keempat : Dari cerita di atas, sdri. Prita Mulyasari sebenarnya dapat melakukan tuntutan berupa ganti rugi atas penanganan yang keliru dari rumah sakit Omni International, atau melakukan tuntutan pidana. Hal ini telah ditegaskan dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Berikut petikannya: Pasal 19 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Kelima : Perbuatan sdri. Prita Mulyasari menulis pesan lewat e-mail kepada teman-temannya tidak menunjukkan adanya motif atau niat untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap rumah sakit Omni International. Dengan demikian, perbuatan sdri. Prita tidak memenuhi unsur pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam pasal tersebut mensyaratkan adanya unsur “sengaja” dalam mendistribusikan infomasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sementara perbuatan sdri. Prita tidak bermaksud menghina justru menyampaikan pesan kepada teman-temannya untuk berhati-hati dengan pelayanan rumah sakit. Keenam : Pihak Kepolisian seharusnya mampu mengembangkan kasus tersebut dengan kemungkinan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh rumah sakit Omni International berupa pelayanan rumah sakit yang merugikan konsumen dengan pasien sdri. Prita Mulyasari, dan tidak langsung berfokus pada soal pencemaran nama baik. Penulis : Ronny, M.Kom, M.H Saksi Ahli judicial review UU ITE di Mahkamah Konstitusi Diposkan oleh Ronny, M.Kom, M.H (Alias 'Ronny Wuisan') di 08:20 Tidak lupa kami juga mencantumkan pernyataan dari Departemen Kominfo, yaitu: Siaran Pers No. 126/PIH/KOMINFO/6/2009 Aturan Hukum Untuk Mencegah Kecemasan, Trauma dan Ketakutan Dalam Berkomunikasi Secara Elektronik (Jakarta, 7 Juni 2009. Mengacu dari sejumlah pemberitaan yang sangat intensif tentang kasus yang menimpa Ibu Prita dan juga dalam pembicaraan serta dialog pada berbagai kesempatan yang topiknya tentang masalah kasus tersebut, sempat muncul beberapa kecemasan, trauma dan ketakutan sebagian warga masyarakat yang merasa khawatir, bahwa dengan adanya kasus Ibu Prita dan berbagai kasus sebelumnya, maka mereka menganggap, bahwa berkomunikasi secara elektronik kini berpotensi mudah dijerat secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui Siaran Pers ini, Departemen Kominfo menyampaikan tanggapan resminya sebagai berikut: 1.

Departemen Kominfo menyampaikan sikap simpati yang mendalam atas musibah yang diderita oleh Ibu Prita.

2.

Memang benar, bahwa Pasal 27 ayat (3) U U No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan secara lengkap sebagai berikut: “ Setiap o rang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik .” Pasal tersebut memuat unsur “dengan sengaja ” dan “ tanpa hak ”. Unsur tersebut menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan pasal ini. 3.

Pada sisi lain, perbuatan Ibu Prita yang mengungkapkan keluhan terhadap suatu layanan publik melalui email merupakan hak dari seorang konsumen untuk menyampaikan pendapat dan keluhan yang dialaminya atas jasa yang diberikan oleh suatu layanan publik dan hal ini adalah sah sesuai dengan yang termuat dalam U U No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , khususnya Pasal 4 huruf d yang berbunyi “ Hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ” Oleh karena itu, unsur “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi tidak terpenuhi, sehingga Pasal 27 ayat (3) tersebut tidak bisa diterapkan untuk kasus ini. Dengan kata lain, tindakan Ibu Prita bukan merupakan penghinaan kecuali jika ternyata dalam pembuktian di persidangan ditemukan motif lain yang beritikad tidak baik .

4.

Selain telah diaturnya unsur “tanpa hak” sebagai perlindungan terhadap o rang yang berhak, pada dasarnya UU ITE juga telah memberikan perlindungan lain dengan meminimalisir abuse of power dalam melakukan penangkapan dan penahanan, sebagaimana termuat dalam Pasal 43 ayat (6) UU ITE yang menyebutkan : “ Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.” Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa tiga institusi penegak hukum: (i) kepolisian, (ii) kejaksaan, dan (iii) pengadilan wajib melakukan koordinasi mengenai perlunya atau dasar dilakukannya penahanan. Adanya koordinasi ini ditujukan untuk mencegah abuse of power oleh aparat penegak hukum .

5. Selain itu, Pasal 53 UU ITE menyebutkan secara lengkap: “ Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Tehnologi Informasi yang tidak bertentangan dengan undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku ”. Dalam konteks ini, salah satu peraturan perundangundangan yang dapat dimaksud adalah UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dimana pada Pasal 40 disebutkan: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun ”. Pasal ini perlu dijelaskan untuk meniadakan kecemasan pengguna telekomunikasi atau media komunikasi elektronik apapun, bahwa komunikasi elektronik apapun yang masyarakat lakukan, misalnya dengan menggunakan email ataupun layanan SMS, tetap dapat dilakukan secara leluasa dan tidak perlu ada kekhawatiran untuk diambil substansi isinya ataupun disadap oleh pihak lain yang merasa tidak convenient. 6.

Oleh karenanya tidak mudah bagi seseorang atau sekelompok orang atau suatu institusi untuk mengadukan pihak lain sebagai akibat adanya isi dari suatu komunikasi elektronik sejauh tidak ada pihak lain yang mempublikasikan isi dari suatu komunikasi elektronik tersebut, karena persyaratan untuk merekam informasi atau isi dari suatu komunikasi dalam layanan telekomunikasi atau komunikasi elektronik sangat ketat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang menyatakan: “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ”.

7.

Khusus mengenai pemberlakuan UU ITE juga perlu diluruskan karena adanya keragaman pendapat. Pasal 54 ayat (1) UU ITE menyatakan: “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Di dalam keterangan UU ITE disebutkan, bahwa UU ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan kemudian disebutkan juga, bahwa UU ITE diundangkan pada tanggal 21 April 2008 juga. Sedangkan yang harus sudah ditetapkan paling lambat tanggal 21 April 2010 adalah Peraturan Pemerintah, sebagaimana disebutkan pada Pasal 54 ayat (2) yang di antaranya menyatakan: “Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-undang ini”. Ini berbeda dengan UU Telekomunikasi yang baru baru berlaku 1 tahun berikutnya sejak disahkan dan diundangkannya UU tersebut yaitu tanggal 8 September 1999, sebagaimana di antaranya dinyatakan pada Pasal 64 UU Telekomunikasi: “Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. Dan berbeda pula dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang baru akan berlaku pada tanggal 30 April 2010, yaitu terhitung 2 tahun sejak diundangkan dimana UU KIP tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Ketentuan lengkap yang mengatur pemberlakuan UU KIP tersebut dinyatakan pada Pasal 64 ayat (1) yang menyebutkan: “Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan”.

8. Sejak berlakunya UU ITE Departemen Kominfo telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada para penegak hukum dan masyarakat mengingat peraturan perundang-undangan ini memiliki domain baru yang sifatnya sangat virtual dan sosialisasi tersebut akan terus dilakukan dan ditingkatkan. Di samping itu kepada warga masyarakat juga diberikan hak dan kesempatan untuk mengevaluasi, mencermati dan mengkritisi UU tersebut pasal demi pasal sekiranya terdapat substansi yang bertentangan dengan UUD 1945. Kesempatan tersebut telah dimanfaatkan oleh beberapa warga masyarakat untuk mengajukan peninjauan kembali (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 27 UU tersebut, namun

kemudian dalam keputusannya pada tanggal 5 Mei 2009 Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan tersebut. 9.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 tanggal 5 Mei 2009, menyebutkan, bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Beberapa dasar pertimbangan lain dari Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang perlu diperhatikan adalah: a.

Bahwa penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

b.

Bahwa masyarakat internasional juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi, seperti dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) , Pasal 17 dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) .

c.

Berdasarkan Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin baik oleh UUD 1945 maupun hukum internasional. Dengan demikian, apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan konstitusi.

d.

Bahwa rumusan KUHP dinilai belum cukup karena unsur “di muka umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP kurang memadai sehingga perlu rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”. Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah memberikan perlindungan dengan mengatur unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” unsur tanpa hak merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum.

e.

Bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

f.

Meskipun setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi ketentuan konstitusi (Pasal 28 G UUD 1945 dan Pasal 28 J UUD 1945) menegaskan dan menjamin bahwa dalam menjalankan kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak boleh melanggar hak-hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baiknya.

Dengan demikian, tidak perlu dan tidak ada alasan sedikitpun bagi masyarakat untuk merasa cemas, trauma dan takut menggunakan layanan telekomunikasi dan dalam berkomunikasi secara elektronik bagi kepentingan aktivitas masing-masing masyarakat. Himbauan Departemen Kominfo ini perlu disampaikan agar supaya tidak ada keragu-raguan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka seperti yang sering disampaikan dalam rubrik keluhan pembaca atau “Redaksi Yth ” di berbagai media massa, mengingat kecenderungan saat ini surat keluhan lebih banyak dikirimkan melalui sarana email dibandingkan dikirimkan melalui layanan pos atau jasa kurir swasta lainnya. Himbauan ini perlu disampaikan secara terbuka untuk mengurangi kecemasan masyarakat, karena aturan hukum yang mengatur kebebasan individu atau sekelompok orang atau institusi untuk memperoleh privasi dalam berkomunikasi secara elektronik sangat kuat dan ketat rambu-rambunya. Bahwasanya kemudian timbul masalkah hukum akibat isi dari komunikasi elektronik tersebut yang kemudian dibuka untuk konsumsi umum dan menimbulkan respon resistensi atau kebewratan dari pihak lain, maka hal tersebut adalah persoalan lain yang tidak langsung disebabkan oleh UU ITE tersebut. Kisah yang dialami Prita Mulyasari memberi pesan penting bagi upaya advokasi konsumen dan merupakan kasus yang menggiring kita pada domain etika, baik bisnis maupun pelayanan kesehatan. Terminologi pelayanan kesehatan yang diperankan oleh berbagai entitas seperti rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik, dan sebagainya merupakan satu kesatuan rantai sistem kesehatan nasional. Dalam UU No. 32 tahun 2004, sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang diwajibkan memiliki standar pelayanan minimal (SPM). Dengan demikian, perlu ditekankan kewajiban minimal bagi lembaga-lembaga penyedia layanan kesehatan masyarakat. Kewajiban apa saja? Tentunya dalam kode etika kedokteran dan dalam UU No.8/1999, ditegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jelas terkait dengan barang atau jasa yang dikonsumsi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan kasus pasien yang menderita penyakit tertentu dan apabila diinformasikan kondisi sebenarnya akan memperburuk kesehatannya. Lagipula kenapa baru kasus Prita saja yang heboh?! Padahal kalau bisa dilihat keluhan Prita ini sama saja dengan keluhan-keluhan

yang sering kita lihat di kolom pembaca yang ada di beberapa koran. Jadi, untuk RS. Omni Internasional sebelum mengajukan gugatan terlebih dulu telitilah dahulu sebelum bertindak karena ternyata peristiwa ini jadi “boomerang” sendiri bagi pihak RS. Omni Internasional. Dan juga untuk para penegak hukum adillah dalam menegakkan hukum.