Pembangunan Ekonomi Sumatera Selatan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional, 23 Oktober 2009

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ORASI ILMIAH KETUA DPR-RI PADA ACARA SILATURAHMI AKBAR KELUARGA IKATAN ALUMNI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG “PEMBANGUNAN EKONOMI SUMATERA SELATAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN NASIONAL” Palembang, 23 Oktober 2009

Assalamu’alaikum Wr Wb Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, bahwa atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kita diberi kesempatan menghadiri acara Silaturahmi Akbar Keluarga Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Sriwijaya Palembang. Tema yang diberikan kepada saya adalah Pembangunan Ekonomi Sumatera Selatan (Sumsel), yang apabila boleh saya tambahkan, Pembangunan Ekonomi Sumsel dalam Perspektif Pembangunan Nasional.

Hadirin sekalian yang berbahagia, Kiranya, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah “pembangunan”. Sejak awal kita menyadari bahwa pembangunan ekonomi, merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang-bidang lainnya, yang senantiasa dilakukan melalui perencanaan-perencanaan pembangunan oleh pemerintah.

1

Pembangunan ekonomi nasional kita, apabila kita tengok dari perjalanan sejarah dan pengalaman pembangunan kita sebagai bangsa, terkait erat dengan perkembangan politik yang pasang naik dan pasang surut. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno pembangunan nasional kita lebih mengarah kepada adagium “politik sebagai panglima”, kemudian di masa Orde Baru, ketika pembangunan ekonomi dirasakan membutuhkan suatu stabilitas politik dan keamanan yang ditegakkan secara ketat oleh negara (state), pembangunan nasional kita mengarah kepada adagium “ekonomi sebagai panglima”. Pada masa reformasi, yang hadir tak lepas dari kondisi perekonomian nasional yang terpuruk, akibat tidak berdayanya fundamental ekonomi nasional menghadapi gempuran krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan

politik,

kesempatan

untuk

mengevaluasi

pendekatan-pendekatan

pembangunan ekonomi selama ini menjadi demikian terbuka. Kita mencatat sejumlah perubahan penting sebagai berikut:
Pertama, praktik pembangunan nasional yang sentralistik, berubah menjadi desentralistik, yang ditandai dengan hadirnya regulasi-regulasi penting mengenai otonomi daerah seluas-luasnya. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, hubungan pusat dan daerah juga dikaitkan dengan prosentase pembagian hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di daerah, sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Kedua, perubahan sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis, berpengaruh kepada bagaimana pembangunan ekonomi direncanakan dan

2

di laksanakan. Dalam kehidupan politik yang demokratis, dimana berbagai jenis pemilihan umum dilakukan, maka prasyarat stabilitas politik (dan keamanan)

juga

dilakukan

dengan

pendekatan-pendekatan

yang

demokratis, bukan represif. Namun demikian, di alam demokrasikonstitusional yang menekankan nilai-nilai kebebasan dan tanggungjawab, kepastian dan penegakan hukum harus tetap dilakukan secara tegas, sesuai dengan kaidah yang berlaku.
Ketiga, pembangunan nasional kita di era reformasi ini tidak lagi dipandu oleh GBHN yang ditetapkan oleh lembaga MPR untuk jangka waktu lima tahun. Dengan adanya Amandemen UUD 1945 dimana telah terjadi perubahan kewenangan dan peran MPR dan Presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dengan skala waktu 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu lima tahun. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional. Dalam konteks inilah, pembangunan daerah,

termasuk

di

dalamnya

pembangunan

ekonomi

Sumsel

direncanakan dan diproyeksikan. Sehingga pembangunan daerah tetap merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang diharapkan berdampak positif tidak saja bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga kepada makin eratnya kekokohan kita sebagai bangsa yang luas dan majemuk.

Hadirin sekalian yang berbahagia, Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 3

pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahanperubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan dan teknik. Dalam pembangunan ekonomi, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas sangatlah diharapkan. Pertumbuhan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan kualitas pemerataan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Teori tetesan ke bawah (trickle down effect) atas capaian pertumbuhan ekonomi harus benar-benar terwujud secara efektif. Namun demikian, cara pandang kita atas pembangunan ekonomi tidaklah hanya sebatas pada pendekatan kapital, tetapi juga lebih penting lagi adalah pendekatan sumberdaya manusia. Pembangunan ekonomi kita, sejak awal prosesnya harus berorientasi pada kemandirian kita sebagai bangsa, dengan melibatkan segenap sumberdaya manusia kita, sehingga kita yang kaya akan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia tidak justru mengalami alienasi dalam pembangunan. Pembangunan ekonomi kita, harus tetap mengutamakan, “dimensi manusia”. Jangan sampai rencana dan praktik pembangunan ekonomi kita, justru mengingkari “dimensi manusia” tersebut

yang justru memperburuk kualitas

hidup (quality of life) manusia, baik secara jasmani maupun apa yang diistilahkan oleh Pemenang Hadiah Nobel Ekonomi dari India, Amartya Sen, “freedom” atau kebebasan. Singkat kata, pembangunan ekonomi kita sangat terkait dengan berbagai dimensi lainnya, dan oleh karena itulah pembangunan ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan-pembangunan lainnya.

4

Hadirin sekalian yang berbahagia, Dalam konteks inilah, dapat dipahami, bahwa paradigma pembangunan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan bagian integral dari upaya untuk menciptakan kesejahteraan (prosperity), penguatan demokrasi (democracy), dan penegakan keadilan (justice). Tiga hal mendasar tersebut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pada 20 Oktober 2009. Tiga kata kunci pokok tersebut, merupakan upaya untuk melanjutkan amanat reformasi kita ke depan. Visi dan misi presiden tersebut sangat mendasar dan akan dijabarkan lebih lanjut di dalam RPJM nasional kita 2009-2014. Oleh sebab itulah, RPJM daerah di seluruh Indonesia harus mengacu pada penciptaan kesejahteraan, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan. Jadi, dalam konteks ini harus ada kesinambungan dan perubahan yang proporsional, disertai dengan semangat dan optimisme baru bahwa pembangunan lima tahun ke depan Insyaallah akan lebih baik, mengingat kontinuitas kepemimpinan nasional pascaPilpres 2009.

Hadirin sekalian yang berbahagia, Sebagaimana kita ketahui, Sumsel merupakan salah satu provinsi yang strategis dan prospektif dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya di kawasan Sumatera dan Indonesia, tetapi juga di lingkup regional ASEAN.

Oleh karena itulah

diharapkan di masa depan Sumsel benar-benar kokoh sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi tidak saja di Sumatera tetapi juga secara nasional dan dalam lingkup regional. Pembangunan ekonomi Sumsel, berdasarkan laporan RJPM Daerah 20042009, laju pertumbuhan ekonominya cukup signifikan. Hampir seluruh sektor memberikan kontribusi yang cukup nyata terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Hanya sektor pertambangan dan penggalian yang kontribusinya

5

menurun, meskipun kontribusinya dalam pembentukan PDRB masih cukup besar, yaitu rata-rata 24%. Di sisi lain, sektor pertanian yang didominasi oleh sub sektor perkebunan karet dan kelapa sawit telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Tercatat juga, sektor-sektor dominan tumbuh relatif moderat, sedangkan sektor-sektor yang memiliki prospek cukup baik tumbuh relatif tinggi adalah sektor pengangkutan, komunikasi, jasa-jasa, keuangan, dan bangunan. Namun demikian, apabila dilihat dari perkembangan pendapatan perkapita masyarakat Sumsel, perkembangannya pada 2003-2007, tumbuh relatif lambat. Pada 2005 pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar sebesar 4,84% dan mengalami kenaikan 1% menjadi 5,84% pada tahun 2007, sedangkan tanpa migas sebesar 6,91% (2005) menjadi 8,04% (2007). Tentu saja ini menjadi catatan, agar pembangunan ekonomi daerah di Sumsel di masa depan mampu memompa atau menaikkan secara signifikan pendapatan per kapita masyarakat. Strategi RJPM Daerah 2004-2009, menurut laporan yang ada dilakukan melalui: pertama, strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditempuh untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Strategi ini diarahkan untuk mengembangkan pembangunan yang berbasis pada kondisi dan potensi sumberdaya lokal Sumsel dengan memacu kerjasama dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam strategi ini Pemerintah Provinsi Sumsel berupaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana khususnya transportasi untuk meningkatkan kelancaran akses, mobilitas orang, barang dan jasa serta memperlancar aliran investasi dan produksi serta menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah sehingga memperlancar arus perekonomian lintas wilayah, regional, dan internasional yang dapat meningkatkan PAD Sumsel. Kedua, strategi mendorong sinergisitas percepatan pembangunan daerah yang diarahkan pada pembinaan yang lebih baik terhadap sinergi, sinkronisasi, dan

koordinasi

fungsional

antar-pemerintah

daerah

(provinsi

dan

kabupaten/kota) guna meningkatkan kinerja pembangunan daerah seperti pengembangan wilayah dan tata ruang, pengembangan kawasan perbatasan

6

serta kerjasama pembangunan yang akan mempercepat keseimbangan pembangunan

antar-wilayah,

sehingga

memiliki

peran

strategis

untuk

mempertahankan kesatuan wilayah. Strategi ini juga dimaksudkan untuk mendorong pembangunan politik, hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban dan perlindungan masyarakat serta pembinaan pluralisme masyarakat Sumsel. Kedua strategi tersebut masih relevan untuk terus dikembangkan dan diaktualisasikan dalam menterjemahkan visi-misi pembangunan nasional, dalam konteks pembangunan daerah, khususnya di provinsi Sumsel.

Yang menjadi

permasalahan sekarang adalah, bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut dengan baik dan memenuhi target-target yang diharapkan.

Hadirin sekalian yang berbahagia, Sebagai daerah yang kaya akan sumberdaya alam, Sumatera Selatan memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dengan potensi sumberdaya alamnya, kekuatan sumberdaya manusia yang makin besar dan multidisiplin, kedudukan geografis dan kondisi geopolitan yang sangat terkendali, maka wilayah pembangunan di provinsi ini sangat layak untuk dijadikan sebagai salah satu daerah tumpuan strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, adanya keterkaitan Provinsi Sumatera Selatan dengan wilayah kerjasama ekonomi Indonesia – Malaysia – Singapore Growth Triangle (IMS – GT) dan Indonesia – Malaysia – Thailand – Growth Triangle (IMT-GT) dan adanya kerjasama regional seperti ASEAN Free Trade (AFTA) tahun 2003, APEC tahun 2020, NAFTA dan Word Trade Organization (WTO) telah membuka peluang bagi berbagai produk pertanian untuk memasuki pasar global. Pada sistem transportasi darat, wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki dua poros jalan utama yang melayani pergerakan regional (pergerakan lintas Provinsi di Pulau Sumatera), yaitu Lintas Tengah, dan Lintas Timur Sumatera. Kedua poros jalan tersebut memegang peranan yang sangat penting bagi pergerakan orang dan barang di wilayah Pulau Sumatera. Sumsel juga memiliki potensi pada sektor unggulan seperti, pertanian, perkebunan, pertambangan 7

(migas), kehutanan, perikanan, kelautan dan peternakan, dan industri pengolahan hasil hutan. Sumsel memiliki ketersediaan lahan potensial yang cukup besar bagi pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan yaitu seluas ± 752.150 ha yang dapat mendukung kemantapan swasembada pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat tani serta kebijakan pemerintah dalam pengembangan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional. Ketersediaan lahan ini juga potensial bagi pengembangan kegiatan perkebunan seluas 1.866.273 ha atau sekitar 21,45% dan perkebunan besar seluas 388.948 ha atau sekitar 4,47% yang sangat berpotensi sektor perekonomian lainnya seperti sektor industri. Beberapa komoditi unggulan hasil perkebunan yang dapat ditingkatkan produktivitasnya melalui optimalisasi lahan adalah karet, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Sumsel memiliki sumber daya tambang yang berpotensi sebagai sumber daya energi antara lain:


Cadangan minyak bumi tercatat sebesar 5.032.992 Metrik Stock Tank Barrel (MSTB) atau Minyak bumi sebanyak 5,03 milyar Barel (10% cadangan nasional). Cadangan terbesar terdapat di Kabupaten Muara Enim sebanyak 2.938.841 MSTB dan di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 1.255.945 MSTB.




Cadangan gas bumi telah berproduksi tidak termasuk lapangan marginal 7.239,2 BSCF (Billion Square Cubic Feet) atau 9% cadangan nasional dan diperkirakan di produksi dengan pertumbuhan 10% pertahun dapat bertahan selama 60 tahun.




Cadangan batubara di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 18.427.839 ton atau 60% cadangan nasional. yang meliputi cadangan yang sudah terukur sebesar 5.103.711.000 ton, terunjuk sebesar 4.229.138.000 ton, dan tereka sebesar 2.204.000.000 ton




Panas bumi sebanyak 545 Mwe (2,5% cadangan nasional).

8

Apabila melihat potensi ekonomi tersebut, maka Sumsel akan menjadi “provinsi kaya”, manakala berbagai potensi sumberdaya alam yang ada tersebut dapat terkelola dengan baik, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila kita lihat kondisi masyarakat Sumsel dewasa ini, maka realitas obyektif yang kita temui masih serba-memprihatinkan, antara lain ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin yaitu mencapai 1,3 juta jiwa atau sekitar 18,84% dari total penduduk sebanyak 6,9 juta jiwa. Dominasi sektor industri pengolahan belum didukung oleh kegiatan ekonomi lokal, laju pertumbuhan ekonomi belum mencerminkan pemerataan semua sektor. Sarana-prasarana infrastruktur yang ada juga masih serba-terbatas. Tantangan dan kendala pembangunan ekonomi Sumsel masih kompleks. Oleh sebab

itulah

diperlukan

antisipasi

serta

strategi

yang

tepat

dalam

mengembangkan perekomoniam Sumsel. Skala prioritas pembangunan ekonomi Sumsel ke depan, harus tetap didasarkan pada potensi-potensi ekonomi yang dimiliki, sebagaimana diuraikan di atas.

Hadirin sekalian yang berbahagia, Mempertahankan dan mengoptimalisasikan Sumut sebagai Lumbung Energi Nasional, merupakan prioritas utama provinsi ini dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dilihat dari besarnya potensi sektor energi dan sumberdaya mineral di Provinsi Sumut dalam kontribusinya pada pembangunan ekonomi, maka sektor ini perlu dioptimalkan. Dalam konteks inilah tentu saja diperlukan suatu strategi pembangunan yang tepat, agar eksistensi Sulsel sebagai Lumbung Energi Nasional tidak sekedar jargon dan jangan sampai pula tidak terkelola dengan baik. Di sisi lain, Provinsi Sumsel juga memiliki potensi besar yang selaras dengan upaya provinsi ini yang hendak menjadikan Sumsel sebagai Lumbung Pangan. Program Lumbung Pangan merupakan serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem 9

dan usaha agribisnis untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan ekspor sektor pertanian, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sektor perkebunan, beberapa komoditi unggulan di sektor ini adalah karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa. Karet (rubber) merupakan komoditi unggulan, dimana total produksinya pada 2009 diperkirakan mencapai 800 ribu ton atau 30% dari produksi karet secara nasional. Pengembangan sektor perkebunan ini, telah menimbulkan efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja, yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Hadirin sekalian yang berbahagia, Mengembangkan Sumsel sebagai Lumbung Energi Nasional dan lumbung pangan tersebut, diperlukan investasi yang tidak sedikit. Oleh sebab itulah, seiring dengan paradigma otonomi daerah, Pemda dan yang berwenang, harus mampu menciptakan regulasi-regulasi ekonomi yang mampu menarik minat investor untuk menanamkan modal di Provinsi Sumsel, serta menekan ekonomi biaya tinggi. Guna memperlancar arus investasi dan realisasinya, maka pembangunan sarana

prasarana

atau

infrastruktur

harus

ditingkatkan.

Pembangunan

infrastruktur, bagaimanapun merupakan bagian integral dan sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan jasa, melalui kemudahankemudahan akses atas transportasi baik darat, air dan udara, serta terbangunnya sarana-prasarana telekomunikasi yang baik. Dalam memperlancar proses dan aktivitas ekonomi, maka pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Api Api menjadi signifikan. Pelabuhan yang berdiri di area 600 Ha ini menghubungkan secara ekonomi Provinsi Sumut dengan yang lain, dan berpotensi menjadi pelabuhan terbesar yang menyangga

10

proses distribusi produk-produk andalan Sumsel, baik produk-produk industri, pertanian, dan manufaktur dalam skala besar. Pergerakan dengan menggunakan transportasi laut saat ini dilayani oleh Pelabuhan Boom Baru Palembang yang masih menyisakan beberapa kendala seperti jarak yang relatif jauh ke Muara Sungai (Ambang Luar) menyebabkan banyak waktu yang terbuang selama pelayaran dari dan ke Boom Baru. Alur pelayaran yang menggunakan sungai Musi relatif sempit dan banyak tikungan serta tingkat sedimentasi yang tinggi membutuhkan waktu dan kecepatan rendah dan biaya pandu untuk kapal-kapal besar relatif tinggi, yang menghambat optimalisasi pergerakan aktivitas ekonomi Sumsel. Karena itulah eksistensi Pelabuhan Tanjung Api Api kelak menjadi sangat bermanfaat.

Hadirin sekalian yang berbahagia, Pembangunan ekonomi nasional dan daerah, juga melibatkan peran pemerintah dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara profesional. Menurut data yang ada, pada awal RPJMN 2004-2009, pemerintah memiliki 158 BUMN yang bergerak dalam 37 sektor usaha terdiri dari 119 Persero, 12 Persero Terbuka (Tbk.), 13 Perusahaan Umum (Perum), dan 14 Perusahaan Jawatan (Perjan), 19 patungan minoritas, dan 7 perusahaan holding. Dalam konteks ini, ke depan diharapkan BUMN-BUMN tersebut semakin eksis dan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan ekonomi Sumsel dan pembangunan nasional. Selain BUMN, pembangunan ekonomi Sumsel juga melibatkan pelakupelaku ekonomi swasta, khususnya yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) serta koperasi. Sektor UMKM telah memberikan makna penting bagi pergerakan ekonomi rakyat (masyarakat menengah ke bawah). Sektor ini melibatkan banyak tenaga kerja dan menghidupi sebagian besar masyarakat Sumsel.

11

Oleh sebab itulah, peran Pemda dalam mengembangkan perekonomian harus ditingkatkan, dengan menciptakan iklim yang kondusif, disertai regulasi yang memudahkan akses permodalan, bahan baku dan pemasaran. Tanpa melawan prinsip ekonomi pasar yang berpihak pada pemodal besar, pemerintah harus melakukan regulasi yang tepat berupa affirmative action kepada para pelaku sektor UMKM dan koperasi agar mampu bersaing dan berkembang di tengah-tengah kompetisi ekonomi pasar, yang bekerja dengan logika globalisasi.

Hadirin sekalian yang berbahagia, Akhirnya, saya berharap pembangunan ekonomi Sumsel ke depan semakin maju, seiring dengan perencanaan pembangunan yang baik, serta kemampuan manajerial pemerintahan daerah yang mampu mengembangkan potensi-potensi sumberdaya ekonomi yang ada di provinsi Sumsel, mitra-kerja yang baik dan produktif dengan segenap investor dalam dan luar negeri, dan pada akhirnya mampu melejitkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan tersebut, dalam konteks pembangunan nasional kita terkait erat dengan penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan. Semoga pembangunan ekonomi Sumsel dapat berjalan dengan baik, dan menuai capaian-capaian yang signifikan. Sekian, mudah-mudahan orasi ini mampu memberi inspirasi bagi kita semua, dalam rangka membangun Provinsi Sulsel pada khususnya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Wallahul Muwafiq Illa Aqwamiththariq, Wassalamu’alaikmum Wr. Wb. Palembang, 23 Oktober 2009 KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

H. MARZUKI ALIE 12