Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Kota Bandung.docx

Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kota Bandung

Disusun oleh: Kelas XI IA 1 (Kelompok IV) 1. 2. 3. 4.

Firdaus Dheo Saputra Nadiya Dini R Novianita Putri NA Rizka Amalia F

(14) (24) (27) (31) Tahun 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................

i

DAFTAR ISI......................................................................................................

ii

BABI: PENDAHULUAN..................................................................................

1

A.

Latar Belakang............................................................................................

1

B.

Rumusan Masalah......................................................................................

2

C.

Tujuan........................................................................................................

2

BAB II: PEMBAHASAN..................................................................................

3

A.

Pembangunan Eknomi Daerah...................................................................

3

B.

Permasalahan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah..............................

5

C.

Pertumbuhan Ekonomi PDRB Jawa Barat................................................

6

D.

Pertumbuhan Ekonomi PDRB Kota Bandung...........................................

9

BAB III PENUTUP............................................................................................

11

DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................

12

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kemudahan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan makalah ini. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penulis tidak akan sanggup menyelesaikan laporan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad saw. Dalam makalah ini kami membahas tentang Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Bandung. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, penulis meminta para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memajukan pengetahuan ini.

Banyuwangi, 10 Oktober 2016

Penulis

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari sumber daya alam danfaktor produksi yang dimilikinya. Hal itu berarti besarnya PDRB atauperekonomian di suatu daerah kabupaten/kota terbentuk dari berbagai macamaktivitas atau kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut. PDRB sebagaisuatu indikator yang berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunanyang telah dicapai dan juga dapat dijadikan suatu ukuran untuk menentukan arahpembangunan suatu daerah di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi/PDRB jawa barat. Secara makro pertumbuhan perekonomian Jawa Barat mulai menggeliatdan membaik. Meski diakui terjangan krisis ekonomi global masih terasa,namun secara perlahan dan terukur kondisi diharapkan merangkak naik.Berdasarkan pantauan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Provinsi Jawa Barat beberapa perkembangan indikator makro pembangunanJawa Barat ditunjukan dengan sejumlah indikator, antara lain; IndeksPembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, laju pertumbuhan ekonomi(LPE), prosentase penduduk miskin, dan prosentase pengangguran.Berdasarkan hasil perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, IPM JawaBarat pada Tahun 2009 mencapai angka 71,64 naik sebesar 0,52 poindibandingkan tahun 2008 yang mencapai angka 71,12. Capaian IPM Jawa Baratpada kurun waktu 2006-2008 menunjukan peningkatan signifikan. Pada tahun2006 capaian IPM berada pada poin 70,32, meningkat menjadi 70,71 pada tahun 2007. Posisi ini meningkat di tahun 2008 menjadi 71,12. “Peningkatan IPM inisebagai dampak dari meningkatnya komponen penyusun IPM. Pada tahun 2010 diprediksikan IPM Jawa Barat akan meningkat lebih dari 0,5 poin, seiringdengan meningkatnya berbagai fasilitas dan sarana pendidikan serta kesehatanyang menjadi prioritas pembangunan di Jawa Barat. Jumlah Penduduk Jawa Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun2010 mencapai 43.021.826 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan dari tahun2000 (SP 2000) sebesar 1,89%. Dari jumlah tersebut, seks ratio penduduk JawaBarat sebesar 103,46% yang berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat 103penduduk laki-laki. Dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Kabupaten Bogormemiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 11,07% dari jumlah penduduk JawaBarat, disusul dengan Kabupaten Bandung sebesar 7,38%. Sedangkan

daerahyang memiliki penduduk terkecil adalah Kota Banjar yang hanya sebesar 0,41%dari total penduduk Jawa Barat. Jawa Barat masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lainditandai oleh masih tingginya proporsi penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 (data maret 2010) adalah sebesar 11,27% dari jumlahpenduduk Jawa Barat, menurun dari tahun 2009 yang mencapai angka 11,96%(data susenas 2009). Tingkat kemiskinan ini dipandang sebagaiketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanandan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalahpenduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan.

B.

Rumusan Masalah

1.

Bagaimana Pembangunan Ekonomi Daerah?

2.

Apa saja permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah?

3.

Bagaimana pertumbuhan Ekonomi BPRD Jawa Barat ?

4.

Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi BPRD Kota Bandung ?

C.

Tujuan

1.

Agar kita mengetahui bagaimana pembangunan ekonomi daerah

2. Agar kita mengerti apa saja tang menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah 3. Agar kita mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi PDRB di Jawa Barat 4. Agar kita mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi PDRB Kota Bandung

BAB II PEMBAHASAN

A. Pembangunan Ekonomi Daerah “Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah denganperubahan”. Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu Negara padasaat tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlakudari tahun ketahun, tetapi juga harus diukur dari perubahan lain yang berlaku dalamberbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembanganteknologi, penigkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastuktur yang tersediadan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi,maka sampai dimana taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu Negara telah meningkat, tidak mudah diukur secara kuantitatif. Berbagai jenis data perludikemukakan untuk menunjukan prestasi pembangunan yang dicapai suatu Negara. Walaupun memahami kekurangan-kekurangan dari data pendapatan per kapita (pendapatan rata-rata penduduk) sebagai alat ukur mengukur tingkat kelajuanpembangunan ekonomi dan taraf kemakmuran masyarakat, hingga saat ini data pendapatan per kapita selalu digunakan untuk memberikan gambaran mengenaipembangunan ekonomi. Dalam kebanyakan literature awal mengenai pembangunan ekonomi yang diterbitkan dalam tahun 1950-an dan 1960-an, pada umumnya pembangunanekonomi didefinisikan sebagai: Suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu Negara meningkat secara berketerusan dalam jangkapanjang. Apabila pengertian ini dibandingkan dengan pengertian pembangunanekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya, sudah tentu definisi yang mengartikanpembangunan ekonomi secara sempit ini tidak dapat diterima. Namun demikian, oleh karena tidak terdapat alat pengukur lain yang lebih sesuai, hingga saat ini ahli-ahli ekonomi masih menggunakan data per kapita untuk dua tujuan berikut:

a. Menunjukan secara kasar tingkat kelajuan atau kecepatan pembangunanekonomi yang dicapai pada suatu tahun. b.

Membandingkan tingkat kemakmuran yang dicapai berbagai Negara.

c. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahnya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogonus) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk meenciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mancakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru. Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersamasama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.

B.

Permasalahan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

a.

Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar

daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah dengan konsentrasi ekonomi yang tinggi cenderung pesat, sedangkan daerah yang konsentrasi ekonominya rendah ada kecenderungan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonominya juga rendah. Industri manufaktur merupakan sektor ekonomi yang secara potensial sangat produktif, hal ini dapat dilihat dari sumbangan terhadap pembentukan PDB atau PDBR. Terjadinya ketimpangan pembangunan sektor industri atau tingkat industrialisasi antar daerah adalah sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kurang berkembangnya sektor industri di luar Jawa merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi antara Jawa dengan wilayah di luar Jawa. Pada daerah di luar Jawa, seperti sumatera, kalimantan timur, papua, bisa menjadi wilayah-wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor industri manufaktur. Hal ini dapat dilihat dari dua hal yaitu (1) Ketersediaan bahan baku, (2) Letak Geografis yang dekat dengan negara tetangga yang bisa menjadi potensi pasar yang besar yang baru di samping pasar domestik.

b.

Kurang Meratanya Investasi

Harrod-Domar ada korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat di daerah tersebut rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur. Terhambatnya perkembangan investasi di daerah disebabkan banyak faktor, diantaranya kebijakan dan birokrasi yang selama orde baru terpusat, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah-daerah luar jawa.

C. Pertumbuhan ekonomi/PDRB jawa barat Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya hasil produksi serta peningkatan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita akan terjadi apabila pertumbuhan ekonomi yang dinilai berdasarkan harga konstan lebih besar dari pertumbuhan penduduk.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah: 1.

Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. 2.

Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut. 3.

Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. 4.

Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

5.

Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Secara makro pertumbuhan perekonomian Jawa Barat mulai menggeliat dan membaik. Meski diakui terjangan krisis ekonomi global masih terasa,namun secara perlahan dan terukur kondisi diharapkan merangkak naik.Berdasarkan pantauan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Provinsi Jawa Barat beberapa perkembangan indikator makro pembangunanJawa Barat ditunjukan dengan sejumlah indikator, antara lain; Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, laju pertumbuhan ekonomi(LPE), prosentase penduduk miskin, dan prosentase pengangguran. Berdasarkan hasil perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, IPM JawaBarat pada Tahun 2009 mencapai angka 71,64 naik sebesar 0,52 poindibandingkan tahun 2008 yang mencapai angka 71,12. Capaian IPM Jawa Baratpada kurun waktu 2006-2008 menunjukan peningkatan signifikan. Pada tahun2006 capaian IPM berada pada poin 70,32, meningkat menjadi 70,71 pada tahun 2007. Posisi ini meningkat di tahun 2008 menjadi 71,12. “Peningkatan IPM ini sebagai dampak dari meningkatnya komponen penyusun IPM. Pada tahun 2010 diprediksikan IPM Jawa Barat akan meningkat lebih dari 0,5 poin, seiringdengan meningkatnya berbagai fasilitas dan sarana pendidikan serta kesehatanyang menjadi prioritas pembangunan di Jawa Barat. Jumlah Penduduk Jawa Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun2010 mencapai 43.021.826 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan dari tahun2000 (SP 2000) sebesar 1,89%. Dari jumlah tersebut, seks ratio penduduk JawaBarat sebesar 103,46% yang berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat 103penduduk laki-laki. Dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Kabupaten Bogormemiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 11,07% dari jumlah penduduk JawaBarat, disusul dengan Kabupaten Bandung sebesar 7,38%. Sedangkan daerahyang memiliki penduduk terkecil adalah Kota Banjar yang hanya sebesar 0,41%dari total penduduk Jawa Barat. Jawa Barat masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh masih tingginya proporsi penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 (data maret 2010) adalah sebesar 11,27% dari jumlahpenduduk Jawa Barat, menurun dari tahun 2009 yang mencapai angka 11,96%(data susenas 2009).

Tingkat kemiskinan ini dipandang sebagaiketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanandan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalahpenduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawahGaris Kemiskinan. Situasi Ketenagakerjaan di Jawa Barat mengalami sedikit perubahanselama satu tahun terakhir. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2010 tercatatsebanyak 18,89 juta jiwa, jikadibandingkan tahun 2009 sebanyak 18,98 juta jiwa. Ditinjau dari status wilayah, penurunan jumlah angkatan kerja terjadididaerah perdesaan sedangkan kondisi sebaliknya terjadi di daerah perkotaan.Dilihat dari jenis kelamin, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja laki-lakisebanyak 102 ribu jiwa sedangkan angkatan kerja perempuan mengalamipenurunan 190 ribu jiwa. Sementara itu Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2010mencapai 62,38% atau menurun dibandingkan tahun 2009 yang mencapai62,89% (data Sakernas). Penyerapan penduduk yang bekerja didominasi olehtiga sektor usaha, yaitu sektor pertnaian 23,40%, sektor industri 20% dan sektorperdagtangan 24,83 persen. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)menunjukkan proporsi jumlah penduduk yang mencari pekerjaan secara aktif terhadap jumlah seluruh angkatan kerja. Hasil Sakernas 20092010menggambarkan bahwa TPT Jawa Barat tahun 2010 mencapai 10,33%,menurun dari tahun 2009 sebesar 10,96%. Kinerja perekonomian Jawa Barat tahun 2010 tergambarkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sampai dengantriwulan III tahun 2010, mengalami pertumbuhan sebesar 2,66 % dari triwulansebelumnya, yang tumbuh sebesar 1,44 %. Sementara itu jika dilihat dari lajupertumbuhan ekonomi secara year on year-yoy ( dibandingkan dengan triwulanIII tahun 2009 ), kinerja perekonomian Jawa Barat mampu tumbuh sebesar 4,02persen. Pada triwulan III ini, LPE seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif. Namun demikian jika dilihat secara yoy, masih adasektor yang mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sektor pertanian dan pertambangan-penggalian. Bila dilihat dari sumber pertumbuhannya, pada triwulan ini sektor industripengolahan memberikan andil terbesar yaitu sebesar 0,80 persen. Sedangkanpaling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian yang hanyamemberikan andil sebesar 0,03 persen, sektor lainnya seperti pertanian (0,17%), LGA (0,05 %), bangunan (0,14 %), perdagangan, hotel dan restoran

(0,54%), pengangkutan dan komunikasi (0,48 %), keuangan, persewaan dan jasaperusahaan (0,17 %), dan jasa-jasa (0,27 %). Secara umum, LPE Jawa Barat pada triwulan III tahun 2010 mengalami peningkatan jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan meningkatnya kinerja semua sektor terutama industri pengolahan yang tumbuh sebesar 1,89 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran juga mengalami hal yang sama yaitu sebesar 2,47 persen dan sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 1,38 persen, sedangkan pada triwulan sebelumnya tumbuh negatif yaitu sebesar minus 16,59 persen. Hal yang sama juga dialami sektorkeuangan dalam PDRB, yaitu pertumbuhan semua sektor kecuali sub sektorbank dan sub sektor lembaga keuangan bukan bank, pada triwulan III tahun2010 mengalami peningkatan sebesar 2,66 persen, atau meningkat di banding triwulan sebelumnya sebesar 1,42 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sampai dengan akhir tahun 2010 menguat. Setelah tumbuh melambat pada laju 4,0% (yoy) pada triwulan III-2010, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2010 mengalami peningkatan,yang berada pada kisaran 6-6,5%. Secara keseluruhan pertumbuhanperekonomian Jawa Barat tahun 2010 mencapai 6,0%. Sementara itu,perkembangan inflasi secara tahunan (yoy) sampai dengan periode Oktober2010 mencapai 5,35%, lebih rendah dari inflasi nasional 5,67%. Inflasi yangtinggi terjadi pada kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi/minuman, dan kelompok sandang masing-masing sebesar 10.65%, 6.32%,dan 6.28%. Sedangkan inflasi yang relatif rendah, yaitu kelompok perumahan,kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, dan kelompok transport, masing masing 3.17%, 2.27%, 1.86%, dan 1.45%. Secara tahunan, seluruh kota di JawaBarat mengalami inflasi. Secara berurutan, inflasi tertinggi dihadapi oleh kotaBekasi diikuti oleh kota Cirebon dan Bogor masing-masing 6.42%, 5.87%, dan5.84%.

D. Pertumbuhan ekonomi/PDRB kota Bandung Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilanpembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikatormakro ekonomi, yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapakomponen. Komponenkomponen Indikator makro tersebut diantaranya adalah: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi(LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi.A.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2008 berdasarkanharga berlaku mencapai Rp 38,29 triliun sedangkan PDRBberdasarkan harga konstan mencapai Rp 19,67 triliun. Padatahun 2009 PDRB kabupaten bandung berdasarkan harga berlakumengalami peningkatan menjadi Rp 40,98 triliun lalu pada tahun2010 meningkat lagi menjadi Rp 46,09 triliun, dan PDRBberdasarkan harga konstan pada tahun 2009 mencapai Rp 20,53triliun dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp21,73 triliun.Sektor industri pengolahan berperan paling besar bagi PDRBKabupaten Bandung,pada tahun 2008 yaitu sebesar 60,79 % sedangkan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 60 % dan pada tahun 2010 turun lagi menjadi 59,60 %. Sedangkan Sektorlainnya yang mempunyai peranan cukup besar adalah sektorperdagangan, hotel, restoran dan sektor pertanian, pada tahun 2008masingmasing berperan sebesar 15,68 % dan 7,19 %. Sedangkanpada tahun 2009 sebesar 16,56 % dan 7,36 % dan pada tahun 2010sebesar 16,91 % dan 7,53 %.B. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) LPE kabupaten bandung pada tahun 2008 mencapai 5,34%angka ini lebih rendah 0,62 point dari tahun sebelumnya. Sedangkanpada tahun 2009 LPE kabupaten bandung mengalami penurunanmenjadi 4,35% dan pada tahun 2010 mengalami penigkatan sebesar1,54 point dari tahun 2009 yaitu mencapai 5,88%. PDRB per kapita PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatanyang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi di suatu daerah.Pada tahun 2008 PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan, namun PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp12.244.847,00. Demikian pula PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2,3 %, yaitu sebesar Rp6.291.552,00.PDRB per kapita tahun 2010 berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 11,36% yaitu Rp 13.061.264,00 pada tahun2009, menjadi Rp 14.519.532,00. Sedangkan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 5,21%, yaitu dari Rp6.507.360,00 pada tahun 2009 menjadi Rp 6.846.5433,00 pada tahun 2010. Tingkat Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan hargabarang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun 2009 cukup rendah yaitu 3,15% dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 9,11%.

Penurunan tingkat inflasi terjadi hampir di seluruh sector perekonomian. Sedangkan, pada tahun 2010 meningkat 2,51 point, yaitu sebesar 5,66%.

E.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung dalam kurun waktu 2008-2012

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tabel berikut menguraikan beberapa indikator makro strategis Kota Bandung untuk dapat melihat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas.

Berdasarkan data yang diuraikan pada tabel tersebut, secara umum indikator makro ekonomi Kota Bandung periode 2008-2012 menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2008–2012) menunjukkan peningkatan yang positif. Jika pada tahun 2008 LPE Kota Bandung mencapai 8,17.%, pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 9,40%. Tingkat LPE Kota Bandung ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja LPE secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi secara nasional. Selama periode 2008-2012, rerata LPE Kota Bandung mencapai 8,59%, sedangkan rerata LPE nasional secara periode 2008-2012 hanya berada di kisaran 5,89%. Adapun perekonomian Masyarakat Kota Bandung menurut Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2008 sebesar 60.444.487 (juta rupiah) dengan tingkat pengangguran 15.27 %. Pada tahun 2009 meningkat sebesar 70.281.163 (juta rupiah) dengan tingkat pengangguran 13,28 %, pada tahun 2010 terus meningkat menjadi 82.002.176 (juta rupiah) dengan tingkat pengangguran 12,17 %. Pada tahun 2011 terus mengalami peningkatan menjadi 97.451.902 (juta rupiah) dengan tingkat pengangguran sebesar 10,34 %. Dan pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan menjadi 110.669.837 (juta rupiah) dengan tingkat pengangguran sebesar 9,17 %. Dari data di atas, pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bandung terus mengalami peningkatan sementara tingkat pengangguran terus mengalami penurunan. Sehingga dapat diindikasikan bahwa Kota Bandung terjadi korelasi antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran di Kota Bandung. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap tahunnya ke depan, maka dapat memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meminimalisasi tingkat pengangguran yang ada.

BAB III PENUTUP

Dalam kebanyakan literature awal mengenai pembangunan ekonomi yang diterbitkan dalam tahun 1950-an dan 1960-an, pada umumnya pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai: Suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduksuatu Negara meningkat secara berketerusan dalam jangka panjang. Permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah seperti ketimpangan pembangunan sector industry, dan kurang meratanya investasi. Jawa Barat masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh masih tingginya proporsi penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 (data maret 2010) adalah sebesar 11,27% dari jumlahpenduduk Jawa Barat, menurun dari tahun 2009 yang mencapai angka 11,96%(data susenas 2009). Tingkat kemiskinan ini dipandang sebagaiketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanandan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalahpenduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawahGaris Kemiskinan. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) LPE kabupaten bandung pada tahun 2008 mencapai 5,34%angka ini lebih rendah 0,62 point dari tahun sebelumnya. Sedangkanpada tahun 2009 LPE kabupaten bandung mengalami penurunanmenjadi 4,35% dan pada tahun 2010 mengalami penigkatan sebesar1,54 point dari tahun 2009 yaitu mencapai 5,88%.

DAFTAR PUSTAKA

Chapin Jr F Stuart and Edward J Kaiser. 1979. Urban Land Use Planning. Third Edition. Chichago : University of Illinoise Press. Daldjoeni, N. 1992. Geografi Baru. Bandung : Penerbit alumni Lichfield, Nathaniel; Darin-Drabkin, Haim. 1980. Land Polic In Planning. London : George Allen and Unwin

Diunggah pada 6 Oktober 2013 pukul 13.00 WIB http://perencanaankota.blogspot.com/2011/11/definisi-dan-konsepperkembangan-kota.html http://meilinda.blogspot.com/epidemiology.html http://urbanisasi-wikipedia-ensiklopedia.html