Pedoman Hepatitis Pkm.docx

PEDOMAN KEGIATAN PROGRAM HEPATITIS

PEMERINTAAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS BATI-BATI JL. A. Yani Km. 39 Desa Padang Kecamatan Bati-Bati Kode Pos 70852

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyakit Hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. VHB telah menginfeksi sejumlah 2 milyar orang di dunia dan sekitar 240 juta merupakan pengidap virus Hepatitis B kronis, penderita Hepatitis C di dunia diperkirakan 170 juta orang dan sekitar 1.500.000 penduduk dunia meninggal setiap tahunnya disebabkan oleh infeksi VHB dan VHC. Indonesia merupakan negara dengan pengidap Hepatitis B nomor 2 terbesar sesudah Myanmar diantara negara-negara anggota WHO SEAR (South East Asian Region). Sekitar 23 juta penduduk Indonesia telah terinfeksi Hepatitis B dan 2 juta orang terinfeksi Hepatitis C. Penyakit Hepatitis A sering muncul dalam bentuk KLB seperti yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Menurut hasil Riskesdas tahun 2007, hasil pemeriksaan Biomedis dari 10.391 sampel serum yang diperiksa, prevalensi HBsAg positif 9.4% yang berarti bahwa diantara 10 penduduk di Indonesia terdapat seorang penderita Hepatitis B virus. Hepatitis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia terutama Hepatitis A sering muncul dalam bentuk Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sangat meresahkan masyarakat. Sementara Hepatitis B dan C seringkali diketahui apabila sudah terjadi sirosis atau kanker hati (Hepatocarcinoma Celluler). Sesuai dengan resolusi WHA ke 63 tahun 2014, Indonesia dan Brazil merupakan negara yang berinisiatif mengusulkan atau ditetapkannya resolusi WHA tersebut, yang isinya bahwa sudah saatnya negara-negara di dunia mulai melaksanakan pengendalian dan penanggulangan Hepatitis. Untuk menindak lanjuti resolusi WHA tersebut perlu disusun pedoman Pengendalian Hepatitis, sebagai acuan bagi petugas kesehatan, baik di rumah sakit maupun di Puskesmas.

B. Tujuan Pedoman 1.

Tujuan Umum Tersusunnya pedoman pengendalian Hepatitis virus dan terselenggaranya kegiatan pengendalian Hepatitis dalam rangka menur unkan angka kesakitan dan angka kematian akibat Hepatitis di Indonesia.

2.

Tujuan Khusus. a. Tersedianya

panduan

bagi

penentu

kebijakan

dalam

pelaksanaan

dan

pengembangan program pengendalian Hepatitis virus di Indonesia.

b. Tersedianya panduan dalam pelaksanaan deteksi dini Hepatitis di fasilitas kesehatan.

c. Tersedianya panduan dalam meningkatkan pengetahuan petugas dan masyarakat dalam pengendalian Hepatitis virus

d. Tersedianya panduan dalam pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit Hepatitis virus dan upaya pengendaliannya

e. Tersedianya panduan untuk sistem pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi program pengendalian Hepatitis virus.

f. Tersedianya panduan dalam pengadaan logistik untuk pengendalian Hepatitis virus. g. Terbentuknya jejaring kerja dalam pengendalian Hepatitis virus

C. Sasaran Pedoman Sasaran buku pedoman ini adalah pemangku kebijakan dan petugas kesehatan di setiap jenjang pelayanan kesehatan sesuai dengan peran dan fungsinya.

D. Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan kegiatan pengendalian Hepatitis harus dilakukan secara efektif dan efisien melalui pengawasan yang terus ditingkatkan intensitas dan kualitasnya dengan pemantapan sistem dan prosedur, bimbingan dan evaluasi.

E. Batasan Operasional Program Hepatitis di Puskesmas adalah salah satu program yang termasuk UKM Esensial yang melaksanakan kegiatan pelayanan mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas dilakukan di dalam gedung dan di luar gedung.

Bati-Bati

Program Hepatitis adalah salah satu program upaya kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang melibatkan peran serta masyarakat. Program adalah kegiatan di bidang kesehatan yang dijalankan sesuai ketentuan dan Rencana Kegiatan Puskesmas Bati-Bati. Pemegang program adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap program yang diberikan kepadanya. Rencana pelaksanaan kegiatan adalah rencana yang dibuat sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan. Laporan Bulanan adalah laporan yang berisi hasil kegiatan program selama 1 bulan. 1.

Leaflet adalah salah satu media penyuluhan atau edukasi berupa kertas berisi pesan pesan gizi dan panduan bagi klien untuk berprilaku gizi sehat dan seimbang.

2.

Petugas Kesehatan adalah petugas yang kompeten di bidang kesehatan dan sesuai standar pendidikan Kesehatan (Dokter, perawat, Bidan, Kesehatan Masyarakat, Analis, Gizi)

3.

Klien adalah pengguna layanan, baik di dalam gedung ataupun di luar gedung Puskesmas.

BAB II STANDAR KETENAGAAN

A. Kualifikasi SDM SDM dalam program Hepatitis adalah petugas kesehatan yang memiliki pendidikan berlatar belakang pendidikan Kesehatan, yaitu sebagai berikut : NO

JABATAN

KUALIFIKASI

1

Koordinator Program Hepatitis

Perawat

2

Edukasi Hepatitis

Dokter / Perawat / Bidan

3

Laboraturium

Analis laboraturuim

B. Distribusi Ketenagaan Petugas yang terlibat dalam Program Hepatitis di puskesmas adalah petugas terlatih yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang program masing-masing. Penugasan kepada staf yang bertanggung jawab dalam mengkoordinir Hepatitis dilakukan oleh Kepala Puskesmas melalui Surat Keputusan. Pengaturan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan Hepatitis dan pelaksana program dikoordinir oleh Penanggung jawab Hepatitis sesuai dengan kesepakatan.

C. Perencanaan Kegiatan Hepatitis 1. Perencanaan Gizi, akses dan pengukuran kinerja Untuk mencapai pelayanan prima pada sasaran, maka Puskesmas Bati-Bati merencanakan dan mengembangkan proses yang dibutuhkan untuk realisasi pelayanan Hepatitis. Dalam merencanakan realisasi pelayanan Program Hepatitis, harus menentukan hal-hal sebagai berikut :

a.

Sasaran dan persyaratan/ indikator mutu pelayanan Hepatitis yang

berdasarkan

Indikator dari Program Hepatitis

Dinas Kabupaten Tanah

Laut.

b.

Kebutuhan dan harapan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei

SMD, MMD, kotak kepuasan pelanggan, hasil Lokakarya Mini Bulanan dan Pertemuan Lintas Sektor untuk menentukan proses PTP, dokumentasi, penyediaan sumber daya untuk pelayanan Hepatitis. c.

Mengikuti verifikasi, validasi, pemantauan, inspeksi dan kegiatan

pengujian yang khas untuk pelayanan Hepatitis dan kriteria untuk penerimaan pelayanan Hepatitis. d.

Dokumen dibutuhkan untuk memberikan bukti bahwa proses realisasi

menghasilkan pelayanan Hepatitis yang sesuai persyaratan.

2. Proses yang berhubungan dengan sasaran: a.

Penetapan persyaratan sasaran Sebelum merealisasikan proses pelayanan Hepatitis, Koordinator dan pelaksana program Hepatitis harus lebih dahulu : 1) Memahami secara jelas semua persyaratan yang diminta sasaran yaitu berdasarkan kebutuhan sasaran. 2) Melakukan koordinasi dengan pemegang program terkait termasuk juga koordinasi lintas sektor untuk pembahasan semua persyaratan sasaran. 3) Memastikan semua sumber daya yang diperlukan tersedia. 4)

Memastikan hasil pembahasan persyaratan sasaran terdokumentasi.

5) Hasil pembahasan semua persyaratan sasaran dikomunikasikan kepada semua pemegang program terkait secara tertulis. 6) Bilamana ada perubahan persyaratan pelayanan baik atas permintaan sasaran / atas inisiatif fungsi intern , maka harus ada persetujuan perubahan dari Penanggung Jawab Manajemen Mutu/sasaran sebelum perubahan dilaksanakan.

7) Bila

perubahan

disetujui

maka,

fungsi-fungsi

yang

terkait

diberitahukan mengenai perubahan persyaratan tersebut. 8) Setiap perubahan mengenai persyaratan sasaran/ persyaratan pelayanan dipastikan dicatat.

b.

Tinjauan terhadap persyaratan sasaran

Melakukan peninjauan terlebih dahulu untuk memastikan kemampuan seluruh pemegang program dalam memenuhi permintaan sasaran.

c.

Komunikasi dengan sasaran 1)

Melakukan komunikasi dengan sasaran. Setiap kali melakukan komunikasi harus selalu dicatat.

2)

Komunikasi

dengan

sasaran

diarahkan

untuk

memahami

kebutuhan/persyaratan sasaran antara lain untuk : a)

Mendapatkan konfirmasipersyaratan pelayanan yang diinginkan sasaran

b)

Menjawab pertanyaan-pertanyaan sasaran

c)

Mengklarifikasi ketidakjelasan mengenai persyaratan sasaran

d)

Membahas masukan/ usul/ saran/ keluhan sasaran

3)

Catatan hasil komunikasi dengan sasaran disimpan.

3..Penyelenggaraan Hepatitis : a.

Pengendalian proses penyelenggaraan program Hepatitis 1)

Proses pelayanan dipastikan dijalankan secara terkendali.

2)

Pengendalian pelayanan dilaksanakan sesuai SOP pelayanan Hepatitis sesuai POA

3)

Setiap kegiatan program diharuskan memiliki SOP pelayanan Hepatitis sesuai tindakan yang dipandang perlu.

4)

SOP dibuat untuk membimbing petugas pelaksana

agar dapat

melaksanakan proses pelayanan sesuai yang direncanakan.

5)

Peralatan

yang diperlukan untuk

proses pelayanan dipastikan

tersedia dan memenuhi persyaratan. 6)

b.

Pemantauan pelayanan Hepatitis dilakukan oleh Tim Mutu.

Validasi proses penyelenggaraan upaya 1)

Proses pelayanan dipastikan divalidasi sebelum dilaksanakan

2)

Validasi diarahkan untuk mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa proses yang akan dijalankan memiliki kemampuan untuk mencapai hasil yang disyaratkan Pelaksanaannya dikerjakan oleh Tim Mutu

c.

Identifikasi dan mampu telusur 1)

Semua tahap – tahap pelayanan harus dipastikan diberikan identifikasi secara jelas.

2)

Semua catatan sasaran dan catatan lain yang terkait dengan pelayanan harus dipastikan diberikan identifikasi secara jelas.

3)

Cara identifikasi harus dituangkan dalam prosedur identifikasi pelayanan.

4)

Identifikasi dimaksudkan untuk menghindari kesalahan atau ketidak-sesuaian yang tidak diinginkan.

5)

Bilamana persyaratan ketelusuran merupakan suatu keharusan yang dipersyaratkan oleh sasaran maka identifikasi wajib dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang diminta sasaran pada semua tahapan

6)

Cara identifikasi diatur dalam prosedur identifikasi pelayanan.

D. Jadwal Kegiatan Jadwal pelaksanaan kegiatan Program Hepatitis disepakati dan disusun bersama dengan pelaksana program Hepatitis, Program terkait, Tim Mutu dan Sektor Terkait dalam pertemuan lokakarya mini Puskesmas tiap bulan sekali dan lokakarya mini lintas sektor tiap tiga bulan sekali. Jadwal kegiatan Program Hepatitis disusun sesuai dengan RUK dan RPK Puskesmas Bati-Bati.

BAB III STANDAR FASILITAS

A. Standar Fasilitas Fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kegiatan program Hepatitis di ruang Poli Umum/ KIA untuk konseling dan edukasi dan Pemeriksaan laboraturium.

BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN A. Lingkup Kegiatan 1. Koordinator Program Hepatitis dan Pelaksanan bersama Kepala Puskesmas mempelajari Program UKM berdasarkan Peremenkes No 75 Tahun 2014, dan berdasrkan petunjuk dari Dinkes Kab.Tala Kepala Puskesmas membentuk struktur pemegang program. 2. Selanjutnya dilakukan sosialisasi program oleh Koordinator Hepatitis kepada lintas program 3. Pemegang program menjalankan kegiatan sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya.

Tugas program Hepatitis antara lain : 1) Melakukan perencanaan program Hepatitis Puskesmas di dalam gedung dan di luar gedung. 2) Melakukan edukasi Hepatitis di ruang KIA/ Poli Umum a. Menjelaskan hasil status Hepatitis berdasarkan Hasil laboraturium, b. Pencatatan dan pelaporan 3) Melakukan Tindak Lanjut untuk Pasien yang status hepatitisnya Reaktif a. Rujukan ke RS untuk pengobatan lanjutan

BAB V LOGISTIK

Kebutuhan dana dan logistik untuk kegiatan Hepatitis bersumber dari dana BOK, APBD dan JKN. Yang telah disusun berdasarkan RUK dan RPK Puskesmas Bati-Bati. Pembelian Logistik Hepatitis: a.

Proses Pembelian 1) Pemegang program yang melaksanakan kegiatan di masyarakat yang memerlukan pembelian, bertanggung jawab memastikan fungsi pembelian dilaksanakan secara terkendali. Barang yang dibeli

adalah Alat Tulis Kantor (ATK) dan makan minum

(konsumsi) pertemuan. 2) Fungsi-fungsi yang terkait dalam pembelian harus memahami proses pembelian 3) Pembelian dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan

b.

Informasi Pembelian 1) Sebelum melaksanakan pembelian, informasi tentang berbagai persyaratan dan spesifikasi yang diperlukan oleh harus dibuat secara jelas untuk menghindari kesalahan / ketidaksesuaian. 2) Dokumen pembelian harus dipastikan memuat penjelasan mengenai semua persyaratan produk yang akan dibeli termasuk :

c.

a)

Kejelasan mengenai jumlah barang yang akan dibeli

b)

Persyaratan spesifikasi / mutu barang yang akan dibeli

c)

Persyaratan pembayaran

d)

Persyaratan nota dan kuitansi

e)

Persyaratan kualifikasi personil yang terlibat

Verifikasi produk yang dibeli 1) Pemegang program bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap barang yang dibeli

Pemegang program memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah produk yang dibeli memenuhi persyaratan mutu atau tidak

BAB VI KESELAMATAN SASARAN KEGIATAN / PROGRAM

Dalam pelaksanaan program/kegiatan keselamatan sasaran perlu diperhatikan pada masing-masing kegiatan dengan meminimalkan faktor resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Hak dan Kewajiban sasaran menjadi hal yang harus diperhatikan agar keselamatan sasaran/program terjamin. Adapun Hak dan Kewaiban sasaran adalah sebagai berikut : A. HAK SASARAN : 1)

Sasaran berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pelayanan Hepatitis.

2)

Sasaran berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.

3)

Sasaran berhak memperoleh pelayanan Hepatitis yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan Hepatitis di UPT.Puskesmas Bati-Bati dan tanpa diskriminasi .

4)

Sasaran berhak memperoleh asuhan keperawatan kesehatan masyarakat dengan standar profesi keperawatan

5)

Sasaran berhak mendapat informasi tentang pelayanan Hepatitis yang ada di UPT.Puskesmas Bati-Bati

6)

Sasaran berhak menyetujui/memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh pemegang program jika memang dibutuhkan tindakan tertentu yang diperlukan

7) Sasaran berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas. 8) Sasaran berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama mengikuti kegiatan pelayanan UKM 9) Sasaran berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas pelayanan Hepatitis yang telah dilaksanakan

B. KEWAJIBAN SASARAN 1)

Sasaran berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan pelayanan Hepatitis

2)

Sasaran berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya data yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan pelayanan Hepatitis

3)

Sasaran berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya

4)

Memperhatikan sikap menghormati dan tenggang rasa.

C.Pemeliharaan barang milik sasaran Klausul ini dikecualikan sebab UPT. Puskesmas Bati-Bati tidak menggunakan barang milik sasaran dalam proses penyediaan pelayanan Hepatitis

BAB VII KESELAMATAN KERJA

Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Program Hepatitis perlu diperhatikan keselamatan kerja karyawan puskesmas dan lintas sektor terkait dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko terhadap harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Manajemen resiko dan keselamatan 1) Peralatan yang dipergunakan untuk pelayanan Hepatitis harus dikendalikan dan diinventariskan. 2) Pengendalian diarahkan untuk memastikan peralatan yang dipergunakan berada dalam kondisi layak pakai. 3) Prosedur pemantauan / pengukuran / pengujian harus dibuat . Peralatan pengukuran / pemantauan harus dilindungi dari kerusakan penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan

.

selama

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu Hepatitis meliputi: 1. Rencana kerja untuk menyusun kegiatan yang akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Pelaksanaan kegiatan dari pengumpulan data sampai penyajian data 3. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Hepatitis secara kontinyu. 4. Monitoring dilakukan sebulan sekali sesuai jadwal monitoring dengan melalui siklus PDCA dan evaluasi kegiatan Hepatitis dilaksanakan 3 bulan sekali.

BAB IX PENUTUP

Pedoman ini sebagai acuan bagi penanggung jawab UKM dan pelaksana program dalam pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan UKM di bidang kesehatan dengan tetap memperhatikan prinsip proses pembelajaran dan manfaat.

Keberhasilan kegiatan penyelenggaraan UKM tergantung pada komitmen yang kuat dari semua pihak terkait dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang kesehatan.