Pedoman Akreditasi Dinkes.docx

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN AKREDITASI FKTP DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR BIDANG BINA UPAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahNya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Puksesmas di Kabupaten Serang. Buku ini kami susun sebagai salah satu upaya untuk memberikan acuan dan kemudahan dalam pelaksanaan pendampingan akreditasi baik oleh pendamping maupun pelaksana akreditasi puskesmas agar proses akreditasi berjalan sesuai standar. Akreditasi mempersyaratkan adanya pembukuan pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan melalui dokumentasi dan penelusuran, karena prinsip akreditasi adalah seluruh kegiatan harus tertulis dan apa yang tertulis harus dikerjakan dengan mentaati Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didokumentasikan. Buku ini berisi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam melakukan pendampingan akreditasi. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan buku ini. Semoga dengan digunakannya buku ini proses pendampingaan kreditasi dapat berjalan dengan lancar dan membantu mempermudah pendampingan akreditasi puskesmas di wilayah Kabupaten Serang.

Serang, April 2016 Mengetahui Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Bidang Bina Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten Serang

Dr. Hj. SRI NURHAYATI

drg. AGUS SUKMAYADI

NIP:195911251988022001

NIP:196107231989021003

A. PENDAHULUAN

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat Pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional, tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Indikator kecamatan sehat adalah lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta derajat kesehatan penduduk kecamatan. Untuk mendukung kecamatan sehat salah satu upaya yang dikembangkan saat ini adalah dengan adanya Desa Siaga, yang salah satu indikatornya adalah ada Pos Kesehatan Desa sebagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dengan penggerakan masyarakat wilayah desa/kelurahan, dan sebagai upaya Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3P) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan, maupun sumber daya yang digunakan. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan swasta.

Penilaian keberhasilan Puskesmas dapat dilakukan oleh internal organisasi Puskesmas itu sendiri, yaitu dengan ”Penilaian Kinerja Puskesmas,” yang mencakup manajemen sumber daya termasuk alat, obat, keuangan dan tenaga, serta didukung dengan manajemen sistem pencatatan dan pelaporan, disebut Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS. Akreditasi puskesmas bertujuan untuk: a. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; b. Meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, c. Meningkatkan kinerja Puskesmas, dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat. Tujuan utama akreditasi ini adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan. Selain itu, prinsip dan dasar yang ditetapkan dalam Sistem Kesehatan Nasional yang menggarisbawahi soal hak asasi manusia, untuk menjamin bahwa semua pasien mendapatkan pelayanan dan informasi yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien, tanpa memandang golongan sosial, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, ras, maupun suku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Pedoman ini dimaksudkan agar semua pendamping akreditasi memiliki acuan dalam Melakukan proses pendampingan akreditasi puskesmas agar proses akreditasi berjalan sesuai standar 2. Tujuan a. Tersedianya pedoman bagi pendamping dalam melakukan proses pendampingan akreditasi Puskesmas

b. Adanya acuan bagi kepala puskesmas dan anggota pokja akreditasi puskesmas dalam melakukan langkah-langkah akreditasi di puskesmas.

C. DASAR HUKUM

1. UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. UU RI No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian 5. UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Perpres No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 7. Perpres N0 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019 8. Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN 9. Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik 10. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 11. Permenkes No. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi 12. Permenkes No. 46 tahun 2015 tentang Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi FKTP; 14. Perda No. 11 tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Serang 15. Perbup Kabupaten Serang No. 56 tahun 2015 tentang perijinan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

D. SDM AKREDITASI Untuk terlaksananya akreditasi diperlukan dukungan SDM yang memadai sesuai standar yang telah ditetapkan, baik pada tingkat pelaksana pelayanan dalam hal ini SDM puskesmas maupun pada tingkat unit kerja yang lebih tinggi yaitu dinas kesehatan, dimana dinas kesehatan berperan sebagai disainer dalam mewujudkan terakreditasinya pelayanan di puskesmas. SDM yang terlibat dalam akreditasi adalah: 1. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengarah seluruh rangkaian kegiatan Akreditasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, menetapkan Tim Pembina Akreditasi Puskesmas, yang melibatkan seluruh sektor dan program di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. 2. Sekretaris Dinas Kesehatan selaku Ketua Tim Pembina akreditasi, 3. Kepala Subag Umum dan Kepegawaian selaku sekretaris Tim Pembina akreditasi.

4. Seluruh Kepala Bidang beserta Kepala Seksi Dinas Kesehatan selaku Pembina Akreditasi Puskesmas, sesuai dengan tugas pokok dan fungi masing-masing bidang dan sebagai ketua tim binwil puskesmas Kabupaten Serang. 5. Seluruh staf yang ditunjuk sebagai pendamping sebagai tim pendamping yang akan turun langsung ke puskesmas sampai terselesaikannya akreditasi. 6. Seluruh staf yandas dan staf BUK lainnya yang bertugas sebagai Panitia Akreditasi Puskesmas Kabupaten Serang dan juga sebagai pendamping tambahan dengan pertanggung jawaban administrasi dan permasalahan lainnya dalam proses akreditasi 7. Seluruh pegawai di jajaran puskesmas yang terlibat langsung dalam kegiatan akreditasi, khususnya yang ditunjuk sebagai ketua akreditasi, ketua pokja, pengendali mutu dan penanggung jawab tiap bab dokumen akreditasi. Kepala UPT Puskesmas Kabupaten Serang selaku penanggung jawab Akreditasi Puskesmas dibantu Ka Subag TU Puskesmas selaku sekretaris Akreditasi Puskesmas. Kepala Puskesmas menetapkan 3 Kelompok Kerja Akreditasi, yang terdiri dari Kelompok Kerja Upaya Kesehatan Perseorangan/Pelayanan Klinis, Kelompok Kerja Upaya Kesehatan Masyarakat, dan Kelompok Kerja Administrasi Manajemen. 8. Seluruh unsur terkait pelayanan di puskesmas baik lintas sektoral terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun LSM/NGO kesehtan yang terlibat dalam pelayan kesehatan di Kabupaten Serang.

E. PROSES AKREDITASI Akreditasi yang dilakukan terhadap Puskesmas terbagi dalam tiga kelompok pelayanan di puskesmas, yaitu: 1. Kelompok Administrasi Manajemen (ADMEN), yang diuraikan dalam : a. Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) b. Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) c. Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) 2. Kelompok Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), yang diuraikan dalam: a. Bab IV. Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS) b. Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM) c. Bab VI. Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (SKUKM) 3. Kelompok Upaya Kesehatan Perorangan, yang diuraikan dalam: a. Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) b. Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) c. Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

Setiap kelompok melakukan proses dengan bantuan tim pendamping akreditasi sehingga didapatkan kondisi puskesmas yang siap untuk dilakukan penilaian oleh tim survei independen.

F. PROSES PENDAMPINGAN AKREDITASI Beberapa ketentuan berkaitan dengan proses pendampingan akreditasi puskesmas di Kabupaten Serang adalah: 1. Pendampingan praakreditasi merupakan rangkaian kegiatan penyiapan Puskesmas agar memenuhi standar Akreditasi. 2. Penilaian praakreditasi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan setelah selesai pendampingan praakreditasi untuk mengetahui kesiapan Puskesmas untuk

dilaksanakan

survei Akreditasi. 3. Pendampingan pascaakreditasi merupakan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambungan sampai dilakukan penilaian Akreditasi berikutnya.

Tim Pendamping adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang untuk melakukan pendampingan dan penilaian praakreditasi serta pendampingan pascaakreditasi. Kepala Dinas menetapkan Surat Keputusan Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas, yang terdiri dari timpendamping utama dan pendamping tambahanyang berasal dari tenaga di lingkungan Dinas Kesehatan yang telah lulus pelatihan pendampingan Akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Institusi Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi. Tim Pendamping untuk Puskesmas beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) pendamping utama yang sudah terlatih masing-masing membidangi administrasi dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan perseorangan serta 2 (dua) orang pendamping tambahan yang bertugas dalam penyiapan teknis dan logistik pelaksanaan pendampingan termasuk dokumendasi. 4. Tim Pendamping utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Untuk bidang administrasi dan manajemen: 1) Pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang kesehatan; 2) Mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas, mengelola program pelayanan kesehatan dasar, dan/atau mengelola program mutu pelayanan kesehatan dasar paling singkat 2 (dua) tahun; dan 3) Lulus pelatihan pendamping Akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi. b. Bidang upaya kesehatan masyarakat:

1) Pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang kesehatan; 2) Mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau mengelola program

pelayanan kesehatan dasar paling singkat 2 (dua) tahun; dan

3)

Lulus pelatihan pendamping Akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang

diterbitkan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi

c. Bidang upaya kesehatan perseorangan: 1) Tenaga medis; dokter atau dokter gigi 2) Mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik paling singkat 1 (satu) tahun; dan 3) Lulus pelatihan pendamping Akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi. Untuk tahap pertama akreditasi (tahun 2016) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang telah memiliki tiga kelompok tim pendamping uatam yaitu: Tim I dengan anggota: a. Drg. Agus Sukmayadi (pendamping admen) b. Achmad Suhendar, SKM (pendamping UKM) c. Dr. Andah Suryani (pendamping UKP) Tim II dengan anggota: a. Drg. Jatining Estuastuti (pendamping admen) b. Fakih Muntafa, SKM (pendamping UKM) c. Dr. Selamet (pendamping UKP) Tim III dengan anggota: a. Dr. Siti faizah (pendamping admen) b. Wahyu Suwargi, SKM (pendamping UKM) c. Dr. Rizka Sofiyani (pendamping UKP) Tim Pendamping bekerja atas perintah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. 5. Dalam melakukan pendampingan dan penilaian praakreditasi, Tim Pendamping bertugas sebagai berikut: a. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan secara intensif kepada Puskesmas dalam rangka persiapan menuju penilaian praakreditasi; dan b. Melakukan penilaian praakreditasi untuk mengetahui kelayakan Puskesmas, untuk diusulkan dalam penilaian Akreditasi. 6. Pendampingan prakreditasi meliputi enam langkah kegiatan yaitu: a. Lokakarya akreditasi puskesmas yang dilakukan selama dua hari di puskesmas dengan melibatkan seluruh karyawan puskesmas dan lintas sektoral terkait dalam rangka sosialisasi akreditasi dan penggalangan komitmen untuk melakukan proses akreditasi lebih lanjut.

b. Pelatihan pemahaman instrumen dan standar akreditasi untuk s4eluruh karyawan puskesmas agar seluruh karyawan memahami instrumen dan standar-standar yang harus dipenuhi untuk menuju puskesmas terakreditasi. c. Melakukan Self Assesment untuk memotret kondisi puskesmas yang ada dengan instrumen akreditasi sebelum dilakukan proses akreditasi d. Melakukan pembahasan hasil self assesment dan membuat rencana tindak lanjut e. Menyiapkan dokumen akreditasi f.

Melakukan implementasi

g. Melakukan penilaian prasurvei 7.

Dalam melakukan pendampingan pascaakreditasi, Tim Pendamping bertugas sebagai berikut: a. Mendampingi Puskesmas dalam melaksanakan perbaikan serta meningkatan kualitas pelayanan; dan b. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh tim surveior Akreditasi.

8. Kegiatan pendampingan pascaakreditasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun. 9. Dinas kesehatan akan menambah tim pendamping akreditasi setiap tahun sesuai kebutuhan untuk akreditasi puskesmas maupun FKTP swasta yang diambil dari pegawai dinas kesehatan maupun dari puskesmas yang telah terakreditasi.

F. ROAD MAP PUSKESMAS YANG AKAN DIAKREDITASI

NO.

AKREDITASI 2016

1

Anyer

2

AKREDITASI 2017

AKREDITASI 2018

AKREDITASI 2019

Bojonegara

Pamarayan

Bandung

Baros

Carenang

Tanara

Binuang

3

Ciruas

Cikeusal

Kragilan

Nyompok

4

Kramatwatu

Pabuaran

Pulo Ampel

Lebakwangi

5

Padarincang

Cikande

Jawilan

Kibin

6

Pontang

Tirtayasa

Cinangka

Pematanag

7

Petir

Ciomas

Mancak

8

Tunjung teja

Waringinkurung

Gunung sari

9

Kopo

Untuk pendampingan tahun 2016 : Tim pendamping I mendampingi: 1. PKM Baros 2. PKM Pontang

Tim pendamping II mendampingi: 1. PKM Kramatwatu 2. PKM Padarincang Tim pendamping III mendampingi: 1. PKM Anyer 2. PKM Ciruas

G. PENDANAAN AKREDITASI Kegiatan akreditasi dibiayai oleh APBD Kabupaten serang, APBD provinsi dan APBN: 1. Kegiatahn persiapan akreditasi berupa kaji banding ke Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur dan kabupaten Wonosobo Jawa Tengah dibiayai oleh APBD Perubahan tahun 2015, 2. Kegiatan kaji bading ke Dias Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang dan Wonosobo dibiayai oleh APBD Provinsi. 3. Untuk pelaksanaan kegiatan akreditasi tahun 2016 menggunakan APBD 2016 dan APBN melalui DAK 2016 Kementrian Kesehatan RI. 4. Untuk tahun kegiatan selanjutnya, yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, diharapkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat mendukung Akreditasi Puskesmas melalui pemenuhan kebutuhan anggaran melalui APBD dan APBN baik untuk kebutuhan administratif maupun pemenuhan sarana prasarana puskesmas, mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan terakhir, dengan capaian seluruh puskesmas dapat terakreditasi di tahun 2019.

H. TAHAPAN AKREDITASI PUSKESMAS 1. Tahap Persiapan a. Melakukan pemetaan (roadmap) kesiapan puskesmas yang akan diakreditasi pada tahun 2016 sampai tahun 2019. b. Pelaksanaan kegiatan persiapan Akreditasi melalui Kaji Banding Akreditasi Puskesmas ke puskesmas yang sudah melakukan akreditasi yaitu : 1. Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, 2. Kota Batu Provinsi Jawa Timur. 3. Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. c. Melakukan Perencanaan kegiatan dan penganggaran di APBD 2016 untuk Akreditasi 6 Puskesmas di Kabupaten Serang. d. Membuat rencana strategia akreditasi untuk renstra kesehatan Kabupaten Serang hingga tahun 2022

e. Mengajukan permintaan nama-nama calon pendamping kepada semua bidang dan sekretariat untuk menjadi peserta calon pendamping yang akan dilatih di PPSDM Kementrian Kesehatan dan BBPK Kementrian Kesehatan di Cilandak Jakarta. f.

Melakukan persiapan akreditasi dengan melakukan pembuatan dan revisi SOP rujukan, SOP pemeriksanan, SOP terapi, SOP tindakan dan SOP non medis yang diperlukan oleh puskesmas.

2. Tahap Pelaksanaan a. Menyusun perumusan dan menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pembina Akreditasi Puskesmas Kabupaten Serang. b. Melakukan survei awal yang dilakukan oleh kepala seksi yandas ke 6 lokasi akredsitasi untuk melihat persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh 6 puskesmas. c. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Calon Tim Pendamping Akreditasi di BLK Kementrian Kesehatan Cilandak Jakarta selama 14 hari pada bulan Januari 2016. d. Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tentang Tim Pendamping Akreditasi Kabupaten Serang. e. Menyusun Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tentang Puskesmas yang akan diakreditasi tahun 2016 f.

Melakukan Sosialisasi tentang Akreditasi Puskesmas terhadap Kepala dan Ka TU 25 Puskesmas Kabupaten Serang. Narasumber terdiri dari Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Tim Pendamping Kabupaten Serang.

g. Melakukan Sosialisasi tentang Penilaian Survei Akreditasi Puskesmas terhadap Kepala, Ka TU, dan seluruh Pokja Akreditasi 6 Puskesmas Kabupaten Serang. Narasumber terdiri dari Surveyor Independen Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Tim Pendamping Kabupaten Serang. h. Melaksanakan Lokakarya di tiap puskesmas akreditasi selama dua hari, dilaksanakan oleh Tim Pendamping Akreditasi, dengan tujuan : 1) Menggalang komitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan

menyiapkan akreditasi 2) Pemahaman tentang akreditasi 3) Pemahaman tentang Standar dan Instrument Akreditasi 4) Pembentukan Panitia/Tim Persiapan Akreditasi Puskesmas, dan pembentukan

Kelompok Kerja, yaitu kelompok kerja manajemen, kelompok kerja upaya puskesmas, dan kelompok kerja pelayanan klinis. i.

Melaksanakan pelatihan pemahaman standar dan instrument akreditasi dan persiapan self assessment, dilakukan selama dua hari. Pelatihan pemahanan standar dan instrumen akreditasi

diikuti oleh seluruh karyawan puskesmas untuk memahami secara rinci standar dan instrument akreditasi puskesmas dan persiapan self-assessment. j.

Melaksanakan Self Assessment (SA) oleh Puskesmas dan melakukan pertemuan sebagai tindak lanjut hasil kegiatan tersebut, dilakukan selama dua hari

k. Melakukan rencana aksi kegiatan akreditasi sesuai dengan temuan hasil SA. l.

Melakukan penyiapan dan pembuatan dokumen akreditasi, dilakukan antara 8 sampai 12 kali pendampingan sampai semua dokumen yang diminta oleh Elemem Penilaian (EP) terpenuhi. Secara maksimal sesuai kaidah-kaidah pembuatan dokumen.

m. Melakukan implementasi disertai dengan proses perbaikan mutu Ini merupakan inti akreditasi dimana kualitas dan kuantitas pelayanan akan ditingkatkan dengan

mengaplikasin isi

dokumen-dokumen

yang

telah

dibuat

disertai

dengan

mengaplikasikan konsep manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelayanan puskesmas. dalam melakukan implementasi ini dilakukan juga kaji banding ke puskesmas yang telah lulus akreditasi dengan melibatkan karyawan dari 6 puskesmas untuk melihat langsung implementasi akreditasi pada puskesmas

yang telah lulus survei dan untuk menjawab

berbagai permasalahan yang belum terpecahkan. n. Penilaian Pra Survei Akreditasi oleh Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas, untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk diusulkan penilaian akreditasi. Kegiatan dilakukan selama dua hari. o. Pertemuan hasil Pra Survei untuk membuat rekomendasi hasil penilaian pra survei akreditasi sebagai dasar bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang untuk mengusulkan dilakukan survei akreditasi ke lembaga akreditasi Kementrian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten. p. Pelaksanaan Survei oleh Tim Independen Akreditasi Kementrian Kesehatan di 6 Puskesmas Kabupaten Serang. q. Menyampaikan hasil penilaian akreditasi dan tindak lanjutnya sesuai hasil. r.

Pelaksanaan Pendampingan oleh Tim Pendamping Pasca Survei Akreditasi.

s. Melakukan pendampingan pasca akreditasi. t.

Melakukan evaluasi kegiatan akreditasi yang telah dilakukan sebelum memulai akreditasi puskesmas lainnya.

I.

AGENDA PENDAMPINGAN AKREDITASI PUSKESMAS 2016

II.PKM

N

LOKA KARYA

PELATIHAN

SA

AKREDITASI o .

1

2

3

4

Anyer

Baros

Ciruas

Kramatwatu

7-8 MARET

17-18 MARET

16-17 MARET

23-24 MARET

31 MARET

21 DAN

DAN 14 APRIL 1 DAN 15

20,27

APRIL

APRIL

1 DAN 15

22, 29

APRIL

APRIL

7 DAN 14

21 DAN

APRIL

28

PENDAMPIN

IMPLEMENTASI

GAN

DAN

PENYUSUNA

PENERAPAN

N DOKUMEN

MUTU

4,12,19,26 MEI

2,9,16,23,30 JUNI

SA ULANG

6

Padarincang

Pontang

3-4 MARET

23-24 MARET

PRA SURVEI,

IMPLEMENTASI

PERBAIKAN

16,23,30 SEPT

28

4,11,18,25 AGT,

6 OKT

APRIL

2,9 SEPT

14,15 JULI

1,8,15,22,29 JUNI

27 JULI

10, 19, 24, 31 AGT

21,28 SEPT

13,20 JULI

3 AGT

7, 14 SEPT

5,12 OKT

4, 13, 20, 27

3,10,17,24 JUNI

22,29, JULI

5,12,19,26 AGT

23,30 September

MEI

1,8,15,JULI

2,9,16 SEPT

7,14 OKT

4,12,19,26 MEI

2,9,16,23,30 JUNI

21,28 JULI,

16,23,30 SEPT

4,11,18,25 AGT,

6 OKT

21-24 NOP

Mg I,II,Des

21-24 NOP

Mg I,II Des

14-17 NOP

Mg IV Nop, I

14,15 JULI

Des 14-17 NOP

Mg IV Nop, I Des

2,9 SEPT

16 MARET

6 DAN

20,27 APRIL,

DAN 1

13

4,11,18,25 MEI

APRIL

APRIL

4 DAN 18

25

9,16,23,30

6,13,20,27 JUNI

APRIL

APRIL

MEI

4,11 JULI

2 MEI

PASCA SURVEI

PENGUSULAN 21,28 JULI,

4,11,18,25 MEI

SURVEI

DAN

APRIL 5

PERBAIKAN DAN

1,8,15,22,29 JUNI

13,20 JULI

27 JULI

7,14,21,28 SEPT

21-24 NOP

Mg I,II Des

5, 15, 19,26 SEPT

14-17 NOP

Mg IV Nop, I

3,10,19,24 AGT

18,25JULI

1,8,15,22,29 AGT

Des

J. KESEPAKATAN PEMBUATAN DAN PENULISAN DOKUMEN AKREDITASI 1. Penulisan menggunakan stnadar dari bagian hukum kabupaten serang dalam pemnulisan produk hukum seperti perda dan perbup 2. SK menggunakan kop surat puskesmas yang sudah disesuaikan dengan ketentuan dari kemenkes (PPMK no. 75 tahun 2014) 3. Penulisan nomor SK menggunakan format:

:…..../KAPUS/SK/I/2016 Tanggal pembuatan SK bisa dimulai dari 2 januari 2016, kecuali PKM padarincang yang terjadi pergantian pimpinan maka SK pimpinan baru dimulai setelah tanggal SK penunjukan plt kepala puskesmas 4. Format kop SOP (halaman pertama) menggunakan format:

JUDUL SOP

SOP

UPTD

No. Dokumen

:

No. Revisi

:

Tgl. Terbit

: ....nama bulan 20......

Halaman

: ...../........

Ttd Kepala Puskesmas

Nama Kepala Puskesmas

PUSKESMAS NIP. ................... ...............................

5. Untuk halaman berikutnya harus ada identitas SOP misalnya menggunakan penggalan kop berikut:

MENILAI KELENGKAPAN REKAM MEDIK

SOP

No. Dokumen

: VIII//KAPUS/SOP/UKP/2016

No. Revisi

:0

Tgl. Terbit

: 8 April 2016

Halaman

: 2/2

6. Penulisan nomor SOP menggunakan format:

…../KAPUS/SOP/ADMEN/II/2016

…../KAPUS/SOP/UKP/IV/2016 …../KAPUS/SOP/PROMKES/IV/2016.... untuk UKM diganti dengan jenis UKM nya misalnya

PROMKES, KESLING, KIB

danseterusnya dengan hurup kapital Pembuatan nomor berurutan dimulai dari ADMEN 001,002,003 dst UKP 001,002,003 dst UKM 001,002,003 dst Atau mengikuti kaedah urutan penomoran dari tata usaha yang sudah berjalan Tanggal Pembuatan SOP minimal terpaut satu minggu setelah pembuatan SK Penulisan halaman ke 2 dst untuk SOP ditulis di footer bagian tengah dengan huruf latin misalnya 2/5, 3/5 7. Urutan ISI SOP adalah:

1.

Pengertian

2.

Tujuan

3.

Kebijakan

4.

Referensi

5.

Prosedur/ Langkah-langkah

6. 7. 8.

Diagram alir Unit terkait Rekaman historis perubahan

K. CONTOH DOKUMEN SESUAI FORMAT KABUPATEN SERANG 1. CONTOH SOP MENILAI KELENGKAPAN REKAM MEDIK

SOP

UPTD

No. Dokumen

: VIII//KAPUS/SOP/UKP/2016

No. Revisi

:0

Tgl. Terbit

: 8 April 2016

Halaman

: 1/2

Ttd Kepala Puskesmas

dr.Enik Utmawati NIP. 197704042007012011

PUSKESMAS KRAMATWATU

1. Pengertian

Menilai kelengkapan rekam medik adalah prosedur yang digunakan untuk menilai kelengkapan rekam medis agar pelayanan dapat berjalan sesuai prosedur.

2. Tujuan

Sebagai acuan penerapan Langkah langkah menilai kelengkapan rekam medik

3. Kebijakan

SK KepalaPuskesmas No. VIII/ Kelengkapan Rekam Medis

4. Referensi

PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008

5. Prosedur Langkah – langkah

a. Tim mutu Yannis puskesmas sebagai penilai kelengkapan Rekam medik b. Tim mutuYannis puskesmas membuat rencana kegiatan penilaian sebulan sekali pada minggu keempat c. Tim mutuYannis puskesmas melaporkan ke kepala puskesmas jadwal penilaian rekam medik d. Tim penilai mutu Yannis puskesmas menerima disposisi dari ka puskesmas tgg jadwal penilaian e. Tim penilai mutu Yannis mengambil sampel 5 RM dari masing2 poli pada minggu keempat. f. Tim penilai mutu Yannis mengecek kelengkapan rekam medis sesuai dengan instrument kelengkapan rekam medis. g. Tim penilai mutu Yannis merekap hasil penilaian h. Tim penilai mutu Yannis puskesmas melaporkan hasil penilaian RM ke kepala puskesmas i. Tim penilai mutuYannis kepala puskesmas dan petugas yang dinilai mengadakan evaluasi hasil temuan j. Petugas penilai melakukan rencana tindak lanjut hasil temuan kelengkapan rekam medis.

/KAPUS-SK/2016 tentang Menilai

6. Baganalir Tim mutu Yannis puskesmas sebagai penilai kelengkapan Rekam medik

Tim membuat rencana penilaian sebulan sekali pada minggu ke empat

Tim mutuYannis melapor ke ka. Puskesmas

Tim mengecek kelengkapan RM

Tim mengambil 5 sampel RM dari masing masing poli

Tim mutuYannis menerima disposisi dari ka .Puskesmas

Tim merekap hasil penilaian

7. Unit terkait

8. Rekaman historis perubahan

Tim melaporkan hasil penilaian ke ka. .Puskesmas.

Tim, ka .Pusk esmas.Mengeval uasi hasil penilaian

 Rawat Jalan,  Rawat Inap  IGD

No

Yang Diubah

Isi Perubahan

Tanggal Mulai Diberlakukan

2. CONTOH SURAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KRAMATWATU NOMOR :VIII/

/KAPUS-SK/2016

TENTANG STANDARDISASI KODE KLASIFIKASI DIAGNOSIS DAN TERMINOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPTD PUSKESMAS KRAMATWATU

Menimbang

:

a. bahwa dalam penyelenggaraaan pelayanan klinis yang berkualitas di Puskesmas, diperlukan penulisan rekam medis yang sesuai standar; b. bahwa dalam rangka penulisan rekam medis yang sesuai standar, perlu ditetapkan standardisasi kode diagnosis dan terminologi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu

menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kramatwatu tentang

Standardisasi

Kode

Klasifikasi

Diagnosis

dan

Terminologi; Mengingat

:

1. UU Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran; 2. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan; 3. UU Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan No.1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

KEPUTUSAN

KEPALA

UPTD

PUSKESMAS

KRAMATWATU

TENTANG

STANDARDISASI KODE KLASIFIKASI DIAGNOSIS DAN TERMINOLOGI. Menentukan standardisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi

Pertama

:

sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kode

Kedua

:

klasifikasi

sebagaimana

dimaksud

dalam

diktum

Pertama

menggunakan standard ICD X. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

Ketiga

:

terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kramatwatu Pada tanggal : 1 April 2016 KEPALA UPTD PUSKESMAS KRAMATWATU,

ENIK UTMAWATI

CONTOH KERANGKA ACUAN STANDAR KESEHATAN

PELAYANAN

MINIMAL

PELAYANAN