Pancasila Sebagai Dasar Negara

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Indonesia pada hakikatnya merupakan negara hukum. Untuk menjaga keamanan dan ditegakkannya keadilan maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan Negara yang baik. Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk mengatur ketertiban warga dan melindungi hak-hak warga Negaranya. Peraturan perundang-undangaan yang dibuat tersebut seharusnya berdasar pada nilai Pancasila sebagai dasar Negara yang pada hakikatnya mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. . Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dimana mengacu dalam tujuan yang sama.

fenomena yang berkembang adalah pergeseran dan perubahan dalam segala aspek kehidupan. Sebuah bangsa tidak akan lagi dapat mempertahankan kedaulatannya.

Saat ini bangsa Indonesia telah memasuki era globalisasi dan millenium ke-3 yang sangat keras hukum dan logikanya. Dalam proses awal itu bukan hanya telah terjadi pergeseran, bahkan juga telah terjadi perubahan dan peralihan momentum Reformasi nasional dilaksanakan guna mengatasi krisis multidimensi melalui Propenas (Program Pembangunan Nasional) yang berkesinambungan guna dapat bangkit kembali memperkukuh kepercayaan diri atas kemampuannya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, dimana dalam melaksanakan Propenas tersebut ditegaskan bahwa Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam konteks pemahaman tentang Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, untuk kita posisikan kembali dalam paradigma pembangunan nasional.

Pancasila sebagai dasar negara, harus dapat dijadikan landasan konseptual mendasar pada setiap aspek kehidupan dan bidang pembangunan. Atas dasar pemahaman itulah dengan mengacu pada topik Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam, ada empat agenda yang akan dikedepankan : 1. Ciri Dasar Pandangan Pancasila Dalam Menegara. 2. Paham kebangsaan indonesia yang sangat khas. 3. Pancasila Sebagai dasar Negara implementasi dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Kepentingan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Nasional dan kepentingan tercapainya Tujuan Nasional merupakan hakikat Kepentingan Nasional yaitu : 1. kepentingan keamanan 2. kepentingan kesejahteraan.

Pengembangan Hankam negara tetap bertumpu dan berpegang pada pendekatan historis Sishankamrata. Sishankamrata yang kita anut selama ini adalah sistem pertahanan dan keamanan negara yuang hakikatnya adalah perlawanan rakyat semesta. Dalam arti bahwa kemampuan penangkalan yang diwujudkan oleh sistem ini, sepenuhnya disandarkan kepada partisipasi, semangat dan tekat rakyat yang diwujudkan dengan kemampuan bela negara yang dapat diandalkan.

Seluruh wilayah merupakan tumpuan perlawanan dan segenap lingkungan harus dapat didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk dan kesemestaan, memang menuntut pemanduan upaya lintas sektoral serta pemahaman dari semua pihak, baik yang berada di suprastruktur politik maupun di infrastruktur politik. Corak perlawanan rakyat semesta tersebut dengan sendirinya merupakan kebutuhan, baik konteks kesiapan menghadapi kontinjensi sosial yang setiap saat bisa terjadi, maupun menghadapi kontijensi bidang hankam. Disamping itu TNI juga mendapat embanan tugas bantuan yang meliputi : » Membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan. » Memberikan bantuan kepada kepolisian atas permintaan. » Membantu tugas pemeliharaan perdamaian dunia. .

Refungsionalisasi Pertahanan Dan Keamanan Dari Perspektif Tataran Kewenangan Dalam membahas tataran kewenangan fungsi pertahanan kita tidak dapat menghindarkan diri dari pembahasan hubungan sipil-militer. Dr. Eliot A. Cohen, menyatakan bahwa hubungan sipil-militer dapat dilihat dalam tiga tingkatan, yaitu 1. pertamahubungan antara kaum militer dengan masyarakat secara keseluruhan, 2. kedua, hubungan antara lembaga militer dengan lembaga yang lain, baik lembaga pemerintahan maupun swasta, 3. ketiga, hubungan antara para perwira militer senior dengan para politisi dan negarawan. Bertolak dari pengertian Cohen tentang tingkatan hubungan sipilmiliter, kita dapatkan kriteria yang digunakan untuk menandai baik atau buruknya hubungan tersebut. Dinyatakan terdapat tiga kecenderungan ekstrim hubungan sipil-militer yang perlu dihindari karena menandai buruknya hubungan sipil-militer tersebut. Ketiga kecenderungan ekstrim memainkan peran melebihi batas kewenangannya (military overreach), kedua, apabila militer diisolasi dari masyarakat, dan ketiga, apabila terjadi intervensi sipil ke dalam manajemen internal militer.

Samuel Huntington memberikan sebuah model atas interkasi sipil-militer yang mengatakan (1) militer bukan disiapkan untuk berpolitik (2) peran politik militer merugikan profesionalitas militer (3) militer harus bersikap netral dalam politik (4) disiplin ilmu militer mengabdi kepada kepentingan politik namun bebas dari politk (5) profesi militer mengabdi kepada negara (6) militer mengakui kewenangan kebijakan politik. Diingatkan pula oleh penceramah meliputi pendapat Alfred Stepan bahwa pudarnya wibawa pemerintah, pecahnya pimpinan politik, kecilnya kemungkinan ancaman dari luar negeri, adanya kerusuhan dalam negeri dan persepsi militer sebagai kelas sosial tersendiri merupakan faktor pendorong intervensi militer.

Dari pemahaman urutan uraian tersebut dapat diajukan perumusan kembali pengertian hubungan sipil-militer sebagai hubungan yang menunjukkan keterikatan institusi pelaksana pertahanan negara yang diperankan oleh kaum militer dengan berbagai institusi pemerintah lainnya dalam sistem nasional yang diperankan oleh golongan sipil guna mencapai keputusan terbaik bagi kepentingan nasional, serta pemeliharaan nilai dan keseimbangan fungsional, berdasarkan kesepakatan bangsa. Dalam kaitan yang sama, maka supremasi sipil dimaknakan sebagai supremasi kekuasaan hukum dalam penyelenggaraan negara, dan tidak diartikan sebagai supremasi sipil atas militer, atau dikotomi sipil dan militer. Sebagai arahan pembangunan, ke masa depan visi TNI dinyatakan bahwa TNI akan tetap merupakan kekuatan pertahanan yang profesional, efektif, efisiesn dan modern serta senantiasa siap mengamankan dan memberi sumbangan darma bakti yang diperlukan bagi kelancaran pembangunan bangsa menuju pencapaian tujuan nasional bersama-sama komponen strategis bangsa lainnya.

fungsi pertahanan keamanan merupakan rambu-rambu jawaban atas konsepsi yang dapat menjelaskan berbagai tataran kewenangan yang meliputi bagaiman tataran kewenangan : (1) untuk merumuskan kepentingan pertahanan keamanan, (2) untuk melaksanakan fungsi pertahanan keamanan TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas dan peran masingmasing dikaitkan dengan tingkat keadaan suatu daerah, (3) pengelolaan sumber daya nasional di daerah untuk kepentingan pertahanan keamanan, (4) tanggung jawab (akuntabilitas keamanan) di tingkat nasional dan daerah.