Pak Fatt.docx

PERATURAN TENTANG PERBANKAN SYARI’AH Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Keuangan & Perbankan Syariah Dosen pengampu Bp. Faturrahman

Disusun oleh:

1. Fafat Mufadhol

(15.21.11111)

2. Riya Andriyani

(15.21.00097)

3. Ristanti

(15.21.00000)

4. Siti Nur Jannah

(15.21.11111)

INSTITUT PESANTREN MATHALI’UL FALAH PRODI PS EKSTENSI SEMESTER V

i

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb Alhamdulillahi robil alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Peraturan Tentang Perbankan Syari’ah” Kami menyadari bahwa makalah kami jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami mohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Sehingga dalam pembuatan makalah kami yang selanjutnya akan jauh lebih baik. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Wassalamualaikum Wr. Wb

Penulis

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i KATA PENGANTAR ................................................................................... ii DAFTAR ISI. ................................................................................................. iii BAB I. PENDAHULUAN. ............................................................................ 1 1.1 Latar Belakang. ....................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................... 1 BAB II. PEMBAHASAN. ............................................................................. 2 2.1 Pengertian perbankan syari’ah. ............................................................... 2-3 2.2 Beberapa Peraturan Terkait Perbankan Syari’ah .................................... 3-5 a) UU No.7 Tahun 1992 b) UU No.10 Tahun 1998 c) UU No.23 Tahun 2003 d) UU No.21 Tahun 2008 BAB III. PENUTUP. ..................................................................................... 6 3.1 Kesimpulan. ............................................................................................. 6 DAFTAR PUSTAKA. ................................................................................... 7

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian juga belahan dunia Islam lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Sebab selama Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah, diingat pada saat kelahiran bayi, ijab kabul pernikahan, serta penguburan mayat, sementara itu dimarginalkan dari dunia perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor impor maka umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri. Sangat disayangkan, saat ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih, sedangkan yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelicikan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila beberapa cendikiawan dan ekonom melihat Islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan. Sekarang, saatnya para bankir yang masih mengimani Al-Qur’an sebagai pedoman hidupnya dan hadits sebagai pedoman aktivitasnya memperkenalkan kepada industri keuangan dan perbankan bahwa Islam memiliki prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam lembaga keuangan modern dan membuktikan bahwa dengan sistem perbankan syariah, kita dapat menghilangkan wabah penyakit negative spread “keuntungan minus” dari dunia perbankan.

1.2Rumusan Masalah a) Apa yang dimaksud dengan Perbankan Syari’ah? b)

Bagaimanana peraturan terkait Perbankan Syariah?

1

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Perbankan Syari’ah Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.1 Selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah di bawah ini:2 1. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam. 2. Menurut Perwataatmadja, Bank Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsipprinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist. 3. Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prisnsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). 1

Redaksi Sinar Grafika, Undang Undang perbankan Syariah (Jakarta : Sinar Grafika,cet 1, 2008)hal 3

2

Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013) hal 7.

2

Jadi, Perbankan Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

2.2 Beberapa Peraturan Terkait Perbankan Syariah Syariah masih menjadi bahasan menarik hingga beberapa tahun terakhir ini, selain karena pemahaman masyarakat yang masih minim, juga dikarenakan sosialisasi terhadap Bank Syariah yang masih kurang menjadikan rasa penasaran yang tinggi di masyarakat, berikut ada beberapa Undang-undang dan Peraturan Tentang Bank Syariah yang mungkin sedikit banyak dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tetang Hukum Syariah : 1)

UU No.7 Tahun 1992 Sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992, yang memosisikan bank Syariah

sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat

Indonesia

(BMI)

pada

tanggal

1

Mei

1992

dengan

modal

awal

Rp.106.126.382.000,00. Namun bukan hanya itu, Tercatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah BPR ”Mardatillah” (BPRMD) dan BPR “Berkah Amal Sejahtera”. Keduanya beroperasi atas dasar hukum Islam (syariah) dan terletak di Bandung. Keduanya mulai mengoprasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus 1991. Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalnya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut. 2)

UU No.10 Tahun 1998 Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank

nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. 3

Karena itu, UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat, Dalam pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa: 

Pertama, Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



Kedua, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada BUK untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, pemerintah juga menjabarkan apakah yang dimaksud dengan Prinsip Syariah dalam pasal ini, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 13 UU No.10 Tahun 1998:Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

3)

UU No.23 Tahun 2003 Pada UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI

untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank system. 4)

UU No.21 Tahun 2008

Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008: 

Pertama, adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 4

2008 (pasal 5 no.4).Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank(pasal 5 no.5). Konsekuensinya, penamaan suatu UUS pada suatu kantor cabang BUK yang saat ini kebanyakan disingkat, misalnya Bank X Syariah Cabang Kemayoran, maka harus di ubah menjadi Bank X Unit Usaha Syariah Cabang Kemayoran. 

Kedua, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus fit and proper test dari BI (pasal 27).



Ketiga, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia/PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).



Keempat, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar

harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan”, secara implisit UU No.21 Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi masalah bagi bank syariah. Sedangkan Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah 1. PBI

No.9/19/PBI/2007

tentang

pelaksanaan

prinsip

syariah

dalam

kegiatan

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. 2. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 3. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksnakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

5

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prisnsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Perbankan Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

6

DAFTAR PUSTAKA

Sinar Grafika, Redaksi. 2008. Undang Undang perbankan Syariah. cet 1 Jakarta : Sinar Grafika,

Ismail. 2013. Perbankan Syariah Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, [1] .

Redaksi Sinar Grafika, Undang Undang perbankan Syariah (Jakarta : Sinar Grafika,cet 1,

2008)hal 3. [2] .

Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013) hal 7.

7