Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah

Outline Riset : Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah Latar Belakang Masalah Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembagunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan ibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 adalah (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) pendapatan asli daerah yang sah., (2) dana perimbangan, (3) pinjaman daerah, dan (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantunga kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah. Pajak hotel dan Pajak Restoran menurut Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2001 mempunyai pengertian sebagai berikut : 1) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 2) Restoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak Hiburan, serta pajak Hotel dan Restoran, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat mempelancar pembangunan. Di samping itu harus pula dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efesien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka Pemerintah Kota Tegal sebagai pelaksana pemerintahan di daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan sumbersumber pendapatan daerah, khususnya mengenai pajak hotel dan pajak restoran. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah?. 2. Variabel apakah yang berpengaruh paling dominan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah?. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: a. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah.

b. Variabel yang berpengaruh paling dominan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah. 2. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis, pemerintah daerah, dan fakultas sebagai berikut. a. Bagi penulis, merupakan aplikasi hasil pembelajaran teoritis dan praktis berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah b. Bagi Pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan khususnya mengenai pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak hotel dan restoran. c. Bagi masyarakat, sebagai salah satu referensi pengtahuan ekonomi khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah DAFTAR

PUSTAKA

K.J. Davey.1998, Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta: UI-Press. Kesit Bambang Prakosa., 2005. Pajak dan Retribusi Daerah Yogyakarta: UII Press. Edisi Revisi M.Suparmoko,.1987., Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: BPFE, Resmi, Siti, 2003., Perpajakan, edisi pertama, hal 6-8, salemba empat, Jakarta. Wirawan b. Ilyas, 2004, Hukum Pajak, edisi revisi, salemba empat, Jakarta. Riduwan. 2004. Statistik untuk Lembaga & Instansi Pemerintah/Swasta.Penerbit Alfabeta : Bandung. Setya Yuwana Sudikan. 2002. Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah. Aneka Ilmu : Semarang.