Konsep Pajak Dan Penerimaan Pemerintah Daerah

BAB I PENDAHULUAN

Menurut teori fiskal tradisional menyebutkan tentang sangat terbatasnya basis pajak pemerintah daerah. Pajak daerah yang bagus hanya yang mudah dalam administrasinya secara daerah, yang semata-mata dipaksakan pada daerah saja, dan yang tidak menaikkan problem “keharmonisan” dan “kompetisi” antara pemerintah daerah atau antara daerah dan pemerintah pusat. Sumber penerimaan yang besar biasanya adalah pajak property, mungkin terkadang yang kedua adalah pajak kendaraan bermotor, tetapi tak lebih banyak dari iuran pengguna. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah daerah diharapkan mampu mandiri dalam mengelola keuangannya, baik dari penerimaan maupun pembiayaan dan pengeluarannya. Pemerintah menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Sehingga pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pajak, retribusi dan lainnya. Upaya pajak merupakan aspek relevan bila dikaitkan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan kemandirian daerah. Kemandirian daerah seringkali diukur dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi yang sangat besar.

BAB II PEMBAHASAN

Berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah (subnational): 1.

User Charges (Retribusi) Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah

untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedia layanan publik minimal sebesar tambahan biaya (Marginal Cost) bagi masyarakat. Ada tiga jenis retribusi, antara lain: a) Retribusi perizinan tertentu (service fees), seperti penerbitan surat izin (pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukan oleh hukum tidak selalu rasional. b) Retribusi jasa umum (Public Prices), adalah penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitas hiburan/rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisi swasta, tanpa pajak dan subsidi, dimana itu merupakan cara yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah. c) Retribusi jasa usaha (specific benefit charges), secara teori, merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras seperti pajak bahan bakar minyak atau pajak Bumi dan Bangunan.

2.

Property Taxes (pajak Bumi dan Bangunan) Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan

pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akan mampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimana seharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis. 3.

Excise Taxes (pajak cukai) Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah,

terutama pada alasan administrasi dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap daripada yang biasanya terjadi di sebagian besar negara yaitu dari perspektif administrative berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif. Pajak bahan bakar juga terkait penggunaan jalan dan efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan, polusi dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin kendaraan (mobil lebih tua dan lebih besar biasanya memberikan kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi dan kemacetan), sopir catatan (20 persen dari driver bertanggung jawab atas 80 persen kecelakaan), dan terutama bobot roda kendaraan (berat kendaraan yang pesat lebih banyak kerusakan jalan dan memerlukan jalan yang lebih mahal untuk membangun). 4.

Personal income Taxes(Pajak Penghasilan) Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki peran

pengeluaran besar dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada sebuah flat, tingkat daerah didirikan pada basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

Individu juga dikenakan pajak pendapatan daerah progresif basis yang sama seperti pajak pendapatan nasional dan pajak (seperti Inggris "komunitas charge") dikenakan pada nasional per kapita ditentukan tingkat variasi ukuran kotamadya, hanya saja dikenakan pada nonresidents yang bekerja di kotamadya. Semua pajak ini dinilai dan dikumpulkan secara daerah. Tambahan biaya daerah di pusat pajak penghasilan pribadi (PDL) barubaru ini diusulkan di beberapa negara berkembang dan negara transisi, seperti Afrika Selatan dan hungaria. pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan dalam menetapkan tingkat pajak. Oleh karena itu distribusi hasil pendapatan lebih baik dianggap sebagai kombinasi dari pajak nasional dan antar pemerintah yang terkait. Transfer fiskal dikumpulkan secara daerah penerimaan pajak nasional atas sumber pendapatan daerah. Jika pemerintah daerah tidak bertanggung jawab atas pendapatan

yang

mereka

terima,

kenyataannya

terlalu

jauh

untuk

mempertimbangkan pendapatan seperti pajak daerah. Sebaliknya, biaya tambahan yang ditentukan secara daerah jelas pajak local sendiri dalam hal akuntabilitas memaksakan pajak dan pengeluaran pendapatan ditempatkan tepat di pemerintah daerah. Di Kanada, misalnya, di mana pemerintah pusat sama-sama menilai dan mengumpulkan pajak pendapatan, provinsi dapat menetapkan harga yang berbeda dan karenanya mempengaruhi melalui tindakan-tindakan mereka sendiri jumlah pendapatan yang diperoleh mereka. Salah satu alasan pemerintah daerah diberi akses pajak penghasilan di negara maju adalah karena ketergantungan dari pemerintah pusat pada sumber pendapatan. Meskipun demikian, kemungkinan memaksakan daerah (dalam beberapa kasus daerah) biaya tambahan pajak pendapatan pribadi harus dibahas lebih lanjut di sebagian besar negara. Meskipun biaya tambahan seperti itu mungkin bervariasi dari satu wilayah ke wilayah, mereka harus dalam semua kasus bisa dikenakan pada satu ( "flat") menilai untuk menghindari baik administrasi dan distorsi ekonomi. Implementasi pajak pendapatan dapat mengambil dua format dasar: menolak pajak akhir pada pembayaran dan sumber pajak berdasar pada penyimpanan deklarasi pajak. Pajak-pajak yang masih harus disetorkan mungkin

digunakan dikemudian kasus, tetapi itu adalah pembayaran sementara (sebagai ganti pajak akhir), untuk menjadi pengganti kerugian yang melawan terhadap kewajiban menghitung pada pajak deklarasi itu. Yang manapun format bisa, pada prinsipnya, diterapkan sebagai pajak subnational pemerintah bertindak bebas atau sebagai suatu subcharge pada pajak dari pemerintah pusat. Tugas pendapatan diperumit jika orang-orang tidak bekerja jika mereka (atau keluarga-keluarga mereka) tinggal. Menolak akhir pada sumber adalah melainkan dengan mudah menerapkan dan dapat, pada prinsipnya, dibenarkan jika dibutuhkan untuk membiayai keuntungan-keuntungan jabatan dalam pemerintahan berhubungan dengan pendapatan pendapatan. jika, bagaimanapun, kebanyakan jabatan dalam pemerintahan yang disajikan ke rumah tangga adalah konsumsi orang yang hidup, dan bukan mereka yang bekerja, distribusi pendapatan dari pajak antar yurisdiksi seperti itu biasanya tidak mungkin untuk memenuhi biaya-biaya dalam menyediakan jasa. Pajak deklarasi bisa, pada prinsipnya, digunakan untuk meninggalkan kediaman berbasis pajak penghasilan. Perpajakan negara merdeka (difasilitasi Namun, dengan informasi dari pajak pendapatan dari pemerintah federal) adalah aturan di Amerika Serikat. Oleh perbandingan. Provinsi biaya tambahan yang dikelola oleh pemerintah pusat lebih umum di Kanada. Seperti masalah di atas, ada banyak yang bisa dikatakan untuk sistem biaya tambahan diatur secara terpusat. Negara-negara berkembang mengalami kesulitan menerapkan pajak berdasarkan incom deklarasi, kecuali dalam kasus-incom tinggi individu; bagi mereka dengan pendapatan rendah, sebagian besar harus LDCs sangat mengandalkan penggunaan terakhir dengan memegang pajak. Dengan demikian, mungkin hampir impossibleto saluran incom pendapatan dari pajak yang dibayar oleh komuter (dan orang lain yang tidak bekerja di mana mereka atau keluarga mereka tinggal) untuk wilayah tempat tinggal. 5.

Payroll Taxes Pajak tersebut memiliki beberapa kelebihan yaitu jasa-jasanya mudah

dalam administrasinya, setidaknya ketika dikenakan pada perusahaan besar dan

relatif produktif pada tingkat yang relatif rendah. Kekurangannya adalah pajak bertindak sebagai penghalang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern dan memperkenalkan distorsi ke dalam campuran aktor keputusan; dan di sebagian besar Negara, pajak gaji sudah banyak dimanfaatkan untuk membiayai sistem jaminan sosial(pusat). Pada prinsipnya, jika tidak begitu jelas dalam praktek, seperti lubang subnasional dapat lebih mudah dikenakan pada tujuan (penduduk) dari asal (pekerjaan) dasar, faktor penting dalam mempertimbangkan potensi subnasional distortionary faktor aspek pajak. Meskipun dalam pajak gaji terdapat panggilan untuk pemeriksaan lebih dekat terhadap penerima biaya tambahan, di sini secara nasional basis PIT sepertinya cara yang lebih tepat untuk pemerintah subnasional pajak upah di sebagian besar negara-negara berkembang dan transisi. 6.

Pajak konsumsi Di banyak negara, mencari sumber pendapatan daerah yang secara

ekonomi layak, terhormat dan administratif, terutama dengan suatu elastisitas yang masuk akal, datang ke pajak penjualan umum. Pajak penjualan umum sekarang ditemukan di kebanyakan negara adalah sumber PPN yang banyak disukai. Dominasi dari PPN telah menimbulkan masalah serius bagi keuangan pemerintah daerah. Beberapa menekankan kepatuhan tinggi dan biaya administrasi.

Penekankan

lain

kemungkinan

untuk

kehilangan

kontrol

makroekonomi dan keengganan umum pemerintah pusat untuk berbagi ruang PPN. Yang lain lagi menekankan masalah yang timbul dari lintas-perbatasan (antarnegara) perdagangan. Subnasional itu jika dikenakan pada dasar asal-usul, distortionary, dan jika dikenakan pada tujuan dasar, tidak bisa dijalankan. Di Kanada merupakan suatu operasional "PPN ganda", sistem pajak dan basis pajak ditetapkan secara independen oleh pemerintah masing-masing walaupun pada dasarnya sama. Kanada menunjukkan bahwa dengan administrasi pajak yang baik itu layak untuk mengoperasikan PPN pada tingkat subnasional pada tujuan dasar, setidaknya untuk pemerintah regional yang besar.

7.

Pajak Bisnis Pajak bisnis daerah dan regional dalam bentuk-bentuk seperti pajak

pendapatan perusahaan, pajak modal, pajak property nonhunian, dan seperti pungutan kuno sebagai octroi, patente, dan berbagai bentuk pajak "industri dan perdagangan" yang ditemukan di sebagian besar negara. pajak bisnis subnasional sangat luas dan populer dengan para pejabat dan warga Negara karena mereka sering menghasilkan pendapatan yang substansial dan secara khusus cenderung jauh lebih elastis daripada, misalnya, pajak property; dan tidak ada orang yang cukup yakin dengan insiden pajak tersebut yang mengasumsikan atau menegaskan bahwa pajak dibayar oleh seseorang yang bukan penduduk setempat. Kasus ekonomi pajak bisnis daerah hanya sebagai bentuk keuntungan umum pajak. Manfaat pajak tidak hanya pada tingkat subnasional tetapi memang penting untuk pencapaian efisiensi. Jika memungkinkan, pelayanan publik tertentu menguntungkan perusahaan bisnis yang spesifik tentu saja harus dibayar oleh retribusi yang sesuai. Tapi di mana itu tidak layak untuk menutup biaya marjinal mengurangi biaya pengeluaran sektor publik melalui retribusi, beberapa bentuk secara luas berbasis retribusi umum kegiatan usaha wesssll dapat dijamin. Namun, untuk menemukan dukungan pajak ini salah satu masukan untuk pajak, bagaimanapun, apakah tenaga kerja (pajak gaji) atau modal (pajak penghasilan badan). Sebaliknya, iuran berbasis umum untuk campuran faktor netral harus dipaksakan, seperti pajak atas nilai tambah.

PRINSIP UMUM SOUND TAX ASSIGMENT Konsentrasi alokasi sumber daya Richard Musgrave dalam The Theory of Public Finance mendiskripsikan 3 fungsi pemerintah yaitu stabilitas makroekonomi, redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Pemerintah daerah efektif dala upaya mengimplementasikan yang pertama. Akibat terbesar dari pemantapan kebijakan subnational dirasakan berada di luar batas jurisdiksi. Selain itu, ketidakmampuan untuk terlibat dalam

kebijakan moneter merintangi upaya di pendanaan defisit. Subnational mencoba meredistribusikan pendapatan menjadi counterproductive, driving-out modal dan pendapatan individu yang tinggi. Saran ini yang pemerintah subnational pertimbangkan, sebagian besar hanya membuat penggunaan terbatas dari pajak pendapatan individu progresif dan pajak pendapatan perusahaan. Dengan perbandingan, pemerintah subnational dapat bermain satu peran yang signifikan dalam memenuhi fungsi alokasi sumber daya dengan menyediakan jasa yang ditandai secara geografis daerah memberikan pelayanan terbatas dan ekonomi skala terbatas. Otonomi fiscal Subnational memerlukan tidak hanya memiliki sumber daya mereka sendiri sebagai pendapatan namun juga mampu mengontrol tingkat pendapatan pada marjin, mereka harus mampu untuk mengatur tingkat pajak yang sesuai dengan keinginan dari pemberi suara (voters). Peran dari Manfaat Pajak Iuran, beban dan pajak berhubungan erat dengan keuntungan dari belanja publik yang adil rumah tangga dan perusahaan membayar untuk apa yang meraka dapatkan dan mendapat apa yang mereka bayarkan dan iuran, beban dan pajak mendorong penggunaan sumber daya yang efissien. Sebagai contoh misalnya dengan mengunakan pajak BBM untuk membayar pembangunan

dan

pemeliharaan jalan raya. Keuntungan pajak harus digunakan pemerintah untuk menyediakan pembiayaan yang bermanfaat. Hubungan antara pajak dan manfaatnya sering lemah, hal ini karena keterbatasan aplikasi literal (harfiah) dari teori keuntungan perpajakan. Teori tersebut dapat menginformasikan keputusan dalam penetapan pajak. Sebagai contoh, jika diumpamakan manfaat secara menyeluruh dari pelayanan publik tidak dapat dibayarkan dengan iuran, beban dan pajak berhubungan erat dengan dimana mereka tinggal daripada dimana mereka bekerja, consumption-based sales tax atau residence-based income tax atau source-based income tax. Lebih dari itu , harmonisasi pajak yang mungkin dibutuhkan untuk mempermudah pemenuhan dan administrasi tidak memperpanjang ke pemilihan tingkat pajak.

Prinsip dan batas yang lainnya Dalam penetapan pajak dikenal prinsip dan batas yang lain. Hal ini terkadang saling tidak konsisten. •

Tax competition. Kompetisi dalam penawaran atas publik servis dan dalam disiplin perpajakan politisi dan birokrat menjadi efisien dan untuk menyediakan

pelayanan

yang

diinginkan

masyarakat.

Ini

juga

membutuhkan pilihan daerah atas tingkat pajak. •

Kenetralan geografis. Pajak yang ditarik pemerintah tidak terlalu tercampur

dengan

perdagangan

internal

dan

internasional

tida

menyimpang dari lokasi aktivitas ekonomi. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah tidak memungut pajak penjualan atas barang produksi (production-related sales tax) atau

pajak pendapatan terkait

dengan sumber daya (source-related income tax) kecuali dimana dibutuhkan untuk menggambarkan biaya penyediaan jasa (atau dimana diperlukan realitas administrasi sebagai contoh kemudahan lebih besar administrasi PPh daripada PBB) •

Menghindari ekspor pajak. Inti dari pemungutan pajak oleh pemerintah secara umum tidak dipikul oleh non penduduk. Pajak ekspor tidak fair dan itu mendorong over ekspansi publik servis.

•

Kelayakan administrasi. Hal ini juga memungkinkan untuk menerapkan penetapan pajak oleh pemerintah tanpa biaya administrasi dan pemenuhan yang tak pantas.

•

Subsidiarity. Pengalaman internasional menyarankan hal ini secara umum akan lebih mudah terutama dalam

negara miskin

(less developed

countries)dan negara yang mengalami transisis dari sosialisme (CITs) pemerintah pusat melalui pemerintah daerah mendanai pengeluaran mereka. Untuk menghindari

kecenderungan mengakibatkan ketidak

seimbangan fiskal., pemerintah daerah dapat menetapkan sumber penerimaan yang tidak dapat melanggar prinsip dan batas- batas.

•

Penetapan unik (unique assignment): kesalahan batas. Kepercayaan bahwa pajak tertentu harus ditentukan tidak hanya 1 level dari pemerintah adalah tidak memiliki dasar. Given tax dapat menyediakan satisfactory basis (basis kepuasan) antara pajak pemerintah pusat dan daerah (dan untuk pajak lebih dari 1 level daerah). Sebagai contoh misalnya di US keduanya pemerintah federal dan kebanyakan dari negara menarik pajak pendapatan individu, dan beberapa negara mengumpulkan pajak pendapatan

atau

pajak pertambahan nilai untuk pemerintah daerahnya.

Metode alternatif dalam penetapan pajak Metode dalam menetapkan pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan desentralisasi

fiskal,

kemudahan

dalam

pemenuhan

dan

administrasi,

keadilan/kejujuran dan netralitas dan tingkat redistribusi hukum dapat mereka akomodasi. Hal ini tepat untuk melihat dengan jelas 4 ciri: (a) level pajak yang dipilih pemerintah dari penerimaan yang diterima pemerintah daerah, (b) definisi pajak, (c) tingkat pajak, (d) yang mengadministrasi pajak. Dari pandangan mengenai subnasional kedaulatan fiskal, kapasitas untuk mengatur tingkat tarif scara jelas adalah paling penting, hal ini mengijinkan pemerintah daerah untuk menentukan tingkatnya terhadap pelayanan publik. Pemerintah daerah secara jelas tidak diizinkan pertimbangan total dalam memilih pajak yang mereka pungut, contoh mereka tidak dapat menentukan memungut bea impor dalam perdagangan internasional atau perdagangan antara subnational yuridis atau untuk memaksakan pajak seperti pajak ekspor dalam lingkup lebih luas. Kebebasan subnational berlebihan pada pilihan pajak dan di administrasi pajak dapat menciptakan kompleksitas yang tidak dapat diterima dan beban administratif, seperti halnya ketidak-layakan dan distorsi pada alokasi dari sumber daya. •

Legislatif dan administrasi independen daerah menawarkan pemerintah

daerah

otonomi

fiskal.Melalui

pendekatan

ini

pemerintah daerah menentukan pajak yang mereka pungut dan mendefinisikan

tax

basenya,

mengatur

tingkat

pajak

dan

mengadministrasi pajak. Pendekatan ini mengikuti US. Pendekatan ini rentan terhadap ketidak konsistenan, kerja ganda,dan terlalu banyak dan kompleks syarat serta administrasinya. •

Administrasi

independen

tak

terikat

dengan

pajak

yang

diselaraskan. Satu cara untuk mengatasi kompleksitas dari legislasi independen, sementara memelihara pemerintah daerah mengontrol administrasi pajak, adalah untuk pemerintah subnational untuk sependapat pada pajak mendasarkan mengenakan mereka, tapi memegang tanggungjawab untuk administrasi. ini sebenarnya apa punya occured pada perserikatan eropa dengan hormat ke pajak pertambahan nilai. yang keenam direktif dan pengganti ini melarang

apa

negara

anggota

dapat

lakukan,

tapi

tidak

memusatkan administrasi. Beberapa percaya jenis ini dari penyelarasan dari bea balik nama status diperlukan pada US •

Biaya tambahan daerah kebanyakan dari hal keuangan penting otonomi dari independen legislasi subnational dan administrasi, tanpa ini ketidakadilan, distorsi, kompleksitas dan masalah dari kepatuhan dan administrasi.

•

Tax sharing secara umum lebih sedikit atraktif daripada biaya tambahan daerah.

•

Revenue sharing adalah bukan bagian dari penetapan pajak, hal ini merupakan penetapan pendapatan dari level pemerintahan yaang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah.

Analisis konseptual dari pajak tertentu Argumen konseptual yang kuat mengenai penetapan sumber pendapatan tertentu ke pemerintah pusat atau daerah (atau keduanya) dijelaskan dalam ringkasan berikut. Sebagai bagian berikutnya menandai untuk alasan administratif tidak semua penetapan atraktif secara konseptual adalah praktis.

•

Pajak pendapatan individu cocok diigunakan untuk beberapa tingkat pemerintahan. Dimana pemerintah pusat menggunakan pajak pendapatan progresif untuk stabilisasi dan redistribusi sedangkan pemerintah daerah lebih menggunakan tingkat regresif untuk membiayai keuntungan secara menyeluruh dari public service.

•

Pajak penjualan, dalam teori manfaat pendanaan secara umum ditentukan pemerintah pusat dan daerah. Jenis pajak ini harus ditentukan yang menjadi ketetapan terutama mengenai batas kekuasaan daerah dimana konsumsi terjadi. Demikian pajak penjualan dan dasar tujuan VAT secara konseptual unggul hingga dasar asal VATs.

•

Pajak dapat digunakan untuk mengimplementasikan prinsip keuntungan jika konsumsi pajak barang dan jasa berhubungan erat terhadap manfaat pelayanan publik atau public cost ditmbulkan karena aksi pribadi (pajak terhadap produksi rokok dan minuman beralkohol digunakan untuk membiayai biaya perlindungan kesehatan sehubungan dengan rokok dan minuman alkohol). Konsumsi barang mewah dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan pada sistem pajak, tapi pendekatan ini memiliki keterbatasan. Pajak dapat dengan baik ditugaskan lebih dari 1 level pemerintahan, pemerintah pusat dapat menggunakan pajak untuk mendanai public service yang melebihi batas ketika pemerintah daerah menggunakannya untuk mendanai public serviceyang secara geografis memiliki manfaat yang terbatas.

•

Environmental levies

mengganti kerusakan lingkungan dalam bentuk

biaya sosial atas konsumsi atau produksi pribadi yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Lingkungan yang rusak merupakan subjek pajak. Pajak merupakan bentuk biaya sosial yang harus dibayarkan. Pemerintah pusat dapat menentukan besarnya kompensasi atas biaya sosial yang harus dibayarkan atas ekstraksi sumber daya yang melebihi batas subnasional.

•

Pajak atas sumber daya merupakan pertanyaan penting mengenai sifat alami dari pemerintah federal dan di beberapa negara. Argumen ekonomi atas pentingnya pajak terhadap sumber daya. Pertama secara geografis akses tidak sama untuk penerimaan dari pajak sumber daya alam dapat mengarah pada inefisiensi dalm ekonomi. Area yang kaya sumber daya dapat menyediakan lebih banyak public service daripada area yang miskin sumber daya pungutan pajak non sumber daya lebih rendah atau keduanya. Hl ini dapat menyebabkan atraksi nonekonomi dari modal dan tenaga kerja area yang kaya sumber daya. Sebagai tambahan wilayah yang kaya sumber daya dapat membelanjakan dana publiknya secara sosial lebih sedikit produktif daripada proyek yang terdahulu di wilayah dengan sumber daya sedikit. Akhirnya sejak penerimaan dari pajak atas sumber daya sangat tidak stabil, kecocokannya untuk membiayai pemerintah daerah adalah dugaan.

•

Pajak pendapatan perusahaan adalah tidak sesuai untuk digunakan pemerintah daerah. Penggunannya oleh pemerintah untuk stabilitas makroekonomi adalah tidak tepat, pajak tidak sama dengan efek distribusi biasanya dianggap berasal dari ini ketika digunakan oleh pemerintah subnational dan ini tidak berhasil memuaskan kriteria dari manfaat perpajakan.

•

Pajak properti pajak kekayaan sering menjadi sesuai untuk dipergunakan oleh pemda untuk menuntut disamaratakan keuntungan-keuntungan jabatan dalam pemerintahan. Ini adalah terutama benar ketika hak milik dan populasi adalah homogen dan kepemilikan dari hak milik adalah tersebar luas,seperti pada kasus dari petani pertanian. Dalam kondisi seperti ini pajak properti dapat disesuaikan retribusinya terkait dengan manfaat yang diperlukan untuk membayar terkait aktivitas seperti irigasi dan drainase. Seperti halnya ekonomi dan masyarakatnya menjadi lebih berbeda dan diurbanisasi, argumen ini menjadi kurang persuasif.

Pertimbangan administratif : nilai tambah pajak dan pajak penjualan

Banyak dari sumber hasil pajak yang paling utama tidaklah bersedia mengimplementasikan dari dan untuk pemerintah daerah. Dimana hal ini benar, konseptual argument harus memberi jalan ke kenyataan praktis. Pada bagian ini menjelaskan kemungkinan yang terjadi dari penetapan VAT pada pajak atau retail sales tax (RST) pada pemerintah daerah. Nilai tambah pajak sejauh ini merupakan bentuk yang paling penting dari pajak penjualan secara keseluruhan, hal ini digunakan terutama oleh pemerintah pusat. Pertanyaan penting adalah apakah VAT cocok digunakan pemerintah daerah dengan atau tanpa VAT pada tingkat nasional. Pertimbangannya: dual sentral/ subnational RST dan

standalone subnational RST (dipertimbangkan

bersama - sama), “hybrid” central VAT/subnational RST, standalone subnational VAT, dan dual sentral/ subnational VAT. A.

Dual sentral/subnational RST dan standalone subnational RST.RTS pemerintah daerah dapat diimplementasikan oleh pemerin sendiri sebagai standalone pajak atau sebagai biaya tambahan atas pajak pemerintah pusat jika RTS diterapkan pemerintah pusat.

B.

Pemerintah

daerah

membedakan

RTS

ketika

pemerintah

pusat

membebankan VAT yang akan menimbulkan masalah berkaitan dengan pembayar pajak dan butuh duplikasi atas upaya administrator pajak. Lebih dari itu hal ini melibatkan masalah yang sama dari yang hadapi dengan perbatasan jarak subnational berdagang goda itu standalone subnational RTs. RST dan VAT dijalankan dengan cara yang sangat berbeda. C.

Standalone subnational VAT. Pemerintah daerah dapat memungut VAT jika pajak dipaksakan dalam penghubung dengan pajak nasional. Isu dasar apa yang harus dilakukan berhubungan dengan perdagangan antara yurisdiksi apakah untuk diterapkan aslinya atau prinsip tujuan dalam seperti misalnya perdagangan dan bagaimana.

D.

Dual sentral / Subnasional VAT. Nampak bahwa suatu VAT rangkap akan bersifat

mungkin

dalam

beberapa

negara-negara.

Subnational

pemerintahan akan memberi tarip nol pada barang ekspor internal dan

menunda pajak atas impor internal. Bird dan Gendron catat bahwa, dalam sistem yang rangkap yang dipekerjakan oleh Quebec dan pemerintahan Kanada yang pemerintah pusat, pajak dari pemerintahan pemerintah pusat "server sebagai cek silang untuk memastikan bahwa QST ( Quebec Sales Tax) belum dihindarkan" pada tukar tambah intraprovinsial mengenai. Di Eropa, ini adalah, tentu saja, tidak ada over-arching pajak euro yang mempercayakan untuk pemeriksaan silang Bahkan di mana ada suatu VAT nasional, orang tidak bisa senang dengan penuh harapan karena pemeriksaan silang tidak boleh terjadi. Resiko bahwa pelanggan akan membuat nol pembelian dapat dikurangi yang dinilai dalam cara yang yang mengikuti jalannya. Sebagai tambahan. "reguler" VAT, pemerintahan pusat akan mengumpulkan sebuah "penyeimbangan VAT" pada perdagangan antar subnational yurisdiksi. Tingkat tarip dari yang mengganti rugi VAT boleh jadi rata-rata yang tertimbang modal subnasional tingkat tarip VAT. Pedagang yang dicatatkan membuat import dari pesanan yuridisi akan diijinkan kredit untuk masukan VAT yang yang ganti rugi, seperti halnya VAT reguler dari pemerintahan pusat. Hasil perpajakan akan bersifat tujuan yang mendasar. Seperti di ketidakhadiran dari yang mengganti kerugian VAT. Dalam kasus pembelian dari yuridiksi lain yang dibuat secara langsung oleh konsumen dan pedagang tidak dicatatkan, penyeimbangan VAT akan suatu pajak akhir, menggantikan pajak subnational pemerintahan yang jika tidak akan tiba. Begitu, akan dilakukan ketidak adanya (atau sedikit) baik untuk menyembunyikan pembelian rumah tangga seperti bisnis pembelian. Pendapatan dari VAT pada $transaksi ini akan dibagi-bagikan antar subnational pemerintahan dengan rumusan. Pendekatan ini telah menandai keuntungan atas rencana lain dalam hubungan dengan perdagangan dalam negeri antar yurisdiksi. Pertama, menerapkan tujuan dasar perpajakan, dibanding asal mendasarkan perpajakan. Kedua, ketidaksamaan dengan proposal mengenai komisi Eropa, itu tidak akan memerlukan sesuatu yang diperumit pada tingkat pajak. Ketiga,

tidak akan

memerlukan suatu cleaninghouse pada kredit pajak. Keempat, tidak akan peka

untuk menyakititi dalam via penjualan ke konsumen yang menyamarkan bisnis pembelian. Akhirnya, tidak sama dengan proposal Keen-Smith, disana tidak akan ada suatu asimetri antara penjualan yang didaftarkan kepada wajib pajak dan penjualan ke orang lain. Asimetri antara penjualan ke pembeli daerah dalam yuridiksi lain yang sepertinya jauh lebih dapat dikendalikan untuk kedua-duanya, wajib pajak dan pengurus pajak dibanding asimetri Keen-Smith.

Pertimbangan Administratif: Pajak Lain Jika

suatu

subnasional

CENTRAL/SUBNATIONAL

pajak

VAT,THE

penjualan CVAT

seperti atau

yang

rangkap

mungkin

VIVAT,

pengenalannya akan mengurangi permasalahan yang umum dalam temuan sumber pendapatan marginal kepunyaan yang memuaskan untuk subnational pemerintah. meskipun demikian, dan terutama jika suatu subnational pajak penjualan tidaklah mungkin, adalah penting untuk bertanya tentang administatif kelayakan dalam menugaskan berbagai pajak lain ke subnational pemerintah. Yang paling penting adalah pajak dikenakan pada minuman beralkohol, produk tembakau dan bahan bakar bermotor yang paling efisien dan paling pasti dikumpulkan pada titik manufaktur atau impor. Namun untuk yurisdiksi itu kegiatan ini terjadi untuk menyimpan semua subnasional penerimaan dari cukai. Hal ini umumnya lebih masuk akal bagi pemerintah di mana konsumsi terjadi untuk menerima pendapatan. Namun, tergantung pada bagaimana distribusi terorganisasi, mungkin sulit untuk menyalurkan pendapatan ke yurisdiksi di konsumsi terjadi dan untuk konsumsi pemerintah daerah menjalankan kedaulatan atas tarif pajak. Pusat masalah terletak dalam kasus bernilai tinggi, volume-barang rendah, seperti minuman beralkohol dan produk tembakau; itu relatif mudah untuk membayar pajak-pajak yang rendah yurisdiksi dan kemudian membawa produk tersebut ke suatu yurisdiksi pajak tinggi untuk distribusi dan konsumsi. (Dalam kasus bahan bakar motor, pengendara yang tinggal di dekat yurisdiksi mendapatkan pajak rendah dan melakukan penyelundupan mereka sendiri secara terbatas dengan mengisi tank). Berbagai teknik (misalnya pajak sangat terlihat

perangko) dapat digunakan dalam upaya untuk mencegah penyelundupan. Pada akhirnya, ini kemungkinan akan gagal jika terdapat perbedaan besar dalam tingkat pajak yang diterapkan oleh berbagai yurisdiksi. Biaya untuk mobil sebesar menyerupai cukai. Pada prinsipnya, mereka adalah kandidat yang baik untuk penugasan untuk subnasional goverments karena dapat mengharuskan mobil yang terdaftar di mana mereka didorong-garaged dan mungkin ukuran yang baik ketentuan sekurang-kurangnya beberapa pelayanan publik. Sekali lagi, jika biaya regestration berbeda jauh, pelecehan mungkin terjadi, meskipun pada prinsipnya, itu harus relatif mudah untuk mencegah. Pajak

pendapatan

perusahaan

kadang-kadang

dapat

memberikan

substansial "sendiri" untuk penerimaan marjinal pemerintah subnasional, meskipun tidak konseptual menarik. Perawatan harus diambil Namun, dalam desain sebuah perusahaan incom subnasional pajak. 1. Masalah dasar Transfer pricing dan saling ketergantungan ekonomi masalah utama kepatuhan dan administrasi timbul dari kebutuhan untuk menentukan sumber perusahaan incom. Karena interaksi antara kegiatan ekonomi yang terjadi di berbagai yurisdiksi, biasanya tidak mungkin tepat untuk mengisolasi sumber incom dari suatu perusahaan (atau kelompok perusahaan yang terafiliasi) melakukan bisnis di dua atau lebih yurisdiksi. Sebaliknya, biasanya untuk menggunakan formula untuk membagi penghasilan antara yurisdiksi di mana perusahaan beroperasi. Setidaknya ada dua masalah. Pertama, buku rekening perusahaan biasanya tidak dirancang untuk mengukur incom dikaitkan dengan berbagai yurisdiksi. (Jika perusahaan tidak menggunakan "geografis terpisah akuntansi", mereka bisa memanipulasi harga transfer untuk meminimalkan pajak; lihat di bawah). Kedua, interdependensi ekonomi adalah sifat yang melekat pada korporasi modern, yaitu kegiatan salah satu bagian dari perusahaan dapat mempengaruhi bagian-bagian lain incom dengan cara yang menentang kuantifikasi. Hal ini sering tepat untuk menggunakan formula untuk membagi total incom dari perusahaan di antara yurisdiksi. Sebagai hasilnya, perusahaan-

perusahaan Kanada dapat memanipulasi penjualan antara perusahaan terkait untuk menempatkan pajak incom di provinsi-provinsi dengan tarif pajak terendah. Perlu waktu untuk kembali menekankan bahwa, bila formula yang digunakan untuk membagi penghasilan antara subnasional yurisdiksi, yang hasilnya tidak benar-benar sebuah pajak atas penghasilan yang timbul dalam yurisdiksi tertentu. Sementara rumus umumnya memberikan hasil yang memuaskan, dalam beberapa kasus, secara dramatis akan menghasilkan hasil yang salah-misalnya, dengan harga sewa sumber daya untuk menghubungkan yurisdiksi pasar daripada titik produksi. Ini tidak selalu berarti dakwaan dispositive pajak, setelah semua, cara alternatif untuk menentukan sumber geografis incom, terpisah akuntansi, sering tidak dapat diandalkan. Hal itu sugest, bagaimanapun, bahwa pemerintah subnasional harus mengandalkan pendapatan dari pajak incom perusahaan hanya jika sumber-sumber lebih memuaskan tidak menghasilkan pendapatan yang memadai. 2. Dihindari kompleksitas Di Amerika Serikat, ada substansial konsisten dalam perundang-undangan dan praktek di perusahaan negara dari pendapatan pajak, sehingga biaya berlebihan kepatuhan dan administrasi, litigasi, dan ketidakpastian, serta ketidakadilan dan distorsi perilaku ekonomi. Sebagai perbandingan, di Kanada, baik provinsi mempekerjakan biaya tambahan atas dasar pajak pemerintah nasional atau menggunakan dasar pajak yang sangat mirip dengan basis nasional; dalam kedua kasus, mereka menggunakan formula pembagian yang sama. Pemerintah subnasional LDCs dan CITs seharusnya tidak diperbolehkan untuk "berjalan sendiri" di legislatif dan melaksanakan perusahaan mereka sendiri pajak penghasilan. Pemerintah subnasional di sebagian besar negara-negara tersebut tidak memiliki administrasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan terpisah dan duplikasi pajak pendapatan perusahaan yang dipaksakan oleh pemerintah pusat dan berbagai pemerintah subnasional; atau perusahaan harus dipaksa untuk memenuhi beberapa dan berpotensi pajak pendapatan perusahaan tidak konsisten. Satu-satunya yang masuk akal cara untuk menerapkan pajak pendapatan perusahaan subnasional di LDCs dan CITs adalah sebagai biaya

tambahan pada pajak pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan menentukan dasar pengenaan pajak, menggunakan satu rumus untuk membagi yang terbaik di antara subnasional yurisdiksi, dan mengumpulkan biaya tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah subnasional, serta pajak pemerintah pusat. Biaya tambahan menyediakan sebagian besar otonomi fiskal dan pelaksanaan undang-undang independen, tanpa masalah. Alternatif pemerintah pusat dalam pembagian pendapatan dengan pemerintah subnasional (yang tidak memiliki kontrol atas tingkat pajak) adalah jelas rendah, karena tidak memberikan pendapatan marjinal kepada pemerintah subnasional. 3. Pilihan faktor-faktor dalam perusahaan Jika rumus pembagian pendapatan yang akan dibagi dengan menggunakan rumus,

maka

nessary

untuk

memilih

unsur-unsur

dari

rumus

(yang

"opportionment faktor") dan untuk mendefinisikan mereka. Hal ini, tentu saja, penting bahwa elemen-elemen dan definisi mereka akan sama dalam semua wilayah hukum. Jika tujuan menggunakan rumus pembagian dilakukan adalah berusaha mendekati sumber geografis perusahaan incom, berdasarkan asal-faktor seperti gaji, properti dan penjualan di asal yang diduga elemen yang paling tepat untuk memasukkan dalam rumus. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, formula dari semua negara termasuk penjualan di tempat tujuan, dalam rangka memberikan pengakuan terhadap peran pasar, dengan menyalurkan sebagian pendapatan dari pajak perusahaan negara ke pasar. Ini mungkin lebih baik ditafsirkan

sebagai

hasil

kompromi

politik

daripada

solusi

economicallydefensible. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Amerika telah bergeser dari formula tradisional yang sesuai dengan bobot yang sama tiga faktor (gaji, properti dan penjualan pada tujuan) untuk melipatgandakan penjualan pembobotan (atau pembobotan mereka bahkan lebih berat), mungkin untuk mencegah mengecilkan hati kegiatan ekonomi di dalam perbatasan mereka. Di Kanada, formula pembagian menetapkan bobot yang sama untuk penggajian dan penjualan. 4. Mengukur faktor-faktor dalam formula pembagian

Meskipun definisi dan pengukuran gaji dan penjualan bukanlah tanpa masalah,

perlakuan

terhadap

properti

pantas

perhatian

khusus,

karena

kemungkinan untuk meningkatkan masalah-masalah yang paling penting. Pertama, dari sudut pandang teoritis, yang difinition properti harus didasarkan pada aliran jasa modal, yang diukur dengan biaya pengguna modal (depresiasi ditambah biaya dana yang diinvestasikan), bukan nilai modal saham. Namun, baik tingkat depresiasi atau tingkat bunga yang sesuai untuk digunakan dalam menghitung biaya dana yang jelas. Kedua, ada masalah dalam mengukur nilainilai aset. Hal ini bisa diilustrasikan dengan pengalaman dari negara-negara Amerika, yang mengukur nilai properti sebagai biaya asli, tanpa penyisihan depresiasi dan tidak ada penyesuaian untuk inflasi. Kegagalan untuk mengenali depresiasi melebih-lebihkan pentingnya modal tua, dan kegagalan untuk menyesuaikan inflasi yan sesuai dengan yang di nyatkan. Sementara keduahal ini saling mengimbangi dalam keadaan tertentu (jika tingkat bunga dan tingkat depresiasi adalah sama), hasil ini tidak pasti. Hasil yang sangat mungkin menjadi problematis setelah periode cepat inflasi jika nilai aset tidak disesuaikan untuk inflasi. Dengan menghilangkan properti dari formula pembagian, Kanada menghindari masalah ini. Ketiga, aset tidak berwujud, yang penting bagi perusahaan modern, menimbulkan masalah yang lebih besar daripada aset yang nyata. Masalah yang sama yang menciptakan formula pembagian kebutuhan, saling ketergantungan ekonomi dan kurangnya harga lengan panjang, membuat sulit untuk menentukan nilai aset tidak berwujud. Hal ini juga sulit untuk menetapkan aset tersebut ke lokasi tertentu. Masalah ini mungkin akan kurang penting bagi LDCs dan CITs daripada ekonomi negara-negara maju. Pemerintah daerah tidak hanya mensyaratkan pemerintah memiliki pendapatan yang memadai, untuk memiliki otonomi fiskal, mereka harus mampu mengendalikan jumlah pendapatan mereka menaikkan pada margin. Namun, mereka tidak perlu mengatur semua aspek kebijakan pajak; tak terkendali, pilihan subnasional pajak, basis pajak dan administrasi dapat menjadi kontraproduktif dan juga tidak perlu. Subnasional biaya tambahan mungkin merupakan bentuk paling sesuai tugas pajak, terutama untuk LDCs dan CITs. Konseptual atau masalah administratif dapat membuat perusahaan dan individu yang tidak pantas incom

pajak sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah subnasional, dan cukai mungkin tidak menghasilkan pendapatan yang memadai. Dengan demikian penting untuk sirip subnasional cara bagi pemerintah untuk memungut pajak penjualan umum. Jika hal ini dapat dilakukan, hal itu akan memberikan darah kehidupan fiskal yang tergantung desentralisasi.

Sumber penerimaan daerah menurut UU nomor 33 tahun 2004: 1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. 2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud sebelumnya bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; dan c. Lain-lain Pendapatan. 3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah; b. penerimaan Pinjaman Daerah; c. Dana Cadangan Daerah; dan d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Berdasarkan UU tersebut juga bahwa Pendapatan Asli Daerah(PAD) bersumber dari: a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud diatas, meliputi: a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah Daerah dilarang: a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor. Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dana Perimbangan terdiri atas: a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus. Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud di atas bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada adalah terdiri dari: a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan. b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan. c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

BAB III PENUTUP

A.

KESIMPULAN Jika kebijakan desentralisasi menjadi kenyataan, pemerintah daerah harus

mengontrol sumber pendapatan mereka “sendiri ” . Pemerintah daerah yang tidak mempunyai/ kekurangan sumber pendapatan sendiri tidak pernah bisa benarbenar menikmati kebijakan otonomi, mereka kemungkinan dibawah jari keuangan pemerintah pusat. Pertanyaannya, lalu, sumber pendapatan yang mana yang bias dan seharusnya disetujui sebagai level sub national pemerintah dan bagaimana tugas- tugas ini diefektifkan. Kelompok pertanyaan – pertanyaan ini umumnya disebut “masalah tugas pajak”. Tugas–tugas atau kewajiban pendapatan secara dekat berhubungan pada “masalah biaya”, karena pentingnya keuntungan perpajakan dalam keuangan pemerintah daerah dan kebutuhan untuk menjamin bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan yang memadai untuk membiayai biaya – biaya yang disetui oleh mereka. Secara umum tidak dipertimbangkan manfaat terkait atas pajak yang dibayarkan ke pemerintah tingkat yang lebih rendah pada perhitungan pajak pendapatan yang dibayarkan untuk tingkat pemerintah yang lebih tinggi,kecuali pada

kasus

dari

pajak

yang

mendasari

biaya

untuk

melakukan

bisnis.kesimpulannya untuk tingkat pajak yang lebih rendah untuk subsidi dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Melalui perbandingan ini sesuai dengan pemerintah level lebih rendah untuk mengijinkan pengurangan untuk pajak

pendapatan terbayar pada tingkat pemerintah yang lebih tinggi dalam menghitung kewajiban untuk pajak pendapatan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

•

Charles E. Jr. McLure, “The Tax Assigment Problem:Conceptual and Administrative Considerations

in

Achieving

Subnational

Fiscal

Autonomy.” •

Mahfud Sidik .“OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DALAM RANGKA

KEMAMPUAN KEUANGAN •

MENINGKATKAN DAERAH”.

Mohammad Riduansyah.”KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP

PENDAPATAN

DAERAH (PAD) DAN

ANGGARAN

BELANJA DAERAH

(APBD) GUNA

ASLI

PENDAPATAN

DAN

MENDUKUNG

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH”. Pusat Pengembangan dan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. •

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN

•

1997 TENTANG PAJAK

DAERAH.

Priyo Hariadi. RELEVANSI TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DENGAN

UPAYA PAJAK DAERAH.

•

Richard M. Bird, “Subnational Revenue:Realities and Prospects.”

•

UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

•

UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

•

www.wikipedia.com.

dan

Daerah.