Otonomi Daerah.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, disamping sandang, pangan dan papan. Dengan berkembangnya pelayanan kesehatan dewasa ini, memahami etika Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar

manusia,

disamping

sandang,

pangan

dan

papan.

Dengan

berkembangnya pelayanan kesehatan dewasa ini, memahami etika kesehatan merupakan tuntunan yang dipandang semakin perlu, karena etika kesehatan membahas tentang tata susila dokter dalam menjalankan profesi, khususnya yang berkaitan dengan pasien. Oleh karena itu tatanan kesehatan secara normatif menumbuhkan pengembangan hukum kesehatan bersifat khusus (Lex specialis) yang mengandung ketentuan penyimpangan/eksepsional jika dibandingkan dengan ketentuan hukum umum (Lex generale). Konsep dasar hukum kesehatan mempunyai ciri istimewa yaitu beraspek: (1) Hak Azasi Manusia (HAM), (2) Kesepakatan internasional, (3) Legal baik pada level nasional maupun internasional, (4) Iptek yang termasuk tenaga kesehatan professional. Komponen hukum kesehatan tumbuh dari keterpaduan hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata dan hukum

1

internasional. Dalil yang berkembang dalam hukum kesehatan dan pelayanan kesehatan dapat mencakup legalisasi dalam moral dan moralisasi dalam hukum sebagai suatu dalil yang harus mulai dikembangkan dalam pelayanan kesehatan. Secara normatif menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, harus mengutamakan pelayanan kesehatan: 1. Menjadi tanggung jawab pemerintah dan swasta dengan kemitraan kepada pihak masyarakat. 2. Semata-mata tidak mencari keuntungan. Dua batasan nilai norma hukum tersebut perlu ditaati agar tidak mengakibatkan reaksi masyarakat dan tumbuh konflik dengan gugatan/tuntutan hukum. Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan UndangUndang tersebut. Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. menjadi dasar pengelolahan semua potensi daerah yang ada dan di manfaatkan semaksimal mungkin oleh daerah yang mendapatkan hak otonomi dari daerah pusat. Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwaperangkat pemerintahan daerah

dengan

kewenangan-kewenangan

2

otonominya

harus

mampu

menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk otonomi

daerah

itu

”tujuan” (end) dalam

adalah

wujud

suatu

pelayanan

”alat” (means) untuk publik

guna

mencapai

mensejahterakan

masyarakat. B. Rumusan Masalah Adapun ruang lingkup beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, terdiri atas: 1.

Bagaimana pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dari sector pelayana kesehatan?

2.

Apa yang menyebabkan pelaksanaan Otonomi Daerah sektor pelayanan kesehatan di Indonesia menjadi tidak optimal?

3.

Apa yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah khusunya otonomi daerah untuk sector pelayanan kesehatan ?

C. Tujuan Umum Dengan adanya makalah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi siswa, antara lain sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana sitem pelayanan kesehatan otonomi daerah di Indonesia.

3

2.

Untuk mengetahui sistem pelayanan Kesehatan di indonesia

3. Untuk mengetahui kebijakan otonomi daerah di Indonesai. 4. Untuk mengetahui bagaimana undang – undang kesehatan di Indonesia.

4

BAB II PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN

OTONOMI

DAERAH

PADA

SEKTOR

PELAYANAN KESEHATAN

Dalam era Otonomi Daerah, Bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari era globalisasi, dimana pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan dunia. Dewasa ini dikenal ada delapan strategi pembangunan millennium

semesta (Milennium Development

Goals),

mengisyaratkan kepada semua negara di dunia untuk menurunkan 50 persen masalah kemiskinan di negaranya masing-masing pada tahun 2015, termasuk mengatasi masalah kesehatan penduduknya. Kemiskinan dan kesehatan pada dasarnya saling berhubungan, yaitu hubungan yang tidak pernah putus terkecuali dilakukan interfensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinan ataupun penyakitnya. Kemiskinan sudah pasti mempengaruhi kesehatan, sehingga orang miskin rentan terhadap berbagai penyakit karena mereka mengalami gangguan seperti menderita gizi buruk, pengetahuan kesehatan kurang, prilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman yang buruk, serta biaya kesehatan tidak tersedia. Sebaliknya, kesehatan mempengaruhi kemiskinan.

5

Dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, secara tegas menyatakan bahwa, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Maka, setiap individu, keluarga dan masyarakat Indonesia berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya tidak terkecuali masyarakat miskin dan tidak mampu karena kesehatan adalah hak asasi dan sekaligus merupakan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu diselenggarakan

pembangunan

kesehatan

secara

menyeluruh

dan

berkesinambungan, dengan tujuan guna meningkatkan kesadaran, kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Beberapa contoh keberhasilan pelakasanaan otonomi daerah:

1. Semenjak di tetapkanya otonomi daerah di indonesia, kabupaten Sinjai prov sul-sel.

Memanfaatkan wewenang tersebut untuk membuat suatu program di mana daerah TK II menjadi penanggung jawab maupun sebagai pelaksana program tsb yakni pada tahun 2003 pemerintah kab Sinjai melaksanakan program kesehatan gratis di mana anggaranya di ambil dari APBD DAN APBN..dan Alhamdulillah mendapat respon yang positif dari masyarakat sekitar contoh di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah dapat membawa dampak positif bagi kemajuan suatu

6

daerah contoh diatas dapat terjadi berkat adanya Otonomi Daerah di daerah terebut.

B. Hal-Hal Yang Menyebabkan Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk sector pelayanan kesehatan di Indonesia Menjadi Tidak Optimal

Penyebab tidak optimalnya pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia:

1.

Lemahnya Kondisi

pengawasan inilah

penyimpangan

maupun

kemudian dan

check

and

menimbulkan

ketidakseimbangan

balances.

penyimpangan-

kekuasaan

dalam

pelaksanaan otonomi Daerah 2.

Pemahaman terhadap Otonomi Daerah yang keliru, baik oleh aparat maupun oleh warga masyarakat menyebabkan pelaksanaan Otonomi Daerah menyimpang dari tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera.

3.

Keterbatasan sumberdaya dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dana (pembangunan dan rutin operasional pemerintahan) yang besar, memaksa Pemda menempuh pilihan yang membebani rakyat, misalnya memperluas dan atau meningkatkan objek pajak dan retribusi, dan juga menguras sumberdaya alam yang tersedia. .

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang seharusnya berperan

mengontrol

dan

meluruskan

segala

kekeliruan

implementasi Otonomi Daerah tidak menggunakan peran dan

7

fungsi yang semestinya, bahkan seringkali mereka ikut terhanyut dan berlomba mengambil untung dari perilaku aparat dan masyarakat yang salah . Semua itu terjadi karena Otonomi Daerah lebih banyak menampilkan nuansa kepentingan pembangunan fisik dan ekonomi.,di bandingkan pelayanan 5.

Kurangnya pembangunan sumber daya manusia / Sumber Daya Manusia (moral, spiritual intelektual dan keterampilan) yang seharusnya diprioritaskan. Sumber Daya Manusia berkualitas ini merupakan kunci penentu dalam keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah. Sumber Daya Manusia yang tidak/belum berkualitas inilah yang menyebabkan penyelenggaraan Otonomi Daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya, penuh dengan intrik, konflik dan penyelewengan serta diwarnai oleh menonjolnya kepentingan pribadi dan kelompok. Yang terlibat di dalamnya

C. Cara Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk sector pelayanan kesehatan

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang seharusnya membawa perubahan positif bagi daerah otonom ternyata juga dapat membuat daerah otonom tersebut menjadi lebih terpuruk akibat adanya berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pelaksana Otonomi Daerah tersebut begitupun untuk sector pelayanan kesehatan terdapat 2 kemungkinan ,pelayanan

8

yang

semakin

baik

atau

pelayanan

yang

semakin

buruk.

Penerapan Otonomi Daerah yang efektif memiliki beberapa syarat yang sekaligus merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan Otonomi Daerah, yaitu:

1) Manusia selaku pelaksana dari Otonomi Daerah harus merupakan manusia(tanaga kesehatannya) yang berkualitas 2)

Keuangan sebagai sumber biaya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya untuk sector kesehatan harus tersedia dengan cukup.

3) Prasarana, sarana dan peralatan kesehatan harus tersedia dengan cukup dan memadai. 4) Organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan harus baik. Dari semua faktor tersebut di atas, “faktor manusia yang baik” adalah faktor yang paling penting karena berfungsi sebagai subjek dimana faktor yang lain bergantung pada faktor manusia ini. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia karena inilah kunci penentu dari berhasil tidaknya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah harus ditempuh berbagai cara, seperti:

9

1.

Memperketat

mekanisme

pengawasan

kepada

KepalaDaerah.dan seluruh jajarannya mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah,mulai dari kapala dinasnya sampai pegawai biasanya. Hal ini dilakukan agar Kepala Daerah dan jajarannya yang mengepalai suatu daerah otonom akan terkontrol tindakannya sehingga Kepala Daerah tersebut tidak akan bertindak sewenang-wenang

dalam

melaksanakan

tugasnya

tersebut.

Berbagai penyelewengan yang dapat dilakukan oleh Kepala Daerah tersebut juga dapat dihindari dengan diperketatnya mekanisme pengawasan ini.

2.

Memperketat pengawasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengawasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilakukan oleh Badan Kehormatan yang siap mengamati dan mengevaluasi sepak terjang anggota Dewan.sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan maksimal dan berkesinambungan

3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan dalam menjalankan tugasnya,sebagai fungsi pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang

berkaitan

dengan

otonomi

daerah

Dengan berbekal ketentuan yang baru tersebut, anggota Dewan

10

Perwakilan Rakyat

Daerah

yang telah jelas-jelas terbukti

melanggar larangan atau kode etik dapat diganti.

11

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, dapat saya ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia secara keseluruhan masih belum optimal atau belum maksimal namun tak dapat pula kita pungkiri.di beberapa daerah pelaksanaan otonomi daerah ini sudah berjalan baik dan maksimal,namun bebrapa daerah tersebut belum mampu menggambarkan berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia khususnya untuk bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan secara maksimal dan optimal

Belum maksimal atau optimalnya pelaksanaan otonomi daerah itu di landasi beberapa faktr yang menghambat kelancaran proses tersebut mulai dari masalah penyelewengan,pengawasan yang buruk serta kualitas sumber daya manusianya

B. SARAN

Melihat dan mencermati kesimpulan yang saya sampaikan di atas maka dapat saya berikan beberapa saran untuk lebih efektifnya pelaksanaan otonomi daerah khususnya untuk bidang kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan

12

1.

pemerintah daerah harus lebih bersinergi dengan pemerintah pusat agar lebih terjadi

keseimbangan di dalam pembanguna dan pelaksanaan

otonomi daerah khususnya unutk bidang pelaksanaan pelayanan kesehatan 2.

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya untuk sector kesehatan harus mengetahui peran dan fingsi mereka masing-sehingga tidak terjadi keselahan tugas dan fungsi masing-masing

3.

Masyarakt dan seluruh setholder yang terlibat dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya sector pelayanan kesehatan harus mengetahui dan lebih memahami makhsud dan tujuan di selengarakanya otonomi daerah di daerahnya masing-masing

13

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 32 tahun 2004. Pasal 1 butir 5.

(http://sumberpencarianartikel.com/aspek-hukum-dalam-pelayanankesehatan/#)

(http://kebijakankesehatanindonesia.net/?q=node/481)

(http://sumberpencarianartikel.com/)

(http://eprints.undip.ac.id/6253/1/Kebijakan_Kesehatan)

14