Otonomi Daerah.docx

konsep Shasow State William Reno (1995), mengatakan bahwa shadow state atau pemerintah bayangan baisanya hadir, tumbuh dan berkembang ketika terjadi pelapukan fungsi pada intitusi pemerintahan formal, penyebabnya antara lain kerana para atasan penyelenggara pemerintah formal mengalami ketidakberdayaan dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan social, ekonomi dan politik yang dominan berada diluar struktur pemerintahan formal. Konsekuensinya adanya praktik shadow state ialah penyelenggara pemerintah akan lebih banyak dikendalikan oleh otoritas diluar struktur pemerintahan dari pada otoritas formal dalam struktur pemerintahan. Shadow state memiliki ciri, dimana suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh aparatur Negara yang bertindak berdasarkan kepentingan kelompok bisnis (swasta) ataupun aktor-aktor eksternal lainnya diluar institusi Negara. Aktor-aktor tersebut dapat merupakan penyedia barang dan jasa kepada pemerintah, dimana terdapat kewajiban pemerintah membeli kepada mereka tanpa harus melalui prosedur pembelian yang legal, misalnya pengadaan barang dan jasa atau lelang. Shadow state digerakkan oleh hukum yang tidak tertulis sehingga dapa berubah sesuai dengan keinginan pemerintah dan kepentingan pengusha. Warga Negara yang hidup dalam shadow state ditandai dengan lebarnya jurang kemiskinan antara miskin dan kaya sebagai akibat tidak adanya aturan tegas memberikan akses kesejahteraan bagi kaum yang kurang mampu. Secara sistematis para elit menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi setiap pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran. Hubungan Shadow State dengan Otonomi Daerah dan Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Shadow state muncul di tingkat pemerintaha daerah karena adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus sendiri terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan undang-undan yang diberlakukan. Meskipun dalam otonomi daerah ada peraturan dan undang-undang yang harus dipatuhi, tidak menutup kemungkinan pengawasan dalam otonomi daerah ini dapat melemah, menentang peraturan, koordinasi sulit karena mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dengan terjadinya hal-hal tersebut shadow state muncul untuk mengambil keputusan membantu otonomi daerah. Shadow state juga akan mempunyai hubungan dengan kinerja laporan keuangan daerah karena pada saat shadow state muncul untuk membantu otonomi daerah shadow state secara sistematis yang mengambil keputusan dalam perencanaan anggaran. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan daerah, dimana tidak sesuai dengan peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat karena shadow state menggunakan hukum yang tidak tertulis. https://media.neliti.com/media/publications/209294-praktik-shadow-state-dalampenyelenggara.pdf

https://www.coursehero.com/file/p3vt5hag/Konsep-shadow-state-antara-lain-memiliki-ciri-suatusistem-pemerintahan-yang/ https://www.academia.edu/21644110/Otonomi_Daerah