Oleh: Rara Merinda Puspitasari, M. Farm,. Apt

OLEH: Rara Merinda Puspitasari, M. Farm,. Apt

PERMENKES RI NOMOR 56 TAHUN 2014  Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.  Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif , preventif , kuratif, dan rehabilitatif

Rumah Sakit mempunyai fungsi:  Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;  Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;  Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan  Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

Berdasarkan:  Pelayanan: RS Umum dan RS Khusus  Pengelolaannya : RS Publik dan RS Privat  Rumah Sakit pendidikan merupakan Rumah Sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya

Rumah Sakit Menetap - sifatnya permanen untuk jangka waktu lama 2. Rumah Sakit Bergerak - sifatnya sementara - bentuknya bus, kapal laut, karavan, gerbong atau kontainer. 3. Rumah Sakit Lapangan - untuk kondisi darurat, bencana alam 1.

Jenis Pelayanan:  RSU : Kelas A, B, C, dan D (kelas D dan D pratama)  RSK : Kelas A, B, dan C  Penetapan Klasifikasi berdasarkan: Pelayanan, SDM, Peralatan dan Bangunan dan Prasarana.

Pendirian dan Penyelenggaraan:  RS Pemerintah, RS Daerah, RS Swasta  Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan Unit Pelaksana Teknis dan diselenggarakan berdasarkan pengelolaan BLU.  Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya brgerak dibidang perumahsakitan.

Rumah Sakit Menetap - sifatnya permanen untuk jangka waktu lama 2. Rumah Sakit Bergerak - sifatnya sementara - bentuknya bus, kapal laut, karavan, gerbong atau kontainer. 3. Rumah Sakit Lapangan - untuk kondisi darurat, bencana alam 1.

     

pelayanan medik; pelayanan kefarmasian; pelayanan keperawatan dan kebidanan; pelayanan penunjang klinik; pelayanan penunjang nonklinik; dan pelayanan rawat inap.

    

a. tenaga medis; b. tenaga kefarmasian; c. tenaga keperawatan; d. tenaga kesehatan lain; e. tenaga nonkesehatan.

Apoteker KEPALA IFRS;  Apoteker yang bertugas di rawat jalan  Apoteker di rawat inap (RS kls A dan B)  Apoteker di instalasi gawat darurat (RS kls A dan B)  Apoteker di ruang ICU (RS kls A dan B)  Apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan  Apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan APOTEKER DIBANTU TTK 



 



Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien Meliputi : Manajerial: pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai  a. pemilihan;  b. perencanaan kebutuhan;  c. pengadaan;  d. penerimaan;  e. penyimpanan;  f. pendistribusian;  g. pemusnahan dan penarikan;  h. pengendalian; dan  i. administrasi.





Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit: Pengelolaan Alat Kesehatan, Sediaan Farmasi, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu Sistem satu pintu: bahwa rumah sakit hanya memiliki satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium pengadaan, dan pendistribusian alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien.

       

 

Manfaat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; b. standarisasi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; c. penjaminan mutu Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; d. pengendalian harga Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; e. pemantauan terapi Obat; f. penurunan risiko kesalahan terkait penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (keselamatan pasien); g. kemudahan akses data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang akurat; h. peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit dan citra Rumah Sakit; dan i. peningkatan pendapatan Rumah Sakit dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

a. pengkajian dan pelayanan Resep; b. penelusuran riwayat penggunaan Obat; c. rekonsiliasi Obat; d. Pelayanan Informasi Obat (PIO); e. konseling; f. visite; g. Pemantauan Terapi Obat (PTO); h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO); i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO); j. dispensing sediaan steril; dan k. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD);





Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait Obat. Perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (drug oriented) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (patient oriented) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian (pharmaceutical care)

Tugas dan Tanggung jawab IFRS  Tugas utama IFRS adalah pengelolaan perbekalan kesehatan di RS baik rawat tinggal / jalan maupun semua unit termasuk poliklinik.  Tanggung jawab IFRS     

Menyediakan terapi obat optimal Menjamin pelayanan bermutu tinggi dan bermanfaat. Biaya minimal Mengembangkan yanfar Memenuhi kebutuhan unit pelayanan keperawatan, staf medik, penderita

 





Instalasi : fasilitas penyelenggaraan pelayanan. Farmasi Rumah Sakit : seluruh aspek kefarmasian dilakukan di RS IFRS : unit atau fasilitas di RS, tempat penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian Instalasi farmasi : bagian dari Rumah Sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Rumah Sakit.

Untuk pekerjaan kefarmasian terdiri dari:  1) Apoteker  2) Tenaga Teknis Kefarmasian Untuk pekerjaan penunjang terdiri dari:  1) Operator Komputer/Teknisi yang memahami kefarmasian  2) Tenaga Administrasi  3) Pekarya/Pembantu pelaksana 

Struktur organisasi IFRS: tergantung dgn kebutuhan RS

IFRS RS adalah institusi untuk komunitas Farnasi RS bagian dari RS mempunyai berbagai fungsi dasar; mendukung yandik, praktik farmasi RS, koordinasi dengan departemen lain. Taat pada kebijakan RS Farmasi RS perlu diklat dan spesialisasi

Berpraktik di RS perlu pendidikan dan pengalaman khusus

Kontak dengan profesional kesehatan lain

1.

2. 3.

4.

5. 6. 7.

Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Pelayanan Kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai prosedur dan etik profesi; Melaksanakan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang efektif, aman, bermutu dan efisien; Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta meminimalkan risiko; Melaksanakan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) serta memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat dan pasien; Berperan aktif dalam Tim Farmasi dan Terapi; Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Pelayanan Kefarmasian; Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium Rumah Sakit.

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP  a. memilih Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP sesuai kebutuhan pelayanan Rumah Sakit;  b. merencanakan kebutuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP secara efektif, efisien dan optimal;  c. mengadakan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku;

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP 





 

d. memproduksi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit; e. menerima Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku; f. menyimpan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP Pakai sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian; g. mendistribusikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP ke unit-unit pelayanan di Rumah Sakit; h. melaksanakan pelayanan farmasi satu pintu;

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP   

  

i. melaksanakan pelayanan Obat “unit dose”/dosis sehari; j. melaksanakan komputerisasi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP (apabila sudah memungkinkan); k. mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP; l. melakukan pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP yang sudah tidak dapat digunakan; m. mengendalikan persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP; n. melakukan administrasi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP

Pelayanan farmasi klinik    



a. mengkaji dan melaksanakan pelayanan Resep atau permintaan Obat; b. melaksanakan penelusuran riwayat penggunaan Obat; c. melaksanakan rekonsiliasi Obat; d. memberikan informasi dan edukasi penggunaan Obat baik berdasarkan Resep maupun Obat non Resep kepada pasien/keluarga pasien; e. mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai;

Pelayanan farmasi klinik  

   



f. melaksanakan visite mandiri maupun bersama tenaga kesehatan lain; g. memberikan konseling pada pasien dan/atau keluarganya; h. melaksanakan Pemantauan Terapi Obat (PTO) i. melaksanakan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO); j. melaksanakan dispensing sediaan steril k. melaksanakan Pelayanan Informasi Obat (PIO) kepada tenaga kesehatan lain, pasien/keluarga, masyarakat dan institusi di luar Rumah Sakit; l. melaksanakan Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).



Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kegiatan IFRS tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga berakibat ;

Ketidak tepatan penggunaan obat (terutama AB)  Ketidak tepatan penulisan resep  Tidak ada formularium atau tidak digunakannya formularium  Distribusi obat tidak tepat di rawat inap  Tim Farmasi dan Terapi (TFT) tidak berdaya 

 





Strategi terdiri atas Perencanaan dan pelaksanaan Perencanaan : proses atau memilih cara mencapai tujuan sebelum melakukan tindakan (keputusan antisipasi) Perencanaan strategis (Renstra) : proses oleh pimpinan organisasi untuk masa depan dan mengembangkan prosedur dan operasi yang diperlukan mencapai masa depan. Renstra mencakup (pengembangan rencana) secara tertulis terdiri dari analisis internal dan eksternal, penetapan visi dan misi, tujuan jangka panjang, pengembangan program strategis, analisis celah, rencana tindakan terpadu)



Visi IFRS Pernyataan tentang IFRS yang diinginkan pimpinan IFRS pada suatu titik waktu tertentu yang akan datang.  Impian apoteker / farmasis RS menjadi kenyataan pada waktu tertentu.  Visi RS dan visi IFRS dasar aspek rencana strategis IFRS  Arah bagi IFRS untuk bergerak 



Visi memerlukan misi untuk tercapainya visi juga rencana strategis dan operasi. 

Contoh Visi adalah IFRS X menjadi rujukan pelayanan kefarmasian di ASEAN.

Misi  

Mengartikulasikan cara visi dapat dicapai. Mengembangkan misi IFRS dengan menguraikan Apa, Siapa, Bagaimana, kenapa IFRS.



Lingkup Fungsi IFRS, ada 2 yaitu ;

Fungsi non klinik dan  Fungsi klinik.  

Fungsi non klinik biasanya tidak memerlukan interaksi dengan profesional kesehatan lain, sering tanggung jawab Farmasis 

Lingkup non klinik : perencanaan, penetapan spesifikasi produk dan pemasok, pengadaan, pembelian, produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi.





Lingkup Fungsi klinik, fungsi farmasi dilakukan dalam program RS. Contoh ; pemantauan terapi obat, evaluasi penggunaan obat, penanganan bahan sitostatik, sentra informasi obat, pelaporan reaksi obat merugikan, formularium, PFT, TPN. Fungsi klinik ; dilakukan langsung sebagai bagian dari perawatan ke penderita, memerlukan interaksi dengan profesional kesehatan lain. Contoh ; Konseling ketika akan pulang, Wawancara sejarah obat penderita, Edukasi penderita

IFRS sebagai unit produksi  menjamin mutu produk yang dihasilkan untuk penderita dan profesional kesehatan di RS.  Bertanggung jawab dalam pengadaan obat / sediaan obat, baik pembelian langsung atau produksi sendiri dalam skala RS, jika tidak ada diperdagangan ( Perlu standar mutu ISO 9001 dan CPOB).  Melaksanakan pengemasan / pengemasan kembali obat / sediaan farmasi dan pengemasan unit tunggal/dosis.

IFRS sebagai unit pelayanan  Memberikan pelayanan produksi bersifat nyata (tangible) dan Pelayanan farmasi klinik tidak nyata (intangible) bagi konsumen (pasien, Dokter, Masyarakat RS)  Komponen dasar utama farmasi klinik yaitu ; komunikasi, konseling (obat kepada penderita), konsultasi (hal obat dengan profesional kesehatan lain).

Standar minimal IFRS  Dilakukan sesuai praktik profesional dan etika yang dapat diterima dan sesuai undang-undang yang berlaku.  Standar minimal IFRS berarti pelayanan IFRS yang harus dilakukan secara terus menerus memberi hasil yang baik. Standar manajerial  Pimpinan IFRS : Seorang apoteker kompeten dan memenuhi persyaratan hukum.  Personel : Dibantu Apt, AA, D3 Far, teknisi, sekretariat  Panduan, program, kebijakan dan prosedur – Perlu dibuat.

Standar Fasilitas  Ruangan, peralatan, bahan, perbekalan Standar Distribusi dan pengadaan obat  Dikembangkan pimpinan IFRS bersama PFT, staf medik, perawat dan disiplin lain. Standar Informasi Obat  IFRS, memberi informasi akurat dan komprehensif bagi staf medik, profesional kesehatan lain dan pasien.  Apoteker /Farmasis ; pustaka, CD ROM dan internet  Kegiatan edukasi pasien koordinasi dengan perawat, staf medik dan bagian edukasi pasien.

Standar Jaminan terapi obat yang rasional  Obat rasional : Pasien menerima obat sesuai kebutuhan klinik, dalam dosis, periode / interval pemberian, harga (Pasien yang benar, obat benar, indikasi tepat, aman, harga sesuai, dispensing benar, informasi benar)  Aspek penting Pelayanan Kefarmasian adalah memaksimalkan penggunaan obat yang rasional.



Mutu dan terapi obat rasional ditentukan antara lain; Dokter penulis resep, mengikuti proses penulisan baku  Obat didispensing di IFRS dengan cara aman dan sehat yang sebelumnya telah dikaji.  Informasi penderita ; profil pengobatan  Informasi klinis penderita  Regimen dosis 



Dalam TFT, Pimpinan IFRS bertindak sebagai sekretaris pada TFT (motor penggerak, membuat jadwal kegiatan, notulis, menyediakan data dan informasi untuk agenda rapat).

Aktif pada evaluasi formularium  Aktif pada evaluasi penggunaan obat  Pengendalian infeksi nosokomial, dll 

 

Standar Penelitian Standar Konsumsi obat dan produk biologik yang aman 



Kebijakan dan prosedur terdokumentasi, dikaji ulang, revisi.

Standar Mutu dalam pelayanan perawatan penderita yang diberikan oleh IFRS

  

        

              

Rumah Sakit Umum Kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) spesialis lain dan 13 (tiga belas) subspesialis. Rumah Sakit Umum Kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) subspesialis dasar. Rumah Sakit Umum Kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar. Ayat (3) Rumah Sakit Khusus kelas A adalah Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang lengkap. Rumah Sakit Khusus kelas B adalah Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang terbatas. Rumah Sakit Khusus kelas C adalah Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang minimal.