Nurkholijah Lubis

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK) Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa

Disusun oleh NURKHOLIJAH LUBIS 25020028 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA MEDAN 2009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan citacita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membuka akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Goita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Lihat Arif Gosita.op.cit. hlm. 19

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif, perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitasdan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban dan kemauan. Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak dalam segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaraan, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Lihat Konvensi, Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak, Volume II No. 2 Medan; Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). 1998, hal. 3 Lihat Arif Gosita. Op.cit., hal. 52

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Dengan demikian yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak yaitu : 5. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan sekeluarga, bermasyarakat bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. 6. Dasar estis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan berkewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. 7. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan

Prinsip-prinsip perlindunnngan hukum pidana terhadap annak tercermin dalam pasal 37 dan pasal 40 Konvensi hak-hak anak (Convention on the rights of the child) yang disahkan dengan keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. tanggal 25 Agustus 1990. pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

d. e. f. g. h. i. j.

Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah delapan belas (18) tahun Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat / pendek Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya dimuka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya.

sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak) : 1. Untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum 2. Untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya 3. Untuk perkaranya diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak 4. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan salah 5. Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakkan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan / kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku 6. Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia berhak memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-Cuma (gratis) 7. Kerahasiaan pribadi dihormato/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan.

d.

Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukan / diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya : 1. 2.

Menetapkan batas usia anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana. Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati

e. Bermacam-macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, programprogram pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan



Perumusan Masalah

Permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 4. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pada tahap pemasyarakatan ? 5. Bagaimana pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak

  

Tujuan Penelitian Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pada tahap pemasyarakatan Untuk mengetahui pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak

D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu : c. Secara teoritis diharapkan dapat memperluas wawasan penulis tentang implementasi perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana d. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang ingin mengetahui tentang implementasi perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana e. Secara akademis, diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para tenaga kerja dan mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat di Medan.

E. Keaslian Penelitian

5.

Lokasi Penelitian Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara bahan kepustakaan, riset dan wawancara yang merupakan data skunder dan data primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penulis. Dan penelitian dilakukan di Pangkalan Lapas Kelas III Anak (Lembaga Pemasyarakatan Anak) di Jalan Tanjung Gusta Medan.

9.

Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan Untuk memperoleh data dan kebenarann yang objetif dari apa yang akan penulis lakukan untuk mencari sesuatu yang akan atau hendak diteliti, dibutuhkan suatu cara dan strategi (cara) dan atau kegiatan yang sering disebut dengan keaslian penelitian, maka metode yang dipergunakan secara dominant adalah suatu observasi serta penelitian yang bersumber kepada penelitian kepustakaan dimana penggunaan methode penulisan adalah merupakan suatu keharusan dalam penulisan karya tulis ilmiah, agar nilai kebenaran ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kesempatan ini penulis mengetengahkan dan mempergunakan methode yang sekaligus merupakan sumber penuangan kerangka berpikir logis untuk minat pengembangan ilmu pengetahuan. Methode-methode pengumpulan data tersebut antara lain :

 Library research atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara

pengumpulan data-data berdasarkan kepada kepustakaan dimana dalam rangka penyempurnaan penulisan dari materi skripsi ini penulis mencari dan meneliti bahan-bahan berdasarkan kepada buku yang mengandung tulisan ilmiah dan artikel-artikel dari berbagai macam bentuk literature lainnya seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Keseluruhan ini dimaksudkan untuk dijadikan dukungan dan landasan berpikir serta untuk memperkuat fakta-fakta ilmiah dari penulisan skripsi ini.

2. Field research atau penelitian lapangan, yaitu suatu methode pengumpulan data yang akan dilakukan didalam kehidupan perkembangan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencari dan menggali bahan-bahan yang mendekati suatu kebenaran, namun demikian penelitian lapangan ini akan dilakukan oleh penulis secara garis besar saja. Dalam hal ini sebenarnya merupakan kelanjutan daripada penelitian kepustakaan yang penulis lakukan juga penulis berusaha untuk menselaraskan dan menyesuaikan ilmu pengetahuan teoritis dengan fakta-fakta authentik yang ditemui di dalam kehidupan masyarakat dan perkembangannya, selanjutnya penulis berharap agar hasil skripsi ini mempunyai nilai-nilai ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan

3.

Wawancara, yaitu suatu methode yaitu suatu methode yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi dari lembaga-lembaga atau pejabat dan instansi tertentu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

 Anak Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas, potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan. Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemmahh dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, pengembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa berpikir, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Hingga kendati mereka dalam batas tertentu telah memiliki pendirian atau pilihan namun karena keadaan mental dan fisik belum matang tadi, perbuatan atau keputusannya dianggap belum dapat dipertanggungjawabkan.

A.

Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan secara yuridis tapi perlu pendekatan juga secara ekonomi, sosial dan budaya. Perlindungan anak dapat pula dilakukan secara langsung maupun ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran. Penanganan langsung kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai macam ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai macam cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara mereka yang menyediakan sarana pengembangan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan anak.



Anak Nakal



Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin (UU No. 3 tahun 1997 pasal 1 ayat 1 tentang Pengadilan Anak). Menurut UU No. 3 tahun 1997 pasal 1 ayat 2 huruf a yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Motivasi atau dorongan yang menyebabkan seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain seorang anak dapat melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Motivasi atau dorongan yang menyebabkan anak menjadi nakal yaitu [1] : 

Faktor kecerdasan seseorang

Anak-anak yang memiliki kecerdasan rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi anak nakal.  Faktor usia Anak-anak mudah sekali untuk menjadi anak nakal, karena faktor usia yang masih rendah dan jiwa yang labil. Mereka dengan mudahnya untuk mengambil suatu tindakan tanpa memikirkan dampaknya terhadap mereka. 20

Maret 2005, hal. 20.

 Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya mendapat pendidikan yang pertama kali. Setiap keluarga harus mendidik anaknya secara baik. Apabila didalam suatu keluarga selalu terjadi keributan sehingga menyebabkan seorang anak merasakan tidak nyaman berada di dalam keluarga tersebut dan mentalnya terganggu karena keributan tersebut, tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat berubah menjadi nakal.  Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (character). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi nakal. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik. Disisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh kepada temannya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi nakal.

 Faktor pergaulan anak Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultural yang sudah nakal sifatnya. Dengan demikian, anak menjadi anak nakal karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan prilaku buruk. Sebagai produknya anakanak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal menjadi nakal (delikuen) sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

 Pengaruh mass media Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk membuat jahat, kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak. Mengenai hiburan film (termasuk VCD) ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik,akan tetapi hiburan tersebut dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonanya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas, misalnya film detektif, smack down yang memiliki figure penjahat sebagai peran utamanya serta film-film action yang penuh dengan adegan kekerasan dengan latar belakang balas dendam. Adegan-adegan film tersebut akan dengan mudah mempengaruhi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengadakan penyensoran film-film yang berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang menitikberatkan pada aspek pendidikan, mengadakan ceramah melalui mass-media mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya,mengadakan pengawasan terhadap peredaran dari buku-buku komik, majalah-majalah, pemasanganpemasangan iklan dan sebagainya.

D. Prinsip Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan Dalam pembinaan narapidana dan annak didik pemasyarakatan, dikenal 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan, yaitu :      

   

Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peran sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, napi dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Pekerjaa yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif system pemasyarakatan



Berdasarkan pasal 1 angka 8 UU no.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan anak didik pemasyarakatan, yaitu :

c. d. e. f.

Anak pidana Anak negara Anak sipil Anak pidana Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun .apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan anak, berdasarkan pasal 61 UU No.3 tahun 1997, harus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan.bagi anak pidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.pihak lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Narapidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasn bersyarat (pasal 62 ayat 4 UU No. 3 tahun 1997, yang disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalaninya. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dikenal adanya syarat umum dan syarat khususbta (pasal 29 ayat 3 dan ayat 4 UU No. 3 tahun 1997). Syarat umum yaitu bahwa anak pidana tidak akan melakukan tindak pidana selama menjalani pembebasan bersyarat, sedangkan syarat khusus adalah syarat yang menentukan melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam pembebasan bersyarat dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi oleh jaksa dan pembimbingnya dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dan pengamatannya dilakukan oleh Tim Pengamat pemasyarakatan.

B. Anak Negara Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk didik dan ditempatka di lembaga pemasyarakatan, anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah melewati batas umur tersebut. Anak negara tidak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (untuk orang dewasa), karena anak negara tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak negara tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Bila anak negara telah menjalani pendidikannya paling sedikit selama 1 (satu) tahun yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu didik lagi di Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan atau tanpa syarat yang ditetapkan oleh pasal 29 ayat 3 dan ayat 4 UU No. 3 tahun 1997.

C. Anak Sipil Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang selama satu tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat 3 No.. 12 tahun 1995). Anak sipil sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 tahun 1997 tidak dikenal dalam UU No. 3 tahun 1997. UU No. 3 tahun 1997 maupun UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP) tidak mengatur tentang anak sipil, hal ini hanya dikenal dalam persidangan perkara perdata. Karena anak sipil berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum pidana. Tidak mungin permohonan penetapan anak sipil diajukan pada pengadilan perdata. Sedangkan dilain pidana perkara pidana tidak mengenal acara sidang untuk menetapkan anak sipil. Ketentuan mengenai anak sipil ini didalam UU No. 12 Tahun 1995 masih tergolong idealis, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penetapan anak sipil.

BAB III METODE PENELITIAN A. Spesifikasi Penelitian dan Jenis Data Untuk memperoleh data dan kebenaran yang objektif dari apa yang akan penulis lakukan untuk mencari sesuatu yang akan atau hendak diteliti, dibutuhkan suatu cara dan strategi dan kegiatan yang sering disebut dengan metode penelitian. Sehubungan dengan hal itu, maka metode yang dipergunakan secara dominant adalah suatu observasi serta penelitian yang bersumber kepada penelitian kepustakaan dimana penggunaan metode penulisan adalah merupakan suatu keharusan dalam penulisan karya ilmiah agar nilai kebenaran ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan. B. Teknik Pengumpulan Data Dalam kesempatan ini penulis mengetengahkan dan mempergunakan metode sekaligus merupakn sumber penuangan kerangka berpikir logis untuk minat pengembangan ilmu pengetahuan. Metode-metode pengumpulan data tersebut antara lain :  Library research atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang berdasarkan kepada kepustakaan dimana dalam rangka penyempurnaan penulisan dari materi skripsi ini penulis mencari dan meneliti bahanbahan berdasarkan kepada buku yang mengandung tulisan ilmiah dan artikel-artikel (tulisan-tulisan dari berbaga macam bentuk literatur lainnya seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan sebagainya. Keseluruhan ini dimaksudkan untuk dijadikan dukungan dan landasan berpikir serta untuk memperkuat fakta-fakta ilmiah dari penulisan skripsi ini.

2.

3.

Field Research atau penelitian lapangan, yaitu suatu metide pengumpulan data yang akan dilakukan didalam kehidupan perkembangan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencari dan menggali bahanbahan yang mendekati suatu kebenaran, namun demikian penelitian lapangan ini akan dilakukan oleh penulis secara garus besar saja. Dalam hal ini sebenarnya merupakan kelanjutan daripada penelitian kepustakaan yang penulis lakukan. Juga penulis berusaha untuk menselaraskan dan menyesuaikan ilmu pengetahuan teoritis dengan faktor-faktor otentik yang ditemui didalam kehidupan masyarakat dan perkembangannya. Selanjutnya penulisan berharap agar hasil dari penulisan skripsi ini mempunyai nilainilai ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi dari lembagalembaga atau pejabat dan instansi tertentu.

C. Analisa Data Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dijabarkan ke dalam bentuk kalimat sehingga apa yang penulis jadikan permasalahan dapat terjawa secara keseluruhan. D. Jadwal Penelitian Penelitian direncanakan selama sekitar 2 (dua) bulan dengan perincian