Negara Dan Demokrasi

BAB IV NEGARA DAN DEMOKRASI N E G A R A & K O N T I T U S I

*minto rahayu 08

Konsep Politik Konsep Politik & Strategi

Konsep Strategi Politik Nasional

Sistem Konstitusi Nasional

Strategi Nasional

Dinamika UUD

Pengertian Politik Nasional Penyusunan Polstranas

Sistem Polstranas

Strativikasi Politik Nasional

Implementasi Polstranas Awal Kemerdekaan

Manajemen Nasional

Unsur, Struktur, Proses Fungsi Sismanas Pelaksanaan Pemerintah Negara

Orde Lama Orde Baru Orde Reformasi Problem UUD 1

KONSEP POLITIK DAN STRATEGI

POLITIK: cara/alat untuk mencapai tujuan

Cerdaskan bangsa

STRATEGI: penggunaan cara/alat untuk mencapai tujuan

Belajar seumur hidup Wajib belajar 9 tahun Standardisasi mutu (UN)

Situasi: eksternal Kondisi: internal Toleransi: target Pandangan: wawasan Jangkuaan: kemampuan

Kondisi (evaluasi diri) *minto rahayu 08

Konsepsi

Sekolah berjemput Sekolah formal Home shcolling Sekolah terbuka 2

KONSEP POLITIK Polis Teia

Politik: masyarakat yg urus dirinya sendiri NEGARA

Policy: kebijakan

KEKUASAAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN UMUM

KONSEP STRATEGI

DISTRIBUSI

K.V. Claisewitz: ilmu menangkan pertempuran Handri J.: ilmu perang, lanjutan politik Loddle Hart: seni perang untuk tujuan politik

Kebijakan *minto rahayu 08

umum dalam melaksanakan politik

3

POLITIK NASIONAL Pembinaan dan penggunaan kekuatan nasional Stratifikasi Politik Nasional •Cita-cita nasional •Tujuan nasional

Tingkat Penentu Kebijakan Puncak STRATEGI NASIONAL Pemikiran strategi

Tingkat Kebijakan Umum Tingkat Penentu Kebijakan Khusus Tingkat Penentu Kebijakan Teknis

Telaahan strategi: 10 th PEMBANGUNAN NASIONAL Perkiraan strategi: 5 th *minto rahayu 08

4

SISTEM KONSTITUSI NEGARA PENGERTIAN * Konstitusi (constituer: Perancis): bentuk, susun, nyatakan suatu negara. undang-undang, terjemahan. Grondwet (Belanda) * (Inggris) constitution:UUD/seluruh peraturan tertulis dan tidak tertulis yang atur, ikat masyarakat dlm selenggarakan pemerintahan. * (Latin) constituer: dari cume dan statuere. cume: preposisi (bersama-sama dengan . . . , statuere; berdiri, constitueri: membuat sesuatu agar berdiri. Konstitusi “beda/sama” UUD * L.J. Apeldoorn: konstitusi:peraturan tertulis dan tidak tertulis UUD: muatan tertulis dari konstitusi. * Sri Soemantri (samakan): praktek ketatanegaraan * E.C.S Wade: UUD: naskah: tugas pokok & cara kerja badan pemerintah. (negara: organisasi, UUD; kerja legislatif, eksekutif, yudikatif) UUD menetapkan cara, pusat-pusat kekuasaan bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain dalam suatu negara. *minto rahayu 08 5

* Herman Heller Kenyataan politis dan sosiologis, kaidah/hukum, naskah UU Negara . * C.P. Strong Pemerintah:asas, hak, hub dgn yg diperintah/negara dgn hukum: + atur pendirian lembaga-lembaga yang permanen. + fungsi alat-alat perlengkapan negara. + hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. •Konstitusi: singkat dan lengkap: + jaminan HAM dan warga negara. + susunan ketatanegaraan negara yang fundamental. + pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan . * Miriam Budihardjo, UUD memuat org. negara HAM, prosedur ubah UUD * N demokrasi: konstitusi, UUD mengatasi kekuasaan pemerintah * N komunis: UUD fungsi ganda, + cermin kemenangan perjuangan ke komunis + kerangka hukum ubah masyarakat ke komunis *minto rahayu 08

6

KONSTITUSI SBG DASAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA Tujuan Konstitusi Memberikan pembatasan & pengawasan terhadap kekuasaa Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Memberikan batasan ketetapan bagi penguasa dlm jalankan

Prinsip Konstitusi yang demokratis •Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan. •Adanya jaminan bagi pemegang hak minoritas. •Pembatasan pemerintah dan pemisahan kekuasaan (trias politika).

Muatan Konstitusi •Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lalu •Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. •Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan. •Target perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa *minto rahayu 08

7

KEDUDUKAN KONSTITUSI

Aspek Hukum (sumber hukum dari segala sumber hukum) karena: • K. dibuat oleh badan pembuat undang-undang atau lembaga negara. • K. dibentuk atas nama, dari, dijamin, dilaksanakan, untuk rakyat • K. dibuat oleh badan yang diakui keabsyahannya Daya ikarnya kepada rakyat, penguasa, dan pembuat K itu sendiri.

Aspek Moral; •Keinginan jamin hak-hak rakyat dan untuk kendalikan laku penguasa •Keinginan gambarkan sis pem yg jelas untuk cegah sewenang-wenang •Hasrat menjamin berlakunya cara pem dlm bentuk permanen dan yang dipahami oleh warga negara. •Hasrat rakyat mandiri untuk jamin hak dan kepentingannya sendiri. *minto rahayu 08

8

DINAMIKA UUD 1945 AWAL KEMERDEKAAN UUD: 1945-1949: menyimpang

* Eksekutif berfungsi legisliatif. * Kebinet presidensiel menjadi kabinet parlementer (12.11.1945) BP-KNIP

ORDE LAMA 1955: pemilu: pilih DPR+ anggota konstituante ubah UUDS (ps 138)

1959: Dekret Presiden •Bubarkan konstituante •Kembali ke UUD 1945 •Bentuk MPRS: DPR, UD/Gol, DPA *minto rahayu 08

1959-1965: penyimpangan •Lembaga Negara blm dibentuk •Manipol menjadi GBHN •Sukarno presiden seumur hidup •Hak budget DPR tdk jalan (bubarkan DPR bentuk DPRGR) •Pim. lembaga negara jadi menteri, presiden jadi DPA

•Ek, pol, keamanan: buruk •PKI/30S 1965.

9

ORDE BARU

Tritura Bentuk Lembaga negara MPR, DPR, DPA, BPK, MA (UU pentingkan penguasa)

UU No. 1/1983 Litsus “Kekeluargaan” UU No. 2/1983 Pilihan pribadi Pres. TPS di kantor

*minto rahayu 08

*Kukuhkan Supersemar *Bubarkan PKI dan ormasnya *Tegaskan pol luar negeri Indonesia *Perbarui kebijakan landasan ek, uang, bang *Cabut kuasa pem. negara dr Pres Sukarno *Angkat Suharto sbg presiden

Konsensus Nasional: •birokrasi pengaruhi pilihan rakyat. •Panitia pemilu tidak independen. •Kompetisi kontestan tidak leluasa. •Rakyat tidak bebas tentukan pilihan. •Perhitungan suara tidak jujur •Kampanye tidak bebas, hrs izin. Legislatif memihak eksekutif Pemerintahan demokrasi terpimpin sentralistik (demokrasi terpimpin konstitusional) 10

1998: gerakan mahasiswa: Suharto lengser (32)

ODRE REFORMASI

BJ Habibie: hasilkan pemilu 1998: Abdurahman Wahid & Megawati Kasus Bulok: Abdulrahman Wahid digantikan Megawati & Hamzah Haz Amandeman UUD 1945 •UUD 1945 bersifat sementara(18 Agustus 1945, Ir Sukarno (Ketua PPKI) : kelak dibuat UUD yg lebih lengkap dan sempurna. •UUD 1945 tumbuhkan presiden diktatorial (pasal 7) •MK perlu diberi hak menguji undang-undang selama ini uji aturan di bawah UU.

•Pencabutan Tap MPR tentang Referendum (No.VIII/MPR/1998) •Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden (No.XIII/MPR/ 1998) •Pernyataan HAM (Tap. No.XVII/1998) •Pencabutan Tap. MPR No.II/MPR/1978 tentang P4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara (No.XVIII/1998) •Perubahan/amandeman UUD 1945, Oktober 1999 – Agustus 2002 •Sumber Hukum dan Tata Urut Perundang-undangan (Tap. No.III/MPR/2000) •Saat ini masih (2007) masih ada perdebatan tentang UUD 1945 *minto rahayu 08

11

SISTEM POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL Pasal 3 (UUD sebelum amandeman): MPR tetapkan UUD dan GB drpd HN

SI MPR: Tap X 1989

REFORMASI

Presiden

GBHN

Repelita

Pemilu Amandeman UUD SU MPR

GBHN 1999-2004

Pasal 6A: pilpres

UU No. 25.2005: SPPN

RPJP (20): rencana makro RPJM (5): visi, misi pres.

SBY: PP No. 7 2005 RPJMN 2004-2009 *minto rahayu 08

RPT(1): APBN. 12

IMPLEMENTASI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL 1945-1966 Visi: National and Character Building 1961-1966 (awal orde baru)

(GBHN) 1966 Repelita Pemilu paling lambat 5.7.71 Suharto jadi presiden Rancanganya jadi GBHN GBHN 1973: Tap MPR: Bab 1: pendahuluan Bab 2: pola pembqngunqn nasional Bab 3: pola umum PJP (20-25) Bab 4: pola umum repelita *minto rahayu 08

GBHN 1978 (Penambahan) •Asas •Modal dasar •Faktor dominan •Konsepsi tannas •Konsepsi wasantara GBHN 1983 Penekanan kembali PJP Pancasila asas dalam ber-M-B-N GBHN 1993 PJP 2 dimulai Tingggal landas: Kitnas 2 Pembangunan manusia seutuhnya Pembangunan masyarakat seluruhnya 13 Demokrasi PS

GBHN 1999-2004 Dasar Pemikiran: Krisis: reformasi: bangkit kembali: wawasan kelautan Kondisi Umum: “absolut”: KKN, ancaman disintegrasi, langgar hukum, ek terpusat, dik krg akhlak, (kualitas hidup dan jatidiri turun tingkatkan harkat, martabat, jah BI)

Visi: Terwjudnya mas I yg damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sehajtera dalam wadah NKRI didukung oleh man I yg sehat, mandiir, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, meguasai iptek, Memiliki etos kerja yg tinggi serta berdisiplin Misi: PS, daulat rakyat, agama, kamtibmas, sistem hukum nasional, hidup sosial >
14

RPJM 2004-2009 Dasar Pemikiran •Tumbuh ek rendah? Misi •Dik SDM rendah? •Indonesia aman dan damai •Kelolaan SDA? •Indonesia adil dan demokratis •Jang bang antar da? •Indonesia sejahtera •Bang intrastuktur? •Aksi serapatisme? •Jahat transnas? Strategi •Amanan NKRI? •Tata Sistem-Tata-Negara: negara kebangsaan RI •Hukum? yg PS, UUD 1945< NKRI, Bhineka Tunggal Ika •Layanan kpd masy? •Pembagunan megacu UUD 1945: penuhi •Lembaga politik? hak dasar+landasan pembangunan yang kokoh

Visi •Wujudkan hidup M,B,N yg aman, bersatu, rukun, damai •Wujudkan M,B, N yg junjung tinggi hukum setara, HAM •Wujudkan ek (hidup layak) utk bang jut *minto rahayu 08

15

AGENDA: 1 • Tingkatkan rasa aman • Memperkokoh NKRI berdasarkan Pancasila • Peran RI dlm damai dunia AGENDA: 2 • Tingkatkan: adil, hukum, tdk diskriminasi, akui HAM • Cerminkan adil gender dan lindungi anak • Tingkatkan layanan kpd masy.: revitalisai desentral dan otda • Tingkatkan layanan birokrasi kpd masy. (bersih dan berwibawa) • Terlaksananya pemilu 2009 yg demokratis, jujur, adil, AGENDA: 3 • Turunnya penduduk miskin • Kurangnya senjang antar daerah (bangdes) • Tingkatkan kualitas manusia (dik, kes, lin jah sos, bang penduduk K kecil, pemuda dan OR, agama) • Membaiknya kualitas LH dan kelola SDA lanjut: lestari, infrastuktur *minto rahayu 08

16

MANAJEMEN NASIONAL Pembangunan Nasional

Sismanas

Fungsi: Arus balik: •Temukan, kenali, putuskan masalah dan butuh masy. (TKM + TPN) •Pemilihan pimpinan (TPKB) •Tranformasi politik (dlm: rcn+kendali) Hasil: Arus keluar: •Kebijaksanaan umum/rule making •Program/kegitan/ rule application •Tertib hukum/rule adjucdication TKM : Tata Kehidupan Masyarakat TPM : Tata Politik Nasional TPKB : Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan TLP : Tata Laksana Pemerintahan TAN rahayu : Tata *minto 08 Administrasi Negara

•Negara: org. kuasa •BI: pemilik •Pem: manajer •Masy: penunjang/pemakai

TPN: M TKM: M

TPKB

TLP TAN 17

PELAKSANAAN PEMERINTAH NEGARA UU perhitungan APBN

Pelaksanaan

UU TP APBN APBN

RUU TP-APBN

Lingstra (meleset) TP: tentang Perubahan *minto rahayu 08 AA: Amanat Anggaran NK: Nota keuangan

Bottom up LMD+DK: DUP: APBD II, I, APBN Top down Dep ke Bapenas Nondep ke Sekneg terus ke Bapenas Presiden+DPR: Sidang paripurna (6.08) AA dan NK APBN

•Historis tumbuh eknas •Ramal laju/tumbuh ek •Gunakan GNP akhir •Kira terimaan negara (thn) •Tentukan % anggaran •Tentukan usul jak nas •Kira defisit negara

Disyahkan pres Diundangkan Mensesneg

DPR+Depkeu 18

BAHAN DISKUSI 1. Apakah tujuan politik dan strategi? Bagaimana mahasiswa menggunakannya untuk kepentingan studi? 2. Bagaimana konstitusi dapat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Apakah Anda terikat dengan konstitusi? 3. Bagaimana pandangan Anda terhadap amandeman UUD 1945, mengapa di mandemen? mungkinkan ada dekrit presiden saat ini? 4. Dulu rencana pembangunan dibuat oleh MPR (GBHN) dan diserahkan ke presiden, saat ini dibuat oleh presiden terpilih (RPJM). Bagaimana pendapat Anda? 5. Dapatkan visi dan misi Presiden sekarang dapat direalisasi? Apa peran Anda dalam merealisasikannya? *minto rahayu 08

19