Negara Dan Agama Pkn5.docx

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian negara Pengertian negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman) atau etat (Prancis). Kata-kata tersebut berasal dari kata latin status atau statum yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat - sifat yang tegak dan tetap. Pengertian status atau statum lazim diartikan dalam bahasa Inggris dengan standing atau station (kedudukan). Istilah ini sering pula dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup antar manusia yang biasa disebut dengan istilah status civitatis atau status republicae. Dari pengertian yang terakhir inilah kata status selanjutnya dikaitkan dengan kata negara. Sedangkan secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita – cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Max waber mendefinisikan negara dengan sebuah masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Sealiran dengan pandangan ini, Robert M. Mac Iver menyatakan, negara merupakan asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah melalui sebuah sistem hukum yang diselenggarakan oleh sebuah pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan wewenang untuk memaksa. B. Pandangan agama terhadap negara Menurut Ibnu Taimiyah adanya pemerintahan hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan agama dan kekuasan bukanlah agama itu sendiri. Selain itu, politik atau negara dalam islam hanyalah sebagai alat bagi agama bukan eksistensi dalam agama islam. Pendapat ini dipertegas dengan ayat al – Quran (57) yang artinya: sesungguhnya kami tengah mengutus rasul rasul kami yang disertai keterangan – keterangan, dan kami turunkan bersama mereka. Kitab dan timbangan, agar manusia berlaku adil, dan kami tuurnkan besi, padanya ada kakuatan yang hebat dan manfaat bagi manusia, dan agar allah mengetahui siapa yang menolongnya

(Rasulnya) yang ghaib. Pada intinya Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa agama yang benar wajib memiliki buku petunjuk. Dan “pedang” penolong. Semua ini dimaksudkan kekuasaan politik yang disimbolkan sebagai pedang dan menjadikan sesuatu yang mutlak bagi agama, namun sebuah kekuasaan bukanlah agama itu sendiri. Politik hanyalah sebatas alat untuk menjadi tujuan – tujuan luhur agama. Akan tetapi Ahmad Syafi’I Maarif menjelaskan bahwa negara tidak dijumpai dalam AlQuran. Istilah dawlah memang dalam Al – Quran pada surat Al – hasyr (59:7) tetapi ia tidak bermakna negara. Istilah tersebut hanya dipakai secara figuratif untuk melukiskan peredaran atau perredaran tangan dari kekayaan. Hal ini sama juga yang dikemukakan oleh modermis mesir antara lain, Ali Abdul Raziq dan Mohammad Husein Haikal. Menurut beliau, tidak terdapat terdapat suatu sistem pemerintahan yang baku dalam islam. Umat islam bebas menganut sistem pemerintahan apapun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antar warga negaranya, baik hak maupun kewajiban dan persamaan dihadapan hukum, serta pelaksanaan urusan negara diselenggarakan atas dasar musyawarah (syura) dengan berpegang kepada tata nilai moral etika yang diajarkan islam. C. Pengaruh agama terhadap negara 1) Perspektif Islam Pada paradigma integralistik agama memiliki pengaruh terhadap negara yaitu kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Untuk lebih lanjut paradigma integralistik adalah paradigma yang menganut paham dan konsep agama dan negara yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu pada padigma simbiotik agama mempunyai pengaruh terhadap negara yang menyebabkan negara memerlukan agama, buktinya yaitu agama membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spirituitas warna negaranya. Namun agama tidak mendominasi kehidupan bernegara, sebaliknya agama menjadi sumber moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Model pemerintahan ini bisa dilihat pada negara mesir dan indonesia. Selain itu, pengaruh agama terhadap negara yaitu menurut pendapat Hasan al-Banna mengatakan bahwa Islam sudah memberikan prinsip legislasi dan rincian hukum di berbagai bidang, baik itu kehartabendaan maupun kriminal, perdagangan maupun kenegaraan. Untuk itu, tidaklah masuk akal apabila hukum yang berlaku dalam masyarakat Islam bertentangan dengan ajaran agamanya. Maka beliau menawarkan pentingnya Islamisasi Qonun, dalam artian menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Al-Quran sebagai undang-undang yang

mengatur segala bentuk kegiatan umat manusia mencakup seluruh aspek. Baik itu bidang ekonomi, pendidikan, hukum maupun politik. Khususnya dalam hal politik, telah tersurat dalam QS. Al-Maa’idah: 49: “… dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” [QS. 5: 49]. Jadi pada intinya, agama tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan negara atau pemerintahan politik. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taymiyyah dalam Maj’mu Al-Fatawa juz 28 hal 394, apabila negara dipisahkan dari agama ataupun sebaliknya negara dipisah dari agama, maka keadaan masyarakat niscaya akan hancur. Agama dan kekuasaan ibarat saudara kembar. Seperti Imam al-Ghazali memisalkan agama adalah pondasi dan negara adalah bangunannya. Sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya pondasi. Oleh karena itu, pengaruh agama pada perspeaktif islam terhadap negara yaitu dapat dibuktikan juga pada piagam madinah. Piagam madinah adalah suatu pemikiran yang besar yang muncul atas sebab dikarenan adanya kekacauan sosial-politik di kota madinah. Bukan berati piagam madinah hanya untuk muslim namun, konsep dasar yang tersirat dalam Piagam Madinah yang secara khusus diterapkan di berbagai model pemerintahan. Semua dapat dibuktikan dengan adanya prinsip-prinsip negara hukum madinah, baik prinsip keadilan, dan ketaatan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan konsep dan praktik kenegaraan masyarakat islam. 2) Prespektif Yahudi Pengaruh agama Yahudi pada negara yaitu dimulai dari pemikiran pemikiran yang aktif dan banyak memunculkan filsuf-filsuf yang membuat gagasan-gagasan, misalnya sejarah, agama, sosial, dan politik yang meletakan dasar-dasar konsep pembentukan sebuah masyarakat yang maju, bebas dan terikat oleh ketuhanan. Tentu saja apa yang telah dilakukan oleh agama Yunani secara tidak langsung sangat memberikan pengaruh terhadap ketatanan ke negaraan. Contohnya dapat dilihat pada gerakan pembaharuan pada agama Yahudi yaitu adanya gerakan pemikiran yang timbul pada abad XVIII di belahan Eropa. Gerakan ini sangat mengagungkan pikiran, bersifat liberal, kemanusiaan, dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta banyak penemuan-penemuan ilmiah. Inilah sebuah gerakan yang mereka menyebutnya dengan gerakan Zionisme. Zionisme adalah sebuah gerakan dan ideologi yang terkait dengan sejarah

orang-orang Yahudi di negara pembuangan untuk kembali ke negeri nenek moyang mereka, Palestina. Sebelumnya, istilah Zionisme pernah digunakan untuk menyebutkan komunitas bangsa Yahudi penganut Yudaisme yang mengharapkan datangnya seorang juru selamat, yang akan membawa mereka kepada kerajaan Tuhan yang akan dipusatkan ditempat terjadinya kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. 3) Prespektif Agama Kristiani Pengaharuh agama kristiani terhadap negara yaitu ketika adanya titik awal agama kristiani yang mengakibatkan adanya dorongan peradaban pada awal pembentukan gereja yang merupakan pencerahan pada masa kelam saat itu, dikarenakan gereja sangat berperan aktif dalam merestrukturisasi masyarakat Eropa, serta membantu menghidari kehancuran pada peradaban manusia. Yang dimaksudkan masa kelam pada saat itu ialah adanya perang saudaraagama, pengekangan kebebasan, anti intlektualisme, dan maraknya takhayul serta paham irasionalisme. Bukti adanya pencerahan yaitu adanya istilah yang muncul yaitu The City of God yakni penggabungan antara Agama dan Negara yang di plopori oleh Yohanes Pembaptis, kedua ahli berpendapat, Paus Innocentius (1198-1216) dan Paus Bonifacius (1294-1303), menjelaskan bahwa hubungan antara negara dan gereja seperti hubungan bulan dan matahari demikian juga kekuasaan alat perlengkapan negara menerima kekuasaan dari gereja. Raja menerima cahaya kekuasaan dari Paus. akan tetapi, itu memunculkan adanya pertentangan negara dan Agama terus menerus dikarenakan terdapat dua pedang yang sama-sama berdiri tegak yaitu kekuasaan Raja dan kekuasaan Gereja. Oleh karena itu, ntuk menghentikan perdebatan ini reformasi Kristiani M Luther memberi pendapat bahwa pemerintah harus melindungi semua rakyat. Dan negara juga yang mengatur gereja, bukan sebaliknya D. Hubungan Antara Negara dan Agama di Negara-Negara Barat dan di Indonesia 1) Hubungan Negara dan Agama di Eropa Negara-negara di Eropa menerapkan secara ketat yaitu sekularisasi, sekularisasi ialah pemisahan secara tegas antara peran agama dan politik. Dikarenakan praktek dan kewenangan politik sepenuhnya diserahkan kepada negara sedangkan agama memiliki kewenangan hanya untuk mengurus gerja, tidak lebih. Semua itu terjadi dikarenakan pada abad pertengahan, gereja menduduki peran sangat dominan dalam politik. Buktinya yaitu agama tidak hanya mengajarkan ketuhanan dan moral, akan tetapi agama juga mengajarkan institusi politik yang mempunyai wewenang yang banyak. Maka dari itu, pada abad pertengahan di Eropa, sejarah Katolik lebih mendominasi. 2) Hubungan Negara dan Agama di Amerika

Berbeda dengan Eropa, di Amerika lebih didominasi oleh sejarah kristen protestan. Dikarenakan pada pertama kalinya para pendatang yang menginjakkan kakinya di Amerika menganut agama kristen protestan. Amerika juga menerapkan sekularisasi atau pemisahan otoritas agama dan politik, akan tetapi tidak dapat diartikan bahwa agama tidak memiliki peran. Maksudnya yaitu negara menyerahkan segala sesuatu yang terkait dengan agama pada masyarakat sebagai persoalan individual, serta agama menyerahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan kepada pemerintah yaitu melalui pemilihan umum. 3) Hubungan Negara dan Agama di Indonesia Indonesia bukanlah negara islam walaupun dikenal sebgai negara muslim terbesar di dunia. Namun, tentang hubungan negara dan agama di Indonesia memang sudah terdapat perdebatan sebelum Indonesia merdeka. Semua itu terjadi dari adanya perbedaan kedua tokoh yaitu tokoh muslim dan nasionalisme sekuler pada tahun 1920-an. Mohammad Natsir dan Ir. Soekarno berdebat dan mencapai klimaks pada persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Para tokoh nasionalis muslim seprti H. Agus salim, KH. Mas Mansur, K.H. Wachid Hansyim berpendapat untuk menjadikan islam bagi Indonesia merdeka dengan mengusulkan konsep negara Islam. Namun, para tokoh nasionalis sekuler ditepis dengan pendapat bahwa negara Indonesia majemuk agama, suku, dan bahasa maka dari itu para tokoh nasionalis sekuler mengajukan konsep negara sekuler. Pada akhirnya para tokoh nasionalis muslim menerima konsep dari para tokoh nasionalis sekuler demi kesatuan serta terselenggaranyya kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Akan tetapi, terdapat syarat yaitu semua itu dijalankannya syariat Islam bagi pemeluk Islam di Indonesia. Kompromi tersebut dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta, yaitu disebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Akan tetapi ketegangan pun mulai tejadi yaitu konflik partai PKI dan lebih jelasnya perseteruan ideologis Islam versus ideologi sekuler terjadi lagi pada sidang Konstitusnte hasil pemilu demokratis yang pertama pada tahun 1955. Konflik diakhiri dengan diberlakukan kembali UUD 1945 di bawah sistem Demokrasi Terpimpin melalui dekrit presiden 5 Juli 1959. Dikarenakan adanya permasalah seperti pembunuhan sejumlah elit pimpinan TNI di lubang buaya oleh PKI, Ir. Soekarno lengser dan digantikan oleh Soeharto. Konflik muncul pada orde baru yaitu aktivis islam sering dicurigai oleh negara sabagai anti ideologi negara pancasila. Oleh karena itu munculah kekerasan politik dan peminggiran Islam dari pentas politik nasional yang dilakukan rejim Order Baru atas kekuatan Islam. Dan semua itu diredakan dengan adanya kebijakan-kebijakan politik oleh presiden Soeharto yang dinilai positif bagi umat Islam dengan bukti yaitu pengesahan RUU Pendidikan Nasional, pengesahan

RUU Peradilan Agama, pembolehan pemakaian jilbab bagi siswi muslim di sekolah umum, kemunculan organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), lahirnya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila.

Referensi A. Ubaidillah dkk. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Sarif Hidayatullah, 2000. 91-115. Ahmad Suhelmi. 2001. Pemikiran Politik Barat: Kajian Seajarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan, Jakarta: Gramedia Pusaka Hendry J. Schmandt.2002. Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern Yogyakarta Pusaka Pelajar Ismatullah, deddy.dkk.2006. Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif.Bandung:cv Pusaka Setia J.J Von Schmid.1985. Pemikiran Tentang Negara dan Hukum Dalam Abad. Jakarata: PT Pembangunan Muhammad azhar.1996.Filsafat Politik : Perbandingan Antara Islam Dan Barat.Jakarta : Rajawali Pers https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2009/10/28/3117/islam-antara-agama-dannegara.html 20 Februari 2019 20:32

BAB I PENDAHULUAN