Natuna

Natuna, Daerah Kaya tetapi Miskin Pembangunan PRESIDEN Megawati Soekarnoputri semula dijadwalkan membuka seminar untuk mempromosikan peluang investasi di Kabupaten Natuna kepada investor asing pada 9 September 2004. Namun, karena pada saat bersamaan terjadi ledakan bom di depan Kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Presiden Megawati terpaksa membatalkan kunjungan ke Natuna. PRESIDEN akhirnya diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan Menteri Pariwisata, Kebudayaan I Gede Ardika, serta Penjabat Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah. Dari seminar itu diharapkan ada masukan berharga bagi pemerintah pusat, apa yang harus diperbuat dan dikerjakan untuk daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah ruah itu. Mulai dari kekayaan perikanan laut, tambang minyak dan gas alam cair, batu granit, perkebunan dan pertanian, alam pantai, serta keindahan panorama lautnya. Direktur Lembaga Pemantau Pengembangan Ekonomi dan Sosial Natuna Kartubi mengemukakan, "Harus diakui Natuna sebagai daerah kaya sudah lama merindukan sentuhan pembangunan yang berkeadilan. Bagaimanapun seminar pengembangan investasi di daerah ini sangat dibutuhkan, terutama untuk menggerakkan sektor riil yang menyentuh langsung kehidupan ekonomi masyarakat." Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah menyebutkan, seminar tersebut tidak lain sebagai upaya membuka akses kepada dunia luar untuk melihat potensi dan peluang investasi di Natuna. WAJAR jika pemerintah pusat bertatap muka langsung dengan masyarakat di pulau seluas 3.235,18 kilometer persegi itu. Ini mengingat wilayah Natuna yang berbatasan dengan negara Vietnam dan Kamboja di bagian utara serta Semenanjung Malaysia dan Pulau Bintan di bagian barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Sejak ditemukan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) tahun 1970-an dilepas pantai Natuna, ratarata 38 juta ton LNG per tahun yang sudah dihasilkan selama dua dekade. Kandungan LNG di lepas pantai Natuna yang mencapai 45 triliun kaki kubik menjadikan Indonesia sebagai produsen dan pengekspor LNG terbesar di dunia. Dari luas perairannya yang mencapai 97,7 persen (138.666 kilometer persegi), Natuna sangat kaya akan ikan laut. Sayangnya, kekayaan ikan di perairan Natuna justru dimanfaatkan oleh nelayan asing yang mengurasnya dengan alat tangkap ikan berteknologi tinggi. Jajaran TNI Angkatan Laut sering kali menangkap kapal pencuri ikan di perairan Natuna dari Thailand atau Vietnam. Berbagai jenis ikan yang tersimpan di dasar laut, seperti napoleon, kerapu tongkol, lobster, kepiting. Untuk jenis ikan napoleon, misalnya, hasil tangkapan ikan nelayan setempat mencapai 11.862 ton dengan pemasukan Rp 1,1 miliar. Tangkapan dari ikan kerapu mencapai 23.505 ton atau senilai Rp 0,9 miliar. Dari sisi pertanian, Natuna juga tak kalah kayanya. Perkebunan kelapa adalah salah satu kekayaan yang dimiliki warganya. Seperti di Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, ibu kota Natuna, terdapat 6.824 hektar tanaman kelapa. Dari atas pesawat, tanaman kelapa dengan mata telanjang terlihat terbentang luas di sepanjang pantai. Belum lagi potensi pertambangan seperti batu granit yang belum terkelola dan dimanfaatkan secara ekonomis dan komersial. Begitu juga panorama alamnya yang indah dan menawan, antara lain bebatuan alam yang terhampar di lautan, sungguh potensial dijadikan sumber pendapatan. IRONISNYA, kekayaan yang melimpah ruah itu belumlah menggambarkan kemakmuran rakyat Natuna. Isi perut bumi pulau paling luar negeri Indonesia ini sudah dikuras dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah pusat dan pemilik modal, namun belum sepenuhnya menetes ke masyarakat. Dari sembilan kecamatan dengan jumlah penduduk 80.904 jiwa, kurang dari 60 persen penduduknya berkategori miskin. Jumlah penduduk yang bekerja berpendidikan SLTA sampai perguruan tinggi 2,2 persen, sedangkan sebagian besar justru hanya tamat SD dan SLTP. Kalaupun ada pembagian kue atas kekayaan hasil bumi Natuna, sebagaimana dikemukakan Kartubi, hanya dinikmati para pejabat dan orang-orang yang dekat dengan pejabat. Itu dapat dibuktikan dengan minimnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang dapat menggerakkan perekonomian rakyat. "Sudah empat tahun APBD Natuna dianggarkan dalam jumlah Rp 300 miliar lebih per tahunnya, seperti tahun 2003 sebesar Rp 390 miliar, dan Rp 310 miliar untuk tahun 2004. Akan tetapi, belum

terlihat pembangunan infrastruktur. Akses jalan yang dibangun hanyalah jalan di tengah kota yang merupakan anggaran dari provinsi. Sedangkan jalan kabupaten masih minim dan terbatas," papar Kartubi. Ketika Kompas berkesempatan berkeliling mengunjungi Ranai dengan menggunakan pesawat SMAC dari Bandara Kijang, Tanjung Pinang, akhir Agustus lalu, terlihat bahwa Natuna indah dan kaya. Dari atas pesawat dari ketinggian 5.000 kaki, terlihat hutan-hutan yang masih rimbun di kaki pegunungan Natuna. Pepohonan kelapa berjejer di sepanjang pantai. Bebatuan granit tersembul di perbukitan. Tanaman karet rakyat tampak tumbuh subur. Alam lautnya begitu indah sehingga kondisi Natuna terkesan masih alami. Tidak terlihat bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, selain permukiman penduduk yang menumpuk di tepi pantai. Namun, begitu pesawat SMAC melandas, kesan keindahan itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Keluar dari Bandara Ranai yang hanya berjarak ratusan meter menuju kota, suasana kotanya masih seperti sebuah perkampungan layaknya wilayah kecamatan. Di jalan raya mobil yang lalu lalang masih bisa dihitung dengan jari. Umumnya, yang lalu lalang adalah kendaraan dinas. Stasiun pompa bensin hanya ada satu di kota, di Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng, dengan satu mesin pompa premium dan solar. Pertokoan belum begitu ramai. Tempat penginapan masih kelas melati. Pasarnya sepi walau masih siang hari. Pegawai instansi pemerintah pun tidak terlihat sibuk. JANGAN dibayangkan kantor-kantor instansi pemerintah sama dengan daerah lain yang memiliki gedung permanen dan bertingkat, seperti Batam atau Karimun. Di pusat pemerintahan Kabupaten Ranai, kantor- kantor instansi pemerintah masih menyewa di rumah-rumah penduduk yang letaknya berada di sepanjang jalan raya Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng. Fisik bangunan rumah penduduk yang disewa pemerintah setempat ada yang bertingkat dua seperti Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ada pula yang bangunannya semipermanen, seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Bahkan, ada yang mirip kios pedagang sembilan bahan pokok, yaitu Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pejabat Catatan Sipil. Khusus Kantor Bupati Natuna mengambil tempat di kantor kecamatan. Pembangunan fisik gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna memang sudah dimulai di kawasan pengembangan kota baru di Ranai, sekitar tiga kilometer dari kota. Fisik bangunannya sudah 60 persen dikerjakan. "Pemkab Natuna selama ini memang berkantor dengan menyewa rumah penduduk. Itu karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Pemkab Natuna," papar Minwardi, Kepala Bagian Umum dan Humas Pemkab Natuna. Natuna sebagai daerah kaya memang sebuah ironi. Sudah saatnya pemerintah pusat punya perhatian khusus secara serius untuk menatanya kembali dengan semangat otonomi daerah, bukan otonomi menurut kalangan penguasa daerahnya. (Surya Makmur Nasution)

Pengembangan Kelautan dan Perikanan Ditulis oleh Administrator Senin, 01 Juni 2009

Natuna sebagai daerah kepulauan hendaknya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pengembangan dan budidaya kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Ini penting mengingat kehidupan para nelayan yang sangat bergantung pada kondisi karang dan laut, jika kondisi terumbu karang, pantai dan air laut sudah rusak dan tercemar maka secara otomatis biota laut sebagai mata pencarian masyarakat pesisir Kabupaten Natuna akan berkurang. Untuk itu seluruh masyarakat harus memiliki kesadaran yang sama dalam berupaya menjaga kelestarian lingkungan laut demi meningkatkan pendapatan bagi masyarakat pesisir khususnya dan masyarakat Kabupaten Natuna umumnya.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau melalui Kepala Bidang PSDKP, DR. Ir Edi Wan pada acara Kunjungan kerja dan Sosialisasi Progam Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepri, Minggu (31/05) di Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga . Lebih lanjut dikatakan selama ini DKP Provinsi Kepri bekerja sama dengan Coremap (sejak tahun 2004) telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pemeliharaan terumbu karang agar terjaga ekosistem dan keseimbangan alam (laut). Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, potensi yang ada dapat diekploitasi berbasis Konservasi agar terjaga kelestariannya. Selain dari itu masyarakat juga dapat melakukan budi daya rumput laut, budi daya ikan dan pengembangan dunia pariwisata. Untuk budidaya rumput laut kedepan DKP Provinsi Kepri berencana untuk menggunakan tehnologi Gasepo yang menggunakan banyak tenaga kerja, secara tidak lansung akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Sopyan Samsir meyatakan kedepan akan ditentukan batas wilayah laut pada setiap kecamatan dengan jarak 4 mil dari garis pantai yang akan dimanfaatkan secara khusus untuk nelayan budidaya, 4 mil selanjutnyaakan diperuntukan kepada nelayan tangkap. Untuk menunjang program tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri akan memberikan bantuan angkutan laut (pompong), alat tangkap kepada kelompok masyarakat yang menjadi anggota binaan Coremap. Menindaklanjuti pertanyaan dari salah satu masyarakat yang menanyakan masalah perizinan kapal nelayan tangkap, diterangkan bahwa untuk perizinan ekploitasi tergantung kapasitas muatan dari kapal tersebut. Bagi kapal tangkat dengan kapasitas muatan 10 GT perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, 20-30 Gt dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk Kapal dengan kapasitas muatan 30 GT keatas surat perizinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Pada kesempatan itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, Drs. H. Izwar Asfawi menyatakan saat ini kerusakan terumbu karang akibat dari pengeboman dan pembiusan sudah sangat berkurang. Hal ini dikarenakan seringnya dilakukan sosialisasi oleh pihak terkait serta dukungan dari masyarakat. Saat ini Natuna menyediakan seluas 142 ribu Ha kawasan laut yang dicadangkan untuk kawasan Konservasi sebagai komitmen mendukung program pengembangan dan pemeliharaan kelautan. (Ermiza) Sumber : Bagian Umum Setda Kab. Natuna (01/06/2009)

•

Kabupaten Bintan (0)

•

Kabupaten Bintan adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi sehingga nama Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri) diganti menjadi Kabupaten Bintan. Kabupaten ini memiliki sejumlah peluang di bidang pariwisata, industri, perikanan dan pertambangan. Dibidang pariwisata, iklim dan kondisi alam yang eksotis menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Misalnya Lagoi yang memiliki pemandangan laut dan pantai yang telah menarik minat lebih dari 40.000 wisatawan mancanegara. Dilahan seluas 23.000 ha terdapat 7 hotel bertaraf internasional, 2 Resort dan 2 lapangan golf bertaraf internasional dengan 36 hole. Untuk menarik minat investor, pemerintah setempat telah mengalokasikan lahan seluas 500 ha di Kijang dan 100 ha di Bintan Barat sebagai areal hutan industri dan pengembangan pantai. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan bekerja sama dengan Singapura untuk membangun Bintan Utara. Pada sektor industri, Kabupaten ini mempunyai kawasan industri di Lobam sebagai salah satu hasil dari kerjasama ekonomi antara Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Terdapat 4000 ha lahan yang dipakai oleh 18 perusahaan elektronik, 14 perusahaan garmen dan lain-lain. Industri perikanan juga berperan penting di kabupaten ini dengan didukung oleh luas wilayah perairan seluas 95%. Para investor di sarankan untuk mengembangkan sektor ini di wilayah dimur yaitu di wilayah Tambelan dengan 54 pulau. Wilayah ini cocok untuk perikanan, dan budidaya terumbu karang seluas 117,480 ha. Pariwisata laut cocok untuk wilayah ini dengan didukung oleh pasir pantai yang bersih dan putih.

•

Kabupaten Karimun (0)

•

Kabupaten Karimun di sebelah utara berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan Singapura, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan riau, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Batam dan Kabupaten Kepulauan Riau, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Begkalis dan kabupaten Melawan. Luas wilayah Kabupaten Karimun2.873,3 Km2. Secara administratif, Kabupaten ini terbagi menjadi delapan Kecamatan. Kabupaten Karimun pada tahun 2006 memiliki beberapa komoditi unggulan di sektor perkebunan. Komoditi yang dihasilkannya antara lain, berupa karet sebesar 10.362 ton, kelapa dalam sebesar 1.625 ton dan dari kelapa hibrida sebesar 72 ton. Dilihat dari segi ekonomi, total nilai PDRB yang dicapai Kabupaten ini pada tahun 2005 sebesar.1.513.127,47(dalam jutaan rupiah) dengan komoditi terbesar berasal dari sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, restoran sebesar dan daari sektor industri pengolahan. Sebagai daerah kepulauan yang cukup luas, Kabupaten Karimun dilimpahi banyak hasil laut. Selar, kembung, tongkol, dan tengiri adalah jenis-jenis ikan yang banyak ditangkap dan mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Untuk menopang relokasi industri menengah besar dari Singapura, kabupaten Karimun telah mengembangkan kawasan industri galangan kapal, industri pengalengan minuman, air mineral, industri pembuatan tepung ikan dan lain sebagainya. Kabupaten Karimun sebagai daerah perlintasan angkutan BBM global, angkutan Crude Oil dan Pipa Gas Maka Sangat Memungkinkan Pengembangan di Sektor Industri Seperti Industri Petro Kimia, dan industri penopang lainnya seperti Bunker Penampung Gas Alam Cair, Dermaga, Galangan Kapal, Garmen dan Tekstil, Funiture, Elektronik serta Industri lainnya. Di sektor pertambangan, Potensi pertambangan yang ada di wilayah ini berupa bahan galian yang meliputi : granit, pasir, batu pasir weeke, pasir kuarsa, ocker, kaolin, kuarsit dan timah. Banyaknya pelancong yang datang ke Karimun, memberikan konstribusi terhadap perekonomian Kabupaten Karimun terutama dari sektor hotel, restoran dan jasa. Kabupaten ini juga memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya jalan darat, empat buah pelabuhan yaitu Pelabuhan Rempak, Pelabuhan Malarko, Pelabuhan penumpang Tanjung Balai Karimun, dan Pelabuhan sikumbang Kundur.

•

Kabupaten Kepulauan Anambas (0)

•

Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibukotanya adalah Tarempa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna.

•

Kabupaten Lingga (0)

•

Kabupaten Lingga memiliki luas wilayah 2.117,7 km2. Terbagi menjadi 5 kecamatan dengan Daik sebagai ibukota kabupaten. Wilayahnya berbatasan dengan Kota Batam di sebelah utara, Laut Bangka dan Selat Bangka di sebelah selatan, Laut Indragiri di sebelah barat dan Laut Cina Selatan di sebelah timur. Kabupaten ini terdiri dari tiga gugusan pulau besar. Senayang di sebelah utara, Lingga di tengah-tengah dan Singkep di ujung paling selatan, dengan ciri khas yang berbeda satu sama lain. Pulau Lingga adalah yang terbesar diantara dua gugusan pulau lainnya. Penduduk di daerah ini umumnya hidup dari bercocok tanam. Ketergantungan terhadap alam terutama dari perkebunan tergolong tinggi. Komoditas yang diandalkan daerah ini adalah sagu. Tanaman tersebut

menjadi gantungan hidup penduduk di kedua kecamatan, Lingga dan Lingga Utara. Sebagian alamnya yang berbukit, diselingi lembah dan tiga gunung Daik, Sepincan dan Tanda rupanya cocok untuk mengembangkan beberapa hewan ternak. Sapi, kerbau, kambing, ayam dan itik dapat berkembang dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan beras, sayur-sayuran berkualitas baik dan kebutuhan pokok lainnya, masyarakat daerah ini sangat bergantung pada Tanjung Pinang dan Jambi. Lain Lingga lain Senayang. Pulau terbesar ketiga di sebelah utara kabupaten ini memang merupakan kampung nelayan. Daerah ini adalah penghasil ikan terbanyak di Kabupaten Lingga dengan produksi sekitar 46 persen dari total produksi kabupaten.Sebagai daerah kepulauan, tak sedikit kegiatan ekonomi kabupaten ditopang dari hasil perikanan. Perairan disekelilingnya yang mencapai 95 persen dari luas keseluruhan cukup menjelaskan hal itu. Singkep berbeda dengan Lingga dan Senayang. Pulau di ujung selatan kabupaten ini tergolong lebih maju. Meski tak mencakup keseluruhan, masyarakatnya sudah tersentuh teknologi.Perkebunan karet di sini tergolong lebih menghasilkan dibandingkan dengan Pulau Lingga

•

Kabupaten Natuna (0)

•

Kabupaten Natuna, adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kepulauan Riau. Natuna terletak paling utara Indonesia. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau, dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal dengan penghasil Minyak dan Gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel.

•

Kota Batam (0)

•

Kota Batam terletak di Kepulauan Riau ini beribukota di Batam Center, secara geografis terletak antara 0o25 29 - 1o15 00 LU dan antara 103o34 35 - 104o26 04 BT. Kota Batam di sebelah utara berbatasan dengan Selat Singapura, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan senayang, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Karimun dan Moro Kabupaten Karimun sedangkan di sebelah timur berbatasan dengann Kecamatan Bintan Utara. Luas wilayah Kota Batam 1.570,35 Km2. Secara administratif, Kota Batam terbagi menjadi delapan Kecamatan. Pada tahun 2005 Kota ini memiiliki jumlah penduduk 292.633 jiwa yang terdiri dari 323.455 jiwa pria dan 616.088 jiwa wanita dengan tingkat kepadatan penduduknya sendiri mencapai 799,83 per Km2. Untuk kegiatan ekspor, nilai ekspor terbesar diantaranya dari sektor perindustrian dan pertambangan yaitu logam tidak mulia lain sebesar 2.049.193.157 ribu US$, alat listrik sebesar 1.683.671.423 ribu US$, dan besi atau baja sebesar 464.463.625 ribu US$. Dilihat dari segi ekonomi, total nilai PDRB yang dicapai Kota Batam pada tahun 2006 sebesar 21.579.929,20 (dalam jutaan rupiah) dengan konstribusi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, restoran dan daari sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Kegiatan perekonomian Batam didominasi sektor industri yang berorientasi ekspor menjadikan batam menjdi kota yang kaya. Selain tersedianya lahan sebagai andalan untuk menarik investor ketersediaan tenaga kerja secara mudah dengan harga yang kompetitif juga menentukkan. Berbagai industri berat dan industri sedang seperti industri peralatan pengeboran lepas pantai, komponen elektronika, bahan kimia untuk farmasi dan migas, tekstil, pipa baja, alat-alat optik, mesin, industri kapal dan galangan kapal, sepatu, komputer dan komponennya. Kota ini juga memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya jalan darat, Bandara Nang Nadim yang terletak di Batam, 13 Pelabuhan tiga diantaranya yaitu Pelabuhan batu Ampar, Pelabuhan Ferry Internasional Btm Center, dan pelabuhan Sarana Citra Nusa Kabil. Serta dukungan sarana pembangkit tenaga listrik, air, gas dan telekomunikasi.

•

Kota Tanjung Pinang (0)

•

Kota Tanjung Pinang adalah salah satu Daerah Tingkat II sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau di Indonesia dengan Koordinat 0º5' Lintang Utara; 104º27' Bujur Timur. Kota ini memiliki pesona menarik dengan beragam kultur budaya suku dari hampir seluruh Indonesia masuk ke kota ini, dengan bahasa Melayu yang masih tergolong klasik, dan sedikit unik terdengar di telinga orang-orang dari luar kota namun memiliki daya tarik tersendiri. Kota ini memiliki cukup banyak area wisata seperti Pulau Penyengat yang hanya berjarak kurang lebih 2 mil dari pelabuhan laut Tanjung Pinang, pantai Trikora dengan pasir putihnya kurang lebih 65 km dari kota dan pantai Cermin di pusat kota. Tanjung Pinang ditingkatkan statusnya menjadi kota dengan UU Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001. Ada kota kecil berjarak kurang lebih 24 km dari kota ini yang bernama kota Kijang. Pelabuhan laut Tanjung Pinang (pelabuhan Sri Bintan Pura) memiliki kapalkapal jenis feri dan feri cepat termasuk juga speedboat untuk akses domestik ke pulau Batam dan kota-kota lain di Riau daratan, kepulauan Karimun dan Kundur, serta akses internasional ke negara Malaysia dan Singapura