Naskah Akademik Kami.docx

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Disusun Oleh: 1. Aditya Endar Pratama

(20150610002)

2. Maria Apritisya Viana

(20150610050)

3. Syarifah Amalia Bin Tahir

(20150610072)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA 2018

KATA PENGANTAR Puji syukur di panjatkan kehadirat Allah S.W.T. karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan pedoman penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Pedoman penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah disusun sebagai salah satu kegiatan Quick Wins untuk membenahi sistem kerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Pedoman Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini disusun bersamaan dengan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Akhir kata semoga pedoman penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini dapat bermanfaat untuk menyamakan pemahaman mengenai sistematika dan substansi Naskah Akademik Rancangan

Peraturan

Daerah

dan

menjamin

penyempurnaan

peningkatan kualitas Naskah Akademik.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

SURABAYA, 20 MARET 2019

atau

DAFTAR ISI

Narasi Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Identifikasi Masalah 3. Tujuan dan Kegunaan 4. Metode

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Hakekat orang bekerja itu bagaimana? aspek filosofisnya? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, penghasilan. Bekerja. Sandang, Pangan, dan Papan.



UUD 1945, Pasal 28 ....kamu jelaskan



Apakah pemerintah bertanggung jawab agar kita mendapatkan pekerjaan ?



Upaya pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan? Lalu tambahkan data jumlah orang bekerja dengan jumlah orang yang tidak bekerja?



Dagang = wiraswasta = pengusaha UMKM.



Ada aturan tentang UMKM ? UU atau



Apakah PKL secara hukum?



Apakah PKL = UMKM?



Ada data nasional jumlah PKL ? kontribusi PKL terhadap perekonomian Indonesia secara nasional, perekonomian Daerah?



Adakah

dukungan

dari

pemerintah,

instansi

swasta

dalam

memberdayakan PKL? Bentuknya bagaimana? 

Di Sidoarjo bagaimana? Jumlah PKL di sidoarjo? Dibawah pembinaan siapa? Apakah PKL di sidoarjo terlokasisir?



Sudah ada gak aturan yang mengatur PKL di Sidoarjo? Kalau gak ada itu peluangmu? Kalau ada, apa tawaran dari perda yang kami bikin?



Peraturan Menteri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pedagang Kaki Lima.



Masalah: Tempat, keamanan, gmn itu PKL bisa ditata?



Perda PKL di bebeberapa tempat?

Setiap dasarnya hakekat setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Jaminan mendapatkan kehidupan yang sejahtera itu telah ditegaskan pada batang tubuh UUD NKRI 1945 yang berbunyi: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesajahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4. Ikut

melaksanakan

ketertiban

dunia

yang

berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Khusus mengenai tujuan yang kedua yang berbunyi “memajukan kesajahteraan umum” yang dapat diartikan bahwa Negara wajib bertanggung jawab atas kemajuan kesejahteran masyarakat. Dan warga Negara berhak mendapatkan hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang sudah ditegaskan pada Pasal 28D Ayat 2 UUD 1945. Jadi untuk mengembangkan kesejahteraan umum dimasyarakat khususnya untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) pemerintah daerah dapat mengambil langkah dengan adanya pembangunan, penataan yang merata sehingga kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa lebih terjamin. Seiring jalannya waktu Pedagang Kaki Lima (PKL) semakin berkembang semakin pesat dan parahnya Pedagang Kaki Lima (PKL) sekarang mulai seenaknya mendirikan bangunan kios-kios di trotoar yang mengakibatkan terganggunya sarana prasana umum maka dari itu pemerintah daerah wajib melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) biar bisa lebih teratur dan nyaman.

Bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal sehingga perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 tentang kordinasi penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan diatur juga pada Peraturan Menteri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pedagang Kaki Lima.

B. Identifikasi Masalah 1) Bagaimana pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di daerah Sidoarjo? 2) Mengapa perlu dibuat peraturan daerah Sidoarjo tentang pedagang kaki lima (PKL)? 3) Apa yang menjadi pertimbangn atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima (PKL)? C. Tujuan dan kegunaan Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penyusunan Naskah Akademik memilik tujuan sebagai berikut:

1) Untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan pedagang kaki lima (PKL) dengan segala dimensinya secara menyeluruh, dan terpadu. 2) Untuk memberikan kenyaman dan keamanan kepada pedagang kaki lima (PKL). 3) Untuk penataan pedagang kaki lima (PKL) supaya lebih teratur dan terarah.

D. Metode a) Tipe Penulisan Tipe penulisan yang dipakai dalam penyusunan naskah akademik menggunakan tipe yuridis normatif metode penulisan ini melihat, menelaah, dan mengiterpasikan hal-hal yang bersifat teoritos yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi,peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.1 b) Pengumpulan bahannya Dalam penelitian hukum normative atau kepustakaan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun hukum tersier atau bahan non hukum.2

1

Soerjono soekanto dan sri mamudji 1985. Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm:52 2 Dr. ND, Mukti fajar, Yulianto Achmad MH. Dualisme penelitian hukum normative & empiris. Yogyakarta. Hlm:153