Nabila Ayu Indriafeb.pdf

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh: NABILA AYU INDRIA 1113082000016

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1438 H /2018 M

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh: NABILA AYU INDRIA NIM: 1113082000016

Di Bawah Bimbingan Pembimbing

Zuwesty Eka Putri, M.AK. NIP.19800416 200901 2 006

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1439H/2018

ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF Hari ini Rabu,11 September 2017 telah dilakukan Ujian Komprehensif atas mahasiswa: Nama

: Nabila Ayu Indria

NIM

: 1113082000016

Jurusan

: Akuntansi

Judul Skripsi :“Pengaruh

Penyajian

Laporan

Keuangan

Daerah,

Aksesibilitas Laporan Keuangan, terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Lapora Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ”.

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses Ujian Komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan LULUS dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 11 September 2017

1. Hepi Prayudiawan,SE,MM,Ak,CA NIP. 19720516 200901 1 006

2. Nur Wachidah Yulianti SE.,M.S.Ak NIDN. 2005078501

iii

(…………………………………) Penguji II

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI Hari ini, Rabu 26 September 2018 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa: 1.

Nama

: Nabila Ayu Indria

2.

NIM

: 1113082000016

3.

Jurusan

: Akuntansi

4.

Judul Skripsi

: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas

Laporan

Keuangan

terhadap

Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses Ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 26 September 2018

1. Hepi Prayudiawan,SE,MM,Ak,CA NIP. 19720516 200901 1 006

(

2. Zuwesty Eka Putri, SE.,M.AK

(

) Ketua

NIP. 19800416 200901 2 006

) Sekretaris

3. Yusro Rahma,SE.,M.Si

(

NIP. 19800506 200801 2 016

) Penguji Ahli

4. Zuwesty Eka Putri, SE.,M.AK

(

NIP. 19800416 200901 2 006

) Pembimbing

iv

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Nabila Ayu Indria

NIM

: 1113082000016

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya: 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan 2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan di atas, maka saya siap untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 25 Agustus 2018

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI 1. Nama

: Nabila Ayu Indria

2. Tempat, Tanggal Lahir

: Tasikmalya, 21 Nov 1994

3. Jenis Kelamin

: Perempuan

4. Agama

: Islam

5. Anak Ke- dari

: 4 dari 4 bersaudara

6. Alamat

: Jl. Raya Cikatomas No.206 RT 04 RW 02 Kel. Pakemitan 1 Kec. Cikatomas Tasikmalaya

II.

7. Telepon

: 081289697422

8. Email

: [email protected]

PENDIDIKAN 1. SD ( 2001-2007)

: SD Negeri 1 Cikatomas

2. SMP ( 2007-2010)

: SMP Negeri 1 Cikatomas

3. SMA (2010-2013)

: SMA Negeri 1 Tasikmalaya

4. S1 (2013-2018)

: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

III.

PENGALAMAN ORGANISASI 1. Anggota BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2014-2015 2. Anggota BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2015-2016 3. Ketua Kesekretariatan Economy Expo 2015

vi

THE EFFECT OF PROVIDING REGIONAL FINANCIAL STATEMENTS, ACCESSIBILITY OF FINANCIAL STATEMENTS, TOWARDS TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL STATEMENTS, KABUPATEN TASIKMALAYA Abstract The purpose of this study was to determine the effect of the presentation of regional financial statements, accessibility of financial statements, on the transparency and accountability of the regional financial reports of district Tasikmalaya. Respondents in this study were SKPD accounting/finance staff who had worked for at least 1 year. Data analysis method in this research uses SPSS 22 application. This research uses purposive sampling technique. Hypothesis testing was done by Multiple Linear Regression Analysis.The results of this study indicate that the presentation of financial statements affects the transparency and accountability of financial statements, the accessibility of financial statements does not affect the transparency and accountability of financial statements, and the presentation of regional financial statements and accessibility of financial statements significantly influence the transparency and accountability of financial statements Tasikmalaya district area. Keywords: presentation of regional uniqueness reports, financial report accessibility, transparency and accountability of financial statements.

vii

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Responden dalam penelitian ini adalah staf akuntansi/keuangan SKPD yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 22. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, serta penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah kabupaten Tasikmalaya. Kata kunci: penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

viii

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga dapat menyelsaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya” Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat, guna meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, syukur Alhamdulillah penulis hanturkan atas karunia Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada: 1. Orang tuaku tercinta Hj.Tati Susilawati dan H. Enung Ahmad Rifai yang selalu dengan ikhlas memberikan dukungan dan perhatian, kasih sayang, semangat dan doa yang tiada henti kepada penulis. 2. Ketiga saudara perempuanku Astrie Ayu Pratiwi, Nanda Ayu Zaskia dan Sheila Ayu Indira yang telah menyemangati dan mengingatkan penulis agar skripsinya cepat selesai. 3. Bapak Dr. Arief Mufraini, Lc, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Ibu Yessi Fitri,SE.,M.Si.,Ak.,CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Bapak Hepi Prayudiawan,SE.,Ak.,MM.,CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Ibu Zuwesty Eka Putri, SE.,M.AK selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing penulis selama menyusun skripsi. Terima kasih atas segala masukan guna penyelesaian skripsi ini serta semua motivasi dan nasihat yang telah diberikan selama ini. ix

7. Terima kasih kepada Ibu dan Andri yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis dalam mengerjakan tugas dan semua tanggungjawab penulis, dan selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis. 8. Keluarga Bersama Wujudkan Mimpi yang selalu berbagi suka duka, yang selalu memberikan ilmu yang mereka punya dan menjadi tempat bagi penulis untuk belajar dan berproses. 9. Seluruh senior dan adik-adik Reboisasi, terimakasih atas semua dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan studinya. 10. Geng WAHAHA, Mamih, Sese, Slem, Acong, Cake, Tuye, Ines, Amel, Fanyel, Nana yang dari SMA selalu menjadi sahabat yang baik dan mendukung kepada penulis dalam segala hal. 11. Sahabat-sahabat penulis di kampus yang selalu memberikan support, selalu setia menemani, berbagi suka duka, berbagi cerita, berbagi ilmu dan perhatian terbaiknya kepada penulis. Tiara, Farda, Lulu, Febi, Zul, Ajeng, Fika, Rahman, Cakra, Hugo, Ricky, Reza. 12. Akuntansi A dan B, kakak-kakak HMI serta teman-teman satu bimbingan terimakasih atas segala informasi dan doanya selama menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 13. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Jakarta, 25 Agustus 2018

(Nabila Ayu Indria)

x

DAFTAR ISI COVER …………………………………………………………………i LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI …………………………….…..ii LEMBAR PENGESAHAN KOMPRE……………………………..…iii LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI…………………………………iv LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH………...v DAFTAR RIWAYAT HIDUP ………………………………………...vi ABSTRACT ……………………………………………………………..vii ABSTRAK ………………………………………………………..........viii KATA PENGANTAR ………………………………………………....ix DAFTAR ISI ………………………………………………………..….xi DAFTAR TABEL ………………………………………………….......xv DAFTAR GAMBAR ……………………………………………….….xvi DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………..……xvii BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………..1 A. Latar Belakang ………………………………………………….1 B. Rumusan Masalah ………………………………………………7 C. Tujuan Penelitian ……………………………………………….7 D. Manfaat Penelitian ……………………………………………...8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ……………………………………...9 A. Tinjauan Literatur ……………………………………………...9 1. Agency Theory ………………………………………….….9 2. Signaling Theory ……………………………………….….10 3. Keuangan Daerah ……...……………………………….....11 4. Penyajian Laporan Keuangan Daerah ………………..........12 xi

5.

Aksesibilitas Laporan Keuangan…………………………..14

6. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan ….......15 B. Hasil Penelitian Terdahulu ………...…….......……….………..22 C. Perumusan Hipotesis ………………………………………......31 1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah ………......31 2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan ……………......31 3. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan………………………..….33 D. Kerangka Pemikiran …………………………………………...34 BAB III METODOLOGI PENELITIAN …………………………...35 A. Ruang Lingkup Penelitian ……………………………………...35 B. Metode Penentuan Sampel ……………………………………..35 C. Metode Pengumpulan Data ………………………………….....36 D. Operasionalisasi Variabel Penelitian ……………………….......37 1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah……………………...37 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan………………………...…38 3. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan……......39 E. Metode Analisis Data …………………………………………...42 1. Uji Statistik Deskriptif ………………………………...........42 2. Uji Kualitas Data……………………………………………42 a. Uji Validitas ………………..…………………………..43 b. Uji Relibilitas………………………..………………….45 3. Uji Asumsi Klasik……………………………………….......45 a. Uji Multikolinearitas…………………………………....45 b. Uji heteroskedastisitas…………………………..............45 c. Uji Normalitas………………………………………..…46 4. Uji Hipotesis……………………………………………........47 a. Koefisien Determinasi (R2)……………………..............48 b. Uji Statistik F…………………………………................48 c. Uji Signifikasi Parsial (Uji t)……………………………49 xii

Bab IV Hasil dan Pembahasan…………………………………………50 A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ……………………..50 1. Tempat dan Waktu Penelitian………………………………..50 2. Karakteristik Profil Responden……………………………....51 a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin…….......52 b. Deskripsi responden berdasarkan lama bekerja...…….....52 c. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir.....53 d. Deskripsi responden berdasarkan usia…………………..54 B. Hasil Penelitian …………………………………………………..56 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif ……………………...................56 2. Hasil Uji Kualitas Data…………………………………….....57 a. Hasil Uji Validitas……………………………………….57 b. Hasil Reliabilitas………………………………………...61 3. Hasil Uji Asumsi Klasik ……………………………………..62 a. Hasil Uji Multikolinearitas……………………......……..62 b. Hasil Uji Heteroskedastisitas…………………………….63 c. Hasil Uji Normalitas……………………………………..63 1) Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov……………..64 2) Hasil Uji Normalitas dengan Grafik………………...64 d. Hasil Uji Hipotesis……………………………………….66 1) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) ………………66 2) Hasil Uji Statistik F………………………………….67 3) Hasil Uji Signifikasi Parsial (Uji t)…………….……68 C. Pembahasan ……………………………………………………….70 Bab V Kesimpulan dan Saran…………………………………………...74 A. Kesimpulan………………………………………………………...74 B. Keterbatasan………………………………………………….…….75 C. Saran………………………………………………………….…….75 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………..........76

xiii

LAMPIRAN-LAMPIRAN……………………………………………79

xiv

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu ...................................... …..23 Tabel 3.1 Operasional Variabel......................................................... …..41 Tabel 4.1 Distribusi Penyebaran Kuisioner…………………………......50 Tabel 4.2 Data Sampel Penelitian…………………………………….....51 Tabel 4.3 Hasil Uji Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.......52 Tabel 4.4 Hasil Uji Deskripsi responden berdasarkan lama bekerja……53 Tabel 4.5 Hasil Uji Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir………………………………………………….…..54 Tabel 4.6 Hasil Uji Deskripsi responden berdasarkan usia……………..55 Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif………………………………....56 Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah…...57 Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah…...58 Tebel 4.10 Hasil Uji Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan……....59 Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan……………………………………………………..59 Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan……………………………………………………..60 Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas……………………………………….61 Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinieritas………………………………….62 Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas……………………………….63 Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik Kolmogrov – Smirnov…………………..64 Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi…………………………...67 Tabel 4.18 Hasil Uji Statistik F…………………………………….…..68 Tabel 4.19 Hasil Uji Statistik t………………………………………....69 Tabel 4.20 Hasil Pengujian Hipotesis……………………………….…73

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran……………………………………..34 Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik……………………..65 Gambar 4.2 Grafik Normalitas dengan Grafik P-Plot………………...65

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Pengisian Kuisioner…………………79 Lampiran 2 Surat Pengantar dari Pemda Tasikmalaya …………...….82 Lampiran 3 Kuisioner Penelitian …………………………………….84 Lampiran 4 Daftar Identitas dan Jawaban Responden …………….....90 Lampiran 5 Hasil Output SPSS……………………………………….104

xvii

BAB 1 PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Akuntansi sektor publik merupakan sistem informasi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sekarang perhatian semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintah maupun lembaga publik non pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas

dan

transparansi.

Laporan

keuangan

dari

instansi

pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi di pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah sejak tahun 1997. Reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan

kemandirian

daerah,

memperbaiki

transparansi

dan

akuntabilitas publik atas pengelolaan keungan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta menorong demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2010). Setiap daerah harus mampu menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dari daerah 1

yang bersangkutan seperti laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan yang mengarahkan untk mengimplementasikan good governance maka pemerintah daerah tidak dapat lagi menutup-nutupi kondisi keuangan dari publik. Perkembangan pengetahuan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah saat ini menyebabkan tantangan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan di daerah agar lebih transparan dalam membuat suatu laporan keuangan daerah. Pemerintah di wajibkan untuk selalu teliti dalam membuat suatu laporan keuangan agar tidak menimbulkan suatu pertanyaan yang menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap laporan keuangan yang telah di buat oleh pemerintahan. Upaya transparansi ini bisa dilakukan melalui pelaksanaan akuntansi dan pembuatan laporan keuanga. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi laporan keungan juga harus dipublikasikan agar masyarakat selaku stakeholder mengetahui dan bisa melakukan analisa yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi kinerja (Mahmudi, 2010). Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara yang

2

mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Perhatian terhadap isu akuntabilitas dan transparansi keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya desentralisasi fiskal, telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. 2. Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai salah satu konsekuensinya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen yang berbeda namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan transparansi. Jika akuntabilitas keuangan daerah tidak di sertai dengan transparansi maka keuangan daerah tersebut bisa jadi sebuah manipulasi dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang semestinya di dapatkan. Namun pada era sekarang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keungan masih belum optimal (Hehanussa, 2015). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara

3

jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penelitian yang menguji pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, memperoleh bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia serta aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut (Mulyana, 2006; Hehanussa, 2015). Cara

yang

ditempuh

untuk

mewujudkan

transparansi

dan

akuntabilitas pengelolaan keungan adalah dengan mengharuskan pemerintah untuk menyusun suatu laporan keuangan yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. Agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin, diperlukannya suatu sistem akuntansi yang baik, dan sitem tersebut dijalankan melalui Sitem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh asset, hutang, dan ekuitas dana. Fenomena yang terjadi di daerah Tasikmalaya sendiri ada kasus mengenai pengadaan mebeler yang bermula dari tahun 2011 sampai dengan akhir 2016 dan di duga telah merugikan Negara sebesar 1,5 miliyar, dan menjikan bupati Tasikmalaya sebagai saksi dalam kasus ini dan telah menetapkan Kepala Disdukcapil sebagai tersangka, serta di jerat dengan UU Tipikor Pasal 2 ayat 1pasal 3 dengan ancaman 20 tahun penjara. Meskipun

4

opini BPK bagus untuk daerah ini, tetapi terdapat banyak kasus mengenai pengadaan yang terjadi di daerah Tasikmalaya. Fenomena yang baru terjadi lagi mengenai korupsi dana hibah daerah untuk yayasan dan lembaga keagamaan di daerah yang mencapai 141 miliyar pada periode Juli-Desember 2017. Disini dijelaskan telah terjadi pemotongan dari dana hibah tersebut sebesar 20-90 %. Untuk sementara kasus ini belum jelas dan selesai hingga pertengahan 2018 ini dan masih mengumpulkan barang bukti serta beberapa saksi. Undang-undang yang mengatur tentang akuntabilitas sektor publik, telah mengalami perubahan mendasar dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasilhasil kepada stakeholders. Namun upaya perbaikan mengenai penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari single entry menuju double entry merupakan perubahan yang cukup revolusioner (Hehanussa, 2015). Di sisi lain, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui berbagai media cetak maupun elektronik, belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada pasal 116 ditambahkan satu ayat, yaitu ayat 4a yang

5

bunyinya: “Untuk memenuhi asas tansparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah”. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas

Laporan

Keuangan,

Terhadap

Transparansi

dan

Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya”.

6

B.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1) Apakah penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 2) Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? 3) Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

C.

Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1. Penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

D.

Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini mengharapkan dapat memberi manfaat bagi:

7

1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu akuntansi dan untuk menambah pengetahuan mengenai akuntansi pemerintahan daerah. 2. Peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian mengenai topik yang sama. 3. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam hal penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah.

8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.

LANDASAN TEORI 1. Agency Theory Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Hehanussa, 2015). Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan sering disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali manajemen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder lain, misalnya karyawan, investor, kreditor dan masyarakat. Dilihat dari sudut pandang teori keagenan diatas, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah adalah seperti hubungan antara principal dan agent. Masyarakat adalah principal dan pemerintah daerah adalah agent. Principa memberikan wewenang pengaturan kepada agent dan memebrikan sumber daya kepada agent (dalam bentuk pajak dan lain sebagainya). Pemerintah daerah selaku agent memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, m enyajikan,

melaporkan,

dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung

9

jawabnya. Jadi sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas wewenang yang sudah

diberikan,

pemerintah

daerah

harus

memberikan

laporan

pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan. 2. Signalling Theory Teori signal merupakan pengembangan dari teori keagenan dimana teori ini berkaitan dengan hubungan antara manajemen dan penerima informasi yang menunjukkan adanya asimetri informasi antara pihak manajemen perusahaan dan berbagai pihak yang berkepentingan, berkaitan dengan informasi yang dikeluarkan tersebut. Dasar teori signal adalah ketidak seimbangan perolehan informasi yang menjadi alasan bagi pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi melalui laporan keuangan. Ketidak seimbangan informasi dapat terjadi diantara dua kondisi ekstern yaitu perbedaan informasi yang kecil sehingga tidak mempengaruhi manajemen, atau perbedaan yang sangat signifikan sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen (Sartono, 2002). Kaitannya dari teori signal dengan penelitian ini adalah dalam teori signal dijelaskan mengenai pentingnya pemberian informasi yang harus diberikan kepada pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam dalam hal ini yaitu pemerintahan itu sendiri sedangkan pihak luar yaitu DPRD, bawasda dan masyarakat. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh pihak pemrintah yang dapat menjadi signal bagi pihak luar, terutama bagi pihak yang

10

berkepentingan adalah laporan tahunan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketehui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua pengguna informasi keuangan tentunya memerlukan informasi untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah tersebut. Sehingga pengguna informasi keuangan dapat mengukur transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. 3. Keuangan Daerah Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sendiri. Keuangan daerah dikelola oleh manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan pengorganisasian dan pengelolaan keuangan sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa keuangan daerah

adalah

semua

hak

dan

kewajiban

daerah

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhuungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

11

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh pada karakteristik, tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi: 1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. 2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga 3. Pemerintah daerah 4. Pengeluaran daerah 5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum. 4. Penyajian Laporan Keuangan Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I, menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi - transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

12

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Hehanussa, 2015). Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond (2002), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana. Lingkup pengaturan PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini pada Bulan Oktober 2010, seluruh entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah diwajibkan untuk melaksanakan SAP Berbasis Akrual, namun bagi entitas pelaporan yang belum siap menerapkan SAP Berbasis Akrual secara penuh, pada masa transisi ini masih diperkenankan menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sampai pada tahun 2014. Dijelaskan dalam PP tersebut, yang dimaksu d dengan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

13

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa dalam penerapannya, SAP Berbasis Akrual dilaksanakan secara bertahap. Dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan SAP secara bertahap tersebut pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan sedangkan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (a) meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemerintah daerah) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola; (b) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. (c) memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban; (d) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Diamond, 2002). 5. Aksesibilitas Laporan Keuangan Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009).

14

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Aliyah dan Nahar, 2012). 6. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Transparansi dan akuntabilitas di Indonesia mulai berkembang sejak timbulnya reformasi dibidang politik dan ekonomi pada pertengahan tahun 1997 dan merupakan dua prinsip utama pemerintahan yang baik (good governance). Azas keterbukaan (transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

15

Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan good governance. United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumennya

yang berjudul “

Governance for Sustainable Human Development, January 1997”, memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance yaitu: participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability

serta

strategic vision. Pemberlakuan otonomi daerah dari pemerintah pusat ke daerah kemudian menjadikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai prasyarat perwujudan good governance. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan good governance yaitu (BPKP, 2006): (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 16

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan (SAP, 2005). Menurut Mardiasmo (2009) Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihakpihak yang membutuhkan informasi. Transparansi suatu kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusankeputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban tahun lalu. Kaitannya dengan transparansi, masyarakat (publik) mempunyai hak terhadap pemerintah yaitu (Mardiasmo, 2009): 1. Hak untuk mengetahui ( right to know ), yaitu: a)

Mengetahui kebijakan pemerintah.

b)

Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah.

c)

Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.

2. Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. 3. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to).

17

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan

amanat

rakyat.

Sekarang

ini,

banyak

negara

mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai Top Secret, Secret, Confidential dan Restricted, dan Official Secrets Acts membuat unauthorized disclosure terhadap suatu criminal offence. Kultur secara umum di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasiaan Shende dan Bennet (2004) dalam Mulyana (2006). Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai bentuk kewajiban

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009) adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawabannya,

menyajiakan

dan

mengungkapkan

segala

aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan 18

perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2003). Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: 1.

Akuntabilitas Vertikal ( Vertical Accountability) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang

lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepda pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR. 2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) Pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi. Dapat disimpulakan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media

19

berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh barbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa public berhak mengetahui informasi tersebut. Menurut Mardiasmo (2009), kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari: 1. Adanya sistem pelaporan keuangan. 2. Adanya sistem pengukuran kinerja. 3. Dilakukannya auditing sektor publik. 4. Berfungsinya saluran akuntabilitas publik Govermental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Concepts Statement No. 1 menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalm pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Mulyana (2009) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan information asymmetry. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara

20

pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Scott (1997) dalam Mulyana (2009) menjelaskan bahwa kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbangan dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan ( stakeholders).

21

B. Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu Adapun hasil – hasil dari penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, dapat dilihat dalam table 2.1

22

Tabel 2.1 Daftar penelitian-penelitian terdahulu

No. 1

Judul Penelitian Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung)

Nama dan Tahun Penelitian Putu Sri Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Trisna Herawati (2014)

Variabel Hasil Penelitian Persamaan Menggunakan variabel yang sama, yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan Penelitian terdahulu menggunakan Kabupaten Badung sebagai sampel penelitian, sementara penelitian ini menggunakan Kabupaten Tasikmalaya sebagai sampel penelitiannya.

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah – daerah.

23

Tabel 2.1 Daftar penelitian-penelitian terdahulu (Lanjutan)

No. 2

Judul Penelitian Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)

Nama dan Tahun Penelitian Peggy Sande (2013)

Variabel Persamaan Menggunakan variabel yang sama, yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan Penelitian terdahulu menggunakan Provinsi Sumatera Barat sebagai sampel penelitian, sementara penelitian ini menggunakan Kabupaten Tasikmalaya sebagai sampel penelitiannya.

Hasil Penelitian Hasil pengujian menunjukkan bahwa: Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

24

Tabel 2.1 Daftar penelitian-penelitian terdahulu (Lanjutan)

No. 3

Judul Penelitian Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Kauangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung).

Nama dan Tahun Penelitian Ni Kadek Alit Apriliani1, Edy Sujana, Gede Adi Yuniarta (2015)

Variabel Hasil Penelitian Persamaan Pengaruh penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah

Perbedaan 1. Penelitian terdahulu menggunakan Kabupaten Klungkung sebagai sampel penelitian, sementara penelitian ini menggunakan Kabupaten Tasikmalya sebagai sampel penelitiannya. 2. Penelitian terdahulu menambahkan variable karakteristik kualitatif, sementara penelitian ini tidak.

Penelitian ini menemukan bahwa penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah baik secara parsial maupun secara simultan.

25

Tabel 2.1 Daftar penelitian-penelitian terdahulu (Lanjutan)

No. 4

Judul Penelitian Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Ambon)

Nama dan Tahun Penelitian Salomi J. Hehanussa (2015)

Variabel Hasil Penelitian Persamaan Menggunakan variabel yang sama, yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan Penelitian terdahulu menggunakan Kota Ambon sebagai sampel penelitian, sementara penelitian ini menggunakan Kabupaten Tasikmalaya sebagai sampel penelitiannya.

Hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

26

Tabel 2.1 Daftar penelitian-penelitian terdahulu No. 5

Judul Penelitian Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Jepara)

Nama dan Tahun Penelitian Siti Aliyah dan Aida Nahar (2014)

Variabel Persamaan Menggunakan variabel yang sama, yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan Penelitian terdahulu menggunakan Kabupaten Jepara sebagai sampel penelitian, sementara penelitian ini menggunakan Kabupaten Tasikmalaya sebagai sampel penelitiannya.

Hasil Penelitian Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

27

Tabel 2.1 Daftar penelitian-penelitian terdahulu (Lanjutan)

No. 6

Judul Penelitian Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun)

Nama dan Tahun Penelitian Charli Andreas Saragih (2015)

Variabel Persamaan Menggunakan variabel yang sama, yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan Penelitian terdahulu menggunakan Kabupaten Simalungun sebagai sampel penelitian, sementara penelitian ini menggunakan Kabupaten Tasikmalaya sebagai sampel penelitiannya.

Hasil Penelitian Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

28

Tabel 2.1 Daftar penelitian-penelitian terdahulu (Lanjutan)

No. 7

Judul Penelitian Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Boyolali)

Nama dan Tahun Penelitian Dian Aprianti, Nursiam (2015)

Variabel Hasil Penelitian Persamaan Menggunakan variabel yang sama, yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan Penelitian terdahulu menggunakan Kabupaten Boyolali sebagai sampel penelitian, sementara penelitian ini menggunakan Kabupaten Tasikmalaya sebagai sampel penelitiannya.

Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Aksebilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

29

Tabel 2.1 Daftar penelitian-penelitian terdahulu (Lanjutan)

No. 8

Judul Penelitian Governance, transparency and accountability: An international comparison

Nama dan Tahun Penelitian Manuel Pedro, Andres Navarro, Laura (2015)

Variabel Hasil Penelitian Persamaan Menggunakan variabel yang sama, yaitu penyajian laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan Penelitian ini membandingkan variabel negerinya dan internasional. Sementara penelitian saya hanya berfokus pada stu daerah saja.

Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

30

C.

Pengembangan Hipotesis 1.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Hehanussa, 2015). Penelitian yang dilakukan Hehanussa (2015), penyajian laporan keuangan secara empiris terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut di dukung oleh penelitian Aliyah dan Nahar (2012), bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut. H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah.

31

Rohman (2009), mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Disisi lain, Mulyana (2006) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Aliyah dan Nahar (2012), aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut di dukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2015), bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut. H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

32

3. Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara simultan Berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012), Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Herawati, Nyoman dkk (2014), hasil dari penelitian menunjukkan pengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah – daerah. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut. H3: Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

33

D.

Kerangka Pemikiran Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Basis Teori: Teori Agensi, Signaling Sig Variabel Independen Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Variabel Dependen H1

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

H2

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Metode Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda

Pembahasan

Kesimpulan dan Saran 34

BAB III METODE PENELITIAN

A.

Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan penelitan kuantitatif yang dilakukan terhadap pegawai Pemerintah Daerah bagian keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, penulisan serta laporan pertanggung jawaban juga menganalisis penyajian laporan keuangan (X1), aksebilitas laporan keuangan daerah (X2), transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah (Y). Jenis penelitian ini yang digunakan adalah kuisioner dan interview pada pihak/instansi terkait untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian.

B.

Metode Penentuan Sampel Sampel pada penelitian ini adalah staf bagian akuntansi/keuangan yang bekerja di pemerintahan daerah yang tertelak di Kabupaten Tasikmalaya. Sampel pada penelitian ini sebanyak 100 orang responden yang terdiri dari staf SKPD Kabupaten Tasikmalaya bagian keuangan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling untuk menentukan pengambilan sampel. Ini berarti sampel dipilih secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan atau bisa dikatakan pengambilan sampel tertentu. Sampel yang akan diambil dari populasi adalah staf SKPD bagian keuangan dengan

35

kualifikasi staf akuntansi/bagian keuangan daerah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun. C.

Metode Pengumpulan Data Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pustaka dan penelitian lapangan. a. Penelitian Pustaka (Library Research) Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui jurnal, internet, buku dan perangkat lain yang berkaitan dan mendukung judul penelitian. b. Penelitian Lapangan (Field Research) Data utama dalam penyusunan penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (data primer). Subyek dari penelitian adalah staf bagian keuangan yang bekerja di kantor pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Peneliti memperoleh data dengan mengirimkan lembar kuesioner secara langsung ataupun melalui perantara kepada staf yang berhubungan. Daftar pertanyaan yang sudah disusun dengan sistematis dan terstruktur merupakan data primer yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai yang bekerja di kantor pemerintahan sebagai responden penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah masing-masing skor dari indikator variabel penelitian yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan ke responden yaitu staf keuangan.

36

D.

Operasional Variabel Penelitian 1. Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah Laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan lampiran II PP No. 24 Tahun 2005 kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan poin 32-37 bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Indikator dari penyajian laporan keuangan menurut IAI (2011) adalah sebagai berikut ini: a) Dapat dipahami kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian pengguna. b) Relevan, informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

37

c) Andal, informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithfull representation) dari yang seharusnya disajikan dan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. d) Dapat dibandingkan, informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama atau dengan perusahaan sejenis lainnya pada periode waktu yang sama. 2. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Aliyah dan Nahar (2012) menyatakan aksebilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Aksebilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporankeuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Indikator dari aksebilitas laporan keuangan adalah akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah radio, stasiun televisi, dan website dan forum yang memberikan perhatian langsung.

38

3. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah tingkat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang bersifat komprehensif dan mencakup aspek kebijakan serta penggunaan anggaran kepada publik. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2003) bahwa Transparansi dan Akuntabilitas dapat diindikasikan dari hal berikut: a) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku bagi stakeholders. b) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku. c) Adanya mekanisme yang menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi. d) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. e) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal. f) Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program. g) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah. h) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani. Indikator dari transparansi adalah sebagai berikut ini menurut Krisna (2003)

39

a. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab b. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap c. Kemudahan akses informasi d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Indikator akuntabilitas menurut (Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, (1993) sebagai berikut ini: a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran b. Akuntabilitas proses c. Akuntabilitas program d. Akuntabilitas kebijakan Skala adalah perangkat ukur yang digunakan untuk mengetahui intensitas, arah atas tingkat dalam sebuah variable yang berada pada pengukuran ordinal. Pengukuran dalam variabel dengan menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2002). Skala ini mempunyai jarak dari positif ke negative terhadap objek sikap tertentu. Skala pengukuran kuisioner menggunakan skala: Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Skor 2 = Tidak Setuju (TS) Skor 3 = Netral (N)

40

Skor 4 = Setuju (S) Skor 5 = Sangat Setuju (SS) Tabel 3.1 Tabel Operasi Variabel Penelitian Variabel

Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2011)

Aksesibilitas Laporan Keuangan (Sande, 2013)

Transparansi Laporan Keuangan (Krisna, 2003) Akuntabilitas Laporan Keuangan (Hopwood & Tomkins, 1984, Elwood 1993)

Indikator

Relevan

No. Butir Pertanyaa n 1,2,10

Andal

5,6,8

Dapat dibandingkan

3,4,7

Dapat dipahami

9,11

Seluruh stockholder memiliki akses terhadap laporan keuangan Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses Ketersediaan informasi saat dibutuhkan Penyediaan informasi yang jelas tentang laporan keuangan

1

Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap Kemudahan akses informasi Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan lembaga non pemerintah Hukum dan Kejujuran

12

Akuntabilitas Proses Akuntabilitas Program Akuntabilitas Kebijakan

2,7 6,8 9,10

Skala Pengukuran Ordinal (Likert)

Ordinal

3,4,6 2,5 1,4

Ordinal

5 11

3

41

E.

Metode Analisis Data Data dalam penelitian ini diperoleh dengan metode survei dengan penyebaran kuesioner. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner. Kuesioner tersebut di distribusikan oleh peneliti secara langsung kepada responden tanpa melalui perantara. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk penelitian kuantitatif. Metode analisis data dalam penelitiann ini menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis dengan Analisis Regresi Linier Berganda. 1. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data mengenai demografi responden (jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, posisi terakhir, pengalaman kerja, dan lain-lain) dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian (tekanan anggaran waktu, kompensasi dan penalaran moral auditor serta dampaknya pada perilaku disfungsional auditor dan kualitas audit yang dihasilkan), peneliti menggunakan tabel distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan angka rata-rata, median, kisaran dan standar deviasi (Ghozali, 2016). 2. Uji Kualitas Data Uji kualitas data dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas:

42

a) Uji Validitas Dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa masing-masing kelompok telah dikelompokan pada variabel yang telah ditentukan (Ghozali, 2016). Uji validitas digunakan untuk menngukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner, apakah pertanyaan yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur dan sesuai dengan apa yang hendak kita ukur. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali 2016). Pengujan ini dimaksudkan untuk menguji seberapa besar dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsinya. Uji validitas dilakukan dengan metode korelasi product moment dari pearson dimana pengujian dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi (rxy) yang menyatakan hubungan antar skor butir pertanyaan dengan skor total (item-total corelation). Butir dikatakan sahid atau valid apabila rhitung > rtabel atau menujukan hasil yang signifikan pada level <0,05 maka pernyataan dianggap valid. Jika pertanyaan yang tertera dalam kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur, maka kuisioner tersebut dapat dikatakan valid. Untuk mengukur validitasnya dalam penelitian ini mengunakan korelasi produk momment (Ghozali, 2016) yang dirumuskan. Pengujian validitas dalam penelitian ini melihat nilai Sig. Apabila nilai Sig. <0,05 maka pernyataan dianggap valid (Ghozali, 2016). Jika pertanyaan yang tertera dalam kuesioner mampu

43

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur, maka kuisoner tersebut dapat dikatakan valid. b) Uji Reliabilitas Uji reabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban dari seseorang (responden) terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas One Shot atau pengujian sekali saja. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,07 (Ghozali, 2016). Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran variabel-variabel. Pengukuran yang reliabel akan menunujukan instrumen yang sudah dipercaya dan dapat menghasilkan data yang dipercaya pula. Reliabilitas pengukuran di tentukan dengan menghitung koefisien cronbach alpa dalam masing-masing instrumen dalam satu variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu teknik cronbach alpa digunakan apabila jawaban responden

44

berbentuk skala seperti 1-3 dan 1-5 serta 1-7 atau jawaban responden yang menginteprestasikan penilaian sikap (Ghozali, 2016). Kriteria suatu instrumen peneitian dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpa > 0,60. 3. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik atau tidak. Diperlakukannya uji asumsi klasik untuk menghindari bias. Karena tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan yaitu terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. a) Uji Multikolinieritas Uji mutikolinieritas dimaksud untuk membuktikan apakah terdapat

hubungan

linier

antara

variabel

independen

(multikolinieritas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel yang bebas. Multikolinieritas dapat dilihat apabila tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Apabila tolerance value dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas. b) Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain,

jika varian dari satu pengamatan ke

45

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastik dan jika berbeda disebut homoskedastik. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastik dan tidak terjadi homoskedastik. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya uji glejser. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkan

bahwa

model

regresi

tidak

mengandung

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016) . c) Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji kolmogrov-smirnov, dengan uji ini dapat diketahui data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Apabila signifikan > 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dar 0,05 maka data yang berdistribusi dalam penelitian ini tidak normal. 1) Uji Analisis Statistik Untuk mendeteksi normalitas data menggunakan uji statistik, dapat menggunakan stastitik Kolmogorov-Smirnov Test. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis. Ho : Data residual terdistribusi normal

46

Ha : Data residual tidak terdistribusi normal Hasil yang didapatkan dari Uji K-S, dapat dilihat dari mulai probabilitas signifikannya. Apabila nilai signifikannya >0,05 maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2016). 2) Uji Normalitas Dengan Grafik Normal tidaknya suatu data dapat dideteksi juga lewat plot grafik histogram, hanya gambar grafik kadang dapat menyesatkan karena seolah terlihat terdistribusi normal namun secara statistik tidak. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka meunjukan pola distribusi normal. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2016). 4. Uji Hipotesis a) Uji Regresi Linier Berganda Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah: Y = a + b1X1 + b2X2 + e Keterangan : Y

= Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah

X1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah X2 = Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah 47

A

= Konstanta

b1, b2 = Koefisien regresi e = error Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji F, uji koefisien determinasi (R square), uji t. 1) Uji Koefisien Determinasi (R2) Koefisien

determinasi

menunjukan

kecocokan

yang

menyatakan proporsi dan variasi total Y (variabel dependen) yang dapat diterangkan oleh X (variabel independen) dan sebagai ukuran linier yang menyatakan seberapa baik garis regresi yang cocok dengan data. Besarnya koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1 berarti hubungan antar variabel tersebut semakin erat (Ghozali, 2016). 2) Uji F Uji f digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh simultan terhadap variabel dependen. Pengujian ini mengunakan level of significant (α) 0,05. Nilai F hitung yang diperoleh dibandingkan dengan F hitung > F tabel, maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah fit (Ghozali, 2016).

48

3) Uji Signifikasi (uji t) Uji t digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh masingmasing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan level of significant (α) 0,005. Hal ini berarti bahwa probabilitas akan mendapatkan X rata-rata di daerah kritis (daerah tolak) apabila hipotesa benar sebesar 0,005. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak berarti ada pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) (Ghazali, 2016).

49

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan terhadap staf bagian keuangan yang bekerja di SKPD yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini di sebar keseluruh SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 28 kantor. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui penyebaran kuisioner penelitian secara langsung ke SKPD dan menggunakan interview. Tabel 4.1 Distribusi Penyebaran Kuisioner No Keterangan 1

SKPD Kabupaten Tasikmalaya

Total

Kuisioner yang disebar

Kuisioner yang kembali

100

92

100

92

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa penyebaran kuesioner penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu di seluruh kantor SKPD yang ada di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sementara data sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2

50

Tabel 4.2 Data Sampel Penelitian No Keterangan

Jumlah

1

Kuisioner yang dikirim

100

2

Kuisioner yang kembali

92

3

Kuisioner yang tidak dapat diolah

9

4

Kuisioner yang dapat diolah

83

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Kuesioner yang dikirim sebanyak 100 eksemplar dan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 8 eksemplar. Kuesioner yang tidak kembali di karenakan waktu penyebaran kuesioner bertepatan dengan diadakannya masa kampanye pemilihan Gubernur, dimana ada beberapa orang yang tidak berada dikantor. Kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 9 eksemplar karena tidak diisi secara lengkap di bagian identitas responden dan ada beberapa pernyataan yang memang tidak diisi oleh responden. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini. Oleh karena itu, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 83 eksemplar. 2. Karakteristik Profil Responden Responden dalam penelitian ini adalah staf keuangan yang bekerja di SKPD Kabupaten Tasikmalaya. Staf yang menjadi responden adalah staf bagian keuangan yang memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis kelamin, lama bekerja, pendidikan terakhir dan umur.

51

a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin Tabel 4.3 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin Tabel 4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Valid

Cumulative

Frequency Percent

Percent

Percent

41

49.4

49.4

49.4

aperempuan 42

50.6

50.6

100.0

lTotal i

100.0

100.0

V Laki-laki

83

d Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Berdasarkan tabel 4.3, terlihat bahwa responden berjenis kelamin laki – laki dengan jumlah 41 responden atau sebesar 49,4%. sedangkan sisanya sebanyak 42 responden atau sebesar 50,6% berjenis kelamin perempuan. b. Deskripsi responden berdasarkan lama bekerja Tabel 4.4 menunjukan hasil uji deskripsi responden berdasarkan lama bekerja

52

Tabel 4.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja Valid

Cumulative

Percent

Percent

10.8

10.8

10.8

4-5 tahun 32

38.6

38.6

49.4

> 5 tahun 42

50.6

50.6

100.0

Total

100.0

100.0

Frequency Percent Valid 1-3 tahun 9

83

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Berdasarkan tabel 4.4, terlihat bahwa mayoritas responden telah lama bekerja sebagai staf keuangan selama 1-3 tahun dengan jumlah 9 responden atau sebesar 10,8%. Sementara 32 responden atau sebesar 38,6% dengan lama bekerja 4-5 tahun dan 42 responden atau sebesar 50,6% dengan lama bekerja >5 tahun. c. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir Tabel 4.5 menunjukan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir.

53

Tabel 4.5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Cumulative Frequency Valid SMA

Percent Valid Percent

Percent

16

19.3

19.3

19.3

D3

18

21.7

21.7

41.0

S1

37

44.6

44.6

85.5

S2

12

14.5

14.5

100.0

Total

83

100.0

100.0

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa responden dengan pendidikan terkahir Strata satu lebih mendominasi yaitu dengan jumlah 37 responden atau sebesar 44,6%. 16 responden memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sebesar 19,3%, 18 responden memiliki pendidikan terakhir Diploma atau sebesar 21,7% dan 12 responden memilik pendidikan terakhir Strata dua atau sebesar 14,5%. d. Deskripsi responden berdasarkan usia Tabel 4.6 menunjukan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir.

54

Tabel 4.6 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Percent

Percent

Valid 20-25 tahun

10

12.0

12.0

12.0

26-30 tahun

13

15.7

15.7

27.7

31-35 tahun

23

27.7

27.7

55.4

36-40 tahun

19

22.9

22.9

78.3

> 40 tahun

18

21.7

21.7

100.0

Total

83

100.0

100.0

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa responden dengan usia 20-25 tahun dengan jumlah 10 responden atau sebesar 12%. Usia 26-30 tahun dengan jumlah 13 responden atau sebesar 15,7%. Yang mendominasi dengan 23 responden yaitu dengan usia 3135 tahun atau sebesar 27,7%. Dengan usia 36-40 tahun dengan jumlah responden 19 atau sebesar 22,9%. Dan yang >40 tahun dengan jumlah 18 responden atau sebesar 21,7%.

55

B. Hasil Uji Instrumen Penelitian 1. Hasil Uji Deskriptif Table 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics Std. N

Minimum Maximum

Mean

Deviation

TOTALLK

83

29

39

34.01

2.689

TOTALAK

83

24

30

28.41

1.861

TOTALTK

83

42

54

47.47

3.167

Valid (listwise)

N

83

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Berdasarkan tabel 4.7, dapat didekripsikan bahwa jumlah responden (N) yang valid dan dapat diproses lebih lanjut sebanyak 83 responden. Pada variabel penyajian laporan keuangan daerah, jawaban minimum responden sebesar 29 dan maksimum sebesar 39 dengan ratarata jawaban sebesar 34,01 dan standar deviasi sebesar 2,689. Pada variabel aksesibilita laporan keuangan, jawaban minimum responden sebesar 24 dan maksimum sebesar 30 dengan rata-rata jawaban sebesar 28,41 dan standar deviasi sebesar 1,861. Sedangkan pada variabel transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, jawaban minimum responden sebesar 42 dan maksimum sebesar 54 dengan rata – rata jawaban sebesar 47,47 dan standar deviasi sebesar 3,167.

56

2. Hasil Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner dengan mengukur nilai Sig. Apabila nilai Sig. <0,05 maka butir penyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016). Tabel 4.8 menunjukan hasil uji validitas variabel penyajian laporan keuangan daerah Table 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pernyataan

Nilai Sig.

Kriteria

LK1

0,694**

Valid

LK2

0,738**

Valid

LK3

0,584**

Valid

LK4

0,559**

Valid

LK5

0,658**

Valid

LK6

0,212

Tidak Valid

LK7

0,538**

Valid

LK8

0,497**

Valid

LK9

0,469**

Valid

LK10

0,060

Tidak Valid

LK11

0,077

Tidak Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Tabel 4.8 menujukan hasil pengujian validitas variabel penyajian laporan keuangan. Terdapat tiga indikator pernyataan 57

yang tidak valid pada pernyataan nomor enam, sepuluh dan sebelas. Pernyataan yang tidak valid akan di hilangkan. Tabel 4.9 menyajikan hasil pengujian kembali untuk validitas penyajian laporan keuangan. Table 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pernyataan

Nilai Sig.

Kriteria

LK1

0,727**

Valid

LK2

0,764**

Valid

LK3

0,611**

Valid

LK4

0,606**

Valid

LK5

0,650**

Valid

LK6

0,556**

Valid

LK7

0,536**

Valid

LK8

0,512**

Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Tabel 4.9 menunjukan hasil uji validitas setiap pernyataan dalam variabel penyajian laporan keuangan. Seluruh pernyataan memiliki nilai Sig. <0,05 maka dianggap valid. Tabel 4.10 menunjukan hasil uji validitas variabel penyajian laporan keuangan.

58

Table 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Pernyataan

Nilai Sig.

Kriteria

AK1

0,723**

Valid

AK2

0,649**

Valid

AK3

0,708**

Valid

AK4

0,723**

Valid

AK5

0,688**

Valid

AK6

0,701**

Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Tabel 4.10 menunjukan hasil uji bahwa seluruh pernyataan dalam variabel aksesibilitas memiliki nilai Sig. <0,05 maka dianggap valid. Tabel 4.11 menunjukan hasil uji validitas untuk variabel aksesibilitas. Table 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Pernyataan

Nilai Sig.

Kriteria

TK1

0,371**

Valid

TK2

0,371**

Valid

TK3

0,324**

Valid

TK4

0,522**

Valid

TK5

0,613**

Valid

TK6

0,690**

Valid

59

Pernyataan

Nilai Sig.

Kriteria

TK7

0,595**

Valid

TK8

0,631**

Valid

TK9

0,603**

Valid

TK10

0,566**

Valid

TK11

0,572**

Valid

TK12

0,020

Tidak Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Tabel 4.11 menunjukan hasil pengujian validitas pada variable transparansi dan akuntabilitas. Terdapat satu indikator pernyataan yang tidak valid yaitu pada pernyataan nomor dua belas. Pernyataan yang tidak valid akan dihilangkan. Tabel 4.12 menunjukan hasil pengujian kembali validitas untuk variable transparansi dan akuntabilitas. Table 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Pernyataan

Nilai Sig.

Kriteria

TK1

0,379**

Valid

TK2

0,383**

Valid

TK3

0,317**

Valid

TK4

0,505**

Valid

TK5

0,613**

Valid

TK6

0,677**

Valid

TK7

0,630**

Valid

TK8

0,649**

Valid

60

Pernyataan

Nilai Sig.

Kriteria

TK9

0,607**

Valid

TK10

0,570**

Valid

TK11

0,598**

Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Tabel 4.12 menunjukan hasil pengujian validitas untuk variable transparansi dan akuntabilitas. Seluruh pernyataan memiliki nilai Sig. <0,05 maka dianggap valid. Tabel 4.13 menunjukan hasil pengujian validitas untuk variabel kecerdasan spiritual (Ghazali, 2016). b. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian dengan mengukur koefisien Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,70 (Ghozali, 2016). Tabel 4.13 menunjukan hasil uji reliablitas pada variabel penelitian yang terdiri dari variable penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan transparansi dan akuntabilitas. Tabel 4.13 Uji Reliabilitas Variable

Cronbach Alpha

Penyajian Laporan 0,774 Keuangan Aksesibilitas 0,791 Laporan Keuangan Transparansi dan 0,755 Akuntabilitas Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel

61

Tabel 4.13 menunjukan bahwa niali Cronbach Alpha atas variabel penyajian laporan keuangan sebesar 0,774, variabel aksesibilitas sebesar 0,791, dan variabel transparansi dan akuntabilitas 0,755, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner reliabel karena mempunyai Croncbach Alpha > 0,70. 3. Hasil Uji Asumsi Klasik a) Uji Multikolinearitas Tabel 4.14 menunjukan hasil pengujian multikonlinearitas Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta 1(Constant) 29.03 7.285 1 TOTALLK .286 .128 .243 TOTALAK .306 .185 .180 a. Dependent Variable: TOTALTK Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

T

Sig.

Collinearity Statistics Tolerance VIF

3.985 .000 2.241 .028 1.660 .101

.979 .979

1.021 1.021

Tabel 4.14 menunjukan hasil pengujian multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Nilai Tolerance yang ditunjukan dalam tabel untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah adalah 0,979,

aksesibilitas

laporan

keuangan

0,979,.

Seluruhnya

menunjukan nilai Tolerance ≥ 0,1, hal ini menunjukan tidak terjadinya multikolinearitas.

62

b) Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk membuktikan tidak terjadi heteroskedasititas dengan menggunakan Uji Glejser yang ditunjukan dalam Tabel 4.15 untuk menguji apakah terjadi heteroskedastisitas. Tabel 4.15 Uji Heteroskedastisitas Coefficientsa Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 1 (Constant) -.601 3.930 -.153 .879 TOTALLK .048 .069 .078 .692 .491 .979 1.021 TOTALAK .053 .100 .060 .537 .593 .979 1.021 a. Dependent Variable: RES2 Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Tabel 4.15 menunjukan hasil uji glesjer, yang menunjukan nilai Sig. untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah sebesar 0,491, aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,593. Seluruh hasilnya menunjukan nilai Sig. > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. c) Uji Normalitas 1) Uji Statistik Kolmogorov-smirnov Tabel 4.16 menunjukan hasil pengujian normalitas statistik kolmogorov-smirnov.

63

Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik Kolmogorov-smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 83 a,b Normal Parameters Mean .0000000 Std. Deviation 3.04007684 Most Extreme Absolute .070 Differences Positive .070 Negative -.051 Test Statistic .070 Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance. Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Tabel 4.16 menunjukan hasil pengujian statistik untuk normalitas. Nilai probabilitas signifikan adalah sebesar ,200. Maka penyebaran data terdistribusi normal. Karena nilai probabilitas signifikan > 0,05. 2) Uji Normalitas Dengan Grafik Gambar 4.1 menunjukan hasil uji normalitas dengan grafik

64

65

Gambar 4.1 menunjukan uji normalitas dengan grafik, dan data dianggap terdistribusi normal karena garis diagonal mengikuti grafik histogramnya. Gambar 4.2 menunjukan hasil uji normalitas menggunakan Grafik P-Plot. 4. Hasil Uji Hipotesis Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang menyatakan bahwa diduga penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah sebagai variabel pemoderasi. Adapaun hasil uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel moderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. a. Regresi Linier Berganda 1) Uji Koefisien Determinasi (R2) Dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi (Adjusted R-Square) untuk variable penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan disajikan dalam tabel 4.17

66

Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model

1

Model Summaryb R

R Square

Adjusted R Square

,281a

,079

,056

Std. Error of the Estimate 3.078

a. Predictors: (Constant), TOTALAK,TOTALLK b. Dependent Variabel: TOTALTK Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Tabel 4.17 menunjukan bahwa variabel

penyajian

laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,056 atau 5,6%. Sedangkan sisanya sebesar 0,944 atau 94,4%, dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Faktor – faktor lain yang dapat memengaruhi yaitu kurangnya informasi yang tersedia mengenai laporan keuangan, kurangnya informasi laporan keuangan daerah yang dapat diakses melalui internet ataupun media masa. 2) Uji Statistik F (Pengujian Secara Simultan) Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variable-variabel

independen

secara

simultan

berpengaruh signifikan terhadapa variable dependen. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 67

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan < 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa model yang digunakan sudah signifikan. Berikut hasil uji statistik F yang disajikan pada Tabel 4.18 Tabel 4.18 Hasil Uji Statistik F Sum

of

Model

Squares

Df

Mean Square F

1 Regression

64.825

2

32.413

Residual

757.850

80

9.473

Total

822.675

82

Sig.

3.422 .038b

a. Dependent Variable: TOTALTK b. Predictors: (Constant), TOTALAK, TOTALLK Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Berdasarkan tabel 4.18, memperlihatkan bahwa nilai F sebesar 3.422 dengan nilai probabilitas pada kolom signifikan sebesar 0,038. Jika nilainya 0,038<0,005; maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak untuk menguji data atau dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan derah, aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. 3) Uji Signifikasi Parsial (Uji Statistik t) Uji statistik t dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh

satu

variabel

independen

secara

individual

menerangkan variabel dependen. Apabila nilai signifikasi 68

<0.05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Berikut hasil uji signikasi parsial (uji statistik t) yang disajikan pada Tabel 4.19 Tabel 4.19 Hasil Uji Signifikasi t

Model 1 (Constant) TOTALLK TOTALAK

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std. B Error Beta T Sig. 29.03 7.285 3.985 .000 1 .286

.128

.243

2.241 .028

.306

.185

.180

1.660 .101

a. Dependent Variable: TOTALTK Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 Hasil uji hipotesis pada Tabel 4.19 menunjukan bahwa tingkat signifikasi pada variabel penyajian laporan keuangan adalah sebesar 0,028 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nilai variabel penyajian laporan keuangan yang memiliki nilai dibawah 0,005,

menunjukkan bahwa

transparansi

dan

akuntabilitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan secara parsial atau dengan kata lain menerima H1. Variabel aksesibilitas laporan keuangan adalah sebesar

0,101 berada diatas nilai 0,005, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah tidak

69

dipengaruhi oleh aksesibilitas laporan keuangan atau dengan kata lain menolak H2. Dari tabel 4.22 dapat dijelaskan persamaan regresi yang terbentuk dalam penelitian ini yaitu: Y= 29,031+ 0,286LK + 0,306AK Pada persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 29,031 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka akan terjadi kenaikan transparansi dan akuntabilitas sebesar 29,031. Variabel penyajian laporan keuangan memiliki koefisien regresi sebesar 0,286 menunjukan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan maka akan meningkatkan variabel transparansi dan akuntabilitas sebesar 0,286. Koefisien regresi untuk variabel aksesibilitas sebesar 0,306 menunjukan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan maka akan menaikkan variabel transparansi dan akuntabilitas sebesar 0,306.

C. Pembahasan 1. Pengaruh

penyajian

laporan

keuangan

daerah

terhadap

transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa penyajian laporan keuangan mempunyai tingkat signifikasi 0,028 yang dapat dikatakan lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti menerima H1 sehingga dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah atau H1 didukung.

70

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hehanussa 2015, Aliyah dan Nahar 2012 yang menyatakan bahwa hasil mereka berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah dan dapat di dukung juga dengan teori keagenan. Dalam

teori

keagenan

masyarakat

(principal)

memberikan

wewenang pengaturan dan sumber daya kepada pemerintah (agent) berupa pajak, dan lain-lain. Disini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dan dengan hasil ini bisa dikatakan pemerintah telah melakukan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dalam bentuk penyajian laporan keuangan. 2. Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan mempunyai tingkat signifikasi 0,101, dimana lebih dari 0,05. Hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah, atau H2 tidak didukung. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hehanussa 2015 dan Peggy Sande 2013. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bisa

71

dikarenakan kurang tersedianya informasi laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat dan kurangnya publikasi lewat media masa, internet dll. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya kemungkinan besar karena adanya perbedaan responden. 3. Pengaruh

laporan

keuangan

daerah,

aksesibilitas

laporan

keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Hasil uji F menunjukan bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah menghasilkan nilai F 3,422 dengan nilai signifikan sebesar 0,038<0,05. Hal ini menunjukan hipotesis H3 terdukung, sehingga dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah pada tingkat signifikansi 5,6%. Dalam penelitian yang dilakukan Yuniarta, dkk (2015) tentang penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif dan aksesibilitas laporan keuangan menunjukan hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan daerah. Hehanussa (2015) dalam penelitiannya tentang penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan juga menunjukkan hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

72

Tabel 4.20 menunjukan rangkuman hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Tabel 4.20 Hasil Pengujian Hipotesis No

Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis

1

Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilita laporan keuangan daerah

Diterima

2

Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah

Ditolak

3

Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah

Diterima

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dalam penelitian ini ada dua hipotesis yang diuji menggunakan Uji Hipotesis dengan Uji t dan Uji Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dikemukakan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

memungkinkan

control

dan

pengawasan

terhdap

pengelolaan keuangan secara baik.

2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bisa dikarenakan masih banyaknya hambatan untuk mendapat akses terhadap laporan keuangan pemda. Dan masih belum banyak tersedianya informasi mengenai laporan keuangan pemda tiap daerah baik melalui media masa, internet ataupun website. 3. Bukti empiris juga memperlihatkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Penyampaian

laporan

pertanggungjawaban

keuangan

daerah

merupakan salah satu upaya wujud konkrit guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

74

B. Keterbatasan Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut yaitu: 1. Kurangnya pemahaman dan sikap kepedulian dari responden di dalam menjawab pertanyaan kuisioner yang diberikan peneliti. 2. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, pengaruh dari kedua variable independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebesar 5,6%. Dalam hal ini yang berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah. 3. Penggabungan variabel transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai satu variabel dependen di dalam penelitian ini.

C. Saran Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, makan peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti yang akan datang. Saran ini diharapkan dapat memberi gambaran dan peluang bagi peneliti yang akan datang untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi. 1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melengkapi penelitian dengan metode survey wawancara secara menyeluruh untuk meningkatkan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pertanyaan kuisioner dari peneliti. 2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali variabelvariabel lain yang juga berpengaruh dalam Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan seperti pengendalian internal dan tingkat pengungkapan laporan keuangan. 3. Diharapkan

dapat

memisahkan

variabel

transparansi

dan

akuntabilitas laporan keuangan daerah menjadi variabel transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas laporan keuangan serta menjadikan salah satu variabel tersebut sebagai variabel dependen dalam penelitian.

75

Daftar Pustaka Hehanussa, Salomi J. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Ambon). Jurnal, UNISSULA. Peggy, Sande. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jurnal, Universitas Negeri Padang. Edy, Sujana dkk. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Kauangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha. Saragih, Charli Andreas. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun). Jurnal, Universitas Sebelas Maret. Nursiam, Dian. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Boyolali). Jurnal, FEB UMS. Laura, Manuel Pedro, Andres Navarro. 2015. Governance, transparency and accountability: An international comparison. Paper Herawati, Nyoman Trisna dkk. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung). Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha. Nahar, Aida dan Siti Aliyah. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Jepara). jurnal akuntansi dan auditing.Vol.8.No.2. 2012. Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 8. BP: Universitas Diponegoro, Semarang. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit Andi. Hopwood and Tomkins, 1984, Elwood (1993).

76

Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Refika Aditama, Bandung. Halim, Abdul. 2013.Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan KeuanganDaerah.Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2 No.1, mei 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Republik Indonesia. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Republik Indonesia. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Diamond Jack. 2002. “Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?”. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Departement.

77

Rochman, Abdul. 2009. “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerag terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9. Universitas Diponegoro, Semarang. Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND. Bandung. Alfabeta. Governance for Surtainable Human Development, January 1997. Shende Shuresh and tony Bennet. 2004. Concept paper 2: Transparancy and Accountability in Public Financial Administration. UN DESA.

78

LAMPIRAN 1 Surat Permohonan Pengisian Kuisioner

79

80

81

LAMPIRAN II Surat Keterangan Pemda Tasikmalaya

82

83

LAMPIRAN III Kuisioner Penelitian

84

Nomor:..……(diisi oleh peneliti)

KUISIONER PENELITIAN BAGIAN PENDAHULUAN

IDENTITAS RESPONDEN Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Bagian

:

Akuntansi/penatausahaan keuangan

Pendidikan Terakhir :

Masa Kerja

:

Perempuan

SMA

D3

S2

Lainnya

1-3 tahun

S1

4-5 tahun

>5 tahun Usia

:

20-25 tahun

26-30 tahun

36-40 tahun

>40 tahun

85

31-35 tahun

Bagian Isi Petunjuk Pengisian: Mohon Bapak dan Ibu memberikan tanda cek list ( √ ) pada salah satu pilihan jawaban mengenai pernyataan dan pertanyaan yang diberikan sesuai dengan kondisi tempat Bapak dan Ibu bekerja. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 sampai dengan 5, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pernyataan/pertanyaan. Skor jawaban adalah sebagai berikut: Keterangan

Sangat Tidak Setuju (SS)

Tidak Setuju (S)

Netral (N)

Skor

1

2

3

Setuju (S)

Sangat Setuju (SS)

4

5

1. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH TASIKMALAYA No Pertanyaan 1 SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengakap ( laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan)

86

STS

TS

N

S

SS

No Pertanyaan 2 SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan (laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan) tepat waktu. 3 Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu 4 Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang memprediksi masa yang akan datang berdasarkan masa lalu dan kejadian masa kini 5 Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan 6 Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh 7 Informasi yang termuat dalam laporan keuangan SKPD dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya 8 Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya 9 Informasi dari laporan keuangan SKPD yang dihasilkan dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pengguna 10 Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. 11 Laporan keuangan yang disusun, diperuntukan memberikan informasi untuk para pengguna 12 Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan masa depan

87

STS

TS

N

S

SS

2. AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH No Pertanyaan Laporan keuangan daerah 1 dipublikasikan secara terbuka melalui media masa. Memberikan kemudahan kepada para 2 pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah. Masyarakat dapat mengakses laporan 3 keuangan daerah melalui internet (website) Laporan keuangan memuat informasi 4 yang sudah seharusnya terpublikasi Laporan keuangan dapat diakses 5 dimanapun dan kapanpun Seluruh pengguna memiliki kemudahan 6 yang sama dalam mengakses laporan keuangan Laporan keuangan daerah tidak dapat di 7 akses melalui media masa dan internet

STS

TS

N

S

SS

3. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH No Pertanyaan APBD disusun dengan pendekatan 1 kinerja Pemerintah menyampaikan rancangan 2 APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan Pendapatan daerah disetor sepenuhnya 3 tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan keuangan daerah dibuat 4 dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Ketersediaan sistem informasi 5 manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah 88

STS

TS

N

S

SS

No Pertanyaan Laporan keuangan SKPD di review 6 oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK Laporan keuangan SKPD disampaikan 7 kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan Dilakukannya finansial audit terhadap 8 laporan keuangan daerah Indikator hasil kerja yang akan 9 dicapai, di tetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan APBD 10 Indikator hasil kerja yang akan dicapai, di tetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan APBD 11 Pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas 12 Terdapat system untuk menyampaikan kritik dan saran 13

STS

TS

N

S

SS

Pemerintah tidak menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan

BAGIAN PENUTUP Atas bantuan Bapak dan Ibu dalam mengisi kuisioner, saya mengucapkan terima kasih.

89

LAMPIRAN IV Daftar Identitas dan Jawaban Responden

90

Tabel Identitas Responden No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Jenis Kelamin laki-laki laki-laki perempuan perempuan laki-laki laki-laki perempuan perempuan perempuan laki-laki perempuan perempuan laki-laki laki-laki laki-laki perempuan laki-laki perempuan laki-laki laki-laki laki-laki perempuan perempuan perempuan laki-laki perempuan perempuan laki-laki laki-laki perempuan laki-laki perempuan laki-laki laki-laki perempuan perempuan perempuan perempuan perempuan laki-laki

Lama Bekerja >5 tahun >5 tahun 4-5 tahun 4-5 tahun 4-5 tahun 4-5 tahun >5 tahun >5 tahun >5 tahun >5 tahun 4-5 tahun 1-3 tahun 4-5 tahun 1-3 tahun >5 tahun >5 tahun >5 tahun 1-3 tahun 1-3 tahun 4-5 tahun >5 tahun 4-5 tahun >5 tahun >5 tahun 1-3 tahun 1-3 tahun 4-5 tahun >5 tahun >5 tahun >5 tahun 1-3 tahun 4-5 tahun 4-5 tahun >5 tahun >5 tahun 4-5 tahun 4-5 tahun >5 tahun >5 tahun >5 tahun

Pendidikan Terakhir S2 SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK D3 D4 D5 S1 D3 D3 D3 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK D3 S1 S1 S1 S1 S1 S1 D3 D3 S1 SMA/SMK

91

Usia >40 tahun 26-30 tahun 26-30 tahun >40 tahun >40 tahun 31-35 tahun 31-35 tahun 20-25 tahun 26-30 tahun 20-25 tahun 26-30 tahun 36-40 tahun 20-25 tahun >40 tahun 36-40 tahun 20-25 tahun 26-30 tahun 26-30 tahun 20-25 tahun 31-35 tahun 31-35 tahun 20-25 tahun >40 tahun 36-40 tahun >40 tahun 36-40 tahun 31-35 tahun 31-35 tahun 36-40 tahun >40 tahun >40 tahun 26-30 tahun >40 tahun 26-30 tahun 36-40 tahun 31-35 tahun 31-35 tahun >40 tahun >40 tahun 20-25 tahun

No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Jenis Kelamin perempuan laki-laki laki-laki laki-laki perempuan perempuan laki-laki laki-laki perempuan perempuan perempuan laki-laki laki-laki perempuan perempuan laki-laki laki-laki perempuan perempuan perempuan perempuan laki-laki laki-laki perempuan perempuan perempuan laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki laki-laki perempuan perempuan laki-laki perempuan perempuan laki-laki laki-laki perempuan perempuan laki-laki laki-laki

Lama Bekerja 1-3 tahun >5 tahun 4-5 tahun 4-5 tahun >5 tahun >5 tahun >5 tahun 4-5 tahun 4-5 tahun 4-5 tahun 4-5 tahun 1-3 tahun >5 tahun >5 tahun >5 tahun >5 tahun >5 tahun >5 tahun >5 tahun 4-5 tahun >5 tahun >5 tahun >5 tahun 4-5 tahun >5 tahun >5 tahun >5 tahun 4-5 tahun 4-5 tahun 4-5 tahun 1-3 tahun 4-5 tahun 4-5 tahun >5 tahun 4-5 tahun 4-5 tahun >5 tahun 4-5 tahun >5 tahun >5 tahun 4-5 tahun >5 tahun

Pendidikan Terakhir SMA/SMK S1 S1 D3 S2 S2 S2 SMA/SMK SMA/SMK S1 S1 D3 S2 S2 D3 SMA/SMK SMA/SMK D3 D3 S1 S1 S2 S1 S1 S1 S1 SMA/SMK D3 S1 SMA/SMK D3 S1 SMA/SMK S2 D3 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S1

92

Usia 36-40 tahun 20-25 tahun 31-35 tahun 20-25 tahun 31-35 tahun 26-30 tahun >40 tahun >40 tahun 36-40 tahun 26-30 tahun >40 tahun >40 tahun 36-40 tahun 31-35 tahun 31-35 tahun 31-35 tahun 36-40 tahun 36-40 tahun 20-25 tahun >40 tahun 36-40 tahun 31-35 tahun 31-35 tahun 31-35 tahun 26-30 tahun >40 tahun 36-40 tahun 36-40 tahun 31-35 tahun 26-30 tahun 26-30 tahun 36-40 tahun 31-35 tahun 36-40 tahun 31-35 tahun 31-35 tahun 31-35 tahun 36-40 tahun >40 tahun 36-40 tahun 31-35 tahun 36-40 tahun

No Jenis Kelamin Lama Bekerja Pendidikan Terakhir Usia 83 laki-laki 4-5 tahun D3 31-35 tahun

93

Tabel Jawaban Responden Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

LK1

LK2 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 5 5 3 3 4 4 5 4

LK3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4

LK4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4

LK5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4

94

LK6 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3

LK7 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3

LK8 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4

4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4

NO 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

LK1

LK2 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4

LK3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4

LK4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

LK5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

95

LK6 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4

LK7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4

LK8 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5

4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5

NO 83

LK1

LK2 4

LK3 4

LK4 4

LK5 4

96

LK6 5

LK7 5

LK8 4

4

Tabel Jawaban Responden Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan No

A1

A2

A3

A4

A5

A6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5

4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5

5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5

97

No

A1

A2

A3

A4

A5

A6

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4

4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4

4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4

98

No

A1

A2

A3

A4

A5

A6

83

5

5

5

5

5

5

99

Tabel Jawaban Responden Variabel Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TA1 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4

TA2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4

TA3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3

TA4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4

TA5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5

TA6 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5

100

TA7 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5

TA8 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5

TA9 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5

TA10 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

TA11 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4

No 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

TA1 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4

TA2 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TA3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4

TA4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4

TA5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3

TA6 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4

101

TA7 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4

TA8 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4

TA9 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5

TA10 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4

TA11 5 4 3 3 5 5 5 3 4 5 3 5 3 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4

No 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

TA1 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5

TA2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4

TA3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

TA4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5

TA5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4

TA6 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4

102

TA7 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4

TA8 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4

TA9 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4

TA10 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5

TA11 5 5 3 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 3 5 5 4

No 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

TA1 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5

TA2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5

TA3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4

TA4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5

TA5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5

TA6 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5

103

TA7 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5

TA8 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5

TA9 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5

TA10 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5

TA11 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5

LAMPIRAN V Output Hasil Pengujian Data

104

A. Uji Statistik Deskriptif N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

TOTALLK

83

29

39

34.01

2.689

TOTALAK

83

24

30

28.41

1.861

TOTALTK

83

42

54

47.47

3.167

Valid N (listwise)

83

B. Tabel Jawaban Responden Variabel Penyajian Laporan Keuangan 4. Uji Validitas a). Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan

LK1 LK1

LK2

LK3

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

1 83 .715** .000 83 .337** .002 83

LK2 .715** .000 83 1 83 .428** .000 83

Correlations LK3 LK4 .337** .247* .002 .025 83 83 .428** .401** .000 .000 83 83 1 .466** .000 83 83

105

LK5 .362** .001 83 .395** .000 83 .206 .062 83

LK6 .321** .003 83 .308** .005 83 .360** .001 83

LK7 .250* .023 83 .216* .050 83 .189 .087 83

LK8 .224* .042 83 .263* .016 83 .112 .315 83

TOTALLK .727** .000 83 .764** .000 83 .611** .000 83

LK1 LK2 Pearson Correlation .247* .401** Sig. (2-tailed) .025 .000 N 83 83 LK5 Pearson Correlation .362** .395** Sig. (2-tailed) .001 .000 N 83 83 LK6 Pearson Correlation .321** .308** Sig. (2-tailed) .003 .005 N 83 83 LK7 Pearson Correlation .250* .216* Sig. (2-tailed) .023 .050 N 83 83 LK8 Pearson Correlation .224* .263* Sig. (2-tailed) .042 .016 N 83 83 TOTAL Pearson Correlation .727** .764** LK Sig. (2-tailed) .000 .000 N 83 83 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). LK4

LK3 .466** .000 83 .206 .062 83 .360** .001 83 .189 .087 83 .112 .315 83 .611** .000 83

LK4 1 83 .471** .000 83 .184 .096 83 .135 .223 83 .108 .331 83 .606** .000 83

106

LK5 .471** .000 83 1 83 .273* .013 83 .119 .284 83 .288** .008 83 .650** .000 83

LK6 .184 .096 83 .273* .013 83 1 83 .316** .004 83 .066 .550 83 .556** .000 83

LK7 .135 .223 83 .119 .284 83 .316** .004 83 1 83 .600** .000 83 .536** .000 83

LK8 TOTALLK .108 .606** .331 .000 83 83 .288** .650** .008 .000 83 83 .066 .556** .550 .000 83 83 .600** .536** .000 .000 83 83 1 .512** .000 83 83 .512** 1 .000 83 83

b) Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan AK1 AK1

AK2 .505** .000 83 1

Pearson Correlation 1 Sig. (2-tailed) N 83 AK2 Pearson Correlation .505** Sig. (2-tailed) .000 N 83 AK3 Pearson Correlation .567** Sig. (2-tailed) .000 N 83 AK4 Pearson Correlation .320** Sig. (2-tailed) .003 N 83 AK5 Pearson Correlation .300** Sig. (2-tailed) .006 N 83 AK6 Pearson Correlation .339** Sig. (2-tailed) .002 N 83 TOTAL Pearson Correlation .723** AK Sig. (2-tailed) .000 N 83 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

83 .938** .000 83 .196 .076 83 .045 .689 83 .038 .730 83 .649** .000 83

Correlations AK3 .567** .000 83 .938** .000 83 1 83 .258* .019 83 .108 .329 83 .099 .375 83 .708** .000 83

107

AK4 .320** .003 83 .196 .076 83 .258* .019 83 1 83 .619** .000 83 .641** .000 83 .723** .000 83

AK5 .300** .006 83 .045 .689 83 .108 .329 83 .619** .000 83 1 83 .821** .000 83 .688** .000 83

AK6 .339** .002 83 .038 .730 83 .099 .375 83 .641** .000 83 .821** .000 83 1 83 .701** .000 83

TOTALAK .723** .000 83 .649** .000 83 .708** .000 83 .723** .000 83 .688** .000 83 .701** .000 83 1 83

c). Uji Validitas Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah TA1 TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

1 83 .128 .247 83 .045 .689 83 .184 .095 83 .170 .124 83 .161 .146 83 .080 .470 83 .112 .315 83 .038 .733 83

TA2 .128 .247 83 1 83 .278* .011 83 -.031 .780 83 .315** .004 83 .117 .294 83 .202 .067 83 .218* .047 83 .115 .300 83

TA3 .045 .689 83 .278* .011 83 1 83 .128 .248 83 .027 .809 83 .048 .667 83 .087 .436 83 .089 .423 83 .084 .451 83

TA4 .184 .095 83 -.031 .780 83 .128 .248 83 1 83 .309** .004 83 .353** .001 83 .155 .160 83 .342** .002 83 .077 .488 83

TA5 .170 .124 83 .315** .004 83 .027 .809 83 .309** .004 83 1 83 .593** .000 83 .430** .000 83 .254* .021 83 .252* .022 83

108

TA6 .161 .146 83 .117 .294 83 .048 .667 83 .353** .001 83 .593** .000 83 1 83 .569** .000 83 .437** .000 83 .284** .009 83

TA7 .080 .470 83 .202 .067 83 .087 .436 83 .155 .160 83 .430** .000 83 .569** .000 83 1 83 .448** .000 83 .422** .000 83

TA8 .112 .315 83 .218* .047 83 .089 .423 83 .342** .002 83 .254* .021 83 .437** .000 83 .448** .000 83 1 83 .408** .000 83

TA9 .038 .733 83 .115 .300 83 .084 .451 83 .077 .488 83 .252* .022 83 .284** .009 83 .422** .000 83 .408** .000 83 1 83

TA10 .236* .031 83 -.098 .376 83 .057 .606 83 .306** .005 83 .244* .026 83 .305** .005 83 .189 .087 83 .225* .040 83 .423** .000 83

TA11 TOTALTA .137 .379** .217 .000 83 83 .150 .383** .177 .000 83 83 .100 .317** .368 .004 83 83 .137 .505** .218 .000 83 83 .143 .613** .199 .000 83 83 .227* .677** .039 .000 83 83 .240* .630** .029 .000 83 83 .332** .649** .002 .000 83 83 .466** .607** .000 .000 83 83

TA10

TA11

TOTA LTA

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

TA1 .236* .031 83 .137 .217 83 .379** .000 83

TA2 -.098 .376 83 .150 .177 83 .383** .000 83

TA3 .057 .606 83 .100 .368 83 .317** .004 83

TA4 .306** .005 83 .137 .218 83 .505** .000 83

TA5 .244* .026 83 .143 .199 83 .613** .000 83

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

109

TA6 .305** .005 83 .227* .039 83 .677** .000 83

TA7 .189 .087 83 .240* .029 83 .630** .000 83

TA8 .225* .040 83 .332** .002 83 .649** .000 83

TA9 .423** .000 83 .466** .000 83 .607** .000 83

TA10 1 83 .386** .000 83 .570** .000 83

TA11 TOTALTA .386** .570** .000 .000 83 83 1 .598** .000 83 83 .598** 1 .000 83 83

5. Uji Reliabilitas a) Uji Reliabilitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .774 8

b) Uji Reliabilitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .791 6 c) Uji Reliabilitas Variabel Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .755 11 6. Hasil Uji Asumsi Klasik a) Hasil Uji Multikolinieritas

Model 1 (Constant)

Coefficientsa Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 29.03 7.285 3.985 .000 1

TOTALLK .286 .128 TOTALA .306 .185 K a. Dependent Variable: TOTALTA

110

.243 2.241 .028

.979

1.021

.180 1.660 .101

.979

1.021

b) Hasil Uji Heteroskesiditas (Uji Glejser) Coefficientsa Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 1 (Constant) -.601 3.930 -.153 .879 TOTALLK .048 .069 .078 .692 .491 .979 1.021 TOTALAK .053 .100 .060 .537 .593 .979 1.021 a. Dependent Variable: RES2

c) Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogrov – Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 83 a,b Normal Parameters Mean .0000000 Std. Deviation 3.04007684 Most Extreme Absolute .070 Differences Positive .070 Negative -.051 Test Statistic .070 Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.

111

d) Hasil Uji Normalitas dengan Grafik

112

e) Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model

1

Model Summaryb R

R Square

Adjusted R Square

,281a

,079

,056

a. Predictors: (Constant), TOTALAK,TOTALLK b. Dependent Variabel: TOTALTK

113

Std. Error of the Estimate 3.078

f) Hasil Uji Statistik F ANOVAa Sum of Model Squares df Mean Square 1 Regression 64.825 2 32.413 Residual 757.850 80 9.473 Total 822.675 82 a. Dependent Variable: TOTALTA b. Predictors: (Constant), TOTALAK, TOTALLK

F 3.422

Sig. .038b

g) Hasil Uji Statistik t

Model 1 (Constant)

Unstandardize Standardized d Coefficients Coefficients Std. B Error Beta 29.031 7.285

TOTALL .286 .128 .243 K TOTALA .306 .185 .180 K a. Dependent Variable: TOTALTK

114

Collinearity Statistics T

Sig. Tolerance

VIF

3.985

.000

2.241

.028 .979

1.021

1.660

.101 .979

1.021