Musthalah Al-hadits Dan Epistemologi Sosial

Musthalah al-Hadits dan Epistemologi Sosial: Sebuah Pembacaan Awal 1 Oleh Indi Aunullah I Dalam literatur epistemologi, biasa dibedakan antara pendekatan epistemologi individual dan epistemologi sosial. 2 Yang pertama menekankan bahwa pengetahuan yang benar adalah yang diperoleh langsung oleh individu, baik melalui pengalaman (sebagaimana diklaim empirisisme), rasio (seperti diakui rasionalisme), maupun paduan keduanya (seperti disarankan kritisisme Kant). Descartes, perintis filsafat modern dan peletak dasar rasionalisme, misalnya, membandingkan proses mengetahui dengan kerja seorang arsitek. Suatu bangunan atau sebuah kota, menurutnya, akan tersusun dengan baik jika didisain oleh seorang arsitek saja, dan sebaliknya akan amburadul jika rancangannya ditangani oleh banyak orang. 3 Begitu pula, epistemologi Cartesian sangat menekankan pengetahuan individual. Baginya, seperti bagi aliran-aliran epistemologi klasik lainnya, kesaksian dan otoritas bukanlah sumber pengetahuan yang dapat diandalkan. 4 Belakangan, seiring berbagai kritik terhadap pandangan-pandangan epistemologi klasik, mulai muncul kesadaran mengenai sifat sosial pengetahuan. Dan lahirlah epistemologi sosial yang juga mengakui arti penting otoritas dan kesaksian orang lain bagi pembentukan pengetahuan. Kesadaran ini dipicu oleh kenyataan bahwa sebenarnya hal-hal yang diketahui langsung oleh individu sangatlah sedikit. Banyak pengetahuan yang sangat sederhana dan mendasar mengenai diri kita, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, serta identitas orang tua kita, sebenarnya didapatkan dari kesaksian orang lain. Tanpa pengakuan terhadap kesaksian sebagai salah satu sumber pengetahuan, selain identitas 1

Dalam tulisan ini, musthalah al-hadits atau klasifikasi hadis dihubungkan dengan epistemologi sosial untuk memberi perspektif yang sedikit berbeda, sesuai dengan minat khusus penulis. Sebenarnya, selain dari sudut pandang epistemologi sosial, ‘Ulum al-Hadits secara umum masih bisa dikaji dari banyak sudut pandang seperti metode kritik historis, kritik teks, dan sebagainya. 2 J. Sudarminta, Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 22-3. 3 Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia, 1986), cet. II, hlm. 72. 4 Sudarminta, Epistemologi Dasar..., hlm. 22.

1

personal kita, banyak hal dalam sistem pengetahuan dan institusi modern akan kehilangan dasar pijakan. Ilmu sejarah, lembaga peradilan dan pers, misalnya, akan menjadi tidak valid karena semuanya dilandasi oleh kesaksian. Bahkan, pengembangan dan penerimaan seluruh ilmu pengetahuan modern baik oleh ilmuwan maupun masyarakat umum sejatinya dibangun di atas pengakuan terhadap kesaksian para ilmuwan pada era sebelumnya. 5 Tentu saja tak semua kesaksian dan otoritas memiliki status yang sama dan dapat diterima sebagai sumber pengetahuan. Dalam literatur epistemologi sosial yang baru muncul belakangan, banyak dibicarakan perdebatan mengenai kriteria-kriteria untuk menetapkan kesaksian yang dapat diterima. Sebagai sebuah pembacaan awal, tulisan ini tidak hendak membicarakan perdebatan tersebut. Alih-alih, yang akan dilakukan adalah membincangkan ‘Ulum al-Hadits sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam epistemologi sosial. Namun karena ‘Ulum al-Hadits meliputi banyak aspek yang membutuhkan pembahasan masing-masing secara mendetail, tulisan ini hanya akan mendedahkan satu aspeknya saja, yakni klasifikasi hadis atau yang biasa dikenal dengan musthalah al-hadits. II Pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam ‘Ulum al-Hadits, dari perspektif epistemologi sosial, adalah: jenis kesaksian atau otoritas manakah yang dapat menjamin pengetahuan mengenai perkataan, tindakan, ketetapan, dan halihwal Nabi Muhammad SAW.? Apa saja syarat dan kriterianya? Guna menjawab pertanyaan ini, para pakar ‘Ulum al-Hadits sejak abad I H telah mencurahkan energi intelektualnya dan hasilnya terekam dalam pelbagai literatur ‘Ulum alHadits. 6 Dalam literatur ‘Ulum al-Hadits, hadis—berita mengenai perkataan, perbuatan, ketetapan, dan hal-ihwal Nabi Muhammad SAW.—diklasifikasikan

5

Ibid., hlm. 35-7. Untuk sejarah perkembangan dan kodifikasi ‘Ulum al-Hadits lihat, misalnya, Muhammad Mustafa Azami, Studies in Hadith Methodology and Literature (Indianapolis: American Trust Publications, 1977), bab 2-6, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadits: ‘Ulumuhu wa Mushthalahuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), cet. II, bab I fasal 3-5 dan bab II, dan Subhi al-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet. II, bab I. 6

2

berdasar banyak sudut pandang. Karena itu ditemukan banyak sistem penggolongan. Namun secara umum, berdasarkan apakah suatu hadis memenuhi kriteria untuk diterima sebagai sumber pengetahuan atau tidak, hadis dibedakan menjadi: hadis maqbul (diterima), yakni kesaksian yang memenuhi kriteria untuk diterima sebagai sumber pengetahuan, dan hadis mardud (ditolak), yaitu kesaksian yang dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai sumber pengetahuan.7 Selanjutnya, klasifikasi ini diperinci menjadi tiga: hadis shahih, hadis hasan, dan hadis dla’if. Dua yang disebut pertama, yakni shahih dan hasan, dengan tingkat penerimaan yang berbeda secara berurutan masuk dalam kategori maqbul. Sedang hadis dla’if masuk dalam kategori mardud. 8 Secara historis, ilmuwan hadis yang pertama kali mengenalkan klasifikasi shahih-hasan-dla’if ini adalah Imam Abu ‘Isa al-Turmudzi, penyusun salah satu kitab sunan. 9 Sebelumnya hanya dikenal pembedaan hadis menjadi shahih dan dla’if, meskipun kelompok yang disebut belakangan ini kerap dibedakan menjadi dla’if yang dapat diamalkan (yu’malu bihi) dan dla’if yang harus ditinggalkan (yajibu tarkuhu). 10 Berikut akan dipaparkan secara singkat masing-masing dari tiga jenis hadis ini. Pertama, hadis shahih (secara harfiah: sehat, utuh, valid). Ibn Shalah mendefinisikannya sebagai “hadis musnad (yang mata rantai periwayatannya sampai pada Nabi SAW) yang isnad (mata rantai periwayatan)-nya bersambung dengan periwayatan oleh orang yang adil dan dlabit (kuat hafalan dan akurat) dari orang lain yang adil dan dlabit hingga ke ujung mata rantainya, serta tidak syadz (menyimpang) dan tidak mengandung ‘illah (cacat).” 11 Dari definisi ini, al-Khatib mengurai lima kriteria yang harus dipenuhi hadis shahih, yaitu: (1) isnad-nya bersambung, (2) para periwayatnya adil, yakni lurus agamanya, baik akhlaknya, terhindar dari kefasikan, dan menjaga harga diri, (3) para periwayatnya dlabit,

7

Azami, Studies in Hadith..., hlm. 61, al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 303. Al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 303. Pengertian diterima atau ditolak di sini, seperti akan dijelaskan lebih jauh di bawah, lebih berupa penerimaan atau penolakan praktis bukan kebenaran intrinsiknya. 9 Ibid., hlm. 331. 10 Ibid., hlm. 331-2 cat. no. 1, dan hlm. 352-4 cat. no. 1. 11 Ibid., hlm. 304. 8

3

yakni sadar dan paham saat menerima hadis dari perawi sebelumnya dan terus menghafalnya atau menjaga catatannya hingga menyampaikan hadis tersebut pada perawi sesudahnya, (4) hadis tersebut tidak syadz, yakni tidak berbeda dengan riwayat lain yang lebih tinggi tingkat kepercayaannya, dan (5) terhindar dari ‘illah (cacat). 12 Selanjutnya, hadis shahih dibedakan menjadi shahih lidzatihi, yaitu hadis yang memenuhi kriteria di atas, dan shahih lighairihi, yakni hadis yang tergolong hasan namun menjadi shahih karena ditopang oleh hadis sejenis dengan jalur periwayatan yang lain—lazimnya disebut mutabi’ atau syahid. 13 Kedua, hadis hasan (secara harfiah: baik). Ibn Hajar mengajukan definisi jenis ini dengan membandingkannya dengan hadis shahih. Menurutnya, persyaratannya sama dengan hadis shahih, hanya saja “ke-dlabit-an perawinya lebih rendah.” Dengan demikian perbedaan antara hadis shahih dan hadis hasan adalah tingkat ke-dlabit-an perawinya. Pada hadis shahih disyaratkan tingkat kedlabit-an perawi yang sempurna, sedang pada hadis hasan sekadar disyaratkan adanya ke-dlabit-an meski tidak terlalu sempurna. 14 Seperti halnya hadis shahih, jenis ini juga dibagi menjadi hasan lidzatihi, yakni hadis yang memenuhi kriteria tersebut, dan hasan lighairihi, yaitu hadis yang tergolong dla’if tetapi naik menjadi hasan karena didukung oleh hadis sejenis dengan alur periwayatan yang lain. 15 Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa hanya syarat ke-dlabit-an perawi saja yang hingga tingkat tertentu bisa dikompromikan, itupun tidak hingga tingkat yang terlalu rendah. Sementara syarat keadilan sama sekali tidak dapat dikompromikan. 16 Ketiga, hadis dla’if (secara harfiah: lemah). Semua hadis yang tidak memenuhi kriteria-kriteria hadis shahih maupun hasan digolongkan ke dalam kategori ini. Ada beragam sebab sebuah hadis dimasukkan dalam kategori ini. AlKhatib

memilahnya

menjadi

dua

kelompok:

hadis-hadis

dla’if

karena

keterputusan isnad dan hadis-hadis dla’if karena sebab-sebab lain. 17 Sedang 12

Ibid., hlm. 305. Ibid., hlm. 306, Azami, Studies in Hadith..., hlm. 61. 14 Al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 332-3. 15 Ibid., Azami, Studies in Hadith..., hlm. 61. 16 Al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 332. 17 Ibid., hlm. 337. 13

4

Azami meringkas sebab-sebab tersebut menjadi tiga: cacat pada perawinya, keterputusan isnad, dan sebab-sebab insidental lainnya. 18 Hadis secara anatomis terdiri dari dua bagian, yakni matn (materi kesaksian yang disampaikan) dan isnad (mata rantai periwayat kesaksian tersebut dari sumber pertama hingga penerima terakhir). 19 Dengan demikian, jika dihubungkan dengan kedua bagian hadis ini, dari lima kriteria yang disebut di atas tiga di antaranya (bersambunya isnad, perawinya adil, perawinya dlabit) khusus untuk isnad, dan dua sisanya (terhindar dari syadz dan ‘illah) berlaku baik bagi isnad maupun matn. Meski sejatinya isnad dan matn sama-sama harus diperhatikan dalam menetapkan status validitas sebuah hadis, namun kerapkali masing-masing dinilai secara berbeda. Jika isnad dibedakan secara trikotomis menjadi shahih-hasan-dla’if, sebaliknya hanya dikenal pemilahan matn secara dikotomis menjadi shahih dan dla’if. Dari aspek yang lain, dapat pula diberikan klasifikasi hadis yang berlainan, meski semuanya tetap mengacu pada klasifikasi maqbul–mardud atau lebih detail lagi, klasifikasi shahih–hasan–dla’if. Misalnya, dari segi jumlah periwayatnya, hadis dibedakan menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. 20 Yang disebut pertama adalah hadis yang dilaporkan oleh sejumlah besar orang yang tak mungkin bersepakat untuk berdusta. Jumlah dan syarat ini harus dipenuhi dalam seluruh mata rantai periwayatan mulai sumber laporan hingga akhirnya. Jenis hadis ini dalam pandangan ilmuwan Islam adalah bentuk kesaksian yang menghasilkan pengetahuan yang pasti (‘ilm dlaruri, yaqin, certainty), bahkan disebutkan bahwa orang yang mengingkarinya menjadi kafir. 21 Dengan demikian, dilihat dari sudut penerimaan, hadis mutawatir menduduki posisi teratas dalam kategori hadis shahih. Al-Khatib menyamakan pengetahuan yang diperoleh melalui hadis mutawatir dengan pengetahuan empiris dan menyebutnya sebagai “periwayatan 18

Azami, Studies in Hadith..., hlm. 64-7. Rincian masing-masing sebab dengan penamaan teknisnya akan dijelaskan di bawah. 19 Al-Khatib, Ushul al-Hadits…, hlm. 31-3. 20 Azami, Studies in Hadith..., hlm. 43. Kalangan Hanafiah menambahkan jenis ketiga, yakni hadits masyhur. Lihat, misalnya, al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 301-3. 21 Azami, Studies in Hadith..., hlm. 43, al-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits, hlm. 133, al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 301, Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 106-7.

5

(naql) dengan derajat tertinggi”. 22 Selanjutnya, hadis mutawatir dibedakan menjadi mutawatir lafdzi, yakni hadis yang lafalnya secara sama persis diriwayatkan dengan syarat tersebut di atas, dan mutawatir ma’nawi, yakni hadis yang maknanya saja, tanpa kesamaan lafal, secara sama diriwayatkan dengan syarat di atas. 23 Para ilmuwan hadis, dengan berbagai pertimbangan dan argumentasi, mengajukan berbagai pendapat mengenai jumlah minimal periwayat yang harus dipenuhi agar sebuah hadis menjadi mutawatir. Perbedaan ini berkisar dari empat, lima, sepuluh, dua belas, dua puluh, empat puluh, tujuh puluh, hingga tiga ratus tiga belas orang. Meski demikian, menurut Subhi al-Shalih yang perlu diperhatikan bukanlah jumlah tepat periwayatnya, melainkan periwayatan dari sejumlah besar orang yang menurut rasio dan akal sehat tidak dimungkinkan mereka bersekongkol untuk berdusta. Ia mengutip pandangan Ibn Hajar bahwa “tidak ada artinya menentukan jumlahnya yang benar.” 24 Senada dengan alShalih, Azami menegaskan bahwa yang penting diperhatikan bukan jumlah tertentu perawinya, melainkan persebaran para periwayatnya secara geografis pada

masing-masing

tingkatan

sehingga

persekongkolan

menjadi

tidak

mungkin. 25 Al-Ghazali membela pandangan yang sama dengan mengajukan argumen bahwa yang penting dalam pendefinisan hadis mutawatir adalah tercapainya pengetahuan niscaya (dlaruri), dan hal itu tidak bergantung pada berapa jumlah perawinya karena sangat bergantung pada jenis peristiwa yang dikabarkan

dan

kepribadian

dan

latar

belakang

para

perawi

yang

mengabarkannya. 26 Jenis kedua dalam klasifikasi berdasar jumlah periwayat adalah hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih namun belum mencapai tingkatan mutawatir. Mengingat perdebatan penetapan jumlah minimal perawi mutawatir yang dipaparkan di atas, dapat dinyatakan bahwa perbedaan 22 23

Ushul al-Hadits..., hlm. 301. Ibid., Azami, Studies in Hadith..., 43, al-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits, hlm.

135. 24

Al-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits, hlm. 133-5. Azami, Studies in Hadith..., hlm. 43. 26 Al-Mustashfa..., hlm. 108-10. 25

6

antara hadis mutawatir dan hadis ahad bukan terutama pada jumlah perawinya, tetapi pada persoalan ada atau tidaknya kemungkinan logis bagi persekongkolan. Di kalangan ilmuwan Islam, terjadi perdebatan mengenai apakah hadis jenis ini, jika memenuhi kriteria penerimaan, menghasilkan pengetahuan (‘ilm) (seperti pandangan Imam Ahmad, Dawud az-Zahiri, Ibn Hazm) atau sekadar dugaan yang kuat (dzann rajih) (semisal pendapat Hanafiyah, Syafi’iyah, dan mayoritas Malikiyah), namun semuanya sepakat bahwa kandungannya wajib diamalkan. 27 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hadis ahad bisa tergolong shahih, hasan, atau dla’if, bergantung apakah ia memenuhi kriteria penerimaan atau tidak. Di bawah kategori hadis ahad, berdasar jumlah perawinya terdapat beberapa sub-kategori: hadis masyhur (diriwayatkan setidaknya oleh tiga orang dalam tiap tingkatan), hadis ‘aziz (diriwayatkan oleh sedikitnya dua orang pada tiap tingkatan), hadis fard (diriwayatkan oleh satu orang saja pada tingkatan sahabat), hadis gharib/fard nisbi (diriwayatkan oleh satu orang saja, perawiperawi di wilayah tertentu saja, atau oleh satu perawi terpercaya saja, di salah satu tingkatan selain sahabat). Semua sub-kategori ini bisa masuk dalam golongan shahih, hasan, atau dla’if, namun umumnya hadis gharib tergolong dla’if. 28 Pengelompokan yang lain didasarkan pada asal-usul berita. Dalam pengelompokan ini terdapat tiga kategori: marfu’ (berita mengenai Nabi SAW), mauquf (berita mengenai sahabat), dan maqthu’ (berita mengenai tabi’in). 29 Sebenarnya, yang benar-benar dapat dikatakan hadis hanyalah hadis marfu’, namun jika dalam perkataan sahabat atau tabi’in tersebut terdapat petunjuk bahwa ucapan tersebut berasal dari Nabi SAW maka statusnya bisa naik menjadi marfu’. Jika hadis marfu’ bisa temasuk shahih, hasan, atau dla’if, secara umum ilmuwan hadis memasukkan mauquf dan maqthu’ dalam kategori dla’if. 30 Mengenai hal ini, al-Shalih mengutip perkataan Imam Abu Hanifah, “apa yang datang dari Rasulullah SAW. kita junjung di atas kepala; apa yang datang dari sahabat kita 27

Azami, Studies in Hadith..., hlm. 43, al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 302-3, cat. no. 5, al-Ghazali, al-Mustashfa..., hlm. 116-8. 28 Azami, Studies in Hadith..., hlm. 43, al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 358-61, 363-5. 29 Al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 355, 380-1, al-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits, hlm. 184-5. 30 Al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 380-2.

7

pilih daripadanya; sedang apa yang datang dari tabi’in, mereka manusia, dan kita pun manusia.” 31 Klasifikasi yang lain lagi dibuat berdasarkan kondisi isnad. Berdasarkan hal ini, hadis dapat dibedakan menjadi: hadis musnad (bersambung isnad-nya hingga ke Nabi SAW), hadis muttashil/maushul (bersambung isnad-nya hingga ke asal-usul berita), hadis mursal (berita yang diasalkan pada Nabi SAW oleh tabi’in atau oleh sahabat yang tidak mendengar langsung dari beliau), hadis munqathi’ (gugur satu periwayat dalam isnad-nya baik di satu tempat atau lebih), hadis mu’dlal (dalam isnad-nya gugur dua periwayat atau lebih secara berurutan), hadis mudallas (terbagi dalam dua sub-kategori: mudallas isnad yaitu perawi meriwayatkannya dari orang yang sezaman dengannya tapi tidak pernah bertemu dengannya atau meriwayatkan dari orang yang pernah bertemu dengannya sesuatu yang tidak ia dengar dari orang tersebut, dengan menggunakan kata-kata yang menimbulkan pengertian mendengar langsung; dan mudallas syuyukh yakni perawi menyebut perawi sebelumnya dengan nama, julukan, atau sifat yang tidak dikenal), hadis mu’allal (mengandung cacat tersembunyi; sebenarnya cacat macam ini dapat terjadi baik pada isnad maupun matn, namun lebih sering terjadi pada isnad). 32 Dari kategori-kategori di atas, musnad dan muttashil dapat tergolong shahih, hasan, atau dla’if. Sedang mursal, jika yang me-marfu’-kan adalah sahabat dianggap tidak bermasalah, sebaliknya jika di-marfu’-kan oleh tabi’in dianggap dla’if dan menurut mayoritas ilmuwan tidak dapat dijadikan argumen. 33 Kategori sisanya, munqathi’, mu’dlal, mudallas, dan mu’allal tergolong dla’if. Klasifikasi dan penamaan yang lain dibuat berdasarkan adanya perbedaan antara beberapa periwayatan yang tidak mungkin dipadukan. Dalam klasifikasi ini disebutkan beberapa jenis hadis, yaitu: hadis mudltharib (beberapa periwayatan berbeda, pada isnad atau matn-nya, baik oleh satu perawi atau oleh beberapa perawi yang tingkat keterpercayaannya sederajat), hadis syadz (riwayat seorang perawi yang terpercaya berbeda dengan riwayat perawi lain yang lebih tinggi 31

Al-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits, hlm. 185. Ibid., hlm. 192-3, 149-62, al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 355-6, 337-44. 33 Al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 338-9. 32

8

derajat keterpercayaannya), hadis munkar (riwayat seorang perawi yang lemah berbeda dengan riwayat perawi lain yang terpercaya), hadis maqlub (hadis yang susunan lafal dalam isnad atau matn-nya terbolak-balik). Semua kategori dalam klasifikasi ini tergolong dla’if. 34 Perlu juga ditambahkan dalam golongan dla’if hadis yang disebut matruk, yakni yang diriwayatkan oleh orang yang diduga berdusta dalam persoalan hadis, kerap berdusta dalam omongannya, nampak jelas kefasikannya dalam ucapan dan tindakan, atau sangat sering lupa dan melakukan kekeliruan. Jenis ini merupakan tingkatan hadis dla’if paling rendah. 35 Berbagai klasifikasi hadis di atas belumlah mencakup seluruh klasifikasi dan penamaan hadis yang dibuat oleh para ilmuwan hadis. Namun demikian, dari pembacaan awal di atas dapat diperoleh gambaran betapa detail pemilahan yang dibuat para ilmuwan hadis. Terdapat satu kategori lagi yang perlu mendapat pembahasan, yakni hadis maudlu’ (hadis buatan, palsu). Dalam pandangan ilmuwan hadis, hadis-hadis maudlu’ mulai muncul sejak perselisihan antara ‘Ali bin Abi Thalib dan Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Sejak itu, umat Islam mulai terpecah belah secara politis dan teologis. Orang-orang yang fanatik dan hendak mencari keuntungan dari

masing-masing

golongan

kemudian

membuat-buat

hadis

yang

menguntungkan pihak mereka, membenarkan dan memuji pemimpin dan kepercayaan mereka. 36 Selain persoalan perpecahan politik dan teologis umat Islam, ada banyak faktor yang mendorong orang membuat-buat hadis. Beberapa hal yang mendorong kemunculan hadis maudlu’, di antaranya adalah: kekecewaan elit politik dan keagamaan di wilayah-wilayah yang ditaklukkan Islam, fanatisme terhadap suku atau bahasa tertentu dan terhadap imam serta mazhab tertentu, keinginan para tukang cerita untuk menarik perhatian pendengar, keinginan

34 35

Ibid., hlm. 167-83, al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 344-8. Al-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits, hlm. 183, al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm.

348. 36

Al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 415-7, al-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits, hlm.

233.

9

orang-orang saleh yang berpandangan picik untuk mendorong masyarakat pada kebaikan, dan keinginan untuk mendekati penguasa. 37 Untuk mengetahui ke-maudlu’-an suatu hadis, para ilmuwan hadis memberikan beberapa panduan. Di antaranya: pengakuan dari perawi hadis tersebut bahwa ia membuat-buatnya, terdapat kejanggalan dalam makna dan lafal hadis, maknanya bertentangan dengan pengalaman dan akal sehat serta tak dapat ditakwil, bertentangan dengan nash Qur’an atau hadis mutawatir. Selain itu, seluruh sarana kritik terhadap isnad juga harus diterapkan dalam menentukan apakah sebuah hadis maudlu’ atau bukan. 38 Kita juga dapat memanfaatkan hasil penelitian para ilmuwan terdahulu mengenai hadis-hadis maudlu’, semisal Tadzkirat al-Maudlu’at karya Muhammad bin Thahir al-Muqaddasi, al-Maudlu’at al-Kubra, karya ‘Abdurrahman bin alJauzi, al-Ba’its ‘ala al-Khalash min Hawadits al-Qashshash, karya Zainuddin ‘Abdurrahim al-‘Iraqi, al-La’ali’ al-Mashnu’ah fi al-Ahadits al-Maudlu’ah, karya Jalaluddin al-Suyuthi, Tanzih al-Syari’ah al-Marfu’ah ‘an al-Akhbar al-Syani’ah al-Maudlu’ah, karya ‘Ali bin Muhammad al-Kannani, dan al-Fawa’id alMajmu’ah fi al-Ahadits al-Maudlu’ah, karya Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani. 39 III Setelah mendiskusikan berbagai klasifikasi hadis, kriteria yang digunakan dalam klasifikasi, dan peringkat validitasnya, berikut akan dibicarakan secara singkat status penerimaan—atau dalam istilah yang umum dipakai, kehujjahan— berbagai tingkatan hadis tersebut. Dalam literatur keilmuan Islam klasik, seperti ‘Ulum al-Hadits, Ushul alFiqh, dan lainnya, biasa diajukan beberapa argumen yang menopang penerimaan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Pertama, penerimaan terhadap hadis merupakan bagian integral dari keimanan dan keislaman seseorang. Per definisi

37

Al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 417-27, al-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits, hlm. 233-7, Azami, Studies in Hadith..., hlm. 68-71. 38 Al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 432-6, al-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits, hlm. 230-2, Azami, Studies in Hadith..., hlm. 71-2. 39 Al-Khatib, Ushul al-Hadits..., hlm. 437-8.

10

seseorang menjadi mukmin dan muslim ketika ia beriman dan mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Dan termasuk dari pengakuan terhadap kerasulan Muhammad adalah penerimaan terhadap apapun yang disampaikan olehnya, termasuk hadis. Kedua, banyak ayat al-Qur’an yang secara tegas dan eksplisit memerintahkan manusia untuk mentaati Rasulullah SAW. 40 Dan tentu saja cara merealisasikan ketaatan tersebut adalah dengan menerima perkataan, perbuatan, dan ketetapannya—singkatnya menerima hadis. Ketiga, Rasulullah sendiri kerap kali menegaskan kewajiban penerimaan hadis. 41 Keempat, terdapat kesepakatan (ijma’) seluruh ummat Islam mengenai penerimaan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. 42 Selain itu, kelima, ada beberapa perintah Allah yang disebutkan secara global dalam al-Qur’an, sholat misalnya. Tanpa menerima hadis yang berperan menjelaskannya secara terperinci, tidak mungkin kita dapat melaksanakan perintah tersebut. 43 Meski penerimaan hadis adalah sesuatu yang merupakan keniscayaan, namun perlu diperhatikan bahwa keniscayaan penerimaan tersebut masih bersifat global. Dalam perkataan al-Syathibi, sementara “al-Qur’an bersifat niscaya dan pasti (maqthu’ bihi), sunnah (hadits) hanya bersifat dugaan (mazhnunah). Keniscayaan penerimaan sunnah hanya absah secara global bukan dalam perinciannya, berbeda dengan al-Qur’an yang niscaya dan pasti baik secara global maupun dalam perinciannya.” 44 Di atas sudah disebutkan bahwa secara garis besar, hadis dipilah menjadi hadis yang diterima (maqbul) dan yang ditolak (mardud). Juga sudah disebutkan bahwa peringkat tertinggi hadis maqbul adalah hadis mutawatir yang menghasilkan kepastian dan pengetahuan niscaya (‘ilm dlaruri, yaqin). Validitas 40

Misalnya, al-Nisa’: 59 dan 80, al-Ma’idah: 92, al-Fath: 10, al-Hasyr: 7. Salah satunya, dalam hadis yang diriwayatkan al-Miqdam bin Ma’dikariba, Rasulullah SAW bersabda “Apakah akan ada seseorang yang disampaikan padanya sebuah hadis dariku ketika ia tengah bertelekan di singgasananya, lalu ia berkata ‘Antara kami dan kalian ada Kitab Allah, apa yang kami temukan halal di dalamnya kami halalkan, dan apa yang kami temukan haram di dalamnya kami haramkan.’ Padahal sesungguhnya apa yang diharamkan Utusan Allah adalah sama seperti yang diharamkan Allah.” (HR Turmudzi, no. 2588). 42 al-Khatib, Ushul al-Hadits…, hlm. 36-42, al-Ghazali, al-Mustashfa…, hlm. 103. 43 Bdk. Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 9-10. 44 Ibid., hlm. 6. 41

11

demikian diperoleh karena otoritas kesaksian yang meriwayatkannya sama dengan periwayatan al-Qur’an. Dalam hal ini, yakni penerimaan otoritas dan periwayatan, terletak perbedaan terpenting antara epistemologi Islam dan epistemologi Barat.45 Tingkat berikutnya dalam kategori hadis maqbul, secara berurutan, adalah hadis ahad yang berstatus shahih dan hasan. Sedang yang tergolong mardud adalah hadis ahad yang berstatus dla’if. Namun demikian harus diingat, karena status hadis ahad yang dzanni al-wurud (kemunculannya dari sumbernya hanya berdasar dugaan), maka penerimaan atau penolakannya lebih berkaitan dengan pengamalan praktisnya ketimbang berhubungan dengan kebenaran ekstrinsik berita tersebut. Tentang ini al-Ghazali menyatakan, “kami tidak memaksudkan ‘penerimaan’ sebagai pembenaran, begitu pula ‘penolakan’ sebagai pendustaan, sebab kita wajib menerima berita dari orang yang adil meski mungkin dia berdusta atau keliru, dan kita tidak boleh menerima berita dari orang yang fasiq meski dia benar.” Dengan demikian hadis ahad yang maqbul tidak berarti benar, melainkan wajib diamalkan, dan yang mardud tidak berarti salah, tetapi tidak wajib diamalkan. 46 Mengenai penerimaan dan pengamalan hadis dlai’if, para ilmuwan Islam berselisih pandangan dalam tiga kubu. Pertama, mereka yang menolak penerimaan dan pengamalan jenis hadis ini secara mutlak. Di antara yang berpandangan demikian adalah Abu Bakr bin ‘Arabi, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, dan Ibn Hazm al-Andalusi. Kedua, ilmuwan yang yang menerima dan mengamalkan jenis hadis ini secara mutlak. Mereka berpandangan bahwa hadis, betapapun dla’if-nya tetap lebih baik ketimbang pandangan manusia biasa, karena ada dugaan betapapun lemahnya bahwa berita tersebut berasal dari Rasulullah SAW. Yang menganut pandangan macam ini di antaranya adalah Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ketiga, ulama yang menyatakan bahwa jenis hadis ini boleh diterima dan diamalkan dalam urusan keutamaan praktikpraktik tertentu (fadla’il al-‘amal) dan nasihat (mawa’idz) dengan syarat-syarat berikut: (1) tingkat ke-dla’if-annya tidak sangat parah; (2) ajaran yang dikandung 45

Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam dan Filsafat Sains, terj. Saiful Muzani, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 39-40, bdk. al-Ghazali, al-Mustashfa…, hlm. 106-7. 46 al-Ghazali, al-Mustashfa…, hlm. 123.

12

berita tersebut termuat di bawah suatu prinsip umum yang diterima dalam Islam; dan (3) hendaknya ketika menerapkan hadis dla’if tersebut kita tidak meyakini bahwa ia benar-benar berasal dari Nabi SAW, melainkan semata-mata karena alasan kehati-hatian (ihtiyath). 47 IV Demikianlah, tulisan ini—layaknya sebuah pembacaan awal—memang tak hendak menukik ke kedalaman pembahasan, apalagi perbandingan. Ia hanya memaparkan serba ringkas ‘Ulum al-Hadits, khususnya musthalah al-hadits, dengan latar epistemologi sosial, sebuah perkembangan baru dalam epistemologi. Tulisan ini hanya hendak menarik perhatian kita semua bahwa ternyata ‘Ulum alHadits, sejumput dari khazanah klasik ilmu-ilmu Islam, sangat potensial untuk memberikan sumbangan terhadap pengembangan salah satu cabang penting dalam filsafat, yakni epistemologi. Tentu saja masih diperlukan sekian pendalaman dan penajaman, perbaikan di sana-sini, serta pembacaan yang lebih lanjut. Tapi sejauh ia menggugah minat, tulisan ini hingga tingkat tertentu telah berhasil. Wallahu a’lam.

47

al-Khatib, Ushul al-Hadits…, hlm. 351.

13

Daftar Pustaka al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam dan Filsafat Sains, terj. Saiful Muzani. Bandung: Mizan, 1995. Azami, Muhammad Mustafa. Studies in Hadith Methodology and Literature. Indianapolis: American Trust Publications, 1977. Bakker, Anton. Metode-Metode Filsafat. Jakarta: Ghalia, 1986, cet. II. al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Al-Mustashfa fi ‘Ilm alUshul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000. al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj. Ushul al-Hadits: ‘Ulumuhu wa Mushthalahuhu. Beirut: Dar al-Fikr, 1971, cet. II. al-Shalih, Subhi. Membahas Ilmu-Ilmu Hadits, terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, cet. II. Sudarminta, J.. Epistemologi Dasar: Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Pengantar

Filsafat

Pengetahuan.

al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

14