Msdm Hub Industrial Kel12

KELOMPOK 12 HUBUNGAN INDUSTRIAL

     

M. ZHAFIRSYAH NABILA VIRGINIA NADA PUTRI DAYANA RATNA INDRIATNA RENDY PRASTYO AJI

PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 45

PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DAN SERIKAT PEKERJA

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau buruh atau beberapa sekita pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha.

KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERKAIT DALAM PERJANJIAN KERJA

   

Disusun dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak yaitu antara pengusaha dan serikat pekerja Didasari dengan itikad baik Dilakukan secara musyawarah untuk mufakat Memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak

ISI PERJANJIAN KERJA BERSAMA

  

   

Nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja; Nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan; Nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota; Hak dan kewajiban pengusaha; Hak dan kewajiban serikat pekerja serta pekerja; Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.

PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL DALAM PROSES PERJANJIAN KERJA

  



Unfair labor practice Kecurigaan yang berlebihan diantara para pihak Perselisihan dan deadlock dalam proses perundingan akibat kurang lancarnya komunikasi diantara para pihak Perselisihan atau pertentangan akibat visi dan kepentingan yang berbeda

TAHAPAN PERUNDINGAN

TAHAP I PERSIAPAN

TAHAP IV PELAKSANAAN

TAHAP II PERUNDINGAN

TAHAP III PENYUSUNAN ISI

ATURAN KETENAGAKERJAAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

    



Undang-Undang Ketenagakerjaan Lainnya UU No. 3 TAHUN 1951 (3/1951) tentangPernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan UU No. 21 TAHUN 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh UU No. 7 TAHUN 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Permen No. PER-14/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan UU No. 21 TAHUN 2003 tentang Pengesahan ilo convention no 81 concerning labour inspection In industry and commerce (konvensi ilo no 81 mengenai Pengawasan ketenagakerjaan dalam industri Dan perdagangan) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

PENYELESAIN PERSELISIHAN

1. 2. 3. 4.

Menghindari perselisihan Langkah pertama: bicaralah pada pihak lain yang terlibat Langkah kedua: jedalah sementara Langkah penyelesaian perselisihan lanjutan: - mediasi informal - berdiskusi dengan pihak ketiga - lakukan survei - mediasi

TERIMA KASIH 