Mou Ibi Pok 3.docx

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MADIUN POS KESEHATAN 05.10.06 NGANJUK

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA Nomor : PKS/ / I / 2018 Pada hari ini tanggal Dua Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan

: Anom Wiryono : Pembantu Letnan Dua / 21960279200177 : Kaposkes 05.10.06 Nganjuk : Denkesyah 05.04.01 Madiun

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poskes 05.10.06 Nganjuk, yang selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA. Nama : Suhartatik Kundariana, SST. M.MKes Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 14 September 1968 KTA : 13.24.0241 Jabatan : Ketua IBI Organisasi : IBI Kabupaten Nganjuk Yang selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri mengadakan perjanjian kontrak kerjasama dalam hal membantu menyelesaikan tugas kedinasan di lingkungan Poskes 05.10.06 Nganjuk ( PPK 1 ) Denkesyah 05.04.01 Madiun dengan ketentuan sebagai berikut : PASAL 1 a. PIHAK PERTAMA dalam jabatannya selaku Kaposkes 05.10.06. Nganjuk selaku dan atas nama jabatan akan memerintahkan anggotanya untuk mengikuti

pelatihan,seminar, workshop di lingkup IBI dan aktif mengikuti kegiatan IBI di tingkat ranting maupun tingkat cabang. b. PIHAK KEDUA untuk dan atas nama IBI akan memberikan informasi yang terkait dengan pelatihan ,seminar dan yang lainnya kepada Poskes 05.10.06 Nganjuk. PASAL 2 PIHAK PERTAMA dengan segala hal dan kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang – Undangan yang dirumuskan dalam kesepakatan perjanjian kontrak kerjasama ini menentukan syarat – syarat sebagai berikut : a. PIHAK KEDUA akan memberikan informasi terkait pelatihan dan seminar yang akan di adakan oleh IBI. b. PIHAK KEDUA bisa mengajukan pengunduran diri satu bulan sebelumnya ke PIHAK PERTAMA. c. Perjajian kontrak kerjasama ini selama : 3 Tahun mulai 2 Januari 2017 s.d 2 Januari 2020 kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini. PASAL 3 PIHAK KEDUA selama berlangsung perjanjian kontrak dengan PIHAK PERTAMA berdasarkan peraturan Perundang- undangan yang dirumuskan dalam kesepakatan perjanjian kontrak kerjasama ini menentukan syarat- syarat sebagai berikut: a. Bidan paling rendah memiliki kualifikasi jenjang pendidikan diploma tiga kebidanan. b. Setiap bidan harus memiliki STRB untuk dapat melakukan praktek keprofesiannya. c. Bidan yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPB. d. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melaporkan Bidan yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi. PASAL 4 BERAKHIRNYA PERJANJIAN Perjanjian Kontrak kerjasama ini berakhir apabila batas waktu kontrak telah habis, kecuali ditentukan lain dan atau ada kesepakatan baru untuk diperpanjang lagi

PASAL 5 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KARENA SEBAB LAIN Hak dan kewajiban masing – masing pihak dapat berakhir atau putus dikarenakan sebab lain apabila : a. Adanya perubahan kebijakan dari pimpinan TNI – AD yang mengharuskan perjajian ini betul–betul dihentikan dengan alasan untuk kepentingan Negara atau kepentingan umum dan atau alasan mendasar. b. Terjadi bencana alam diluar kemampuan manusia (Force Majeur) PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN a. PIHAK PERTAMA 1) Berhak memerintahkan/ menugaskan tugas-tugas yang berkaitan dengan kedinasan dan atau yang lain. 2) Berkewajiban memberikan atau memerintahkan anggotanya untuk ikut mendukung proses kerjasama dengan pihak kedua meliputi: a. Berperan aktif menjalankan kewajibannya sebagai anggota IBI Cabang Kabupaten Nganjuk sesuai dengan peraturan organisasi. b. Berperan serta mengikuti kegiatan organisasi apabila ditunjuk oleh IBI. 3) Berkewajiban memberikan nasehat, arahan, bimbingan petunjuk pada tugastugas yang diperuntukkannya PIHAK KEDUA 4) Apabila PIHAK KEDUA melanggar salah satu pasal dan atau lebih atau ketentuan sebagaimana dalam perjanjian ini maka PIHAK KESATU wajib : a. Mengurus pemutusan perjanjian kotrak kerjasama dengan PIHAK KEDUA dengan segala konsekwensi hukum yang timbul. b. Menyelesaikan proses penghentian/ pemutusan kontrak kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. PIHAK KEDUA 1) Berkewajiban memberikan dan mendukung proses kerjasama dengan pihak Pertama 2) Berkewajiban mematuhi semua peraturan/ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. 3) Berkewajiban menjaga rahasia jabatan dan rahasia Negara dalam kedinasan.

PASAL 7 LAIN-LAIN a. Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang membawa akses batalnya atau berhentinya perjanjian ini maka segala permasalahan yang timbul akan di musyawarahkan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai isi perubahan peraturan yang dimaksud. b. Hal-hal diluar kehendak manusia yang dinyatakan Force Majeur, maka resiko akibat kejadian dimaksud diluar tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ perubahan struktur organisasi selama perjajian kontrak kerjasama antara PIHAK PERTAMA daan PIHAK KEDUA masih berlangsung atau belum berakhir selalu sepakat dimusyawarahkan bersama. PASAL 8 Segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat di selesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. PASAL 9 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini. PASAL 10 PENUTUP Demikian perjanjian kontrak kerjasama ini dibuat dengan penuh sadar tanpa ada unsur paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap dua untuk masing-masing pihak digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Suhartatik Kundariana SST. M.Mkes KTA 13. 24. 0241

Pembantu Letnan Dua NRP 21960279200177

Anom Wiryono