Modul Saksi 2019.rev3pptx.pptx

DATA ACEH PEMBEKALAN SAKSI PEMILU 2019

SAMSUL AQMARI Bidang Saksi dan Pengendalian Suara

BIDANG SAKSI DAN PENGENDALIAN SUARA

JLN.STA. MAHMUDSYAH NO.01 KAMPUNG BARU, KECAMATAN BAITURRAHMAN, BANDA ACEH Bidang Saksi dan Pengendalian Suara

Email:[email protected] = 08126931765 =

introductio n

Masyarakat Aceh Pemilih penduduk yang telah memiliki KTP dan Hak Memilih pada Pilkada 2019 adalah 3.523.774 orang (DPTHP2). yang berdomisili di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Dengan sebaran di 289 Kecamatan, 6498 Desa pada 15.610 TPS. Dengan Jumlah Kursi yang di Perebutkan seluruh Aceh sebanyak 81 Kursi, Metode Perhitungan metode Sainte-Laguë yaitu Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD/A provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya. (UU Nomor 7 2017, Pasal 415) VISI

Mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya pada setiap Kabupaten/Kota dengan memastikan pemilih semaksimal mungkin

INSTITUTION (Partai) •

Partai Menjadi Partai Yang Kredible dan Profesional

•

Pengkaderan SDM setiap Lini di seluruh Aceh

•

Terbentuk Sinergisitas Informasi dan kerja antara Team Sukses/Saksi Tingkat DPP. DPW sampai dengan Desa Seluruh Aceh

SAKSI

MASYARAKAT

•

Saksi dapat memahami Regulasi Pemilu

•

Tersampaikannya Amanah Rakyat Terhadap Pilihannya Kepada Calon Legislatif Kita

•

Saksi dapat menjadi Representatif dan Profesional dalam Pengawalan Suara

•

Rakyat Menyatu dan memiliki sense of Belonging (Rasa Memiliki) terhadap Partai

•

Suara Hasil Pemilu dapat dipertanggungjawabkan

•

Rakyat Aceh Makmur Aman dan Sejahtera

Data Aceh

3

Saksi Partai Politik Calon Legislatif Memperoleh Haknya terhadap Kebijakan Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU, Pemerintah Aceh dan KIP Meningkatnya kesadaran politik Saksi Calon Legislatif Partai Politik agar bertanggung jawab dan sadar dalam menuntut terhadap Hak dan melaksanakan Kewajibannya dalam Pelaksanaan Pemilu 2019

Tersosialisasinya sistem Pemilu yang baru pada Saksi di tingkat TPS Sampai Provinsi Pada Pemilu 2019 Terlaksananya pemantauan pelaksanaan Pemilu 2019 untuk mendapatkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

Terpilihnya calon Legislatif untuk Perwakilan Partai

1

Dasar Hukum Pemilu 2019

2

•• • • •

3

• •

4

5

QANUN ACEH NO.6 2016 Dasar Hukum Utama sebagai Rujukan dari Pelaksanaan Pemilu di Aceh UU PEMILU RI NO.7 2017 PKPU NO.32 2018 Tentang Pemilihan Umum dan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu

PKPU NO.3 2019 Pemungutan Perhitungan Suara dari KPPS hingga selanjutnya

••

PKPU NO.4 2019

•

SK NOMOR : 536/PL.02.6Kpt/06/KPU/II/2019

•

• 6

•

Rekapitulasi Perhitungan Suara dari Tingkat Kecamatan dan selanjutnya

Petunjuk Penggunaaan Situng Pemilu 2019

Buku Kerja KPPS, PPS, PPK dan Siwaslu Panduan Dasar yang digunakan Penyelenggara

Data Aceh

5

SEBARAN PEMILIH Pemilu 2019 • 12,75% •

DAPIL 1

• • •

BANDA ACEH

ACEH BESAR SABANG

• 10,65% •

• • • •

• 11,65% •8,62% •6,66% •

• •

DAPIL 2 PIDIE PIDIE JAYA

• 11,01%

DAPIL 10 NAGAN RAYA

• •

SUBULUSSALAM

SIMEULUE

•

ABDYA

ACEH BARAT

•

ACEH SELATAN

•

ACEH SINGKIL

LACEH JAYA

DAPIL 9

•

•

DAPIL 3 Bireuen

•

• •

DAPIL 4

• 15,64% • • •

DAPIL 5 ACEH UTARA LHOKSEUMAWE

BENERMERIAH ACEH TENGAH

• 8,2% •6,01% •8,82% • • •

DAPIL 8 ACEH TTENGGARA GAYO LUES

• • •

DAPIL 7 ACEH TAMIANG KOTA LANGSA

•

DAPIL 6

•

ACEH TIMUR

Data Aceh

Legislatif DPRA 2019 •

Total Jumlah Kursi DPRA 81 Kursi

Dapil 1

11 Orang

Dapil 2 Dapil 3

Dapil 4

9 Orang 7 Orang

6 Orang 12 Orang

Dapil 5 Dapil 6 Dapil 7

Dapil 8

6 Orang 7 Orang 5 Orang

Dapil 9

9 Orang

Dapil 10

9 Orang

Data Aceh

8

Permasalahan-Permasalahan Yg Cenderung akan Terjadi Di Lapangan Rendahnya pemahaman kebijakan Pemilu bagi sebagian Penyelenggara Khususnya di tingkat KPPS,PPK, terhadap pembaruan-pembaruan aturan yang ditetapkan oleh KPU/KIP

Tidak tersosialisasinya dengan baik sistem Pengawasan pemilu yang baru serta Konsistensi Pengawas terhadap aturan di tingkat TPS hingga kab/kota sehingga sering terjadi perselisihan di Lapangan

Kecenderungan Calon Legislatif/Partai Politik untuk menang dengan cara yang melanggar aturan sehingga tidak terlaksana Pemilu yang demokratis, jujur dan adil

Kecurangan yang dilakukan oleh Masyarakat Simpatisan terhadap Calon Legislatif Lain di Seluruh Jajaran Pemerintah Desa Sampai Provinsi Data Aceh

SWOT Analysis • Setiap Wilayah belum tentu sama  Wilayah  Militansi  Perwakilan

• S •W

 Kader  Koalisi  Qanun

 Sainte Lague  Kuota 120 %

•O •T

 Partai Nasional  SDM  Regulasi Pemilu yang berubah-ubah  Konflik Internal Caleg

•

SWOT Analysis untuk setiap wilayah/daerah belum tentu sama sangat ditentukan rekam jejak dari caleg dan hubungan emosional masyarakat dengan partai sehingga sangat relatif 10 Data Aceh

•

•

Perlengkapan Saksi

Perlengkapan Saksi dalam TPS

•

Print Form C1-DPRA

Membawa Surat Mandat, surat mandat sebelumnya juga sudah ada yang diberikan ke penyelenggara paling telat satu hari sebelum pemilihan

Untuk mempermudahkan saksi diatasnya dalam merekap ke Form DAA1.DPRA – Form DA1-DPRA

•

Print Form C1.Plano-DPRA Untuk mencatat perbandingan perhitungan yang dilakukan di Papan perhitungan

•

Minuman dan Snack

Air dan makanan Ringan untuk asupan saksi pada saat pelaksanaan Proses Pemungutan suara dan Perhitungan

Surat Mandat Saksi

Perlengka pan dalam TPS

•

Alat Tulis & HP

Menyiapkan peralatan Tulis dan alat komunikasi

•

DPT

DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dikeluarkan terakhir oleh KIP sebagai Panduan dan rujukan daftar Pemilih

11 Data Aceh

• Tugas Saksi Di TPS • •

•

•

• •

07.00 s/d 13.00 WST Pelaksanaan pemilihan di TPS

Menyerahkan mandat Pada KPPS Saksi mengusahakan memberikan suara pertama pada tempat dia menjadi saksi dan memastikan tugas dia menjadi saksi ada yang menggantikan (Saksi 1 dan saksi 2) Menulis dan merekap dengan angka pagar setiap pemilih yang mengambil kertas suara di KPPS (Saksi 1) Menandai pemilih yang memberikan suara pada kertas DPT yang disediakan (Saksi 2)

• • •

Mencatat nama-nama yang tidak tercatat pada DPT yang melakukan pemilihan (Saksi 2) Menyatakan dan menulis seluruh pelanggaran yang terjadi pada form sanggah MODEL C2-KPU (Saksi 2) Menghentikan pemilih yang belum mendaftar untuk memilih pada diatas pukul 13.00 (Saksi 1 & 2)

Berhasil dan Suksesnya sebuah Pemilu Secara LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia tergantung pada kesiapan Saksi)

Tugas Saksi Melakukan sesuai dengan Aturan yang berlaku, Bukan Menerima serta merta hasil yang diberikan Penyelenggara

13.00 s/d selesai (saat Penghitungan Suara) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Menjadi saksi kunci pada saat penghitungan suara (saksi 1) Memperhatikan dengan seksama setiap kertas suara yang telah dipilih oleh pemilih, memastikan yang di coblos sesuai dengan yang dihitung (Saksi 1) Menulis hasil suara pada form Print C1-Plano DPRA, serta memastikan sama dengan Form C1-Plano DPRA yang di whiteboard (Saksi 2) Mencatat dan Memastikan jumlah suara sah dan tidak sah pada form C1-DPRA sesuai dengan jumlah pada Form C1-Plano DPRA hasil perhitungan, Memfoto perhitungan akhir dan setelah ditandatangani Form C1-Plano DPRA (sebanyak 22 Lembar) Menghitung ulang setiap lembarnya/setiap suara sebelum ditandatangani. (Form C1-DPRA sebanyak 7 Lembar) dan kemudian di foto Mencocokkan jumlah pemilih yang hadir dengan hasil penghitungan suara. Meminta rekap berkas berita acara dan sertifikat Penghitungan Suara (C1-DPRA) yang telah ditandatangani oleh KPPS, Panwas dan saksi dari KPPS tempat pemungutan suara./meminta tandatangan KPPS dan saksi minimal 3 saksi dari Partai lain (dari form yang dibawa saksi bila pihak KPPS tidak memberikan Form berita acara dan sertifikat Penghitungan Suara) Menandatangani berita acara dan sertifikat penghitungan suara bila semua sudah sesuai dan sama Memastikan Form Model C1-DPRA dimiliki/minta pada KPPS Mencatat setiap pelanggaran dan keberatan pada form MODEL C2-KPU dan meminta tandatangan ketua KPPS dan Pengawas. (Saksi 2) Memfoto Surat Form C2-KPU dan memberikan kepada Pengawas/KPPS Kirim ke sekretariat pemenangan Kab/Kota dan Provinsi Memberikan/mengirim via Sosmed/WA dan membawa hard copy Form C1-DPRA ke Sekretariat Pemenangan Sekretariat Team sukses (Operator Data) melakukan entry setip hasil dari TPS atau Lembar C1-DPRA 30/03/2019 13 Pada Lembar Entry Hasil Pemilu yang telah disediakan.(softcopy dan Hard Copy) Data Aceh Terus Berkoordinasi akan hasil sesama Team Sukses

Tugas Operator Data • • •

Memfoto semua Hasil C1.Plano-DPRA (22 Halaman) dari setiap TPS di KPPS untuk dikirim Ke administrasi Utama Kabupaten Administrasi Utama Meng entry dan mengirimkan Entry Ke Admin Utama Provinsi Mengkoordinasikan Hasil Rekap dengan saksi Tingkat Desa dan PPK serta memastikan Hasil sesuai Rekap Entry Data Aceh

14

Tugas Saksi Tingkat DESA 1. Menjumlah semua Hasil C1-DPRA dalam print DAA1-PLANODPRA/DAA1-DPRA (Khususnya bila satu desa lebih dari satu TPS) 2. Memastikan Form C1-DPRA yang akan dikirimkan melalui PPS sesuai dengan Hasil akhir perhitungan yang akan di Rekap menjadi DAA1-DPRA dan DA1-DPRA yang akan dilakukan Rapat Pleno secara paralel di Kecamatan 3. Membawa surat Mandat Saksi Bila diperlukan 4. Hadir pada Rapat Pleno PPK pada perhitungan secara Paralel hasil dari setiap TPS sebelum di rekap pada DA1-DPRA

Data Aceh

30/03/2019

15

Tugas Saksi Tingkat DESA •

•

•

•

Menjumlah semua Hasil C1-DPRA dalam print DAA1-PLANODPRA/DAA1-DPRA (Khususnya bila satu desa lebih dari satu TPS)

Memastikan Form C1-DPRA yang akan dikirimkan melalui PPS sesuai dengan Hasil akhir perhitungan yang akan di Rekap menjadi DAA1DPRA/DA1-DPRA yang akan dilakukan Rapat Pleno secara paralel di Kecamatan

•

•

Membawa surat Mandat Saksi Bila diperlukan

Hadir pada Rapat Pleno PPK pada perhitungan secara Paralel hasil dari setiap TPS sebelum di rekap pada DA1DPRA

Dalam Aturan untuk Pemilu 2019 ini sistem perhitungan awal akan dilakukan di TPS oleh KPPS dan kemudian Kotak Suara dan dokumen tersebut akan dibawa serta kembali di rekap secara Paralel di Kecamatan, dalam Rapat dikecamatan secara administrasi Pihak PPS (Penyelenggara Desa) akan berada di Kecamatan untuk menjadi Peserta Pada Perhitungan Paralel di Kecamatan. Harap Dipastikan setiap Saksi di TPS dan Desa berkumpul kecamatan untuk memastikan Rekapitulasi yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diperoleh di TPS. 16 Data Aceh

1. 2.

Tugas Saksi Tingkat Menyerahkan surat mandat kepada PPK Kecamatan Hadir dan terlibat dalam penghitungan suara / Rapat Pleno

Kecamatan 3. Melakukan rekapitulasi seluruh sertifikat penghitungan suara Lampiran print MODEL DAA1-DPRA pada setiap Desa pada form lampiran MODEL DA1-DPRA 4. Memastikan lampiran Model DA1-DPRA dengan rekapitulasi team sukses sama dengan rekap dari PPK, baru ditandatangani. 5. Mencatat setiap pelanggaran dan keberatan pada form MODEL DA2-KPU dan meminta tandatangan ketua PPK Data Aceh

30/03/2019

17

Tugas Saksi Tingkat Kabupaten 1. Melakukan rekapitulasi seluruh sertifikat penghitungan suara Lampiran print MODEL DA1-DPRA pada setiap Kecamatan pada form lampiran print MODEL DB1-DPRA 2. Memastikan lampiran Model DB1-DPRA dengan rekapitulasi team sukses sama dengan rekapitulasi dari KIP/KPU Kab/Kota, baru ditandatangani 3. Mencatat setiap pelanggaran dan keberatan pada form MODEL DB2-DPRA dan meminta tandatangan ketua KIP kab/kota Data Aceh

30/03/2019

18

Tugas Saksi Tingkat Provinsi 1. Melakukan rekapitulasi seluruh sertifikat penghitungan suara lampiran MODEL DB1-DPRA pada setiap Kab/Kota pada form Lampiran MODEL DC1-DPRA 2. Memastikan lampiran Model DC1-DPRA sama dengan rekapitulasi team sukses sama dengan rekapitulasi dari KPU/KIP Provinsi, baru ditandatangani 3. Mencatat setiap pelanggaran dan keberatan pada form MODEL DC2-DPRA dan meminta tandatangan ketua KPU/KIP Provinsi Data Aceh

30/03/2019

19

TAHAPAN PROSES ADMINISTRASI DAN FORM PEMILU 2019

Data Aceh

30/03/2019

20

 

 

  

PKPU sebagai Rujukan akan seluruh proses Pemilu 2019 (Lex Generalist, hukum/peraturan umum; undang-undang atau hukum, atau peraturan yang bersifat umum) Qanun Aceh terkait Pemilu 2019 sebagai rujukan Utama untuk Pemilu 2019 di Aceh (Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lexgeneralis)). Menjadi Bayangan Pada Pemilu (team sukses/saksi melakukan proses lebih cepat dari Penyelenggara) . Memastikan seluruh proses yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

Usahakan Berkata dan bekerja sesuai Aturan dan Data bukan hanya berdasarkan pengalaman yang telah ada Mohon Koreksi dan saran bila ada penulisan dan isi yang tidak sesuai dengan Aturan yang Berlaku Tobe Smart ….!!!!!!!!

InsyaAllah Yang Djroeh Beu Keumeuhase