Buku Panduan Saksi Pprn

BUKU PANDUAN SAKSI

PPRN

No.4

PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL

DEWAN PIMPINAN PUSAT PEMILU LEGISLATIF TANGGAL 9 APRIL 2009

PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL BUKU PETUNJUK SAKSI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA (UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu)

Pemungutan Suara : ∗

Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah masyarakat yang sudah terdaftar sebagai Pemilih Tetap (DPT) dalam TPS yang bersangkutan.

∗

Masyarakat yang sudah terdaftar (namanya tercantum) sebagai Pemilih Tetap akan tetapi tidak mendapat undangan dari TPS dapat tetap menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan/membawa KTP atau Identitas sah lainnya ke KPPS setempat.

∗

Waktu pendaftaran bagi pemilih sesuai peraturan KPU berakhir pada jam 12.00 siang, namun pemilih dapat melakukan pemilihan setelah jam 12.00 apabila sudah mendaftar sebelum jam 12.00 siang.

∗

KPPS dilarang atau tidak dibenarkan melakukan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir. 1. Tugas Saksi Di TPS :

a. b. c. d. e. f.

Melakukan konfirmasi 1 hari sebelum pemungutan suara kepada petugas KPPS Membawa surat Mandat dari Partai Datang ke TPS pukul 06.30 Melihat Data Pemilih Tetap Mengawasi jalannya pemungutan dan perhitungan suara Mencatat pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan dan pehitungan suara g. Bila terjadi masalah seperti :
Nama atau No. identitas pemilih ganda
Pemilih siluman (pindah tempat, meninggal, TNI/POLRI aktif,)
Data rekap tidak sama antara suara perolehan dan suara yang tertera di kartu rekap
Total suara pemilih sah dikurangi suara tidak sah tidak sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap
KPPS tidak memberikan salinan berita acara hasil perhitungan surat suara. Maka saksi berhak untuk tidak menandatangani form C1, dan segera melaporkan ke saksi di tingkat kecamatan atau koordinator desa, atau ke DPC / DPAC. h. Mengawal kotak suara sampai tingkat PPK

Buku Panduan Saksi - PPRN

Hal 1

PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL

PERHITUNGAN SUARA TPS ∗

Sesuai dengan UU, bahwa perhitungan suara dilakukan secara terbuka dan transparan ditempat yang terbuka dan mendapat penerangan cahaya yang cukup.

∗

Bila dalam proses penghitungan suara terjadi penyelewengan maka Saksi atau Pemilih dapat menyampaikan Protes atau keberatan ke KPPS, dan KPPS wajib melaksanakan pembetulan saat itu juga.

Prosedur sebelum penghitungan suara dimulai (KPPS harus/wajib melakukan) :

1. Menghitung jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan berdasarkan salinan DPT (Daftar Pemilih Tetap) 2. Menghitung jumlah Pemilih yang berasal dari TPS lain 3. Menghitung Surat Suara yang tidak terpakai 4. Menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam menandai 5. Menghitung sisa Surat Suara Cadangan (2%) DASAR HUKUM Pasal 302 : Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan berita acara pemungutan, dan penghitungan suara ,dan sertifikat hasil perhitungan suara kapada, saksi partai, pengawas pemilu, ( merupakan pelanggaran hukum dan dipidana 3 bulan - 1 tahun penjara. ) hal ini berkaitan dengan pasal 180 ayat (2).”KPPS wajib memberikan 1 exemplar salinan berita, acara pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi,pengawas pemilu lapangan pada hari yang sama (hari pemungutan suara) dan pasal 181.” PPS wajib mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS dengan cara menempelkannya ditempat umum Pasal 288 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara, atau perolehan suaranya berkurang (adalah pelanggaran hukum dengan pidana 1 tahun - 3 tahun penjara) Pasal 297 : Setiap Orang yang dengan sengaja mengubah berita Acara hasil Penghitungan Suara dan sertifikat hasil perhitungan perolehan. suara (adalah pelanggaran hukum dengan pidana. 2 - 5 tahun penjara) yang dimaksud adalah Setiap orang diatas termasuk saksi partai atau orang yang diberi mandat Partai.

2. Tugas Saksi di Kecamatan : ∗

Memiliki data TPS di seluruh kelurahan/desa yang ada di Kecamatan tersebut.

∗

Memilki Surat Mandat dari Partai.

∗

Melaporkan diri sebagai saksi kepada petugas PPK

∗

Mencocokan hasil perhitungan suara yang berasal dari TPS/KPPS dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK

Buku Panduan Saksi - PPRN

Hal 2

PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL ∗

Bila terdapat ketidak cocokan / selisih perhitungan dalam proses rekapitulasi ditingkat kecamatan, maka saksi partai segera melakukan keberatan kepada PPK untuk segera dilakukan perbaikan melalui cara pengecekan atau rekapitulasi ulang sesuai dengan data sebenarnya.

∗

Bila terdapat penyelewengan namun keberatan saksi dalam rangka perbaikan hasil rekap perhitungan suara tidak di indahkan oleh PPK, maka saksi partai segera membuat laporan kepada panwas tingkat kecamatan /kabupaten/ kota yang laporan tersebut memuat/menjelaskan sekurang kurangnya a. b. c. d.

Nama dan alamat pelapor Orang atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran Waktu dan tempat kejadian perkara/pelanggaran Uraian kejadian / bentuk pelanggaran yang dilakukan

(waktu pelaporan paling lama 3 hari setelah terjadinya dugaan pelanggran dan panwas wajib menindaklanjutinya paling lama 3 hari setelah menerima laporan) ∗

Menandatangani berita acara hasil rekap perhitungan suara formulir berita acara pada tingkat kecamatan.

∗

Namun bila terdapat indikasi penyelewengan, saksi diwajibkan untuk keberatan dan menolak menandatangani berita acara/formulir

∗

Mengambil salinan formulir berita perhitungan suara dari PPK dan menyerahkan rekapitulasi perhitungan suara kecamatan kepada Saksi partai ditingkat Kabupaten /Kota sebelum rapat perhitungan /rekap suara dilakukan oleh KPU Kab/Kota yang wajib dihadiri oleh saksi Partai

∗

Melaporkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK kepada saksi Partai di tingkat KPUD Kab/Kota atau ke DPD dan DPW.

∗

Mengawal Kotak suara hingga ke KPUD Kab/Kota

PERHITUNGAN SUARA PPK ∗

Hasil Perhitungan suara. di TPS diserahkan oleh KPPS ke PPK dalam posisi tersegel dengan membuat berita acara penerimaan.

∗

Selanjutnya. PPK melakukan Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara partai Politik Peserta pemilu ( caleg DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kab/kota. dan DPD) dalam sebuah Rapat dengan Dihadiri/disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan, dan saksi Partai

∗

Rekapitulasi hasil Perhitungan suara. di PPK dilakukan dengan membuka Kotak Suara yang tersegel dan mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara yang berasal dari KPPS.

∗

Setelah selesai rekapitulasi perhitungan suara ditingkat kecamatan, PPK harus/wajib membuat berita acara, membuat sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dan wajib memberikannya kepada saksi Partai, Panwaslu kecamatan dan selanjutnya, PPK wajib mengumumkan /menempelkan ditempat umum.( pada hari setelah perhitungan suara selesai )

DASAR HUKUM Pasal 299 Ketua dan Anggota PPK yang karena kelalainnya menyebabkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi dan sertifikat perhitungan suara ( merupakan pelanggran hukum dan di pidana dengan hukuma 6 — 8 tahun Penjara )

Buku Panduan Saksi - PPRN

Hal 3

PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL 3. Tugas Saksi di KPUD Kabupaten/Kota : ∗

Mencocokan hasil perhitungan suara yang berasal dari PPK dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota

∗

Bila terdapat ketidak cocokan perhitungan dalam proses rekapitulasi ditingkat KPU kab/kota, maka saksi partai segera melakukan keberatan kepada KPU untuk segera dilakukan perbaikan melalui cara pengecekan atau rekapitulasi ulang sesuai dengan data sebenarnya yang ada dalam Perhitungan Suara Di PPK (Kecamatan)

∗

Menandatangani berita acara hasil perhitungan suara formulir berita acara pada tingkat KPUD Kab / Kota.

∗

Namun bila terdapat indikasi penyelewengan, saksi diwajibkan untuk keberatan dan menolak menandatangan berita acara/formulir.

∗

Mengambil salinan formulir berita perhitungan suara dari KPU Kab/kota dan menyerahkan rekapitulasi perhitungan suara tersebut kepada Saksi partai ditingkat KPU Provinsi sebelum rapat perhitungan /rekap suara dilakukan oleh KPU Propinsi yang wajib diahadiri oleh saksi Partai

∗

Melaporkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPUD Kab/Kota kepada saksi Partai di tingkat KPUD Provinsi atau DPW.

∗

Mengawal Kotak suara hingga ke KPUD Provinsi

PERHITUNGAN / REKAP SUARA DI TINGKAT KPUD KABUPATEN/KOTA ∗

Hasil Perhitungan suara, ditingkat kecamatan (PPK) akan direkap kembali oleh KPUD Kab/ Kota .

∗

Rekap/perhitungan suara dilakukan dalam rapat Pleno, KPUD Kab/Kota yang wajib dihadiri oleh para saksi Partai

∗

Setelah selesai Direkap, KPUD Kab/Kota membuat berita acara hasil perhitungan suara dan membuat sertifikat rekapitulasi tentang perolehan suara anggota DPR RI.,DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dan ditanda tangani oleh seluruh anggota KPU, saksi partai yang hadir dan wajib diumumkan kepada masyarakat umum. DASAR HUKUM Bila terdapat anggota KPU atau saksi Partai yang tidak bersedia menandatangani berita acara perhitungan suara tersebut, maka dapat ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi partai yang hadir yang bersedia untuk menandatangani (pasal 196) 4. Tugas Saksi di KPUD Provinsi :

∗

Mencocokan hasil perhitungan suara yang berasal dari KPUD Kab/Kota dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi.

∗

Bila terdapat ketidak cocokan perhitungan dalam proses rekapitulasi ditingkat KPU Provinsi, maka saksi partai segera melakukan keberatan kepada KPU untuk segera dilakukan perbaikan melalui cara pengecekan atau rekapitulasi ulang sesuai dengan data sebenarnya yang ada dalam Perhitungan Suara Di KPUD Kab/Kota

∗

Menandatangani berita acara hasil perhitungan suara formulir berita acara pada tingkat KPUD Provinsi.

∗

Namun bila terdapat indikasi penyelewengan, saksi diwajibkan untuk keberatan dan menolak menandatangan berita acara/formulir.

Buku Panduan Saksi - PPRN

Hal 4

PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL ∗

Mengambil salinan formulir berita perhitungan suara dari KPU Provinsi dan menyerahkan rekapitulasi perhitungan suara tersebut kepada Saksi partai ditingkat KPU Pusat sebelum rapat perhitungan /rekap suara dilakukan oleh KPU Pusat yang wajib diahadiri oleh saksi Partai.

∗

Melaporkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPUD Provinsi kepada saksi Partai di tingkat KPU Pusat dan DPW atau DPP.

PERHITUNGAN / REKAP SUARA DI TINGKAT KPUD Provinsi ∗

Hasil Perhitungan suara, ditingkat KPUD Kab/Kota akan direkap kembali oleh KPUD Provinsi.

∗

Rekap/perhitungan suara dilakukan dalam rapat Pleno, KPUD Provinsi yang wajib dihadiri oleh para saksi Partai.

∗

Setelah selesai direkap, KPUD Provinsi membuat berita acara hasil perhitungan suara dan membuat sertifikat rekapitulasi tentang perolehan suara anggota DPR RI.,DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dan ditanda tangani oleh seluruh anggota KPU, saksi partai yang hadir dan wajib diumumkan kepada masyarakat umum.

5. Tugas Saksi di KPU Pusat: ∗

Mencocokan hasil perhitungan suara yang berasal dari KPUD Provinsi dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Pusat.

∗

Bila terdapat ketidak cocokan perhitungan dalam proses rekapitulasi ditingkat KPUD Provinsi, maka saksi partai segera melakukan keberatan kepada KPU untuk segera dilakukan perbaikan melalui cara pengecekan atau rekapitulasi ulang sesuai dengan data sebenarnya yang ada dalam Perhitungan Suara di KPUD Provinsi.

∗

Menandatangani berita acara hasil perhitungan suara formulir berita acara pada tingkat KPU Pusat.

∗

Namun bila terdapat indikasi penyelewengan, saksi diwajibkan untuk keberatan dan menolak menandatangan berita acara/formulir.

∗

Mengambil salinan formulir berita perhitungan suara dari KPU Pusat dan melaporkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dari KPU Pusat kepada DPP.

PERHITUNGAN / REKAP SUARA DI TINGKAT KPUD Provinsi ∗

Hasil Perhitungan suara, ditingkat KPUD Provinsi akan direkap kembali oleh KPU Pusat.

∗

Rekap/perhitungan suara dilakukan dalam rapat Pleno, KPU Pusat yang wajib dihadiri oleh para saksi Partai.

∗

Setelah selesai Direkap, KPU Pusat membuat berita acara hasil perhitungan suara dan membuat sertifikat rekapitulasi tentang perolehan suara anggota DPR RI.,DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dan ditanda tangani oleh seluruh anggota KPU, saksi partai yang hadir dan wajib diumumkan kepada masyarakat umum.

Buku Panduan Saksi - PPRN

Hal 5

PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL

Buku Panduan Saksi - PPRN

Hal 6

PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL

Buku Panduan Saksi - PPRN

Hal 7

PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL

Buku Panduan Saksi - PPRN

Hal 8

PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL ( P. P. R. N )

KETUA UMUM

SEKRETARIS JENDERAL

AMELIA A. YANI

DR. YANSEN SITORUS, M.Kes

Buku Panduan Saksi - PPRN

Hal 9