Mekanisme Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.docx

Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Tatacara atau prosedur peilhan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen IV, yaitu; a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (pasal 6A ayat 1), setelah amandemen III; b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum (pasal 6A ayat 2), setelah amandemen III; c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6A ayat 3), setelah amandemen III; d. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.(pasal 6A ayat 4), setelah mandemen IV; e. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undangundang (pasal 6A ayat 5), setelah amandemen III. f. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7), setelah amandemen I. g. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presidperaturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. (pasal 9 ayat 1), setelah amandemen I. h. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. (pasal 9 ayat 2), setelah amandemen I.17 Sedangkan tatacara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut TAP MPR No.VI/MPR/1999, yaitu; a. Pasal 8 1. Fraksi dapat mengajukan calon Presiden. 2. Calon Presiden dapat juga diajukan oleh sekurang-kurangnya 70 orang anggota Majelis yang terdiri atas satu Fraksi atau lebih.

3. Masing-masing anggota Majelis hanya boleh menggunakan salah satu cara pengajuan calon sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini. b. Pasal 9 Calon Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ketetapan ini. Dapat diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Majelis dengan melampirkan persetujuan dari calon yang bersangkutan. c. Pasal 10en dan Wakil Presiden: “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undangundang Dasar dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. Janji Presiden dan Wakil Presiden : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan 1. Pengajuan usulan tersebut pada pasal 8 ketetapan ini, harus sudah diterima oleh Majelis selambatlambatnya 12 jam sebelum Rapat Paripurna Pemilihan Presiden dibuka. 2. Pimpinan Majelis meneliti persyaratan calon dan persyaratan pencalonan Presiden. d. Pasal 11 Pimpinan Majelis mengumumkan nama calon Presiden yang telah memenuhi persyaratan kepada Rapat Paripurna Majelis. e. Pasal12 1. Calon Presiden yang telah diusulkan kepada Pimpinan Majelis, pencalonannya dapat ditarik kembali oleh yang bersangkutan dan atau oleh pihak yang mengusulkan melalui Pimpinan Majelis. 2. Apabila penarikan kembali dilakukan sebelum calon-calon Presiden diumumkan oleh pimpinan Majelis, maka dimungkinkan untuk dilakukan. Penggantian calon yang bersangkutan dengan tetap memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 8, 9, 10 dan 11 ketetapan ini. 3. Apabila penarikan kembali itu dilakaukan setelah calon-calon Presiden diumumkan oleh Pimpinan Majelis, maka tidak dimungkinkan untuk dilakukan penggantian. f. Pasal 13 1. Apabila calon yang diajukan lebih dari satu orang, maka pemilihan dilakukan dengan pemungut suara secara rahasia. 2. Apabila calon yang diusulkan ternyata hanya satu orang, maka calon tersebut disahkan oleh Rapat Paripurna Majelis menjadi Presiden. g. Pasal 14 Dalam hal ini dilakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 ketetapan ini, maka calon Presiden yang memperoleh suara sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota Majelis yang hadir untuk ditetapkan sebagai Presiden terpilih.

h. Pasal 15 Dalam hal ini penghitungan suara ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ketetapan ini, maka terhadap tiga calon yang memperoleh suara lebih banyak dari calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia. i. Pasal 16 Dalam hal pemungutan suara ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ketetapan ini, maka terhadap dua calon memperoleh suara ulang secara rahasia. j. Pasal 17 Apabila hasil penghitungan suara berdasarkan pasal 16 ketetapan ini, ternyata masing-masing calon memperoleh jumlah suara yang sama banyaknya, atau ternya tidak ada yang memperoleh suara lebih dari separuh jumlah Anggota Majelis yang hadir, maka diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia. k. Pasal 18 Apabila hasil penghitungan suara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ketetapan ini ternyata masing-masing calon memperoleh jumlah suara yang sama banyaknya atau tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh jumlah Anggota Majelis yang hadir, maka pemilihan diulang dengan penundaan selambatlambatnya 1 x 24 jam. l. Pasal 19 Apabila hasil penghitungan suara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ketetapan ini, ternyata masing-masing calon masih tetap memperoleh jumlah suara yang sama banyaknya atau belum ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh, maka pengusul harus mengajukan calon Presiden yang lain untuk dilakukan pemilihan ulang dan pemungutan suara dilakukan secara rahasia

Tugas-Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Tugas dan wewenang presiden – Presiden Indonesia bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di negara Republik Indonesia. Presiden harus menjalankan tugas dan fungsi presiden sesuai undang-undang dengan bantuan wakil presiden dan menteri-menterinya. Terdapat tugas presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan.

Di Indonesia, presiden tidak hanya bertindak sebagai kepala negara. Presiden juga bertindak sebagai kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden serta menteri-menteri dari susunan kabinet yang dibentuk. Pemilihan presiden Indonesia atau pilpres dilakukan tiap 5 tahun sekali.

Sepanjang sejarahnya, urutan presiden Indonesia adalah Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi. Jokowi adalah presiden Indonesia sekarang. Dasar hukum presiden yang mengatur fungsi, tugas, kewenangan dan hak-hak presiden telah diatur dalam peraturan UUD 1945 yang harus dipatuhi semua pihak.

Tugas presiden memegang kekuasaan eksekutif dan juga memiliki hak prerogatif presiden. Selain itu ada juga lembaga DPR yang mengawasi tugas-tugas presiden agar sesuai dengan kewenangannya. Apa sajakah tugas-tugas presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan di negara Indonesia?

Tugas-Tugas Presiden

Tugas dan wewenang presiden secara umum dibedakan menjadi dua, yakni tugas presiden RI sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Selain itu tugas presiden tidak hanya pada bidang eksekutif saja, namun juga pada bidang legislatif dan yudikatif.

Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara

Presiden Indonesia bertindak sebagai kepala negara Republik Indonesia. Apa saja tugas-tugas presiden sebagai kepala negara? Berikut merupakan penjelasannya menurut pasal-pasal UUD 1945.

UUD 1945 Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. UUD 1945 Pasal 13 ayat 1: Presiden mengangkat duta dan konsul. UUD 1945 Pasal 13 ayat 3: Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. UUD 1945 Pasal 32 Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3: Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Tugas Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan

Presiden Indonesia juga bertindak sebagai kepala pemerintahn. Apa saja tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan? Berikut merupakan penjelasannya menurut pasal-pasal UUD 1945. UUD 1945 Pasal 4 ayat 1: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. UUD 1945 Pasal 5 ayat 2: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya. UUD 1945 Pasal 17 ayat 2: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. UUD 1945 Pasal 18B Ayat 1: Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2: Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. UUD 1945 Pasal 20 Ayat 4: Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2: Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. UUD 1945 Pasal 23F Ayat 1: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. UUD 1945 Pasal 24A Ayat 3: Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden UUD 1945 Pasal 24B Ayat 3: Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat UUD 1945 Pasal 24C Ayat 3: Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. UUD 1945 Pasal 28I Ayat 4: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang UUD 1945 Pasal 31 Ayat 5: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Demikian referensi mengenai tugas-tugas presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahn beserta fungsi dan wewenang presiden selengkapnya. Penjelasan tugas presiden RI tersebut sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945 selaku dasar negara Republik Indonesia.

Tugas Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

tugas-presiden-sebagai-kepala-negara-dan-kepala-pemerintahan Di dalam diri kita masing-masing pasti memiliki rasa kecintaan terhadap tanah air, tanah kelahiran, rasa bela negara, dan bangga terhadap tanah air Indonesia. Namun, apakah Anda sudah mengetahui dengan benar mengenai dasar dan silsilah negara tercinta kita, Indonesia? Seperti yang telah Anda ketahui, Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Republik adalah keadaan suatu negara dimana pemerintahan berasal dari rakyat, dan bukan berdasarkan keturunan dari bangsawan. Republik dikepalai atau dipimpin oleh seorang Presiden. Saat ini Presiden Republik Indonesia adalah Ir. H. Joko Widodo yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, dan akan menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia selama lima tahun ke depan. Jika masa jabatan telah berakhir, Beliau dapat dipilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia hanya untuk satu kali lagi masa jabatan, dengan jabatan yang sama.

Republik berbeda konsep dengan demokrasi. Terdapat anggapan bahwa Negara Republik akan lebih demokratik jika dibandingkan dengan Negara Monarki. Hal ini sebenarnya bergantung pada pemegang kuasa eksekutif. Namun biasanya Negara Republik sering disamakan dengan demokrasi, karena pemimpin dipilih oleh rakyat. Dalam Negara Monarki, kepala pemerintahan menjabat seumur hidup dan kuasanya akan diberikan kepada penerus dalam keluarganya. Untuk Konsep Republik, sebenarnya telah diterapkan sejak lama, salah satunya yaitu oleh Republik Roma. Ketua Negara Republik pada saat ini biasanya hanya dipimpin oleh satu orang saja, yakni Presiden.

Selain berbentuk Republik, Indonesia juga merupakan sebuah Negara Kesatuan. Negara Kesatuan adalah negara berdaulat yang dipimpin sebagai satu kesatuan tunggal. Pemerintahan pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan berkewajiban menjalankan kekuasaan-kekuasaan serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serta dipilih oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh masing-masing kepala daerah dalam satu Negara Kesatuan. Selain di Indonesia, Saat ini bentuk pemerintahan Negara Kesatuan telah banyak diterapkan di banyak negara lainnya.

Seorang Presiden di dalam Negara Republik mempunyai dua tugas dan jabatan, yakni sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Karena Negara Indonesia ini merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, maka Presiden juga memiliki dua fungsi yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Untuk lebih memahami perbedaan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, mari kita simak penjelasan berikut ini.

Perbedaan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Kepala Negara adalah jabatan yang dilaksanakan secara individu maupun kolektif, namun tetap memiliki peranan sebagai ketua atau pemimpin tertinggi dari sebuah Negara. Negara yang dimaksud adalah Negara Republik, Negara Monarki, Negara Federasi, Negara Persekutuan, serta bentuk-bentuk negara lainnya. Tanggung jawab Kepala Negara antara lain yaitu memiliki hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah Negara. Oleh sebab itu, Kepala Negara dapat dibedakan berdasarkan konstitusi yang berbeda-beda di tiap-tiap Negara tertentu di seluruh dunia.

Kepala Negara berdasarkan sifat dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

Kepala Negara Simbolis : Kepala Negara yang tidak memiliki Hak Prerogratif serta Hak Politik. Artinya, Kepala Negara tidak dapat mencampuri masalah pemerintahan dan legislatif. Kepala Negara Sombolis juga memiliki sedikit kewenangan jika Kepala Pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri serta mempunyai sistem Parlementer.

Kepala Negara Populis : Kepala Negara yang memiliki Hak Prerogratif dan Politik. Kepala Negara dapat mencampuri masalah pemerintahan dan legislatif. Kepala Negara Populis memiliki banyak kewenangan jika Kepala Pemerintahan adalah seorang Presiden atau seorang Perdana Menteri yang memiliki sistem Presindensiil atau Semi-presidensiil.

Berdasarkan tanggung jawab serta hak politis yang ditetapkan oleh masing-masing konstitusi suatu Negara, maka Kepala Negara berdasarkan jenis konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

Sistem Presindensiil : Berbentuk Negara Republik dengan Presiden menjabat sebagai Kepala Negara. Presiden adalah seorang pemimpin dari seperangkat pemerintahan serta kementeriankementerian negara pada suatu negara yang diimplementasikan pada kementerian-kementerian yang ada pada kabinet. Presiden memiliki hak secara luas sebagai Kepala Birokrasi atau Aparatur Negara. Presiden mewakili Negara untuk perjanjian kerjasama dengan Luar Negeri, serta berkewajiban menjalankan kebijakan dalam Negeri yang telah ditetapkan sebelumnya oleh konstitusi dan perundangan-undangan yang berlaku. Contoh Negara dengan sistem Presindensiil adalah Filipina, Amerika Serikat, serta Indonesia.

Sistem Semi-presidensiil : Sistem ini memiliki Presiden atau gelar lain serta Perdana Menteri yang membagi tanggung jawab serta hak dalam menjalankan pemerintahan. Perdana Menteri yang akan membentuk kabinet, ditunjuk dan dipilih oleh Presiden sendiri. Tugas Perdana Menteri secara

Konstitusional adalah bertanggung jawab kepada parlemen. Namun parlemen tidak dapat atau tidak memiliki hak untuk memberhentikan atau memecat Perdana Menteri. Pada kasus ini, perlemen juga tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden. Negara-negara yang menganut sistem semi-presidensiil adalah Rusia, Perancis, Oman, serta Taiwan.

Kepala Pemerintahan adalah pemimpin kabinet atau pemerintah, yang mana harus memastikan berjalannya suatu pemerintahan suatu Negara. Di dalam sistem Presidensiil maupun Monarki, Kepala Pemerintahan biasanya juga menjabat sebagai Kepala Negara yang disebut sebagai Presiden atau Raja. Dalam sistem Parlementer, yang menjabat sebagai Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet untuk melakukan tugas pemerintahan serta memegang tampu kekuasaan legislatif. tugas-presiden-sebagai-kepala-negara-dan-kepala-pemerintahan-2 Tugas Presiden sebagai Kepala Negara Sebagai Kepala Negara, Presiden tentu memiliki tugas-tugas khusus yang harus dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Untuk menentukan tugas-tugas tersebut, perlu suatu peraturan perundangan-undangan dasar yang telah disusun sebelumnya agar dapat menjadi pedoman seorang Presiden untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara. Maka dari itu di dalam sebuah Negara, peran Undang-Undang Dasar sangat penting untuk menentukan tugas Presiden sebagai Kepala Negara. Tugas Presiden sebagai Kepala Negara tercantum dalam peraturan UndangUndang Dasar 1945 sebagai berikut :

UUD 1945 Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

UUD 1945 Pasal 13 ayat 1: Presiden mengangkat duta dan konsul.

UUD 1945 Pasal 13 ayat 3: Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional

UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

UUD 1945 Pasal 32 Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3: Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan, seorang Presiden tentu memerlukan landasan atau dasar sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan suatu Negara. Maka dari itu, di dalam sebuah Negara, pastilah memiliki landasan atau aturan dasar untuk menentukan pedoman tersebut. Aturan dasar tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tertuang dalam peraturan perundanganundangan sebagai berikut :

UUD 1945 Pasal 4 ayat 1: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

UUD 1945 Pasal 5 ayat 2: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya.

UUD 1945 Pasal 17 ayat 2: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

UUD 1945 Pasal 18B Ayat 1: Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2: Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

UUD 1945 Pasal 20 Ayat 4: Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2: Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

UUD 1945 Pasal 23F Ayat 1: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

UUD 1945 Pasal 24A Ayat 3: Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden

UUD 1945 Pasal 24B Ayat 3: Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

UUD 1945 Pasal 24C Ayat 3: Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

UUD 1945 Pasal 28I Ayat 4: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang

UUD 1945 Pasal 31 Ayat 5: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Wewenang Presiden

Selain harus melaksanakan tugas dan kewajiban seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden juga memiliki hak atau wewenangnya sendiri dalam memimpin suatu Negara. Hak atau wewenang Presiden tersebut juga telah tertuang dalam peraturan perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan kewenangan Presiden yang cukup banyak, Presiden dapat dibantu oleh Wakil Presiden serta membentuk jajaran kabinet kementerian. Wewenang tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

UUD 1945 Pasal 5 Ayat 1: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

UUD 1945 Pasal 11 Ayat 1: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

UUD 1945 Pasal 11 Ayat 2: Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

UUD 1945 Pasal 12: Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

UUD 1945 Pasal 14 Ayat 1: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung.

UUD 1945 Pasal 14 Ayat 2: Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

UUD 1945 Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

UUD 1945 Pasal 16: Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

UUD 1945 Pasal 22 Ayat 1: Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang

UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di Luar Kekuasaan

Selain tugas Presiden sebagai Kepala Negara, tugas sebagai Kepala Pemerintahan, serta Wewenang Presiden, masih terdapat peraturan di luar kekuasaan seorang Presiden, yaitu tertuang dalam UUD 1945 Pasal 7C: "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat." Peraturan ini telah tercantum dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pemilihan Umum Presiden

Di Indonesia, Pemilihan Umum Presiden dilakukan setiap lima tahun sekali, serta maksimal dua kali periode masa jabatan dengan nama kandidat Presiden yang sama. Satu masa periode jabatan seorang Presiden adalah lima tahun. Menurut Undang-Undang Pemilu tahun 2008, partai yang dapat mengajukan kandidatnya sebagai calon Presiden adalah partai yang menguasai lebih dari 205 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi sebanyak 25% suara.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih berdasarkan perolehan suara sebanyak lebih dari 50% dari total jumlah perolehan suara dan dengan minimal 20% suara di masing-masing Provinsi dari 50% jumlah Provinsi di Negara Indonesia. Jika dalam Pemilu tersebut tidak diperoleh pasangan calon Presiden yang unggul dengan suara terbanyak atau sesuai dengan persyaratan, maka dua pasangan calon Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua berhak melakukan pemilihan umum putaran kedua untuk menentukan pemenang berdasarkan suara terbanyak yang diberikan masyarakat terhadap dua kandidat pasangan calon Presiden tersebut.

Syarat untuk menjadi calon Presiden menurut peraturan Undang-Undang Dasar 1945 adalah :

Calon Presiden menurut UUD 1945 Pasal 6 ayat 1 adalah WNI sejak lahir.

Menurut UUD 1945 Pasal 6A ayat 1, Presiden dan Wakil dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Presiden terpilih akan memegang jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia selama lima tahun penuh dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama namun hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden

Proses pengangkatan Presiden Republik Indonesia tidak sesulit dan mencekam pada masa revolusi. Namun proses pengangkatan presiden tetap harus dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di tahun 2015 ini, undang-undang yang berlaku untuk proses pengangkatan presiden mengacu pada UUD 1945 Pasal 3 ayat 2, dimana isinya mengatur badan yang melantik Presiden dan Wakil Presiden adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan menurut ketetapan MPR yang menjadi ketua pelaksana adalah presiden sebelumnya.

Tidak hanya dipilih dan dilantik oleh MPR, menurut UUD 1945 Pasal 9, sebelum memangku jabatannya seorang Presiden dan Wakil Presiden wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya, dan berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut adalah Sumpah dan Janji Presiden dan Wakil Presiden:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang

teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.

Tercantum juga dalam UUD 1945 Pasal 9 ayat 2 bahwa jika MPR dan DPR tidak dapat mengadakan sidang untuk proses pengangkatan Presiden maka Presiden dan wakilnya mengucapkan sumpah dan janji di hadapan Pimpinan MPR yang disaksikan Pimpinan Mahkamah Agung. Jika seorang Presiden tidak mengucapkan sumpah maka secara hukum presiden ini masih belum dianggap sepenuhnya sah dan dapat menimbulkan masalah seperti yang terjadi pada pengangkatan Presiden B.J. Habibie karena menurut pasal 8 yang berhak menggantikan Presiden yang mengundurkan diri adalah wakil presiden yang saat itu adalah Bapak B.J. Habibie, namun beliau belum mengucapkan sumpah sesuai UUD 1945 pasal 9. tugas-presiden-sebagai-kepala-negara-dan-kepala-pemerintahan-4 Pemberhentian Presiden

Jabatan Presiden memegang peranan dan wewenang yang paling besar dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karenanya peran seorang Presiden diawasi agar tidak sampai diselewangkan atau disalahgunakan. Jika karena suatu hal seperti penyalahgunaan atau karena pengunduran diri dari Presiden atau terjadi hal darurat seperti mangkatnya Presiden maka MPR berhak memberhentikan presiden tersebut sesuai UUD 1945 pasal 7A, “Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR”

Proses pemberhentian presiden awalnya diajukan oleh DPR ke Mahkamah Konstitusi. DPR berhak melaporkan tindakan yang melanggar hukum dan tindakan lainnya yang membuat seorang presiden tidak lagi memenuhi syarat memangku jabatannya. Gugatan yang dibuat oleh DPR harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 suara dari anggota DPR seperti yang dimaksudkan dalam pasal 7B ayat 3.

Proses selanjutnya Mahkamah Konstitusi memeriksa gugatan dari DPR paling lama sembilan puluh hari dari hari pengajuan. Jika Mahkamah Konstitusi menyetujui gugatan maka DPR da[at mengajukan rapat paripurna untuk mengajukan gugatan kedua ke MPR. MPR akan memberikan keputusan paling lama tiga puluh hari dari rapat paripurna. MPR harus mengadakan rapat yang dihadiri setidaknya

3/4 anggota MPR dan dihadiri pula oleh Presiden untuk memberikan

penjelasan. Apabila gugatan pemeberhentian Presiden disetujui sedikitnya 2/3 anggota MPR maka barulah Presiden diharuskan untuk turun dari jabatan presiden dan memberikan laporan pertanggungjawabannya selama menjadi presiden.

Memiliki usaha sendiri yang sukses tentunya merupakan hal yang diidamkan oleh banyak orang. Sayangnya membuat suatu usaha menjadi sukses bukanlah hal yang mudah. Banyak aspek dalam sebuah bisnis yang perlu direncanakan dengan baik dan secara terperinci sehingga terbentuk model bisnis yang menjanjikan keuntungan.

Dengan mengikuti pembelajaran mengenai BMC ini, diharapkan UC-Onliners dapat memahami kegunaan model bisnis yang baik, bagaimanakah cara membuatnya, serta dapat mempraktekkan secara langsung untuk digunakan dalam menjalankan bisnisnya.