Dekrit Presiden

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Lahirnya Dekrit Presiden 1959 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses yang ternyata merupkan akhir dari upaya penyusunan UUD. Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Isi dari Dekrit tersebut antara lain : 1. Pembubaran Konstituante 2. Pemberlakuan kembali UUD '45 dan tidak berlakunya UUDS 1950 3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keluarnya Dekrit Presiden menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.

2

Tindak Lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perkembangan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Berbagaiupaya dilaksanakan demi kestabilan Negara. Berikut ini merupakan beberapa tindak lanjut pemerintah : a)

Pembentukan cabinet kerja, dengan porgramnya yang disebut dengan Tri

Program, berikut isi dari program tersebut : 1.

Memperlengkapi sandang dan pangan rakyat

2.

Menyelenggarakan kemamanan rakyat dan Negara

3.

Melanjutkan perjuangan menetang imperialism untuk mengembalikan

irian barat b)

Penetapan DPR hasil pemilu 1955 menjadi DPR tanggal 23 Juli 1969

c)

Pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan tugasnya masing-masing yaitu

MPRS sebagai creator dalam penetapan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), sedangkan DPS sebagai penasihat dan member pertimbangan kepada presiden. d)

MPRS dan DPAS juga dibentuk BPK (Badan Pemerksa Keuangan) dan

Mahkamah Agung (MA). BPK bertugas memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah, sedangkan MA berperan sebagai Lembaga Tinggi Negara. e)

Pembentukan DPR- GR. Pada tahun 1960, presiden Soekarno membubarkan

DPR hasil pemilu. Dengan alasan penolakan DPR terhadap usulan Anggaran Belanja Negara yang diajukan presiden. Sebagai regenerasinya maka dibentuklah DPR –GR (DPR Gotong Royong). f)

Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan front nasional.

Deprnas bertugas menyusun rancangan pembanguna semesta yang berpola delapan tahun. Front nasional bertugas menyusun rancangan pembangunan semesta yang berpola delapan tahun. Badan ini berperan penting dalam penggayangan Malaysia dan pembebasan Irian Barat, terutama melalui Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). g)

Penetapan GBHN. Manifesto Politik (Manipol) merupakan sebutan pidato

Presiden Soekarno dalam pengertian hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Pidato tersebut diberi judul “ Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Oleh DPAS dalam sidangnya pada tanggal 23-25 september 1959. Diusulkan gar Manipol 3

ditetapkan sebagai GBHN. Manipol itu mencakup USDEK yang terdiri dari UUD 1945, sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol dan USDEK sering disebut Manipol USDEK. BAB II DAMPAK POSITIF DAN DAMPAK NEGATIF DEKRIT 5 JULI 1959

Di dalam tulisan ini saya terlebih banyak menjelaskan apa yang menjadi bahan penilaian saya pada lahirnya dekrit presiden 5 juli 1959. Selain saya menjelaskan dampak positif yang diberikan setelah lahirnya Dekrit Presiden tersebut kepada kemajuan bangsa dan Negara. Akan tetapi saya juga banyak menelaskan apa yang menjadi dampak negatifnya terhadap bangsa Indonesia. Hal ini sangat menarik untuk diperbincangkan secara serius dengan ahli pemerintahan pada khususnya. Saya pernah mengikuti sebuah sajian Tayangan Televisi yang mengangkat tentang tema ini. Saeorang narasumber yang saya anggap terpercaya di bidangnya. Turut hadir dalam forum tersebut yakni Rektor Universitas Indonesia dan Anggota Komis dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang banyak memberikan keterangan terhadap hal ini. Berikut ini saya sajikan beberapa poin penting yang saya pahami sebagai kesimpulan. Dekrit 5 Juli 1959 diumumkan pada saat negara dalam keadaan SOB (bahaya). SOB dinyatakan berlaku sejak 1956 dan berakhir pada bulan Mei 1963. Maka dari itu kehadiran Dekrit Presiden 5 Juli ini dinilai berhasil. Bahwa ternyata Dekrit Presiden ternyata memiliki beberapa dampak positif diantaranya sebagai berikut. a. Terbentuknya MPRS dan DPAS Badan institusi ini diharapakan dapat mewakili aspirasi rakyat yang pada saat itu dijelaskan dalam UUD 1945 bahwa anggota MPRS dipilih oleh rakyat melalui partai politik. Maka dari itu dapat terwujud sebuah pemeratan aspirasi positif dari masyarakat Indonesia. Serta ditambah dengan kehadiran Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang dipimpin oleh presiden saat itu. Badan ini bertugas untuk memberikan pemerataan hukum kepada segenap bangsa Indonesia. b. Persatuan dan Kesatuan sebagai Penetralisir Konflik Rakyat Dengan kembalinya Indonesia kepada UUD 1945 dengan pancasila sebagai dasar Negara. Di dalam tubuh pancasila sendiri terdapat sebuah hal yang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan persatuan dqan kesatuan bangsa Indonesia. Adanya sebuah sebuah 4

wadah yan mendasai Negara seperti ini membuat nasionalisme bangsa tumbuh dengan sendirinya. Lengkap sudah hal-hal yang mampu menjadi jemabatan penghubung antara masyarakat Indonesia yang tersebar ke beberapa pulau yang berbeda dan berjarak. Kehadiran semboyan yang mendongkrak konsep pancasilais bangsa sehingga konflik yang ada pada masa itu dapat teredam dan reda dengan perlahan. c. Aktifnya dan Bersatunya Kekuatan Militer Indonesia Dikarenakan situasi keamanan Negara dalam kondisi gawat, pemberontakanpemberontakan daerah terus terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut maka presiden soekarno membentuk Dekrit Presiden tersebut. Hal ini diwujudkan dengan upaya pemerintah saat itu untuk menyatukan seluruh angkatan bersenjata republic Indonesia. Dalam satu wadah yaitu ABRI maka Angkatan Darat, Angkatan laut, Angkatan Udara, serta Polisi dipimpin oleh panglima tertinggi. Maka dengan terwujudnya hal tersebut membuta kestabilan dalam menjaga keamanan Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik. d. Penerapan Demokrasi Terpimpin. Hal ini merupakn kelemahan bangsa Indonesia pada saat itu. Selain bertentangan dengan UUD juga terjadi penyimpangan sifat demokratisasi. Dmapak positif dari hal ini sangat minim bila dibandingkan dengan dampak negatifnya. Dalam relaitanya pada tahun 1959 ke depan bangsa indonesi mengalami awal kemunduran, hal ini dikarenakan seluruh keputusan diambil berdasarkan keputusanspihak, dalam hal ini adalah presiden berperan dominan. Dengan adanya system demokrasi terpimpin maka kekuasaan seluruhnya berada ditanga presiden serta lembaga legislative yang mendukung segala bentuk kebijakan yang diputuskan oleh presiden. Sehingga segala bentuk usaha pemberontakan dapat direda dengan UUD 1945 sebagai tameng pemerintah daam menjalankan roda pemerintahan. Namun dibaliik semua itu ternyata terdapat banyak pelanggaran yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dengan tujuan positif di atas tersebut. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 1945 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Selain memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. Ternyata juga memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang. Belum lagi dengan penerapan Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan 5

Soekarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Soekarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden. Pada dasarnya tujuan Demokrasi Terpimpin adalah mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil. Namun ternyata berbeda dengan realita sasungguhnya. Berikut ini beberapa ciri khas pelaksanaan masa demokrasi terpimpin : •

Kebebasan partai dibatasi

•

Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

•

Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.

•

Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi,

kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partaipartai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen. Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Syarat pengangkatan anggota MPRS sangat mudah apabila mereka menyetujui suatu hal. Yakni Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik. Bagitupun dengan Tugas MPRS terbatas hanya pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Contoh lain yaitu pada saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti 6

kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sebelumnya DPR-GR dibentuk untuk turut mendukung jalannya demokrasi terpimpin. Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) 2. Penurunan Nilai Uang (Devaluasi) Ternyata hal diatas dilakukan karena terjadi kekacauan dengan keadaan ekonomi Negara Indonesia. Diantaranya penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat

pergolakan

daerah

yang

menyebabkan

ekspor

menurun.

Berikut

dengan

pengambilalihan perusahaan Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi oleh tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman. Serta pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962, RI sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat. Terlepas dari semua itu tingkat kelajuan inflasi juga meningkat tajam. Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan sehingga system ekspor - impor terusik oleh keadaan ini. Nilai mata uang rupiah juga mengalami kemerosotan karena hal tersebut. Karena anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar menyebabkan pinjaman luar negeripun tidak mampu mengatasi masalah yang ada. Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja telah dilaksanakan akan tetapi juga tidak berhasil. Setelah itu pemerinytah melakukan penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh. Penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan juga mengalami kegagalan. Sehingga bila disimpulkan maka dapat dinilai dengan objektif bahwa kehadiran dekrit presiden belum berhasil keberadaannya dikarenakan pelaksanaan serta implementasinya 7

kepada bangsa dan Negara Indonesia masih merupakan wujud otoriterisme. Makha pancasilais yang semula dianut dengan sitem pemerintahan yang demokratis tercoreng dengan pemerintahan sedemikian rupa tersebut. Dalam harapan kita bersama bahwa pemerintahan sekarang dan yang akan datang mampu menerpakan nilai-nilai pancasilais. Dengan memperhatikan nilai luhur keberadaan pancasila yang melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa memberikan kesulitan dan kesengsaraan yang berarti kepada rakyat. Dengan demokratisasi yang saya nilai mulaimebaik diharapkam mampu menebus kesalahan dimasa lalu yang banyak merugikan bangsa dan Negara Indonesia. Sekian ulasan yang dapat saya berikan. Kembali saya tekankan bahwa seluruhnya merupaka dasar pemikiran yang saya kembangkan dalam bentuk tulisan berikut ini. Apabila terdapat suatu hal yang bertentangan dengan hal yang sebenarnya maka saya mohon sebuah bimbingan yang mengarah pada suatu kesempurnaan.

8