M.bobbycahyadipulungan_165060601111051_hap-a.docx

Nama : Muhammad Bobby Cahyadi Pulungan Nim

: 165060601111051

Kelas

:A

Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport dan Segala Semrawutannya. Pembangunan Bandara di Kulon Progo sudah menjadi isu sejak Hasto Wardoyo menjadi Bupati, sekitar penghujung tahun 2011. Sejak saat itu banyak pergejolakan terjadi di masyarakat sekitar terutama pada Kecamatan Temon, Desa Palihan, Glagah, Sindutan, Kebonrejo, dan Jangkaran. Dalam hal ini PT Angkasa Pura I bertanggung jawab atas pembangunan bandara. PT Angkasa Pura I bekerja sama dengan investor asal India GVK Power dan Infrastructure pada 25 Januari 2011. Pada 11 Mei 2011 Pemerintah Provinsi DIY menyepakati kerjasama dengan PT Angkasa Pura I yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono X dan Tommy Soetomo. Atas penetapannya Kulon Progo sebagai kawasan pembangunan bandara masyarakat yang wilayahnya tergusur membentuk WTT (Wahana Tri Tunggal), merupakan salah satu organisasi yang dibangun dari 6 desa yang terdampak pembangunan. Masyarakat menganggap pembangunan bandara akan terjadi kerusakan lingkungan dan penggusuran. Pada 19 oktober 2012 demo pertama kali dilakukan oleh WTT di kediaman Bupati Kulon Progo saat itu. Sepanjang tahun 2013 banyak terjadi pergejolakan antara masyarakat yang tergusur dengan para pekerja yang membangun bandara, mulai dari pemblokiran jalan hingga pemasangan spanduk yang mengecam pembangunan bandara. Pada 11 November 2013 diterbitkannya IPL (Izin Penetapan Lokasi) oleh Kemenhub nomor 1164/2013. Pergejolakan antara WTT dan Pemenrintah Kulon Progo tidak hanya berhenti disitu, awal tahun 2014 ratusan warga yang tergabung dalam WTT melakukan aksi pencabutan patok batas bandara yang dinilai tidak sesuai dan tanpa izin. Selain itu demo di depan kantor desa juga merupakan salah satu cara yang dilakukan agar pembangunan bandara dibatalkan. Pada 14 april 2014 Pemerintah Kulon Progo membentuk 2 organisasi yaitu FRWT (Forum Rembug Warga Transparansi) dan MPK ( Masyarakat Peduli Kulon Progo) guna membantu meredam aksi dari WTT. Namun WTT tetap saja melakukan aksi demo guna menentang pembangunan bandara di Kulon Progo hingga akhir tahun 2014. Awal tahun 2015 WTT kembali beraksi dengan mengirimkan surat ke Komnas HAM dan GVK Power terkait pembangunan bandara. Namun tidak terlalu ada tanggapan, WTT tetap melancarkan aksinya dimana mana, hingga 4 orang ditetapkan tersangka dengan tuduhan kriminalisasi. Pada 31 Maret 2015 Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokas Pembangunan dan Pengembangan Bandara Baru di DIY. Namun WTT juga menentang surat tersebut dengan menggugat ke PTUN dengan surat Nomor 07 tertanggal 11 Mei 2015. Pada 23 Juni 2015 PTUN mencabut surat izin lokasi pembangunan. Pada awal tahun 2016 warga sekitar melakukan aksi mogok makan selama 15 hari. Namun pembangunan bandara tetap dilaksanakan, pada Mei 2016 rencana bandara dilaksanakan.

Ada beberapa peraturan Provinsi DIY yang dikeluarkan antara lain pemberlakuan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta No 16/1918 dan Rijksblad Pakualaman No 18/1918 dan di sisi lainnya mengacu pada pemberlakuan UUPA No 5/1960. Pada tanggal 27 Januari 2017, pembangunan bandara pun dimulai melalui Ground Breaking yang dilakukan oleh Presiden RI yaitu Joko Widodo. Pada tanggal 17 Oktober 2017, dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan telah diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup, pada tanggal 23 Oktober 2017, Perpres Nomor 98 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara udara di Kabupaten Kulonprogo, DIY ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo. Ini menandakan bahwa pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport tidak dapat diganggu gugat lagi. Pembangunan BandaraNew Yogyakarta International Airport berlanjut. Beberapa KK yang tinggal disana masih enggan direlokasi. Mereka yang enggan direlokasi berlanjut demonstrasi atas penolakan pembangunan bandara tersebut.