Materi Sumber Apbd.docx

A. Sumber-sumber Pembiayaan APBD Dari beberapa literatur yang telah kami kumpulkan dapat diketahui bahwahal-hal yang menjadi sumber pembiayaan APBD adalah : 1.Pendapatan Asli Daerah, yakni dana dari pajak, retribusi serta badanusaha milik daerah 2. Dana Perimbangan, yakni dana yang berasal dari pusat yang bertujuan menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah danantara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untukProvinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khususyang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional (dari perpu no. 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun2004 tentang pemerintah daerah). 3. Pinjaman Daerah, misalnya pinjaman dari bank dan atau daerah/Negaralain. 4.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, misalnya kerjasama denganinvestor asing (pihak ke 3) B. Agenda Setting 1. Proses (agenda setting)

Dari bagan dan tabel di atas dapat dipahami bahwa agenda setting merupakantahap awal dari sebuah proses pembuatan kebijakan publik. Agenda setting berasal(input) dari masalah-masalah publik/masyarakat umum yang kemudian berkembangmenjadi masalah kebijakan dan pada akhirnya diharapkan diberikan solusi olehpemerintah dengan pengadaan sebuah kebijakan. Secara sederhana agenda settingdapat dimaknai sebagai sebuah proses menentukan mana masalah dalam masyarakatyang perlu/pantas untuk dikembangkan menjadi sebuah kebijakan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua masalahumum akan diputuskan sebagai masalah kebijakan dalam proses agenda settingada beberapa kriteria masalah yang harus dipenuhi yakni (Kimber, 1974 ;Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood & Gunn, 1986) : 1. Telah mencapai titik kritis tertentu yang jika diabaikan akan menjadiancaman yang serius; 2.Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampakdramatis; 3.menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa; 4.menjangkau dampak yang amat luas ; 5.mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ; 6.menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya). Agenda setting itu sendiri terdiri dari 3 aktivitas utama yaitu : a.Persepsi terhadap masalah b. Pendefenisian masalah c.Proses mobilisasi/pencarian dukungan terhadap masalah Dari poin-poin tersebut dapat dilihat bahwa penentuan masalah kebijakanpada dasarnya bersifat subjektif karena berasal dari persepsi para pelakukebijakan sendiri, itulah mengapa masyarakat harus berusaha “sendiri” untukmeyakinkan para aktor bahwa masalah yang mereka ajukan betul harusdikembangkan menjadi sebuah kebijakan. Untuk melakukan hal ini masyarakatbiasa mengumpulkan massa untuk berunjuk rasa, meminta bantuan mediamassa atau meminta bantuan lobi kepada para pakar/tokoh masyarakat yangmampu mempengaruhi pemerintah.Selain itu dari poin ke 3 juga dapat dilihat bahwa sebuah masalah jugaharus mendapatkan dukungan politis dari kelompok-kelompok kepentingandalam pemerintahan (dimensi politik). Ini berarti masyarakat kadang haruskecewa tuntutan/keinginannya tak dipenuhi hanya karena tak mendapatdukungan dari para kelompok kepentingan (elit) seperti perwakilan partaitertentu, pemegang modal atau para pengusaha. Terakhir penulis ingin mengingatkan sebuah hal, bahwa tak semuamasalah bisa menjadi masalah publik, tidak semua masalah publik bisa menjadimasalah kebijakan, tak semua masalah kebijakan bisa masuk ke agenda setting,dan tak semua masalah yang ada dalam agenda setting bisa menjadi agendapemerintah yang akan melahirkan kebijakan public, semuanya butuh proses. Berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah (subnasional): 1. Retribusi (User Charges) Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi

penyedia layanan publik, dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedialayanan publik minimal sebesar tambahan biaya (Marginal Cost) bagi masyarakat.Ada tiga jenis retribusi, antara lain: 1. Retribusi Perizinan Tertentu (Service Fees) seperti penerbitan surat izin(pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai macam biaya yangditerapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan.Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukanoleh hukum tidak selalu rasional. 2. Retribusi Jasa Umum (Public Prices) adalah penerimaan pemerintahdaerah atas hasil penjualan barang-barang privat, dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitashiburan/rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisiswasta, tanpa pajak, dan subsidi, di mana itu merupakan cara yang palingefisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah. 3. Retribusi Jasa Usaha (Specific Benefit Charges) secara teori, merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras, seperti Pajak Bahan Bakar Minyak atau Pajak bumi dan bangunan. 2. Pajak bumi dan bangunan (Property Taxes) Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akanmampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimanaseharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yanglebih elastis. 3. Pajak Cukai (Excise Taxes) Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama alasan administrasi dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap daripada yang biasanya terjadi disebagian besar negara yaitu dari perspektif administratif berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif. Pajak bahan bakar juga terkait penggunaan jalan, dan efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan, polusi, dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin kendaraan (mobil lebih tua, dan lebih besar biasanya memberikan kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi, dan kemacetan), sopir catatan (20 persen dari driver bertanggung jawab atas 80 persen kecelakaan), dan terutama bobot roda kendaraan (berat kendaraan yang pesat lebih banyak kerusakan jalan, dan memerlukan jalan yang lebih mahal untuk membangun). 4. Pajak Penghasilan (Personal Income Taxes) Diantara beberapa negara di mana pemerintah sub nasional memiliki peran pengeluaran besar, dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada nilai yang tetap. Pada tingkat daerah didirikan basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dana Perimbangan, terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain pendapatan yang sah, seperti : pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi ke pada kabupaten/kota, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus Sumber-Sumber Pengeluaran Daerah Belanja aparatur daerah Belanja layanan daerah Dana Bagi Hasil Belanja tidak terduga

Sumber Penerimaan Daerah a. Pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan-penerimaan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah, seperti: pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaanperusahaan milik daerah, dan lainlain. b. Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk daerah. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan alokasi khusus. 1) Dana bagi hasil, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerah oleh negara. 2) Dana alokasi umum, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan antara daerah. 3) Dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. c. Pinjaman daerah. d. Penerimaan lain-lain yang sah.

Pembelanjaan Daerah Adanya otonomi daerah (sistem desentralisasi) maka jenis jenis pembelanjaan tiap-tiap daerah akan berbeda-beda yang diwarnai dan disesuaikan dengan kondisi dan keunikan yang dimiliki oleh setiap daerah. Secara umum jenis-jenis pembelanjaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Belanja rutin, yaitu pengeluaran yang secara rutin dibelanjakan oleh pemerintah daerah, antara lain, untuk 1. belanja gaji, 2. belanja barang, 3. belanja pemeliharaan, dan 4. belanja perjalanan dinas. b. Belanja pembangunan, yaitu semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pembangunan di daerah, yang meliputi pelaksanaan proyek fisik dan nonfisik.