Materi Kebijakan Pengawasan.ppt

KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2019

INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mengatur: a. kegiatan; b. sasaran; c. fokus; dan d. jadwal pelaksanaan. Pada kesempatan ini, kami hanya akan memaparkan soal Kegiatan dan Sasaran Pengawasan

KEGIATAN PENGAWASAN

Kegiatan peningkatan kapasitas APIP Kegiatan asistensi/pendampingan Kegiatan reviu Kegiatan monitoring dan evaluasi Kegiatan pemeriksaan

Peningkatan Kapasitas APIP

Bimbingan teknis pemeriksaan investigatif Bimbingan teknis pendampingan

pengadaan barang dan jasa (probity advice) Bimbingan teknis penerapan sistem

manajemen resiko

Asistensi/Pendampingan Penyusunan dokumen perencanaan dan

penganggaran Pengadaan barang dan jasa Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar Pengawalan dan pengamanan

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kegiatan asistensi lainnya

Reviu Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Reviu laporan kinerja (LKj) Reviu penyerapan anggaran Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa Kegiatan reviu lainnya

Monitoring dan Evaluasi (1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Dana desa Dana Bantuan Operasional Sekolah Aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP Penilaian mandiri reformasi birokrasi Penanganan laporan gratifikasi

Monitoring dan Evaluasi (2) Penanganan Whistle Blower System Penanganan benturan kepentingan Penilaian internal zona integritas Verifikasi LHKPN/LHKASN Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penyelenggaraan pemerintahan daerah Perencanaan dan pengganggaran responsif gender Pelayanan publik

Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja Pemeriksaan dengan

tujuan tertentu

SASARAN PENGAWASAN

Pengawasan Umum Pengawasan Teknis

Pengawasan Umum Perencanaan dan penganggaran daerah Pajak dan retribusi daerah Hibah dan bantuan sosial Pengadaan barang dan jasa Perizinan dan non perizinan Perjalanan dinas

Pengawasan Teknis

Capaian standar pelayanan minimal dan

norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi Capaian standar pelayanan minimal dan

norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.