Manajeman Proyek_fix.docx

RINGKASAN ORGANISASI PROYEK KONSTRUKSI

MANAJEMEN PROYEK Dosen Pengampu : Cahyo Dita Saputro, S.T., M.T.

Disusun oleh: Roshida Sarinastiti

5160811065

Rian Budi Prasetyo

5160811072

Aditya Permana Raharja 5160811073 Fandy Riki Ramadhan

5160811090

Daniel Kurniawan W

5160811099

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

YOGYAKARTA 2019

Organisasi Proyek Konstruksi Secara umum, yang dimaksud dengan mengorganisir adalah mengatur sumber daya perusahaan atau proyek dalam suatu gerak yang harmonis untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Sarana untuk mencapai maksud tersebut adalah organisasi. Dalam organisasi ditetapkan pedoman dan petunjuk kegiatan, pembagian tugas, komunikasi, jalur pelaporan, dan tanggung jawab masing-masing individu. Oleh karena tujuan perusahaan/proyek berbeda-beda, maka susunan organisasinya pun akan berbeda, di mana tidak ada struktur organisasi yang dapat digunakan untuk semua jenis kegiatan dengan hasil yang sama. Bentuk Struktur Organisasi Structure organisasi dimaksudkan untuk mengatur kerja sama, hirarki, wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing personil. Terdapat berbagai macam jenis struktur organisasi, tetapi yang paling dikenal ada dua jenis, yaitu organisasi fungsional dan organisasi matriks. Bentuk organisasi lain yang dikenal adalah organisasi yang berorientasi pada produk atau yang berorientasi kepada proyek. a. Organisasi Fungsional Organisasi fungsional seringkali disebut sebagai organisasi tradisional. Organisasi ini dipecah atau dikelompokkan menjadi unit-unit berdasarkan fungsinya. Struktur organisasi fungsional banyak dijumpai dan berhasil baik di perusahaan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan operasional rutin dan relatif stabil. Ciri utama organisasi fungsional adalah memiliki struktur piramida dengan konsep otoritas dan hirarki vertikal dengan sifat-sifat berikut: 

Prinsip komando tunggal di mana masing-masing personil hanya memiliki satu atasan.



Setiap personil mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas.



Arus informasi dan pelaporan bersifat vertikal.



Hubungan kerja horizontal diatur dengan prosedur kerja, kebijakan, dan petunjuk pelaksanaan.



Mekanisme koordinasi antarunit, bila diperlukan, dilakukan dengan rapat-rapat atau membentuk panitia perwakilan.

Kelebihan dari organisasi fungsional antara lain: •

Memudahkan pengawasan karena setiap personil hanya melapor kepada satu atasan.

•

Adanya potensi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk menjadi spesialis di bidangnya.

•

Konsentrasi perhatian personil terpusat pada sasaran bidang yang bersangkutan.

•

Penggunaan sumber daya yang lebih efisien sebgai akibat pekerjaan yang sejenis dan berulang-ulang.

•

Memudahkan pengendalian kinerja personil serta pengendalian mutu, waktu, dan biaya.

Kesulitan yang dihadapi oleh organisasi fungsional antara lain: •

Cenderung memprioritaskan kinerja dan keluaran dari masing-masing bidang. Hal ini dapat mengurangi perhatian perusahaan terhadap tujuan secara menyeluruh.

•

Tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas proyek secara keseluruhan.

•

Semakin besar organisasi, semakin panjang prosedur pengambilan keputusan .

•

Sulit mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pekerjaaan yang multidisiplin dan melibatkan banyak pihak di luar organisasi.

•

Kurangnya jalur komunikasi horizontal.

•

Pada organisasi proyek fungsional, lingkup kegiatan proyek diserahkan kepada salah satu departemen dan menjadi bagian atau tambahan dari kegiatan fungsinal yang ada serta dipimpin oleh manajer lini yang telah ada.

•

Organisasi ini banyak dijumpai pada perusahaan yang telah memliki organisasi fungsional untuk mengelola usahanya sehari-hari dan baru kemudian harus menangani kegiatan baru yang berupa proyek.

•

Untuk proyek yang tidak terlalu besar dan jenis kegiatannya masih daat dilakukan oleh salah satu bidang fungsionalnya,penggunaan organisasi ini cukup baik.

•

Struktur organisasi jenis ini kurang efektif untuk menangani proyek besar dan kompleks.

b. Organisasi Matriks Di dalam organisasi matriks, selain ada jalur formal vertikal terdapat pula jalur formal horizontal. Dalam struktur organisasi matriks, personil tetap terikat secara administratif kepada departemen fungsional sebagai induk organisasinya, dan juga terikat kepada pimpinan proyek mengenai tugas yang ditanganinya di proyek. Struktur organisasi seperti ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan organisasi fungsional sehingga dapat menyesuaikan dan memberikan tanggapan yang cepat terhadap kegiatan proyek yang dinamis. Kelebihan dari struktur organisasi matrik antara lain adalah: •

Dengan adanya penanggungjawab khusus, maka kepentingan proyek dapat dijaga, dipelihara, dan dikerjakan secara terus menerus.

•

Memungkinkan penanganan masalah proyek yang timbul dengan cepat.

•

Memungkinkan pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif oelh lebih dari satu proyek secara bersamaan.

•

Selain bertugas di dalam proyek, personil masih dapat meingkatkan profesinya dan mengikuti kemajuan teknologi karena tetap terikat kepada induk organisasi fungsionalnya.

Kekurangan dari bentuk organisasi matriks antara lain adalah: •

Dapat menimbulkan konflik antar organisasi maupun personil karena kompleksitas organisasinya.

•

Adanya ketergantungan antara proyek dan organisasi lain pendukung proyek. Seringkali suatu organisasi memiliki tugas-tugas lain di luar proyek yang ditangani.

•

Adanya dua jalur pelaporan bagi anggota tim inti proyek.

•

Pimpinan

proyek

harus

mengkomunikasikan

dan

melakukan

kompromi dengan pimpinan dalam organisasi fungsional yang

mungkin memiliki tujuan yang berbeda dengan proyek yang sedang dikerjakan. Contoh Organisasi Fungsional

Contoh Organisasi Matriks

Cv. Azna Ghani Permata merupakan suatu Cv swasta yang bergerak di bidang pembangunan perumahan, pemasaran dan penjualan perumahan. Cv.Azna Ghani Permata berlokasi di Jl.Tingang Induk No.88, Jekanraya Palangkaraya. Cv tersebut hingga sekarang masih melakukan pembangunan dan penjualan perumahan di beberapa daerah Palangkaraya. Susunan struktur organisasi Cv. Azna Ghani Permata

Directur Utama: Mahdalena

Wakil Directur: Imelya Manager Keuangan:

Manager Pembelian:

Sekertaris :

Manager Pemasaran:

Haris Paluvi

Abid Muhammad

Anto Ariansyah

Fandy Riki R

Wewenang dan Tanggung jawab masing-masing personil : Directur Utama : •

Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan.

•

Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan.

•

Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan.

Wakil Directur : •

Membantu Direktur dalam menyusun rencana kerja serta anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan.

•

Membantu Direktur dalam memimpin dam mengkoordinir seluruh aktivitas perusahaan.

•

Mewakili Direktur apabila direktur tidak dapat menandatangani cek dan giro dengan persetujuan dari Direktur.

•

Mewakili Direktur dalam menyetujui pembelian dan penjualan inventaris perusahaan dengan persetujuan dari Direktur.

•

Membantu Direktur dalam mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dianggap perku untuk kebaikan dan kemajuan perusahaan.

Manajer Pembelian :

•

Mengawasi dan bertanggung jawab atas transaksi pembelian bahan baku dan bahan pembantu yang diperlukan untuk proses produksi.

•

Mengumpulkan semua informasi yang paling terbaru mengenai harga pasar bahan baku, kualitas bahan baku.

•

Memeriksa kembali kualitas dan kuantitas bahan baku yang dibeli, apakah sudah sesuai dengan yang dipesan oleh perusahaan.

•

Memberikan laporan kepada Direktur mengenai pembelian bahan baku dan meminta persetujuan dari Direktur.

Manajer Keuangan : 

Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.



Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-efisien dan se-efektif mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya.



Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.



Menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan

Sekertaris : 

Melakukan aktivitas kesekretariatan perusahaan.



Mengkoordinasikan pengurusan segala bentuk perizinan usaha perusahaan.



Membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.



Mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda kegiatan Direksi.



Memberikan masukan kepada Direksi dari aspek hukum yang berkaitan dengan operasionalisasi dan pengembangan usaha perusahaan.



Membuat data base dan menyimpan dokumen asli perusahaan.



Mengkomunikasikan

kebijakan

perusahaan

kepada

pihak

internal

perusahaan. 

Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan.



Mengkoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.



Menyiapkan laporan secara keseluruhan mengenai kegiatan Sekretaris perusahaan secara benar dan tepat waktu.

Manajer Pemasaran : 

Memimpin seluruh jajaran Departemen Marketing sehingga tercipta tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas setinggi mungkin.



Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerja sama yang baik dengan konsumen.



Merumuskan target penjualan.



Merumuskan standard harga jual dengan koordinasi bersama Direktur Operasional serta Departemen terkait.



Menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan.



Mengesahkan Prosedur dan Instruksi Kerja di Departemen Marketing.



Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, misalnya : volume penjualan dan tingkat keuntungan.



Melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan order.



Memberikan persetujuan kredit pelanggan dalam batas – batas yang wajar.



Melakukan demarketing jika terjadi overload produksi.



Melakukan analisa pelanggan yang mengalami kecenderungan kredit macet.



Melakukan analisa perilaku pasar / konsumen sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemasaran.



Melakukan analisa Peraturan Pemerintah berkenaan dengan tata niaga kertas sebagai dasar dalam Menentukan kebijakan pemasaran.



Melakukan penilaian karya kepada Kepala Bagian Marketing.



Memantau potensi bawahan untuk dilakukan pembinaan sehingga menjadi lebih baik.



Melakukan tugas – tugas lain yang ditetapkan oleh atasan sehubungan dengan fungsi di Departemen Marketing.

Jenis-jenis Kontrak Konstruksi Kontrak Harga Satuan (Unit Price Contract) Dalam menggunakan kontrak jenis ini, kontraktor hanya menentukan harga satuan pekerjaan. Kontraktor perlu memperhitungkan semua biaya yang mungkin dikeluarkan pada item penawarannya, seperti biaya overhead dan keuntungan. Jenis kontrak ini digunakan jika kuantitas aktual masing-masing item

pekerjaan

sulit

untuk

diestimasi

secara

akurat

sebelum

proyek

dimulai. Untuk menentukan kuantitas pekerjaan yang sesungguhnya, dilakukan pengukuran (opname) bersama pemilik dan kontraktor terhadap kuantitas terpasang. Kelemahan dari penggunaan kontrak jenis ini, yaitu pemilik tidak dapat mengetahui secara pasti biaya aktual proyek hingga proyek itu selesai. Kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee Contract) Pada kontrak jenis ini, kontraktor akan menerima pembayaran atas pengeluarannya, ditambah dengan biaya untuk overhead dan keuntungan. Besarnya biaya overhead dan keuntungan, umumnya didasarkan atas persentase biaya yang dikeluarkan kontraktor. Kontrak jenis ini umumnya digunakan jika biaya aktual dari proyek belum bisa diestimasi secara akurat, karena perencanaan belum selesai, proyek tidak dapat digambarkan secara akurat, proyek harus diselesaikan dalam waktu singkat, sementara rencana dan spesifikasi belum dapat diselesaikan. Kekurangan dari kontrak jenis ini, yaitu pemilik tidak dapat mengetahui biaya aktual proyek yang akan dilaksanakan. Kontrak Biaya Menyeluruh (Lump Sum Contract) Kontrak ini menyatakan bahwa kontraktor akan melaksanakan proyek sesuai dengan rancangan biaya tertentu. Jika terjadi perubahan dalam kontrak, perlu dilakukan negosiasi antara pemilik dan kontraktor untuk menetapkan besarnya pembayaran (tambah atau kurang) yang akan diberikan kepada kontraktor terhadap perubahan tersebut. Kontrak ini dapat diterapkan jika perencanaan benar-benar telah selesi, sehingga kontraktor dapat melakukan estimasi kuantitas secara akurat. Pemilik dengan anggaran terbatas akan memilih jenis kontrak ini, karena merupakan satu-satunya jenis kontrak yang memberi nilai pasti terhadap biaya yang akan dikeluarkan.

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL Bogor, kamis tanggal 21 bulan juni tahun 2012, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Mujiono Alamat :Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil No KTP : 0123456789 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemilik Rumah disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Nama : Sulamun Jabatan : Direktur CV Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor No KTP : 9876543210 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Sukasenang Jaya selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Berdasarkan Penawaran Harga Surat dari CV. Sukasenang Jaya Nomor : 3128 Tanggal : 20 Juni 2012 Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dalam bidang pelaksanaan Pembangunan Rumah Tinggal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini : Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Tinggal Beralamat Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor (2) Lingkup Pekerjaan secara terperinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini. Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan : a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) b. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN MASA PEMELIHARAAN (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 22 juni 2012 dan harus sudah selesai dan diserahkan paling lambat tanggal 25 juni 2012 (2) Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya keadaan memaksa sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini. (3) Masa Pemeliharaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai serah terima Pertama pekerjaan dimaksud. Pasal 4 SUB KONTRAKTOR (1) Apabila suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada suatu sub kontraktor, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, hubungan antara PIHAK KEDUA dengan sub kontraktor menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA (2) Jika ternyata PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan kepada sub kontraktor tanpa persetujuan pengawas, maka setelah pengawas memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus mengembalikan keadaan sehingga sesuai dengan isi surat perjanjian ini, semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA atau sub kontraktor untukpekerjaan yang dilakukan oleh sub kontraktor itu, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sendiri. (3) Untuk bagian-bagian pekerjaan yang diserahkan kepada sub kontraktor atas sepengetahuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus melakukan koordinasi yang baik, serta penuh tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh sub kontraktor, serta melakukan pengawasan bersama-sama pengawas. Pasal 5 JAMINAN PELAKSANAAN (1) Pemborong yang ditunjuk sebagai pemenang lelang sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). (2) Pada saat Jaminan Pelaksanaan diterima, maka jaminan penawaran akan dikembalikan. (3) Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PEMILIK RUMAH apabila ; – Dalam hal pemenang lelang dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan pekerjaan/penyerahan barang – Dalam hal pemenang lelang mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak. Pasal 6 HARGA BORONGAN (1) Jumlah harga borongan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) termasuk pajak–pajak yang dibebankan kepada PEMILIK RUMAH dan merupakan jumlah

yang tetap dan pasti (lumpsum fixed price). (2) Dalam jumlah harga borongan tersebut pada ayat (1) di atas, sudah termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 7 CARA PEMBAYARAN a) Uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai Kontrak yaitu sebesar : 20 % x Rp. 100.000.000,- = Rp. 5.000.000,- setelah menyerahkan jaminan uang muka yang diberikan oleh Bank Umum atau Asuransi yang telah mendapatkan dukungan perusahaan Asuransi dalam dan luar negeri yang cukup bonafit. b) Pembayaran Pertama sebesar 40 % dari nilai Kontrak dikurangi dengan angsuran pengembalian uang muka yang telah diambil, dibayarkan setelah fisik dilapangan mencapai 45% yang dibuktikan dengan Berita acara Pemeriksaan Lapangan dengan perincian : Pembayaran Angsuran Pertama = 40% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 25.000.000,Potongan Uang Muka = 40% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 25.000.000,-,Jumlah Pembayaran Angsuran Pertama sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) c) Pembayaran Kedua sebesar 40 % dari nilai Kontrak dikurangi dengan angsuran pengembalian uang muka yang telah diambil, dibayarkan setelah fisik di lapangan mencapai 85% yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dengan perincian : Pembayaran Angsuran Pertama = 40% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 2.500.000,Potongan Uang Muka = 40% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 2.500.000,Jumlah Pembayaran Angsuran Kedua sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) d) Pembayaran Ketiga sebesar 15 % dari nilai Kontrak dikurangi dengan angsuran pengembalian uang muka yang telah diambil, dibayarkan setelah fisik dilapangan mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita acara Pemeriksaan Lapangan dengan perincian : Pembayaran Angsuran Ketiga = 15% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 12.000.000,Potongan Uang Muka = 20% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 12.500.000,Jumlah Pembayaran Angsuran Ketiga Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) e) Pembayaran Terakhir sebesar 5 % dari nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan telah diadakan serah terima pekerjaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Kedua untuk Pekerjaan dimaksud dengan catatan : 1) Pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa termin/angsuran sesuai dengan kebutuhan kondisi ; 2) Perincian pembayaran tiap termin/angsuran diperhitungkan nilai kontrak dikurangi besarnya uang muka Pasal 8 PENYERAHAN PEKERJAAN (1) Sebelum pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK

PERTAMA. (2) Penyerahan pekerjaan harus dilakukan dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, apabila PIHAK KEDUA sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan (selesai 100 %) sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam spesifikasi teknis. Pasal 9 DENDA-DENDA DAN SANKSI-SANKSI Keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, akan dikenakan denda/sanksi sebesar 1 ‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5 % (lima persen) dari jumlah harga borongan. PASAL 10 KENAIKAN HARGA DAN FORCE MAJEURE a) Semua kenaikan harga borongan dan lain-lainnya, selama pelaksanaan pekerjaan ini, ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA b) Hal-hal yang termasuk Force Majeure dalam kontrak ini adalah : – Bencana Alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus, longsor, kebakaran, huruhara, peperangan, pemberontakan dan epidemi). – Kebijakan Pemerintah yang dapat mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan. c) Apabila terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya Force Majeure disertai bukti yang sah, demikian juga pada waktu Force Majeure berakhir. d) Keterlambatan karena Force Majeure tidak dikenakan denda. Pasal 11 PEKERJAAN TAMBAH KURANG (1) Semua pekerjaan tambah atau kurang harus dikerjakan atas perintah dan tertulis dari PIHAK PERTAMA. (2) Pekerjaan tambah atau kurang yang dikerjakan PIHAK KEDUA tanpa seizin PIHAK PERTAMA, akibatnya harus ditanggung PIHAK KEDUA. Pasal 12 PEMBATALAN PERJANJIAN 1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan/memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis tiga hari sebelumnya, setelah memberikan peringatan/teguran tiga kali berurutturut dan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan tersebut ; 2) Pembatalan/pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilakukan apabila PIHAK KEDUA melakukan hal-hal sebagai berikut : – Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA. – Tidak dapat melaksanakan/melanjutan pekerjaan. – Memborongkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

– Apabila jumlah denda keterlambatan telah mencapai maksimum 5 % dari jumlah harga borongan ini. 3) Jika terjadi pembatalan/pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pemborong lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini. Pasal 13 BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat dari perjanjian ini seluruhnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. (2) Apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian terakhir diserahkan kepada putusan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini kedua belah pihak memilih domisili tetap di Kantor Pengadilan Negeri setempat. Pasal 15 HAK DAN KEWAJIBAN (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga lingkungan agar tidak terjadi gangguan terhadap lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan PIHAK KEDUA. (2) PIHAK PERTAMA berhak memerintahkan kepada PIHAK KEDUA mengeluarkan dari tempat pekerjaan sebagian atau seluruh bahan yang tidak lagi memenuhi spesifikasi teknik. (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap barang milik Daerah yang dipinjamkan dan/atau diserahkan kepada PIHAK KEDUA meliputi pemeliharaan, menjaga kondisi, perbaikan atau kerusakan, penggantian atas milik Daerah tersebut. Pasal 16 KESELAMATAN KERJA (1) Selama pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperhatikan tanggung jawab atas keselamatan kerja, baik di lingkungan pekerjaan maupun keamanan umum dan ketertiban di tempat kerja. (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengasuransikan tenaga kerja borongan/harian lepas, yang dipekerjakan untuk paket pekerjaan ini. (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar asuransi bagi tenaga kerja borongan/harian lepas, yang dipekerjakan untuk paket pekerjaan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 LAIN – LAIN Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. PASAL 18 KETENTUAN PENUTUP (1) Dengan telah ditanda tangani Perjanjian ini oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dan lampiranlampiran perjajian ini mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermaterai cukup masingmasing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

DAFTAR PUSTAKA http://konstruksimania.blogspot.com/2012/09/jenis-kontrak-proyekkonstruksi.html https://www.academia.edu/29147300/4._Organisasi_Proyek_Konstruksi.pptx http://detiklife.com/2015/02/09/2-contoh-surat-kontrak-perjanjian-pembangunan/