Makalah Teori Hukum.docx

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK ASET BERSAMA DENGAN DEBITUR PAILIT ATAS EKSEKUSI LELANG KEPAILITAN

Oleh : Walfrid Hot Patar Simanjuntak (NPM : 1706994115) Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ujian Akhir Semester Teori Hukum

A.

LATAR BELAKANG Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Kepailitan ( UU Kepailitan dan PKPU) yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas harta kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU ini. Selanjutnya yang dimaksud dengan debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pailit. Permasalahan terjadi ketika terdapat eksekusi atas boedel pailit yang ternyata dalam boedel pailit tersebut ada kepemilikan pihak ketiga yakni saudara dari debitor pailit. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Plw/pailit/2013/2013/PN.Mks tanggal 23 Januari 2014 jo. Putusan MA RI No. 221 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 14 Mei 2014 antara FERRY melawan (i) A. SYAMSUL ZAKARIA S.H., M.H. selaku Kurator, (ii) HERRY selaku Debitor Pailit, (iii) KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG

1

(KPKNL) Makassar, (iv) BASO SYAMSUDIN selaku Pejabat Lelang Kelas 1 KPKNL Makassar dan (v) PT. HENGTRACO PROTECSINDO. Inti dari permasalahan dalam putusan ini adalah Ferry adalah pemilik 50% atas bidang tanah sertipikat Hak Milik No. 20824/Masale Surat Ukur No. 01578/2003 tanggal 29 September 2003, seluas 1.382 m2 atas nama Ferry dan Herry yang diatasnya berdiri HOTEL PENA MAS. Adik dari Ferry yang bernama Herry sebagai pribadi telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan No. 01/Pailit/2011/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Maret 2011 jo. Putusan MA RI No. 360 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Agustus 2011 jo. Putusan MA RI No. 25 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012. Oleh KPKNL telah mengumumkan lelang atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20824 tersebut padahal obyek tersebut bukan merupakan harta Herry saja melainkan ada kepemilikan Ferry juga disana. Atas pengumuman penjualan lelang tersebut, Ferry telah menyampaikan bantahan keberatan atas pelelangan aset melalui mass media terbitan Makassar. Namun meskipun ada bantahan, KPKNL dan Pejabat Lelang tetap melaksanakan Penjualan Lelang atas Harta Ferry dan PT. Pena Mas sebagaimana dalam Risalah Lelang No. 557/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat Pejabat Lelang. Menurut Ferry, harga Pasar untuk sebidang tanah HM 20284 dan bangunan hotel Pena Mas seharusnya Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) namun ternyata hasil penjualan lelang hanya di angka Rp. 32.000.000.000 (tiga puluh dua milliar rupiah) dan dibeli oleh PT. Hengtraco selaku pembeli yang beritikad buruk. Berdasarkan alasan tersebut Ferry meminta kepada pengadilan agar menyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya dinyatakan batal sertra tidak sah dengan segala akibat hukumnya atas dimasukkannya harta Ferry dalam Boedel Pailit Herry oleh Kurator dan karenya memerintahkan Kurator untuk mencoret/mengeluarkan sebidang tanah berikut bangunan gedung hotel “Pena Mas” yang berdiri di atas tanah Hak Milik No. 20824 yang merupakan milik Ferry. 2

Atas permasalahan tersebut maka Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Makassar yang memeriksa perkara tersebut telah memberikan pertimbangan dan amar putusan yang pada intinya sebagai berikut : a) Pemilik sah atas Tanah SHM 20824 adalah milik Herry dan Ferry. b) Dalam Akta Pendirian PT. Pena Mas tidak dijelaskan apakah tanah HM 20824 adalah masuk sebagai setoran modal ke dalam PT. Pena Mas atau tidak sehingga karenanya masih merupakan milik pribadi yakni Herry dan Ferry. c) Bangunan bertingkat 11 yang merupakan Hotel Pena Mas tidak tercatat apakah milik dari PT. Pena Mas dan dari laporan keuangan auditor yang terncantum adalah laporan laba rugi ekuitas dan laporang angka dan tidak menyatakan legalitas kepemilikan hotel. Oleh karena itu Majelis menyimpulkan bangunan hotel merupakan milik Herry dan Ferry dan bukan PT. Pena Mas. d) Tindakan Kurator yang menjual objek lelang berupa tanah dan bangunan hotel Pena Mas dapat dibenarkan karena tidak ada cara lain selain menjual harta pailit tetapi karena kepemilikannya masing-masing 50% maka pembagiannya juga kepada diserahkan kepada Ferry 50%. e) Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan Ferry adalah pemilik sah ataus 50% dari bidang tanah SHM No. 20824 tersebut berikut bangunan hotel 11 tingkat yang ada di atasnya dan hasil eksekusi akan dibagi dua dan bagian Ferry akan mendapatkan setengah dari hasil lelang tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dilihat bagaimana lembaga kepailitan digunakan untuk melindungi para kreditor namun di sisi lain ternyata ada kepentingan hukum pihak lain yang dirugikan karena aset miliknya ikut dilelang yang disebabkan ada kepemilikan bersama pada obyek 3

boedel pailit yang dieksekusi. Lalu yang menjadi pertanyaan bagaimana ketentuan hukum di Indonesia memberikan kepastian dan perlindungan untuk fenomena atau keadaan yang seperti ini ?

B.

RUMUSAN PERMASALAHAN Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan

permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dari penelitian ini yakni sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan tentang eksekusi lelang dalam kepailitan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang memiliki hak atas harta yang menjadi obyek boedel pailit yang dilelang ?

C.

KERANGKA TEORI Sebagai penelitian yang deskriptif yang bersifat yuridis normatif maka kerangka teori yang

akan diangkat untuk menjelaskan mengenai dua pokok permasalahan di atas adalah dengan mempergunakan : 1. Teori Kedaulatan (Souvereignity) yang dikembangkan oleh HLA Hart, John Austin dan Lon Fuller. 2. Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory) yang dikembangkan oleh Roscou Pound, Sudikno Mertokusumo, dan Antonio Fortin. Adapun uraian dan penjelasan mengapa tesis ini akan mempergunakan teori tersebut sebagai pisau analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

4

1.

Teori Kedaulatan (Souvereignity) yang dikembangkan oleh HLA Hart, John Austin dan Lon Fuller. a. Bodin mendefinisikan kedaulatan yakni sovereignty as the ‘absolute and perpetual power of a commonwealth1 (Terjemahan Bebas : kedaulatan sebagai 'kekuatan absolut dan abadi). Teori Kedaulatan Hukum (Souvereignity) erat kaitannya dengan paham positivisme, karena paham positivisme banyak membahas soal ini. Pengertian dari kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya.2 Selanjutnya dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (power) dimana yang dimaksud dengan kewenangan adalah suatu kebebasan (liberty), kekuasaan (authority) atau kemampuan (ablitiy) yang dimiliki seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu tindakan hukum, yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaaan, dominasi dan kontraol atas orang lain.  Penerapan Dalam Tesis : Berdasarkan pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU diatur sebagai berikut : (1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud padal ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin pengawas.

1

Jean Bodin, OnSovereignity : Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth, (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), hlm.1. 2

Munir Fuady S.H., M.H.,LL.M., Teori-Teori Besar (Grand TTheory) Dalam Hukum, cet 1, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group), hlm.91. 5

(3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas. (4) Kurator berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Kepailitan memberi kedaulatan berupa kewenangan, kekuasaan dan kemampuan kepada Kurator dan Hakim Pengawas untuk melakukan eksekusi atas boedel pailit. Ada ketentuan atau hukum positif Indonesia bahwa jika seorang debitur dalam hal sudah dinyatakan insolvent dapat dilelang hartanya dan hasil lelang tersebut diserahkan sebagai pelunasan kewajiban debitur kepada para kreditur. b. Dalam teori kedaulatan ini menurut HLA Hart terdapat juga unsur “mematuhi” (obedience) terhadap kaidah atau aturan hukum tersebut atau yang oleh John Austin disebut dengan istilah “kebiasaan umum untuk patuh” (general habit of obedience). Ketika suatu hukum sudah mulai diberlakukan dan diumumkan sehingga diketahui oleh public maka akan timbul suatu rasa kewajiban untuk mengikutinya, meskipun ada orang yang sukar atau bahkan berpendapat bahwa tidak logis untuk mengikuti kaidah hukum tersebut, karena banyaknya kelemahan yang terdapat dalam aturan hukum tersebut. Biasanya, dalam sistem hukum seperti itu meskipun ada teriakan-teriakan tentang ketidaksetujaun rakyat tetapi untuk mengubah suatu sistem hukum yang sudah berlaku akan sangat memboroskan waktu, tenaga dan biaya.3

3

Ibid, hlm. 95.

6

 Penerapan Dalam Tesis : Meskipun Ferry mempunyai ha katas tanah dan hotel Pena Mas tersebut namun oleh karena adanya sita umum atas aset tersebut yang notabene juga ada kepemilikan Herry di dalamnya (yang dalam hal ini adalah Debitur Pailit) maka Kurator atas perintah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tetap memasukkannya sebagai obyek boedel pailit . Ada perlawanan terhadap Ferry atas tindakan lelang kurator ini yakni dengan mengajukan Gugatan Perlawanan sebagaimana telah diputus dalam Putusan No. 01/Pailit/2011/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Maret 2011 jo. Putusan MA RI No. 360 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Agustus 2011 jo. Putusan MA RI No. 25 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012. Namun meskipun sudah mengeluarkan waktu, tenaga dan biaya ketidakpatuhan Ferry atas lelang ini juga tidak bisa membatalkan tanah dan bagunan Hotel Pena Mas tersebut. Jadi ada unsur kepatuhan dapat ditemukan dalam kaidah hukum ini. c. Adanya unsur kontinuitas (continuity) yang tidak gampang untuk diubah-ubah. Banyak pranata hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi zaman kontemporer, tetapi masih saja diberlakukan. Kebanyakan perubahan atas hukum akan mendapat tantangan dalam sistem hukum itu sendiri dimana hal ini disebabkan karena adanya unsur persistensi atau kontinuitas tadi yang umumnya dijaga baik oleh para pemegang kedaulatan4.  Penerapan Dalam Tesis : Adapun

inti

yang

paling

penting

dari

Amar

putusan

Putusan

No.

01/Pailit/2011/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Maret 2011 jo. Putusan MA RI No. 360 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Agustus 2011 jo. Putusan MA RI No. 25 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012, adalah :

4

Ibid, hlm. 94.

7

“Ferry adalah pemilik sah ataus 50% dari bidang tanah SHM No. 20824 tersebut berikut bangunan hotel 11 tingkat yang ada di atasnya dan hasil eksekusi akan dibagi dua dan bagian Ferry akan mendapatkan setengah dari hasil lelang tersebut.” Meskipun amar putusan mengakui kepemilikan Ferry namun bahkan Pengadilan sekalipun tidak bisa untuk membatalkan lelang yang sudah dilakukan oleh Kurator tersebut karena memang Kedaulatan dari UU Kepailitan dan PKPU mengatur demikian, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya yaitu : “Tindakan Kurator yang menjual objek lelang berupa tanah dan bangunan hotel Pena Mas dapat dibenarkan karena tidak ada cara lain selain menjual harta pailit tetapi karena kepemilikannya masing-masing 50% maka pembagiannya juga kepada diserahkan kepada Ferry 50%.” 2.

Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory) yang dikembangkan oleh Roscou Pound, Sudikno Mertokusumo, dan Antonio Fortin. a. Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory) ini merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.5 Perlindungan secara teoritis dapat dibagi menjadi dua yakni perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan

yang

refresif.6

Perlindungan

hukum

yang

preventif

merupakan

perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah definitive. Sedangkan

5

Dr. H. Salim HS, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, cet.5, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm. 3. 6

Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesiaí, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2. 8

perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesakan apabila terjadi sengketa seperti perlindungan melalui pengadilan dan instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.7  Penerapan Dalam Tesis : Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar melalui jalur gugatan perlawanan terhadap lelang merupakan bentuk dari perlindungan hukum secara represif karena terdapat sengketa antara Ferry dengan pihak yang mengadakan lelang terkait dengan keabsahan dari pelaksanaan lelang tanah dan bangunan Hotel Pena Mas. Perkara ini juga telah diperiksa sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam hal ini memberikan perlindungan bagi Ferry bahwa meskipun lelang tersebut tidak dapat dibatalkan tetapi pengadilan tidak mengurangi atau meniadakan kepemilikan Ferry atas tanah itu dan uang hasil lelang diberikan kepada Ferry sebagai pemilik atas tanah. b. Menurut Sudikno Mertkusumo dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan hukum manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan manusiia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.  Penerapan Dalam Tesis : c. Antonio Fortin menyajikan teori perlindungan hukum dimana dia mengatakan pentingnya perlindungan internasional berarti suatu perlindungan secara langsung kepada individu yang dilakukan oleh badan-badan yang ada dalam masyarakat internasional. 7

Dr. H. Salim H.S, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit, hlm. 264 9

Perlindungan semacam itu dapat didasarkan pada konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, atau prinsip-prinsip umum hukum internasional. Dipandang dari segi tujuan dari dilakukannya tindakan perlindungan, perlindungan internasional dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yang meliputi antisipatoris, preventif, kuratif atau mitigasi dan pemulihan atau kompensatoris.8  Penerapan Dalam Tesis : Pandangan Antonio ini lebih mengarah kepada hak-hak masyarakat dalam komunitas internasional misalnya perlindungan internasional yang dilakukan secara langsung kepada individu dimana yang melakukan perlindungan internasional dalam hal ini adalah United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Perlindungan yang dibahas disitu adalah terkait perlindungan terhadap para pengungsi. Sehingga jika pendapat ini dikaitkan dengan kajian dalam tulisan perlindungan dalam konteks kepailitan ini tidak relevan.

Sigit Riyanto, “Kajian Hukum Internasional tentang Pengaruh Kedaulatan Negara Terhadap Perlindungan Pengungsi Internal” ringkasan disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2009, hlm.16. 8

10

DAFTAR PUSTAKA

Bodin, Jean. On Sovereignity : Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth. Cambridge: Cambridge University Press. 1992. Fuady, Munir S.H., M.H.,LL.M.. Teori-Teori Besar (Grand TTheory) Dalam Hukum. cet 1. Jakarta : Kencana Pranada Media Group.2013. Hadjon, Phillipus M., Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesiaí. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987. HS, Dr. H. Salim, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. cet.5. Jakarta : Rajawali Pers. 2017. Riyanto, Sigit. “Kajian Hukum Internasional tentang Pengaruh Kedaulatan Negara Terhadap Perlindungan Pengungsi Internal” ringkasan disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 2009.

11