Makalah Putusan Serta Merta

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam system hukum dan peradilan di Indonesia, ada sebutan yang sering kita dengar yaitu, Uitvoerbarr bij voorrad atau dalam bahasa indonesianya sering diterjemahkan dengan putusan serta merta, adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, yang boleh menjatuhkan peraturan ini ataupun yang boleh memberlakukannya adalah hakim pengadilan negeri, sedangkan pengadilan yang tingkatan nya dibawah itu masih dipertimbangkan, karena putusan ini lebih banyak hal yang merugikan dari pada yang menguntungkan. Di Indonesia sendiri sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa hukum yang kemudia di eksekusi dengan putusan ini, seperti contoh kasus Putusan Serta Merta di Pengadilan Hubungan Industrial, Putusan serta merta yang diberikan kepada karyawan PT.Pelindo II Cab Panjang geram, dan kasus-kasus lainnya, dan hampir semua penyelesaian kasus itu menjadi sebuah kontroversi, dan akhirnya diperlukan turun tangan Mahkamah Agung untuk ikut dalam proses tersebut. Menjadi sangat penting bagi kita, apakah itu masyarakat umum, atau perangkat hukum yang kesehariannya bertugas menjalankan hukum di negeri ini, memahami dengan seksama batasan-batasan serta syarat pemberlakukan putusan Serta Merta ini, agar nanti tidak menjadi hal yang kontroversi dalam penyelesaian sebuah kasus. Sehingga ketika nanti ada kasus yang boleh diselesaikan dengan kasus ini, memang benar-benar terselesaikan, dengan pendekatan win-win solution, tanpa harus membuat yang lain menjadi tidak senang apalagi kecewa, karena hukum memang dibuat dan dijalankan untuk mengatur manusia untuk bisa baik satu dengan yang lainnya.

1.2 Tujuan Mampu menjelaskan fungsi dan dan peran Putusan Serta Merta dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum di indonesia. Serta mampu menjalankan Putusan itu dengan baik tanpa menimbulkan Kontroversi.

1.3 Ruang Lingkup 1

Putusan Serta Merta ini hanya dibatasi pada Ruang Lingkup Pengadilan Negeri yang memang memiliki wewenang untuk menjalankan Putusan ini.

BAB II LANDASAN TEORI Landasan Hukum Putusan Serta Merta Diatur dalam Pasal 180 (I) HIR, Pasal 191 (I) RBg. Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta merta. Putusan serta-merta dapat dijatuhkan, apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku.

2

Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta-merta adalah: a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat. b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewisjde). c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional. d. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg), Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (lihat SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001).* Untuk pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, Ketua Pengadilan Negeri wajib memperhatikan SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001. yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama." 3

Apabila jaminan tersebut berupa uang harus disimpan di Bank Pemerintah (lihat Pasal 54 Rv). Pelaksanaan putusan serta merta suatu gugatan, yang didasarkan adanya putusan Hakim perdata lain yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memerlukan uang jaminan.2

1-- http://hukumonline.com/detail.asp?id=20590&cl=Fokus 2-- Tentang Hukum/putusan serta merta/PUTUSAN-SERTA-MERTA-.htm

BAB III PEMBAHASAN Pengertian Uitvoerbarr bij voorrad atau dalam bahasa indonesianya sering diterjemahkan dengan putusan serta merta, adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Perlawanan oleh pihak yang kalah atau pihak ketiga yang merasa berhak. Peradilan di negeri ini dibagi menjadi dua tingkat peradilan yaitu Pengadilan Negeri ( pengadilan tingkat Pertama) dan Pengadilan Tinggi ( pengadilan tingkat Kedua ) kedua tingkat peradilan itu disebut dengan Judex Factie, atau peradilan yang memeriksa pokok perkara. 4

Adapun Mahkamah Agung tidak disebut Pengadilan Tingkat Ketiga, karena Mahkamah Agung pada prinsipnya tidak memeriksa pokok perkara, melainkan sebagai pemeriksa dalam penerapan hukumnya saja. Putusan uitvoerbaar bij voorrrad tersebut dapat dijatuhkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau pengadilan tingkat kedua. Dari segi hukum acara perdata putusan tersebut memang dibolehkan walaupun menurut pengamatan dan penelitian Mahkamah Agung RI pelaksanaan dari adanya penjatuhan putusan serta merta tersebut sering menimbulkan berbagai masalah. Oleh karenanya Mahkamah Agung RI mengeluarkan berbagai Surat Edaran yang mengatur tentang tata cara dan prosedur penjatuhan serta pelaksanaan putusan tersebut. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi. Dari sini jelas sekali bahwa Mahkamah Agung sebenarnya “tidak menyetujui” adanya putusan serta merta di dalam setiap putusan pengadilan walaupun perkara tersebut memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv sebagai syarat wajib penjatuhan putusan serta merta. Bahwa selain pelaksaan putusan serta merta tersebut ternyata di lapangan menimbulkan banyak permasalahan apalagi dikemudian hari dalam upaya hukum berikutnya, pihak yang Tereksekusi ternyata diputus menang oleh Hakim. oleh karenanya Hakim/Ketua Pengadilan bersangkutan harus super hati-hati dalam mengabulkan gugatan provisionil dan permintaan putusan serta-merta.

Adapun dapat dikabulkannya uitvoerbaar bij voorraad dan provisionil menurut Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 200 adalah : 1). Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan ; 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ; 3). Gugatan tentang sewa-menyewa tanah,rumah,gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik ; 4). Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkracht ; 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ; dan 6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ; Memang dari segi hukum belum ada yang melarang dijatuhkannya putusan uitvoerbaar bij voorraad dalam perkara yang memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv, sehingga sampai saat ini hakim masih sah-sah saja menjatuhkan putusan serta merta tersebut. Guna memproteksi halhal yang tidak diinginkan dimana pihak yang Tereksekusi ternyata dikemudian hari 5

menjadi pihak yang memenangkan perkara tersebut, maka Ketua Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No.4 tahun 2001 tentang Putusan Serta-Merta yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta-merta dapat dijalankan pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Namun kalau yang akan dieksekusi itu sebuah bangunan yang mempunyai nilai sejarah yang mana bangunan tersebut harus dilestarikan keberadaannya dan pihak Pemohon Eksekusi bermaksud akan membongkar bangunan bersejarah tersebut yang akan digantikan dengan bangunan baru sesuai dengan rencananya tentu masalahnya menjadi lain jika di kemudian hari pihak Tereksekusi ternyata diputus menang dalam perkara tersebut. Ketua Pengadilan Negeri dan/atau Ketua Pengadilan Tinggi harus dapat menjamin bahwa bangunan bersejarah yang telah dieksekusi tersebut harus tetap utuh seperti semula tanpa mengalami perubahan apapun hingga upaya hukum terakhir bagi tereksekusi tidak ada lagi ( Inkracht Van Gewijsde ). Dan tentu tidak berlebihan dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan ancaman yang keras kepada Pejabat yang bersangkutan yang ditemukan menyimpang dalam melaksanakan putusan serta-merta sebagaimana ditegaskannya dalam butir ke-9 SEMA No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta-Merta dan Provionil.3 Larangan Penggunaan Putusan Serta Merta Pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan exceptional. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Rv Pasal 54–57, dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun Pasal 54-57 Rv pengaturannya lebih luas. Pasal 54 mengatur syarat-syarat pengabulan dan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut. Pasal 55 mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan tertentu. Sedangkan Pasal 56 Rv memberi hak mengajukan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu pada tingkat banding. Sementara itu, dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur. Pertama, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam

6

mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta. Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 ayat (1) dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai bezitsrecht. Ketiga, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Adapun poin penting SEMA No. 4 Tahun 2001, selain penegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu. SEMA ini menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang.4

3--(http://sofyanlubis.blogspot.com/2008/07/putusan-serta-merta-dari-segi-hukum-dan.html) 4--http://hukumonline.com/detail.asp?id=16473&cl=Fokus

3.1 Fakta (Kontroversi Putusan Serta Merta)

7

1. Para hakim diimbau untuk tidak menerapkan putusan serta-merta (putusan provisi) dalam kasus-kasus perdata. Putusan jenis ini mengandung banyak persoalan baik bagi pemohon perkara, maupun bagi pengadilannya. Imbauan ini diungkapkan Ketua Mahkamah Agung kepada semua ketua pengadilan negeri dan tinggi di seluruh Indonesia. ''Putusan ini justru lebih banyak masalahnya bagi peradilan dan banyak pihak, daripada mendatangkan manfaatnya. Karena, semua putusan serta-merta itu hanya namanya saja, tapi tak dapat dieksekusi,'' kata Ketua MA, Bagir Manan, dalam pidato pelantikan lima ketua pengadilan tinggi (KPT) di Gedung MA, Selasa (27/3). Imbauan untuk menghentikan sementara putusan serta-merta itu lebih dipertegas kali ini oleh MA. Sebelumnya, MA berkali-kali mengimbau kepada seluruh pengadilan di Indonesia melalui Surat Edaran MA (SEMA). Putusan provisi dimintakan oleh pihak yang beperkara dalam gugatan perdata, biasanya dalam bentuk permintaan sita jaminan, yang bisa dikabulkan atau ditolak sebelum persidangan memasuki pemeriksaan pokok perkara. Bagir mengatakan, putusan serta-merta itu hanya dapat dikeluarkan oleh hakim apabila telah terdapat bukti-bukti kuat seperti yang diatur dalam hukum acara perdata. Ia menambahkan, putusan serta-merta yang dikeluarkan oleh hakim bahkan seringkali menjadi bahan fitnah, apabila nantinya tidak dapat dieksekusi. Dikatakannya, putusan serta-merta memang ada dalam hukum acara perdata. Hanya, untuk putusan itu ada beberapa persyaratan yang tidak gampang, antara lain, harus ada bukti otentik dan hak-hak orangnya sudah jelas. ''Jadi, untuk memutus itu, harus sudah kuat sekali alasannya.'' Sekarang ini, katanya, gugatan itu disertai untuk meminta diputus serta-merta. Dengan begitu, pokok perkaranya nanti dilakukan, tapi putusannya dilakukan lebih dulu. Untuk putusan serta-merta itu, pelaksananya adalah di pengadilan tingkat pertama. Untuk pengadilan tingkat banding, putusan ini tak diperbolehkan. Makanya, Pengadilan Tinggi tak punya wewenang untuk membentuk putusan serta-merta. Hanya, menurut Bagir, akhir-akhir ini ada beberapa kesulitan dalam menerapkannya, terutama dari sudut prosedur. Kesulitan pertama adalah pada umumnya yang kalah langsung banding atau kasasi. Kalau sudah begitu, penanganan perkara tak dapat langsung dilaksanakan, karena putusannya jadi terbalik, dari yang menang menjadi kalah. Selain itu, para pemohon kadang-kadang memudahkan meminta putusan seperti provisi itu tanpa memperhatikan persyaratan yang dibutuhkan. Jadi, dengan melihat saja perkaranya, lalu minta dikabulkan. Cara itu bisa saja terjadi. Justru karena itulah, timbul masalah karena eksekusi tidak dapat dilaksanakan. ''Itu malah jadi bumerang bagi pengadilan. Untuk menghindarinya, kita hentikanlah sementara, tapi ada kompensasinya, yaitu putusan harus cepat.'' Pemberhentian putusan serta-merta secara sementara karena ketentuannya sudah ada di dalam hukum acara. Namun, bentuk putusan sejenis yang dinilai lebih baik, Bagir mengaku belum memikirkan seperti apa bentuknya. Dia juga melihat ada peluang untuk memperbaiki soal putusan serta-merta itu dalam rancangan UU hukum dan hukum acara pidana-perdata yang masih terus diolah berbagai pihak. 8

MA juga meminta agar para hakim dan pengadilan untuk memperhatikan soal simpang siurnya permohonan perkara. Hakim perlu memperhatikan lebih rinci lagi soal perkara yang ternyata di dalamnya justru dapat menimbulkan sengketa. Jadi, bila ada permohonan dikabulkan, maka menimbulkan masalah di pihak yang dirugikan. Ini lebih banyak terjadi dalam perkara-perkara perdata. Soal hak cipta juga menjadi sorotan MA kali ini. Menurut Bagir, banyak pencipta lagu yang justru tidak kaya akibat tidak adanya penghargaan yang semestinya bagi mereka. Padahal, katanya, hak cipta itu dijamin dalam UU dan ada royaltinya. Pihaknya berharap, para pencipta karya seni itu yang menuntut haknya atas royaltinya, justru menjadi terpidana karena dituntut balik oleh tergugatnya.4

4. http://komisiyudisial.go.id/index.php? option=com_content&view=article&id=494%3AHakim+tak+Boleh+lagi+Keluarkan+Putusan+Provisi&catid=1%3ABerita+Te rakhir&Itemid=295&lang=en4—

2. Akhirnya Pengadilan Negeri 1A Tanjung Karang(Bandar Lampung) di demo oleh lebih dari 70 orang yang mengaku karyawan PT. Pelindo II Cabang Panjang, karena mereka ingin melaksanakan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 1A Tanjung Karang H.M Asnun,SH,MH. Pada tanggal 21 Juni 2009 Ketua PN Kelas 1A Tanjung Karang yang statusnya akan dipindahkan menjadi Ketua PN Kelas 1A Tanggerang mengeluarkan Penetapan Eksekusi Pengosongan tertanggal 23 juni 2009, atas putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), dengan menimbang oleh karena tenggat waktu pemberitahuan pengosongan kepada pihak termohon eksekusi tidak tercukupi. Yang akhirnya dikeluarkan surat Penundaan Eksekusi Pengosongan yang ditanda tanggani oleh Sekretaris Panitera dalam tanggal 23 Juni 2009. Hal ini cukup membuat pihak pemohon yaitu PT.Pelindo II Cab Panjang geram, dengan mengumpulkan 70 orang lebih yang diberi seragam PT.Pelindo II Cab panjang untuk melaksankan demo yang direncanakan merubah penetapan pembatalan eksekusi tersebut. Dan akhirnya dengan keluarnya penetapan yang sama diberitahukan penundaan. Selain itu juga termohon sedang mengajukan banding pada tinggkat Pengadilan Tinggi. Sudah memiliki surat tembusan dari Mahkamah Agung yang ditanda tangani oleh Ketua Muda Bidang Perdata tanggal 12 Juni 2009 bahwa mohon

9

penundaan eksekusi terhadap putusan tersebut, karena terkait SEMA No.3 tahun 2003 dan SEMA No.4 tahun 2004 akan dapat menimbulkan masalah dan kesulitan dikemudian hari, pihak Mahkamah Agung pun setelah meneliti serta mempelari dengan seksama permasalahannya, berkaitan dengan pelaksaan eksekusi tersebut yang bersifat serta merta, hendaknya mencermati dengan seksama ketentuanketentuan yang mengaturnya.

5. www.radarberita.com/Tentang Hukum/putusan serta merta/.htm

BAB IV PENUTUP Kesimpulan setelah melihat serta membaca berbagai data yang ada, baik itu fakta maupun beberapa peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, sampailah saya pada kesimpulan, bahwa Putusan Serta Merta yang memang selam ini sudah menjadi bagian dari penetapan putusan-putusan yang berkenaan untuk menyelesaikan persoalan dengan cepat tidak lah harus menjadi sebuah kewajiban, hal ini dikarenakan sangat sedikit Hakim yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai amanah serta keadilan, dan hal ini pula yang menyebabkan Putusan Serta Merta ini akan menjadi kontroversi di berbagai Pengadilan Negeri.

Usul dan Saran Setiap pengambil kebijakan/Hakim yang berwenang di Pengadilan Negeri setempat haruslah memahami dengan baik perihal Putusan Serta Merta ini, dan tidak menjadikannya Objek untuk meraup keuntungan, selain hal itu sangat dilarang dalam peradilan di Indonesia, dan hal itu juga melanggar hukum dan bisa dikenakan Pidana Korupsi yang Undang-undangnya sedang disahkan. Dan hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan Putusan Serta Merta memang sulit, yang pertama adalah mereka yang kalah langsung banding atau kasasi dan akhirnya putusanya menjadi terbalik dari yang menang menjadi kalah, serta banyak kekurangan-kekurangan lainnya yang membuat Putusan Serta Merta ini diharapkan tidak diterapkan.

10

DAFTAR PUSTAKA

www.radarberita.com/Tentang Hukum/putusan serta merta/.htm http://komisiyudisial.go.id/index.php? option=com_content&view=article&id=494%3AHakim+tak+Boleh+lagi+Keluarkan+Putusan +Provisi&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=en4— (http://sofyanlubis.blogspot.com/2008/07/putusan-serta-merta-dari-segi-hukum-dan.html) http://hukumonline.com/detail.asp?id=16473&cl=Fokus/PUTUSANsertaMerta http://hukumonline.com/detail.asp?id=20590&cl=Fokus Tentang Hukum/putusan serta merta/PUTUSAN-SERTA-MERTA-.htm

11

LAMPIRAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) DAN PROVISIONIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 21 Juli 2000 Nomor : MA.Kumdil/232/VI/K/2000 Kepada Yth: 1. KETUA PENGADILAN NEGERI 2. KETUA PENGADILAN AGAMA di SELURUH INDONESIASURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2000

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg), Mahkamah Agung memperoleh faktafakta sebagai berikut: a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keauntentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik.

12

b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (serta merta) dan tuntutan Provisionil. c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa- Madura (RBg). d. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen suratsurat pendukung. e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan. f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan Serta Merta. 2. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg). 3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv.

13

4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: a. Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti. b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap. e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv. f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht. 5. Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama. 6. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. 7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

14

8. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi. 9. Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguhsungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI Ttd. SARWATA, SH.

15