Putusan Arbitrase.docx

PUTUSAN AKHIR SESUAI PROSEDUR ARBITRASE BERDASARKAN PERATURAN ARBITRASE UNCITRAL

ANTARA: KARAHA BODAS COMPANY L.L.C., suatu perseroan terbatas yang didirikan dan bergerak berdasarkan hukum kepulauan Cayman yang berkedudukan di Gedung Plaza Aminta Suite 901, Jl. T.B. Simatupang, Kav. 10, Jakarta 12310, Indonesia. Selanjutnya disebut “KBC”, Penggugat, Diwakili oleh Mr. Jonathan D. SCHILLER, BOIES & SCHILLER, 5301 Wisconsin Avenue, NW, Suite 570, Washington DC 20015, USA. DAN: PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA, sebuah perusahaan yang didirikan dan bergerak berdasarkan hukum Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Kramat Raya No. 59, Lantai 4, Jakarta 10450, Indonesia. Selanjutnya disebut “pertamina”, Tergugat Pertama, PT PLN (PERSERO), sebuah perusahaan yang didirikan dan bergerak berdasarkan hukum Indonesia, yang berkududukan di Jl. Trunojoyo No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia, Selanjutnya disebut “PLN”, Tergugat Kedua, Tergugat pertama dan kedua secara bersama-sama disebut sebagai “tergugat” dan diwakili oleh ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS, wisma danamon aetna life, Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav 45 – 46, Jakarta 12930, Indonesia dan oleh Mr. Edwin B. MISHKIN, CLEARLY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON, One Liberty Plaza, New York, NY 10006 – 1470, USA. I.

FAKTA-FAKTA YANG BERSANGKUTAN (A) Para Pihak 1. KBC adalah perseroan terbatas kepulauan cayman yang diberikan kuasa berdasarkan kontrak untuk mengembangkan proyek Geotermal karaha bodas (Sumber Panas Bumi) berkapasitas (empat ratus) 400 Mw (selanjutnya disebut “proyek karaha” atau “proyek”), di jawa barat, Indonesia. Proyek tersebut melingkupi terutama 2 (dua) wilayah:

wilayah karaha dan wilayah telaga bodas. KBC diwajibkan mengembangkan proyek tersebut, yaitu menghasilkan dan menjual tenaga listrik kepada PLN atas nama Pertamina. Pertamina adalah suatu perusahaan minyak dan gas bumi yang disirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 dan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pertamina dipercayakan, antara lain untuk melaksanakan eksplorasi dan ekploitasi sumber geotermal (sumber tenaga panas bumi) dan pembangkit tenaga listrik di Indonesia. PLN adalah perusahaan negara yang saat ini tunduk pada peraturan pemerintah Nomor 12/1998 dan adalah pemakai tenaga listrik yang mengusahakan penyediaan listrik kepada umum di Indonesia. (B) Perjanjian 2. Pada tanggal 28 November 1994, telah disepakati 2 (dua) kontrak sebagai bagian dari proyek karaha (selanjutnya disebut “Kontrakkontrak”). (1) Kontrak Operasi Bersama 3. Kontrak ini (“JOC”) menetapkan bahwa pertamina bertanggung jawab untuk mengelola pengoperasian geotermal di dalam proyek tersebut dan KBC berperan sebagai Kontraktor. Demikianlah, “KBC diwajibkan untuk mengembangkan energi geotermal didaerah proyek dan membangun, memiliki, dan mengoprasikan pembangkit tenaga listrik. (2) Kontrak Penjualan Energi 4. Dengan kontrak ini (“ESC”), PLN setuju untuk membeli dari pertamina, tenaga listrik yang diproduksi oleh dan dipasok atau disediakan oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangun oleh KBC. Sebagai kontraktor bagi pertamina berdasarkan JOC, KBC atas nama pertamina berdasarkan ESC, berhak untuk memasok dan menjual kepada PLN, tenaga listrik berkapasitas sampai (empat ratus) 400 Mw dari proyek Karaha. (C) Pelaksanaan Awal Proyek 5. Sebagaimana dijabarkan di dalam notulen rapat dari beberapa pertemuan komite bersama yang dihadiri oleh KBC, pertamina dan

PLN, yang juga tercatat didalam rencana kerja dan anggaran yang secara teratur disampaikan oleh KBC kepada Pertamina pada tahun 1995, tahun 1996, dan tahun 1997, KBC memulai dan menyelesaikan sebagian program eksplorasi dan pemboran. Didalam pertemuan komite bersama pada tanggal 12 agustus 1997, telah diputuskan bahwa KBC harus menyerahkan “NORC” atau Notice of Resource Confirmation (Pemberitahuan pembenaran adanya sumber daya alam) dengan kapasitas sebesar 55 Mw untuk telaga bodas pada tanggal 1 november 1997. NOID atau Notice of Intent to Develop (pemberitahuan untuk melakukan pengembangan) kapasitas listrik sebesar 20 desember 1997. NORC pertama untuk kapasitas sebesar 60 Mw di Karaha diserahkan oleh KBC kepada pertamina pada tanggal 18 september 1997. (D) Penangguhan Proyek (i) Keputusan Presiden pada tanggal 20 September 1997 6. Pada tanggal 20 september, 1997, dikeluarkan keputusan presiden berdasarkan peraturan nomor 39 tahun 1997. Keputusan ini menekankan bahwa “untuk memelihara kelangsungan ekonomi dan secara umum kemajuan ekonomi nasional, perlu dilakukan langkah penanggulangan fluktuasi keuangan dan akibat yang ditimbulkan”. Selanjutnya ditekankan, “dalam rangka penanggulangan masalah tersebut, perlu diambil langkah penundaan/ peninjauan kembali sejumlah proyek pemerintah, proyek perusahaan negara, dan proyek pribadi yang sehubungan dengan pemerintah atau perusahaan negara”. Sehubungan dengan butir 5 keputusan pemerintah, sejumlah 75 (tujuh puluh lima) proyek infrastruktur yang sehubungan dengan pemerintah, termasuk proyek karaha, harus ditunda. 7. Akan tetapi, pada saat itu para pihak tidak menganggap bahwa penangguhan proyek karaha akan berlangsung lama. Bahkan, didalam pertemuan komite bersama pada tanggal 14 oktober 1997, pertamina dan PLN menyatakan keyakinan mereka bahwa status proyek akan dipulihkan dan ditekankan bahwa KBC seharusnyalah melanjutkan proyek. (ii) Keputusan Presiden pada Tanggal 1 November 1997

8. Ramalan optimis tersebut dibuktikan kebenarannya sejak dikeluarkannya keputusan presiden yang baru Nomor 47 Tahun 1997 yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 1997 yang berisi agar beberapa proyek yang tertunda termasuk proyek karaha dilanjutkan kembali. 9. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, KBC melanjutkan kembali aktivitas eksplorasi dan pengembangan. Pada tanggal 16 Desember 1997, KBC menyerahkan NORC baru kepada pertamina yang menunjukkan kemungkinan adanya kapasitas sebesar 210 Mw sumber daya alam di daerah karaha dan telaga bodas dengan penyediaan bagi karaha siperkirakan sebesar 240 Mw. Kesimpulannya adalah bahwa adanya pengharapan dengan dasar yang kuat bahwa diwilayah karaha sebesar 240 Mw sumber tenaga geotermal siap dikelola. Demikianlah, KBC menyampaikan pemberitahuan mengenai maksud untuk mengembangkan pembangkit tenaga listrik sebesar 210 Mw di wilayah geotermal Karaha. (iii) Keputuan Presiden pada Tanggal 10 januari 1998 10. Pada tanggal 10 januari 1998, keputusan presiden yang ketiga dikeluarkan bedasarkan Nomor 5 Tahun 1998. Keputusan ini membatalkan keputusan membatalkan keputusan nomor 47 tahun 1997 dan mengkonfirmasikan penundaan proyek karaha. (E) Peristiwa-peristiwa Penting Sebagai Kelanjutan dari Penangguhan Proyek 11. Merupakan kesepakatan di antara para pihak bahwa pada bulan januari 1998, KBC dan Pertamina memutuskan untuk secara bersama-sama melakukan usaha dalam rangka meyakinkan pemerintah indonesia agar membebaskan proyek dari keputusan presiden Nomor 5 Tahun 1998. Atas permohonan pertamina, KBC mengirim surat pada tanggal 23 januari 1998. Adapun isi surat tersebut adalah argumentasi yang mendukung pembatalan keputusan penangguhan proyek tersebut. Sedangkan kelanjutan usaha tersebut, pertamina menyampaikan kepada kepala badan perencanaan pembangunan pada tanggal 11 februari 1998, untuk meminta pemerintah mengadakan pertimbangan kembali demi kelanjutan proyek “dalam waktu dekat”. Sementara itu, pada tanggal 10 februari 1998, KBC telah mengirim pemberitahuan kepada pertaminan dan PLN bahwa pemberlakuan keputusan presiden nomor 5 tahun 1998

dan nomor 39 tahun 1997 adalah sehubungan dengan apa yang disebut keadaan kahar atau force majeure di bawah kontrak JOC dan ESC. KBC menyarankan agar diadakan sesegera mungkin pertemuan dengan para wakil pertamina dan PLN dan bahwa KBC memiliki hak untuk menyampaikan klaim. Akan tetapi, pertemuan 3 (tiga) pihak tersebut tidak pernah diadakan. 12. Pada tanggal 5 maret 1998, KBC mengirim kepada pertamina, program kerja dan anggaran yang telah diperbaiki untuk tahun 1998 yang memperhitungkan penangguhan proyek berdasarkan perkiraan bahwa pekerjaan akan dilanjutkan pada kuartal keempat pada tahun tersebut. 13. Kemudian, pada tanggal 6 maret 1993, PLN menulis kepada pertamina dan KBC hal berikut ini: “berdasarkan keputusan presiden tersebut diatas (nomor 39 Tahun 1997 dan Nomor 5 Tahun 1998) proyek geotermal karaha dikategorisasikan sebagai proyek yang ditangguhkan. Oleh sebab itu, pertaminan dan perusahaan sebagai pihak yang dikontrak dibawah kontrak penjualan energi harus tunduk terhadap keputusan presiden tersebut. Sebafai akibatnya, seluruh aktivitas yang telah dimulai atau dilaksanakan oleh anda yang tidak tercantum di dalam keputusan presiden tersebut sehubungan dengan proyek geotermal karaha harus menjadi tanggungan dan resiko anda”. 14. Pada tanggal 11 Maret 1998, pertamina menyetujui program kerja dan anggaran KBC 1998 sesuai dengan perbaikan yang telah dilakukan dan diharuskan sejauh mana diperlukan sehubungan dengan keputusan presiden nomor 5 Tahun 1998. 15. Pada tanggal 30 April 1998, KBC mengajukan pemberitahuan untuk arbitrase. II. PROSEDUR 16. Pemberitahuan untuk arbitrase yang diajukan oleh KBC tidak hanya kepada pertamina dan PLN, namun juga kepada pemerintah indonesia. Pada prosedur awal, ketiga tergugat mengajukan beberapa keberatan. Pada tanggal 30 september 1999, pengadilan arbitrase dengan menyatakan putusan pendahuluan, menanggapi keberatan tersebut sebagaimana disebut di bawah ini. 1. Pengadilan arbitrase tidak memiliki yuridiksi terhadap pemerintah indonesia. 2. Keberatan pemerintah dan PLN terhadap yuridiksi pengadilan arbitrase. Sehubungan dengan kurangnya penghargaan terhadap

3.

4. 5.

6.

7.

penyelesaian proses bersahabat yang dimaksud dalam pasal-pasal arbitrase ditolak. KBC berhak menyampaikan gugatan, berdasarkan JOC dan ESC, melalui sebuah prosedur arbitrase. Oleh sebab itu, sehubungan dengan hal ini pengadilan arbitrase menolak keberatan yang disampaikan pertamina dan PLN. Pengadilan arbitrase adalah lembaga resmi yang ditunuuk dan dalam hal ini keberatan pertamina dan PLN ditolak. Pertamina dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dituntut untuk membayar sejumlah US$ 16.666 (enam belas ribu enam ratus enam puluh enam dolar amerika serikat) dan US$ 350.416,56 (tiga ratus lima puluj ribu empat ratus enam belas dan lima pulih enam sen dolar amerika serikat) kepada KBC. KBC dituntut un tuk mebayar sejumlah US$ 203.833,04 (dua ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh dan empat sen dolar amerika serikat). Hal-hal yang belum lagi ditangani di dalam putusan pendahuan masih belum dapat dinyatakan.

Deskripsi prosedur yang memperhatikan proses pengambilan keputusan tersebut dapat dibaca di dalam putusan pendahuluan dan dianggap termasuk acuan yang tepat sebagai bagian dari putusan akhir. 17. Berdasarkan procedural order nomor 1 (prosedur penanganan perkara yang dikeluarkan oleh pengadilan arbitrase) yang dikeluarkan pada tanggal 19 november 1998, untuk sementara waktu pengadilan arbitrase telah menyampaikan jadwal kelanjutan prosedur jika memang diperlukan demi tercapainya pelaksanaan yuridiksi. “penggugat diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk memperbaiki memperbaiki berkas putusan tertanggal 11 november 1998 sebagai tanggapan terhadap putusan pendahuluan; tergugat diberikan waktu selama 2 bulan untuk memberikan tanggapan terhitung sejak diterimanya berkas perkara yang telah diperbaiki atau diterimanya pemberitahuan penggugat bahwa berkas perkara tidak memerlukan perbaikan; penggugat akan menyampaikan bantahan terhadap tanggapan tergugat dalam waktu 1 (satu bulan) dari diterimanya tanggapan tersebut;

tergugat kemudian akan memasukkan berkas replika terhadap surat permohonan penggugat dalam waktu 1 bulan dari diterimanya bantahan tersebut. 18. melalui surat tertanggal 18 oktober 1999 yang ditujukan kepada tergugat penggugat memohon perpanjangan waktu sampai 24 november 1999 untuk memasukkan perbaikan berkas tuntutan kemudian melalui surat tersebut tertanggal 27 oktober 1999 penggugat memasukkan secara langsung permohonan kepada pengadilan arbitrase dan kemudian mengajukan kalender kerja sebagai berikut: “berkas tanggapan tergugat dimasukkan pada tanggal 24 januari 2000; bantahan penggugat terhadap tanggapan tergugat dalam kurung jika ada dimasukkan pada tanggal 24 februari 2000; replika tergugat terhadap penolakan penggugat jika ada dimasukkan pada tanggal 24 maret 2000 pemeriksaan berdasarkan seluruh faktor tersebut akan dilangsungkan di pengadilan pada akhir april atau mei 2000” melalui surat tertanggal 28 oktober 1999 pengadilan arbitrase memberitahu para pihak bahwa jika tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap fax yang dikirim oleh penggugat tertanggal 18 oktober 1999 maka pengadilan arbitrase akan memperpanjang batas waktu yang diberikan kepada penggugat sampai dengan tanggal 24 november 1999 untuk memperbaiki berkah tuntutan mereka selanjutnya pengadilan arbitrase meminta agar tergugat menyerahkan komentar terhadap jadwal kerja yang disampaikan oleh penggugat. melalui surat tertanggal 3 november 1999 koma para tergugat menyetujui perpanjangan batas waktu yang diajukan penggugat koma dan melalui surat tertanggal 9 november 1999 para pihak menyetujui jadwal yang diusulkan. 19. melalui surat tertanggal 16 november 1999, pengadilan arbitrase membuat keputusan berikut yang tercantum di dalam prosedural order n0.2: a. penggugat akan menyerahkan perbaikan berkas tuntutan pada tanggal 24 november 1999 jam 06.00 petang pada waktu paris b. tergugat akan menyerahkan berkas tanggapan mereka pada tanggal 24 januari 2000 pada jam 06.00 petang waktu paris c. penggugat akan menyerahkan berkas bantahan terhadap tanggapan tergugat pada tanggal 24 februari 2000 pada jam 06.00 petang waktu paris

d. tergugat akan menyerahkan repvblik mereka terhadap bantahan penggugat pada tanggal 24 maret 2000 pada jam 06.00 petang waktu paris kemudian koma pemeriksaan terhadap seluruh fakta tersebut di pengadilan akan dilangsungkan pada tanggal yang akan ditentukan selanjutnya. 20. melalui surat tertanggal 16 november 1999 dalam rangka perbaikan tanggal untuk pemeriksaan di pengadilan berdasarkan fakta-fakta, pengadilan arbitrase meminta para pihak untuk menunjukkan jumlah seksi yang akan mereka ajukan dan mengkonfirmasi kan persetujuan mereka untuk menghadiri pemeriksaan di pengadilan yang akan diadakan di paris. melalui surat tertanggal 18 november 1999 koma penasehat hukum penggugat memberitahu pengadilan arbitrase bahwa pihaknya menyetujui tempat diadakannya pemeriksaan dan ia berencana untuk memanggil 4 seksi titiek melalui surat tertanggal 19 november 1999 koma pengadilan arbitrase meminta agar tergugat menyampaikan komentar mereka dan kesediaan mereka untuk menghadiri pemeriksaan dari tanggal 3 sampai dengan 19 mei 2000. 21. pada tanggal 24 november 1999 koma penggugat menyerahkan perbaikan berkas tuntutan bersama dengan bukti pernyataan saksi. 22. melalui surat tertanggal 24 november 1999 koma penasehat hukum tergugat meminta izin untuk menyerahkan berkas tanggapannya pada tanggal 1 desember 1999 titik pada hari yang sama koma pengadilan arbitrase mengizinkan perpanjangan waktu tersebut. melalui surat tertanggal 1 desember 1999 koma penasehat hukum tergugat memberitahu pengadilan arbitrase jumlah seksi yang akan mereka persembahkan dan meminta perpanjangan 10 hari untuk menyampaikan jawaban mengenai tanggal pemeriksaan. melalui surat tertanggal 9 desember 1999 koma penasehat hukum tergugat memberitahu pengadilan arbitrase bahwa mereka belum dapat menyampaikan berkas tanggapan mereka sebelum tanggal 24 januari 2000 dan ada kemungkinan mereka membutuhkan perpanjangan waktu titik tergugat tidak dapat pula memberikan jawaban mengenai tanggal pemeriksaan dan meminta perpanjangan 10 hari untuk memberikan jawaban titik melalui surat tertanggal 13 desember 1999, penasehat hukum untuk penggugat menyampaikan keberatan nya terhadap permohonan tergugat untuk perpanjangan waktu. melalui tugas surat tertanggal 7 januari 2000 koma pengadilan arbitrase mewajibkan tergugat untuk menyatakan putusan mereka selamat

lambatnya tanggal 12 januari 2000 titik pada tanggal 10 januari 2000 koma penasehat hukum tergugat mengirim surat kepada pengadilan arbitrase bahwa mereka tidak dapat mengirim jawaban berhubung di indonesia saat itu adalah hari libur. pada tanggal 14 januari 2000 koma penasehat hukum tergugat memberitahu pengadilan arbitrase bahwa mereka memerlukan perpanjangan waktu untuk memasukkan berkas tanggapan sampai tanggal 24 maret 2000 dan karena terjadi perubahan organisasi di dalam tubuh PLN, mereka meminta jadwal yang baru titik melalui surat tertanggal 14 januari 2000 koma pengadilan arbitrase meminta penggugat mengirim komentar mereka selamat lambatnya tanggal jelek 18 januari 2000 titik enter pada tanggal 18 januari 2000 koma penasehat hukum penggugat mengirim surat kepada pengadilan arbitrase yang isinya menyatakan keberatan mereka terhadap penundaan dan perpanjangan waktu yang diminta oleh tergugat dan menekan bahwa: “sebagaimana pengadilan arbitrase meninjau kembali permohonan perpanjangan waktu yang disampaikan oleh tergugat, maka penggugat menyampaikan permohonan agar tanggal pemeriksaan telah dipastikan sehingga pemeriksaan selesai sebelum liburan musim panas koma dan diharapkan bahwa putusan pengadilan arbitrase telah keluar selamat lambatnya pada kuartal keempat tahun ini”. 23. di dalam prosedural order no3, tertanggal 12 januari 2000, pengadilan arbitrase menyatakan bahwa: 1. tergugat akan memasukkan berkas tanggapan mereka pada tanggal 24 maret 2000 2. penggugat akan memasukkan berkas bantahan mereka koma jika ada koma pada tanggal 24 april 2000. 3. tergugat akan memasukkan berkas replika mereka jika ada koma pada tanggal 24 mei 2000. pemeriksaan berdasarkan fakta-fakta akan dilakukan di paris dari tanggal 19 juni sampai dengan 30 juni 2000. pengadilan arbitrase menekankan bahwa kecuali jika ada alasan yang kuat koma jadwal tersebut tidak di atas tidak akan diubah dan pengadilan arbitrase tidak akan memberikan izin bagi para pihak untuk membuat perpanjangan waktu”. 24. melalui surat tertanggal 6 maret 2005 kantor hukum ke really good klip spin dan hamilton memberitahu pengadilan arbitrase dan penggugat bahwa para pengacara dari kantor tersebut telah ditunjuk oleh tergugat untuk bersama-sama adnan buyung nasution dan partner menjadi penasehat hukum tergugat di dalam proses arbitrase:

25. berdasarkan kesepakatan para pihak koma dan dikonfirmasi kan oleh prosedural order n04, tertanggal 14 maret 2000 jadwal waktu prosedur telah diperbaiki sebagai berikut: 1. tergugat akan dimasukkan berkas tanggapan mereka pada tanggal 7 april 2000 seksi yang diajukan tergugat penunjukan seksi dan laporan laporan dalam kurung termasuk laporan seksi ahli tutup kurung jika tidak termasuk di dalam berkas tanggapan koma akan dimasukkan pada tanggal 14 april 2000. 2. penggugat akan memasukkan berkas bantahan mereka koma jika ada burung termasuk bukti koma penunjukan seksi dan laporan kurung pada tanggal 18 mei 2000. 3. tergugat akan memasukkan berkas replika mereka jika ada kurung termasuk bukti-bukti penunjukan saksi dan laporan urung pada tanggal 9 juni 2000. pemeriksaan berdasarkan fakta yang diajukan tetap dilaksanakan pada tanggal yang sudah ditetapkan koma yaitu dari tanggal 19 juni 2000 sampai dengan 30 juni 2000. 26. pada tanggal 7 april 2000 koma tergugat memasukkan berkas tanggapan mereka bersama dengan bukti dan pernyataan saksi. 27. penggugat memasukkan berkas bantahan mereka pada tanggal 8 mei 2000. 28. pada tanggal 31 mei 2000 koma pengadilan arbitrase mengeluarkan prosedural order no5 yang menyatakan: “pengadilan arbitrase telah dengan seksama mempertimbangkan pembicaraan di antara para pihak mengenai pengaturan pemeriksaan di pengadilan yang akan dilaksanakan di paris dari tanggal 19 juni 2000 sampai dengan 30 juni 2000 itu para pihak secara umum sepakat dan hanya beberapa masalah yang akan diputuskan oleh pengadilan arbitrase”. BERDASARKAN YANG TERCANTUM DIATAS MAKA PENGADILAN ARBITRASE MENYAMPAIKAN PETUNJUK BERIKUT: 1. sidang pemeriksaan yang menghadirkan paras aksi dan para ahli (termasuk saksi ahli) dan bukti-bukti akan berlangsung dari tanggal 19 juni 2000 sampai dengan 30 juni 2000 bertempat di hotel mercure, di paris tipe kantor pengadilan arbitrase bermaksud untuk berkumpul setiap hari pada jam 09.30 pagi dan istirahat makan siang jam 01.00 siang titik enter jadwal untuk sore hari adalah dari jam 02.00 siang sampai dengan jam

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

06.00 sore titik waktu istirahat berlangsung selama satu setengah jam pada pagi dan sore hari. sidang pemeriksaan akan berlangsung selama enam setengah jam setiap hari selama 10 hari kerja. jumlah 65 jam tersebut akan dipergunakan untuk hal-hal berikut ini titik dua masingmasing pihak akan diberikan waktu selama 27 jam yang terdiri dari pernyataan pembukaan pemeriksaan silang saksi, dan pemeriksaan kembali oleh pengacara terhadap para saksi dan para ahli dalam (direct examination). masing-masing pihak bebas memakai waktu ini dengan asas ke patutan. pengadilan arbitrase akan memakan waktu selama 11 jam dalam kurung mengajukan pertanyaan kepada seksi koma pertemuan kalangan dalam pengadilan arbitrase atau waktu lainnya yang mungkin dipakai pengadilan arbitrase untuk halhal yang mungkin timbul. kesaksian langsung secara tertulis telah dimasukkan berdasarkan pemerintah pengadilan arbitrase. demikianlah tidak dibenarkan adanya pemeriksaan langsung terhadap para seksi di pengadilan koma kecuali jika sudah diberikan izin oleh pengadilan arbitrase karena ada alasan yang tepat titik kesaksian lisan terutama terdiri dari pemeriksaan silang seksi dan pemeriksaan seksi akan dibatasi hanya untuk membahas hal-hal yang dibicarakan di dalam pemeriksaan silang. akan didengar terlebih dahulu pernyataan paras axis dan para ahli dari penggugat dan menyusul kemudian pernyataan saksi dan ahli dari tergugat. pengadilan arbitrase berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada seksi dan atau para ahli dan mengatur konfrontasi antara para saksi dan atau ahli. bahasa inggris adalah bahasa yang dipakai di dalam pemeriksaan di pengadilan, maka jika saksi dan atau seorang ahli tidak dapat memberikan pernyataan di dalam bahasa tersebut, pihak yang mengandalkan kesaksian tersebut harus menyediakan seorang alih bahasa untuk menerjemahkan langsung dalam bahasa inggris. tujuh pengadilan arbitrase menggunakan jasa-jasa juru tulis pengadilan untuk merekam seluruh pembicaraan di dalam pemeriksaan di pengadilan. dasar saksi dan para ahli dari masing-masing pihak yang ingin dihadirkan atau diperiksa silang oleh pihak lawan akan

diserahkan selamat lambatnya tanggal 9 juni 2000 sebelum jam 18.00 sore waktu paris. apabila tergugat menambahkan jumlah para saksi dan atau pernyataan para ahli dengan berkas bantahan yang seharusnya diajukan pada tanggal 9 juni 2000 maka batas waktu untuk penggugat mengajukan daftar yang diperbaiki termasuk saksi dan atau ahli yang baru di ulur pak sampai pada tanggal 12 juni 2000 koma sebelum jam 18.00 sore waktu paris. setelah saling menukar daftar saksi yang akan tampil dalam sidang pemeriksaan titik enter masing-masing pihak harus sudah menyerahkan garis besar pernyataan pembukaan kepada pengadilan arbitrase dan kepada pihak lawan selamat lambatnya tanggal 14 juni 2000 sebelum jam 18.00 sore waktu paris. hanya orang yang sudah menyerahkan pernyataan seksi secara tertulis atau laporan ahli dari penggugat atau tergugat dapat didengar kesaksian nya di dalam sidang pemeriksaan. apabila seseorang yang sudah diminta hadir sebagai seksi di dalam persidangan tidak datang, maka kesaksian nya secara tertulis akan diabaikan titik peraturan ini tidak berlaku untuk laporan para ahli. 9. fakta dalam bentuk pendapat atau pernyataan berisi fakta dalam suatu pernyataan saksi yang tidak di silang periksa tidak akan dianggap sebagai menyetujui bagian dari pernyataan saksi itu. 10. pengadilan arbitrase akan memberlakukan seluruh berkas-berkas pemeriksaan yang dimaksudkan oleh masing-masing pihak berdasarkan pengadilan arbitrase prosedural order, dan kesaksian lisan di dalam sidang pemeriksaan, dan pernyataan pembukaan yang mana pun, sebagai berkas yang tepat merekam hal-hal yang diajukan yang sesuai dengan keinginan masingmasing pihak”. 11. pernyataan lisan sebagai penutup tidak diperlukan. namun sebaliknya, para pihak akan diberikan kuasa untuk memasukkan surat permohonan sidang pemeriksaan selanjutnya” 29. tergugat memasukkan berkas duplex mereka pada tanggal 9 juni 2000. 30. sidang pemeriksaan dimulai pada tanggal 19 juni 2000 dan ditutup pada tanggal 30 juni 2000 dengan persetujuan para pihak. transkrip akan disusun oleh Yvonne Vanvi, Congres 2000. di bawah ini adalah namanama para saksi dan ahli yang telah didengar keterangannya: saksi dari pemohon: Bpk. Christopher McCallin

Bpk. Leslie Gelber Bpk. Robert McGrath Saksi dari termohon: Bpk. John Norris Ibu Assistia Semiawan. 31. selama sidang pemeriksaan, 1. para pihak menyatakan bahwa mereka membatalkan permintaan masing-masing untuk pengadaan pemeriksaan pra persidangan. 2. tergugat membatalkan keberatan mereka untuk pengajuan putusan him purna atau patuh aroma walaupun mereka per tetap berkeyakinan bahwa putusan tersebut tidak seharusnya diajukan dan menekankan bahwa seharusnya lah mereka tidak diperlakukan sebagai presiden. 3. penggugat setuju bahwa putusan tersebut tidak lebih bernilai dari putusan arbitrase lainnya, namun mereka menekankan pula bahwa putusan tersebut tidak bisa tidak bisa dianggap remeh. hal-hal diatas dicantumkan di dalam prosedural orderan 6 pada tanggal 28 juni 2000. sebagai jawaban terhadap pertanyaan ketua pengadilan arbitrase, para pihak mengkonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki keberatan terhadap pelaksanaan di dalam proses persidangan dalam kurung (mohon baca transkrip) tanggal 23 juni 2000 baris ke-14 dan ke-25). 32. di dalam prosedural order no6 pengadilan arbitrase memutuskan bahwa: 1. selambat-lambatnya 3 minggu setelah menerima transkrip sidang pemeriksaan, para pihak secara bersama-sama menyerahkan surat permohonan sehubungan dengan sidang perkara selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa berkas permohonan tersebut tidak ditambah fakta-fakta yang baru. 2. masing-masing permintaan permintaan pihak untuk mengadakan pemeriksaan pra persidangan ditarik kembali 3. putusan sempurna atau patuh a diberlakukan di dalam arbitrase ini dan dianggap sama pentingnya dengan berkas pengetahuan yang lainnya. 33. berkas berisi fakta sesudah pemeriksaan akan dimasukkan selamat lambatnya pada tanggal 27 agustus 2000 oleh penggugat dan tergugat. 34. pada tanggal 10 agustus 2000 koma para tergugat mengirim surat kepada pengadilan arbitrase bahwa di dalam berkas berisi fakta pemeriksaan yang dikirim oleh penggugat terdapat 2 pertanyaan yang salah diteken barat melalui seks pada hari yang sama koma penggugat

meminta bahwa surat tergugat tertanggal sepuh 10 agustus 2000 dan argumen selanjutnya pada persidangan ini ditolak. di dalam berkas berisi fakta perkara tertanggal 7 agustus 2000 penggugat dan para tergugat meminta untuk diberikan kuasa memasukkan daftar bean biaya telah mereka tanggung selama proses sidang perkara berlangsung. 35. pengadilan arbitrase membuat keputusan berikut ini di dalam prosedural order no7 tertanggal 31 agustus 2000: 1. berhubung prosedural order no6 tidak lagi mencantumkan surat tergugat tanggal 10 agustus 2000 komandan pengadilan arbitrase akan memeriksa ketetapan setiap pernyataan para pihak sehubungan dengan keputusan ini koma maka surat ini tidak akan dipertimbangkan oleh pengadilan arbitrase. 2. menghadiri sidang perkara ditutup dan segala argumentasi atau penyerahan bukti tidak akan diterima lagi, kecuali diizinkan atau diminta oleh pengadilan arbitrase sendiri. 3. para pihak dianjurkan untuk menyerahkan laporan biaya masingmasing selama proses sidang perkara, termasuk seluruh biaya koma dan pengeluaran serta ongkos pengacara selamat lambatnya tanggal 15 september 2000 yang di jam 18.00 sore waktu paris. 36. pada tanggal 15 september 2000 para pihak menyerahkan laporan biaya mereka. pemohon dalam hal ini meminta sebesar US$ 2.510.658 (dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh delapan dolar amerika serikat) ditambah dengan US$ 365.244,35 (tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat dan tiga puluh lima sen dolar amerika serikat) berikut bunga sebesar 4,53% (empat koma lima puluh tiga persen) per tahun. biaya ini mewakili biaya yang dicantumkan di dalam putusan awal, walau belum dibuktikan kebenarannya yaitu sebesar US$ 350.425,56 (tiga ratus lima puluh empat ribu lima belas dan lima puluh enam sen dollar amerika serikat) biaya yang ditanggung oleh termohon adalah sebesar US$ 2.823.621,18 (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu dan delapan belas sen dolat Amerika Serikat). III.

DISKUSI

37. di dalam berkas permohonan yang sudah diperbaiki tertanggal 24 november 1999, KBC menuntut ganti rugi sebagai berikut: 1. ganti rugi akibat pelanggaran kontrak. A. kerugian termasuk

a. pembayaran atas kerugian sebesar US$ 96 juta. b. kompensasi akibat kehilangan keuntungan sebesar US$ 512,5 juta c. sebagai alternatif untuk ganti rugi akibat kehilangan keuntungan koma diperhitungkan jumlah pembayaran yang harus dikirim dalam sebesar US$ 437 juta. B. secara alternatif, pembatalan kontrak dan kerugian kerugian C. secara alternatif, pelaksanaan secara khusus. 2. kerugian akibat perolehan harta dengan tidak wajar atau adil. 3. bunga dan kerugian yang diderita oleh KBC sejumlah US$ 58,6 juta pada tanggal 24 november 1999 dari denda yang harus dibayarkan kepada KBC sejumlah US$ 608,5 juta (US$ 96 juta+ US$ 512,5 juta) atau secara alternatif sebesar US$ 51,3 juta apabila pengadilan arbitrase memutuskan bahwa KBC berhak memperoleh US$ 532,9 juta (US$ 96 + US$ 437 juta). 38. didalam berkas berisi fakta perkara, pemohon menerangkan bahwa permohonan pembatalan kontrak bukan merupakan alternatif terhadap permohonan untuk ganti rugi dan bahwa ia mohon pembatalan maupun penggantian rugi (mohon baca no211). jumlah biaya kerugian telah dikurangi menjadi US$ 94,6 juta. di dalam berkas tersebut juga dicantumkan agar tergugat membayar biaya arbitrase. 39. didalam semua berkas yang dimaksudkan termohon telah memohon agar permohonan KBC ditolak dan KBC dikenakan ongkos dan biaya arbitrase. 40. berdasarkan berkas fakta dan surat permohonan masing-masing pihak, dan sehubungan dengan dokumen-dokumen koma kesaksian para saksi dan bukti-bukti yang diserahkan oleh saksi-saksi ahli, pokok permasalahan yang akan dibahas oleh pengadilan arbitrase dapat diringkas sebagai berikut: 1. apakah termohon telah melanggar kewajiban mereka berdasarkan kontrak ESC dan/atau JOC? 2. Apakah kontrak atau perjanjian JUAL BELI ENERGI (ESC) dan atau PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (JOC) seharusnya diakhiri atau apakah KBC berhak untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan cara khusus? 3. Apakah KBC berhak menerima ganti rugi? 4. Apakah KBC berhak menerima ganti rugi untuk perolehan harta yang tidak adil atau wajar? 5. Bagaimana pembiayaan arbitrase sebaiknya dia lokasi di antara para pihak?

(A) Apakah Termohon telah melanggar berdasarkan kontrak ESC dan/atau JOC? 1. Posisi Pemohon

kewajiban

mereka

41. KBC menuduh bahwa termohon telah melanggar beberapa kewajiban mereka di bawah kontrak ESC dan JOC dengan cara, di antara yang lainnya, mencegah KBC untuk menyelesaikan pembangunan unit unit lainnya unit-unit sampai ke pada pembangkit tenaga listrik secara keseluruhan dengan kapasitas maksimum 400 Mw KBC menyatakan dengan jelas bahwa PLN tidak akan membeli dan Pertamina tidak akan menjual tenaga listrik yang dihasilkan oleh KBC. secara khusus, KBC menekankan bahwa tergugat melalui kontrak ESC dan JOC setuju untuk menanggung risiko tindakan pemerintah dan, oleh sebab itu, keputusan presiuden nomor 30 tahun 1997 dan nomor 5 tahun 1998 bukan merupakan alasan untuk tidak memenuhi kontrak. KBC menyimpulkan dari kotrak ESC Pasal 9.2 (e) dan JOC Pasal 5.2 (e) bahwa tindakan yang sehubungan dengan pemerintah (mohon baca ESC pasal 2 mengenai definisi Geverment Related Event) adalah keadaan kahar yang hanya berkenaan kepada KBC saja. Oleh sebab itu, tergugat selanjutnya memiliki kewajiban untuk meyakinkan KBC bahwa mereka akan tetap menjalankan kewajiban mereka dan tidak melanggarnya. 42. menurut pandangan KBC bahwa termohon khususnya Pertamina melakukan usaha untuk membatalkan keputusan presiden tidak ada sangkut-pautnya PLN dan Pertamina memiliki kewajiban untuk menerima pembatalan koma kegagalan pembatalan keputusan tersebut menyebabkan mereka menghadapi resiko kerugian. KBC menjelaskan bahwa hubungan dekat antara tergugat dan pemerintah Indonesia adalah alasan yang cukup untuk mengalokasikan resiko. 43. KBC menambahkan bahwa dengan melakukan berbagai tindakan dan usaha untuk menghindari dan menolak kontrak, maka tergugat telah melanggar kewajiban mereka untuk melaksanakan kewajiban kontrak dengan iktikad, seperti ditentukan dalam KUHP Pasal 1338 ayat (3). KBC menganggap sikip tergugat sebagai penolakan secara sengaja terhadap kewajiban dimana hal ini sama dengan pelanggaran kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. 44. selanjutnya KBC menuduh bahwa pln dan pertamina telah melanggar kewajiban mereka seperti yang bisa antum di dalam kontrak ESC “untuk menjalankan dan melakukan tindakan dan hal-hal lainnya yang

diperlukan atau yang dapat memperlancar pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian ini”. KBC menunjuk pada Pasal 21.2 JOC, dan pasal 15.1 ESC (klaim “pemastian selanjutnya”) dan juga beberapa ketentuan kontrak lainnya yang sehubungan dengan keputusannya untuk tunduk pada keputusan keputusan presiden, tidak dipenuhi. 45. KBC juga menyinggung bahwa restrukturisasi dan reorganisasi di dalam tubuh PLN tidak sesuai dengan keputusan presiden nomor 139 tahun 1998 adalah termasuk kelalaian PLN seperti tercantum di dalam ESC pasal 11.2 (e). Demikian pula KBC menuduh bahwa PLN telah melanggar kewajibannya di bawah ketentuan pasal 9 ayat 3 ESC untuk mengirim pembayaran yang patut apabila keadaan Kahar mengakibatkan KBC tidak sanggup menghasilkan pembangkit tenaga listrik. 2. Posisi Termohon 46. intisari dari posisi tergugat adalah bahwa KBC dengan cara yang tidak benar mencoba untuk membuat mereka bertanggung jawab terhadap Tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia walaupun pengadilan arbitrase telah mengeluarkan keputusan di dalam putusan awal arbitrase tertanggal 30 september 1999 bahwa tindakan pemerintah ah Bukankah pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh PLN atau Pertamina titik tergugat menggambarkan bahwa secara tidak jujur KBC berusaha membedakan antara Keputusan Presiden dan kewajiban termohon untuk menaati Keputusan Presiden titik mereka menekankan bahwa Tidak seorangpun di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keluarnya keputusan tersebut. 47. sebaliknya tergugat dengan iktikad baik berusaha untuk membujuk pemerintah agar pembebasan proyek karaha dan keputusan nomor 5 tahun 1998 usaha ini koordinasi oleh Pertamina sejak proyek masih dalam taraf awal pembangunan dan proyek pembangkit tenaga listrik belum dibangun yang menyebabkan adanya kewajiban membayar titik mereka menekankan bahwa usaha tersebut tetap dilanjutkan oleh Pertamina bahkan juga setelah KBC menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang sudah tercantum di dalam kontrak sebagaimana ditulis di dalam surat yang dikirim kepada pemerintah pada tanggal 11 Juni 1998 titik mereka juga Mencoba Untuk membatalkan keputusan pemerintah yang telah mereka berhasil lakukan koma untuk membebaskan proyek dari Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1997 titik Pernyataan bahwa usaha termohon telah terbukti gagal dengan

dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1998 memperlihatkan bahwa keputusan KBC tidak didasarkan atas perbuatan tergugat namun berdasarkan keputusan Presiden itu sendiri. 48. dengan memakai keputusan presiden untuk menuntut bahwa termohon telah melanggar kontrak koma KBC telah mencoba untuk mempengaruhi pengadilan arbitrase agar membatalkan keputusan yang sudah tercantum di dalam putusan awal titik tindakan ini tidak sejalan dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pengadilan arbitrase sendiri yang di dalam putusan awalnya membatasi masalah-masalah yang harus diselesaikan dalam waktu ini kepada kutip yang tidak diputuskan titik menurut tergugat di dalam putusan awal koma pengadilan arbitrase memutuskan dengan benar bahwa tindakan pemerintah di dalam keadaan Kahar bukanlah tindakan pelanggaran kontrak JOC dan ESC oleh termohon seperti tercantum pada halaman 19 keputusan pemerintah yang menghindari KBC dalam melakukan kewajibannya tidak dipertimbangkan sebagai pelanggaran kontrak yang dilakukan Pertamina dan Namun sebagai keadaan Kahar yang mengampuni KBC untuk tidak melakukan pekerjaannya titik bagi tergugat keputusan ini tidaklah sejalan dengan alasan yang ketel ketengahkan KBC. 49. Termohon menyinggung pula bahwa kewajiban kontrak Pertamina dan PLN untuk menolong KBC mendorong pemerintah Indonesia mengambil tindakan yang tercantum di dalam putusan awal, selanjutnya merupakan bukti awal tergugat tidak memiliki kewajiban kontrak akibat tindakan pemerintah mengeluarkan keputusan pemberhentian proyek sebaliknya kewajiban mereka bukan lah untuk menyediakan pertolongan namun untuk menyampaikan apa yang enter selanjutnya tergugat menekankan bahwa government relations koma sesuai pasal 9.2 ESC, sebagai keadaan Kahar, tidaklah tercantum di dalam daftar kelalaian PLN berdasarkan pasal 11.2 ESC Hal ini disebabkan karena termohon tidak memiliki maksud untuk menganggap Government Related Event sebagai kelalaian yang dilakukan oleh tergugat pembatalan dan kerugian tidaklah berada di dalam tuntutan dibawah kontrak sehubungan dengan keadaan Kahar. 50. termohon menolak tuduhan bahwa termohon telah melanggar kewajiban memberikan jaminan bagi KBC untuk melaksanakan proyek titik mereka menekankan bahwa KBC tidak mengajukan permohonan kepada termohon dalam hal ini titik sebaliknya, KBC secara sepihak memutuskan untuk tidak meneruskan kontrak dalam waktu sebulan setelah putusan per tanggal 10 januari 1998 keluar titik situasi tersebut berbeda dari putusan himpurna atau Patuha yang dihubung-hubungkan

oleh kbc karena di dalam kasus tersebut kontraktor dengan jelas meminta kepada PLN jaminan pelaksanaan proyek. tambahan lagi temuan himpurna atau Patuha terhadap kewajiban tergugat berpatokan pada pengertian dasar bahwa PLN adalah alat pemerintah Indonesia menyatakan yang kemudian ditolak oleh pengadilan arbitrase sesuai dengan putusan awal. 51. berlawanan dari pernyataan KBC termohon tidak melanggar atau membatalkan kontrak secara khusus surat PLN tertanggal 6 Maret 1998 kepada KBC dan Pertamina yang menyatakan bahwa seluruh pihak harus tunduk kepada Keputusan Presiden dan jika tidak segala tindakan masing-masing adalah tanggungan sendiri pada prinsipnya menyampaikan bahwa KBC dapat terus melanjutkan proyek Namun karena penundaan tidak diketahui akan berlangsung beberapa lama koma tidak jelas bentuk Resiko yang harus ditanggung. hal ini bukanlah penolakan terhadap kontrak. tambahan pula kbc tidak berpatokan pada surat tertanggal 6 Maret 1998 untuk menuduh PLN melanggar kontrak karena melalui surat tertanggal 10 Februari 1998 KBC telah mengemukakan bahwa pihaknya tidak melanjutkan proyek titik tindakan lain yang diacu oleh KBC sebagai pelanggaran diambil setelah KBC menghentikan pelaksanaan proyek dan bahkan setelah dimulainya arbitrase sebaliknya persetujuan yang dikeluarkan Pertamina terhadap rencana rencana kerja dan anggaran KBC yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1998 menunjukkan bahwa Pertamina masih berharap proyek dilanjutkan kembali akhirnya di dalam surat tertanggal 30 April 1998 yang menurut Bapak Sulaiman adalah salah satu saksi termohon sesungguhnya ditulis pada tanggal 25 Juni 1998 dan pada tanggal 4 Desember 1998 kbc mengkonfirmasikan bahwa tidak terdapat konflik antara KBC dengan pertamina “pada tanggal tersebut ataupun sebelumnya”. 52. sehubungan dengan hal tersebut diatas tergugat menekankan dalam hal apapun ke KBC telah gagal membuktikan bahwa pihak tersebut siap bermaksud dan sanggup melaksanakan perjanjian proyek karena pihak tersebut tidak memiliki dan tidak dapat memenuhi pembiayaan yang diwajibkan dan tidak menunjukkan bahwa pihak tersebut sanggup membangun pembangkit tenaga listrik berkapasitas 210 Mw. maka demikianlah pihak penggugat tidak dapat menuntut ganti rugi karena tuduhan pelanggaran kontrak dan tidak memiliki dasar untuk menerima pengiriman uang seperti yang diperkirakan. 3. Keputusan Pengadilan Arbitrase

53. merupakan pernyataan bahwa berdasarkan keputusan presiden nomor 5 tahun 1990 panther tanggal 10 januari 1998, para pihak tidak sanggup melaksanakan kewajiban utama mereka melaksanakan kontrak dan sesungguhnya mereka berhenti melaksanakannya titik com mustahil and dalam melakukan kontrak tersebut telah dibahas oleh kbc melalui surat tertanggal 10 Februari 1998 yang ditujukan kepada Pertamina dan PLN di mana dicantumkan peringatan bahwa Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1998 dan nomor 39 tahun 1997 merupakan bagian dari keadaan Kahar berdasarkan ESC dan JOC. cukup masuk akal apabila KBC menambahkan: “.......keadaan Kahar seperti yang disebut diatas menyebabkan ditangguhkan nya perjanjian yang tercantum di dalam dan bersamaan dengan penangguhan masa tempo Berdasarkan perjanjian tersebut yang menyangkut juga hal-hal lain sejauh memang sudah dicantumkan. melalui surat PLN per tanggal 6 Maret 1998 kepada Pertamina dan PLN, KBC menyatakan pandangan yang mirip mengenai konsekuensi dari keputusan presiden terhadap kewajiban para pihak sebagaimana disebutkan berikut ini kutip berdasarkan keputusan Presiden tersebut di atas dalam kurung nomor 39 tahun 1997 dan nomor 5 tahun 1998 proyek geothermal dikategorisasikan sebagai proyek yang ditangguhkan Oleh sebab itu Pertamina dan Compagnie sebagai pihak yang dikontrak di bawah perjanjian penjualan energi harus tunduk terhadap keputusan presiden tersebut sebagai akibatnya, demikianlah harus menjadi tanggungan dan resiko Anda koma Seluruh aktivitas yang telah dimulai atau dilaksanakan oleh anda sehubungan dengan proyek geothermal karaha yang tidak tercantum di dalam keputusan presiden tersebut enter Pertamina tidak pernah mengajukan penilaian terhadap situasi tersebut titik sebaliknya pada tanggal 11 Maret 1998 koma Pertamina menyetujui perbaikan rencana kerja dan anggaran 1998 yang disusun oleh kbc untuk menanggulan akibat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1998 dan Pertamina meminta kbc untuk melakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan karena situasi tersebut. Tidak diragukan bahwa penundaan proyek yang menimbulkan keprihatinan di kalangan para pihak ini merupakan keputusan yang harus dihormati. 54. akan tetapi, konsekuensi hukum dari situasi ini tidak sama terhadap KBC di satu pihak dan kepada Pertamina dan PLN di lain pihak merupakan hal yang telah dimaklumkan di antara para pihak bahwa keputusan presiden untuk menunda proyek karaha “Government Related Event”. sebagaimana didefinisikan di dalam ESC dan JOC

pasal 15.2 JOC menyatakan: “kejadian-kejadian yang disebabkan oleh keadaan Kahar mencukup mencakupi tetapi tidak terbatas pada setiap tindakan yang berhubungan dengan pemerintah yang berhubungan dengan kontraktor saja”. pernyataan yang sama terhadap terdapat di dalam pasal 9.2 ESC, kata “kontraktor” diganti sebagai kata “company” di mana keduanya mengacu kepada KBC Oleh sebab itu melalui dua kontrak tersebut maka dinyatakan bahwa keputusan presiden adalah keadaan Kahar bagi kbc dan bukan bagi Pertamina dan PLN konsekuensi hukumnya adalah bahwa kbc berhak untuk mema Keputusan Presiden sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan Pertamina dan PLN tidak berhak sejauh ini untuk melakukan hal yang sama yaitu melepaskan diri dari tanggung jawabnya pernyataan sebaliknya adalah bahwa dengan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka tergugat telah mencoba untuk menghindar dari pengertian yang tercantum di dalam ketetapan pasal 15.2 JOC dan pasal 9.2 ESC yang menyatakan dengan jelas bahwa government related Ivan bukanlah keadaan Kahar bagi Pertamina dan PLN. 55. berhubung Pertamina dan PLN tidak dapat memakai Keputusan Presiden sebagai alasan yang sah untuk tidak melakukan kewajiban mereka di bawah ESC dan JOC maka tindakan tidak melakukan kewajiban tersebut adalah pelanggaran kontrak sehubungan dengan tanggung jawab mereka kecuali jika mereka dapat menunjukkan keadaan yang dapat membebaskan mereka dari tuduhan pelanggaran tersebut dalam hal ini pernyataan tergugat bahwa KBC telah gagal membuktikan kesiapan, maksud, dan kesanggupan dalam melaksanakan perjanjian proyek dianggap tidak penting. 56. Kesimpulan tersebut diatas tidaklah bertolak belakang dengan penemuan pengadilan arbitrase yang dicantumkan di dalam putusan awal tertanggal 30 september 1999, yang menyatakan bahwa “keputusan pemerintah yang menghalangi KBC untuk tidak melakukan pekerjaannya”. Penemuan tersebut menekankan bahwa pemerintah bukanlah pihak yang berkepentingan di dalam kontrak tersebut dan tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa hal ini merupakan konsekuensi bagi Pertamina dan PLN akibat keputusan presiden yang menghalangi pelaksanaan kontrak. Bertolak belakang dengan termohon, kenyataan bahwa mereka tidak betanggungjawab terhadap keluarnya keputusan presiden untuk menghalangi pelaksanaan kontrak tidaklah membebaskan mereka dari tanggung jawab mereka jika mereka tidak

melaksanakan kewajiban mereka dalam rangka tunduk kepada keputusan tersebut. Keputusan pemerintah, dalam hal ini keputusan pemerintah nomor 39 tahun 1997 dan nomor 5 tahun 1998, tidaklah sama dengan pelanggaran kewajiban oleh pertamina dan PLN. Akan tetapi, karena Goverment Related Event tidaklah termasuk keadaan kahar bagi pertamina dan PLN, maka bukanlah alasan yang tepat bagi mereka untuk tidak melaksanakan kontrak, dan demikianlah hal ini dianggap pelanggaran kontrak. 57. perbedaan tersebut bukanlah suatu yang dibuat-buat koma sebagaimana dinyatakan oleh tergugat hal ini diterapkan juga bagi setiap pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban kontrak oleh karena situasi yang bukan termasuk keadaan kahar berdasarkan ketetapan yang disusun atau demi pelaksanaan hukum titik beberapa contoh dapat disebut tergantung ketetapan yang tercantum di dalam kontrak. misalnya pembukaan kerja ada atau tidak dapat dikategorikan sick and sebagai keadaan kahar apabila tidak dan walaupun perusahaan dih alami untuk melaksanakan kewajibannya karena memojokkan tersebut namun bisa saja dengan tidak melaksanakan kewajibannya maka perusahaan tersebut dapat dianggap melanggar kontrak begitu pula kegagalan sub kontraktor dapat dimaksudkan sebagai keadaan kahar dalam pengertian negatif bukanlah merupakan alasan yang sah untuk tidak melaksanakan pekerjaan walaupun pihak yang tidak mengindahkan kewajiban tersebut tidak berperan di dalam kelalaian sub kontraktor titik penjual koma jika menuruti ketentuan pandangan (misalnya CIF; Cost, Insurance, Freight) tidak mempunyai alasan yang sah jika tidak mengirim barang karena pembatalan izin ekspor walaupun pembatalan tersebut disebabkan oleh keputusan pemerintah di mana si penjual sesungguhnya tidak bertanggungjawab namun dengan tidak melakukan kewajiban pengirim barang mengirim barang maka penjual sudah melanggar kontrak titik dengan menunjuk pasal 15.2 JOC dan pasal 9.2 ESC penggugat secara tepat mencantumkan perihal alokasi resiko dan menyebutkan bahwa konsekuensi akibat putusan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan kontrak adalah menjadi tanggungan Pertamina dan PLN. 58. tergugat menolak untuk menanggung resiko yang sudah dicantumkan di dalam kontrak titik surat PLN tertanggal 6 Maret 1998 kepada kbj dan Pertamina Sesungguhnya telah memberi penjelasan tentang hal ini pengadilan arbitrase tidak dapat mengerti maksud tergugat ketika mereka menyatakan di dalam berkas berisi fakta dan surat permohonan untuk pemeriksaan titik selanjutnya halaman 228 PLN menyarankan

KBC dapat terus melanjutkan proyek Namun karena penundaan tidak diketahui akan berlangsung beberapa lama tidak jelas bentuk Resiko yang harus ditanggung sangat jelas bahwa surat sebut menyatakan bahwa PLN Pertamina dan Company KBC harus tunduk kepada Keputusan Presiden dan memperingatkan Pertamina dan kbc sehubungan dengan konsekuensi tidak melaksanakan kewajiban bahwa harus menjadi tanggungan dan resiko Anda Seluruh aktivitas yang telah dimulai atau dilaksanakan oleh anda sehubungan dengan proyek geothermal karaha yang tidak tercantum di dalam keputusan presiden tersebut bertolak belakang dengan saran tergugat hal ini bukanlah merupakan prakarsa agar kbc dapat meneruskan proyek namun Pernyataan tersebut merupakan saran untuk tidak melakukannya dengan mengacu pada pernyataan jika saran tersebut tidak diikuti oleh kbc dan atau Pertamina mereka akan menanggung resiko mereka diri sesungguhnya PLN hanyalah mencari alasan untuk melimpahkan resiko kepada kbc Resiko yang bertalian dengan government relations suatu resiko yang meliputi Pertamina dan PLN menurut kontrak Sehubungan dengan hal ini kenyataan bahwa melalui pernyataan arbitrase tertanggal 30 April 1998 kbc menyatakan tidak adanya perselisihan diantara Pertamina tidak ada hubungannya sama sekali walaupun pernyataan tersebut dikonfirmasikan pada bulan Juni 1998 dan jauh sejauh dan jauh setelah itu yaitu bulan Desember 1998 tentu saja pernyataan ini muncul sebagai usaha untuk memelihara hubungan baik dengan Pertamina dan mengandung pengharapan bahwa akan ditemukan penyelesaian untuk masalah ini dan bukan pengakuan adanya usaha Pertamina untuk membuat proyek diteruskan kembali sesungguhnya pada bulan Desember 1998 pengadilan arbitrase sudah ditunjuk oleh penggugat sebagai lembaga resmi untuk mengurus persengketaan. 59. di pihak PLN surat tertanggal 6 Maret 1998 memperlihatkan dengan jelas adanya usaha keras untuk seterusnya tidak melaksanakan kewajiban kontra dengan peringatan tambahan bahwa pelaksanaan kewajiban oleh kbc dan Pertamina tidaklah dianggap sebagai bagian dari ESC dan JOC berdasarkan Penjelasan diatas bahwa tidak memperbolehkan PLN untuk menjadikan Keputusan Presiden sebagai alasan yang sah untuk tidak melaksanakan kewajibannya maka surat tersebut menyatakan maksud mereka untuk melanggar kontrak merupakan hasutan kepada Pertamina untuk melaksanakan pelanggaran yang sama dengan tidak adanya sikap keberatan dari Pertamina terhadap pernyataan PLN yang tegas dan sikap setuju dengan instruksi

PLN maka dapat dianggap bahwa keduanya memiliki pendapat yang sama dan hal ini adalah pelanggaran kewajiban di bawah JOC. 60. tidaklah menyakinkan acuan terbuka terhadap surat Pertamina per tanggal 11 Maret 1998 dimana tergugat menyetujui rencana kerja dan anggaran 1998 yang sudah diperbaiki sebagai bukti bahwa tergugat setuju dengan pekerjaan dan rencana KBC sehubungan dengan proyek dengan harapan bahwa proyek akan dilanjutkan kembali Adapun surat ini dikirim sebagai jawaban terhadap surat KBC tertanggal 5 Maret 1998 di mana kbc menunjukkan bahwa mereka karena Keputusan Presiden kami tidak dapat menyelesaikan rencana sebelumnya yang pernah diajukan untuk tahun 1998 berkenaan dengan alasan yang sah Untuk membatalkan pekerjaan yang diberi tahu melalui surat Tanggal 10 Februari 1998 KB game menyusun rencana baru dalam rangka pelaksanaan proyek tersebut untuk Kuartal keempat 1998 dengan asumsi bahwa pada saat itu proyek akan dilanjutkan kembali maka Pertamina hanya menerima keputusan KBC yang memang semestinya demikian karena kbc berhak menyatakan diri berada dalam keadaan Kahar namun Pertamina cukup tanggap untuk mendorong KBC agar segera melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk rencana kerja dan anggaran 1998 apabila ketentuan lain sehubungan dengan keputusan presiden nomor 5 tahun 1998 diperlukan titik Pertamina sama sekali tidak bermaksud menyetujui kbc melanjutkan pelaksanaan proyek koma namun mendukung penangguhan proyek tersebut dan memperingatkan kbc untuk sepenuhnya tunduk kepada Keputusan Presiden pengadilan arbitrase merasa puas bahwa surat tersebut telah ternyata sejalan dengan instruksi yang diberikan PLN di dalam surat tertanggal 6 Maret 1998 dan tidak dapat diartikan sebaliknya. 61. kenyataan yang diketengahkan tergugat bahwa surat PLN tertanggal 6 Maret 1998 dikirim setelah kbc memberitahu pada tanggal 10 Februari 1998 mengenai penangguhan pelaksanaan proyek tidaklah membebaskan tergugat dari kewajiban-kewajibannya Hal ini disebabkan karena Keputusan Presiden merupakan keadaan Kahar bagi kbc maka kbc berhak menangguhkan aktivitas pekerjaannya sebaliknya keadaan tersebut bukanlah keadaan Kahar bagi PLN dan Pertamina maka keduanya tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penangguhan tindakan dengan dasar hukum oleh para pihak yang dikontrak tidak dapat membenarkan tindakan berdasarkan hukum oleh pihak yang dikontrak lain maka sesungguhnya PLN dan Pertamina tidak dapat menjadikan pemberitahuan kbc perihal keadaan Kahar sebagai pembenaran untuk tidak melakukan kewajibannya pada saat itu

terlebih lagi melalui surat tertanggal 10 Februari 1998 kbc meminta dengan sangat kepada Pertamina dan PLN untuk berusaha sebaik mungkin melanjutkan proyek sedikit-dikitnya surat PLN tertanggal 6 Maret 1998 dalam hal ini membuat kbc kehilangan pengharapan hal yang sama terjadi dengan surat Pertamina tertanggal 11 Maret 1998. 62. menurut Pengadilan arbitrase haruslah berusaha mendapat pertimbangan berdasarkan keterangan di atas tuntutan kbc yang berkenaan dengan pelanggaran kontrak di bawah pasal 15.1 ketentuan perihal kelanjutan asuransi titik PLN lalai menjamin bahwa ESC harus dipertimbangkan adalah benar pernyataan tergugat bahwa KBC tidak pernah mengajukan permohonan khusus untuk untuk jaminan pelaksanaan kontrak. namun seperti sudah disebutkan KBC secara jelas meminta tergugat untuk berusaha sebaik mungkin agar proyek dilanjutkan. Hal ini merupakan acuan yang jelas perihal ketentuan pasal 15.1 ESC dan pasal 21.1 JOC seperti yang dinyatakan berikut ini: “masing-masing pihak sepakat untuk melaksanakan dan menyerahkan perangkat-perangkat lain dan untuk menjalankan dan melakukan tindakan dan hal-hal lainnya yang diperlukan atau yang dapat memperlancar pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian ini”. maupun PLN ataupun pertamina tidak menyediakan ke KBC jaminan bahwa mereka akan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan ketentuan tersebut sebaliknya sikap mereka memperlihatkan bahwa mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka dan mereka hanya tunduk kepada keputusan presiden. 63. adalah benar bahwa surat pertamina tertanggal 11 februari 1998 kepada kepala badan perencanaan dan pembangunan nasional menggambarkan usaha yang serius pada tahap awal untuk meyakinkan pemerintah indonesia agar mempertimbangkan kembali kedudukannya akan tetapi kenyataannya tidak ada tindak lanjut sebelum diajukan nya pemberitahuan untuk arbitrase pada tanggal 30 april 1998 pada khususnya tidak ada pertemuan di antara pln pertamina dan ke abc yang diatur seperti disyaratkan oleh ke abc pada tanggal 10 februari 1998 yang dapat memberikan jaminan kepada abc bahwa telah cukup usaha dilakukan agar proyek dilanjutkan kembali titik namun sebaliknya surat PLN tertanggal 6 Maret 1998 yang tidak ditentang oleh Pertamina menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada hal apapun yang telah dilakukan atau diharapkan akan dilakukan di dalam pertemuan pada tanggal 8 Mei 1998 bertempat di kantor Pertamina kbc diberitahu bahwa menurut Bappenas langkah-langkah yang harus diambil untuk kelanjutan proyek geothermal diharapkan akan diputuskan pada bulan

Juni 1998 akan tetapi di dalam pertemuan yang sama menyatakan pula bahwa Pertamina mendapatkan prakarsa dari perusahaan industri swasta untuk mengatur suatu seminar di antara dengan tujuan memberi tahu menteri tersebut mengenai posisi yang dan pentingnya industri geothermal Adapun waktu yang diajukan untuk pengadaan seminar tersebut adalah bulan Oktober 1998 yang mendorong wakil kbc memberi tanggapan berikut bulan Oktober tampaknya terlalu terlambat dan dapat membuat Para investor kehilangan kesabaran titik Hal ini tidak memperlihatkan gambaran bahwa usaha-usaha yang luas telah diselenggarakan oleh Pertamina dengan mengacu kepada terminologi tergugat sendiri dalam pemeriksaan lanjutan (halaman 212). 64. pengadilan arbitrase menghargai bahwa fakta bahwa Pertamina selanjutnya mengirim surat pada tanggal 11 Juni 1998 kepada Direktur Jenderal minyak dan gas akan tetapi surat tersebut tidak memperlihatkan usaha keras untuk membuat proyek karaha dilanjutkan kembali surat tersebut tidak lain dari permohonan untuk mendapatkan penjelasan perihal sudut situasi 6 bulan setelah Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1998 dikeluarkan dikeluarkan dan 5 bulan setelah dikeluarkannya surat Pertamina tertanggal 11 Februari 1998 surat tersebut menyatakan: “sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 5 pada tahun 1995 tertanggal 10 Januari 1998 sampai sekarang ini tidak ada tanda-tanda apapun dari pemerintah yang menunjukkan bahwa proyek akan dilanjutkan kembali koma sementara PT PLN persero melalui surat Presiden direktur bernomor nomor 107/037/DIRUT/1998-R/M dan Nomor 114/037/DIRUT/1998-R/M tertanggal 6 Maret 1998 telah memberi tahu seluruh kontraktor kok bahwa seluruh Resiko yang telah yang muncul akibat aktivitas pelaksanaan kok yang tunduk pada Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1997 dan nomor 5 tahun 1998 harus ditanggung dan dipertanggungjawabkan masing-masing. kondisi yang tidak dikonfirmasi ini mengakibatkan kesulitan bagi para kontraktor untuk membuat rencana selanjutnya karena menurut pernyataan PT PLN persero komunikasi di dalam forum jcm Telah Terhenti sementara itu pertemuan jjm sangatlah penting untuk mengantisipasi apa yang sebelumnya harus dilakukan apabila proyek dilanjutkan kembali lebih lanjut lagi kondisi ini memiliki dampak langsung untuk menghentikan setiap aktivitas sehubungan dengan negosiasi kontraktor proyek geothermal yang memiliki surat izin utama dari Menteri pertambangan dan energi surat izin tersebut akan selesai masa berlakunya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Kami ingin

mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk sedini mungkin memberikan penjelasan dan bimbingan sehubunga Mall Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1997 dan nomor 5 tahun 1998 dan negosiasi selanjutnya JOC dan ESC yang telah memiliki surat izin utama. untuk pertimbangan Anda dan peninjauan kembali bersama ini kami lampirkan status proyek geothermal di daerah di mana JOC dan ESC ditugaskan dan laporan kemajuan yang telah dicapai di dalam prospek negosiasi kok dan yang sudah mendapatkan surat izin dari Menteri pertambangan dan energi. surat ini menyatakan bahwa ketika Pertamina dalam pertemuan tanggal 8 Mei menyinggung pada KBC bahwa keputusan diharapkan akan diambil pada bulan Juni 98 hal ini seolah-olah hanya mengemukakan harapan-harapan yang tidak ada dasarnya titik surat ini secara tidak langsung juga menegaskan bahwa Pertamina tidak melakukan apa-apa sejak tanggal 10 Februari 1998 untuk melanjutkan proyek dan PLN masih bersikukuh dengan isi surat tertanggal 6 Mei 1998 titik di dalam situasi ini pengadilan arbitrase puas bahwa tergugat telah melanggar kewajiban masing-masing berdasarkan ESC pasal 15.1 dan JOC pasal 21.1 pelanggaran tersebut selanjutnya menjadi bertambah berat berdasarkan keputusan untuk tidak memenuhi kontrak sebagai akibat dari keputusan presiden dengan menambah pelanggaran kewajiban pelaksanaan kontrak dalam etika tbaik titik tidak memenuhi tra karena keputusan pemerintah sementara waktu membuat hal itu tidak mungkin adalah satu hal bergantung alokasi resiko diantara para pihak salah satu pihak dapat dinyatakan bertanggung jawab terhadap satu dengan yang lainnya namun itikad baik tidak dipersoalkan titik akan tetapi sebaliknya jika pihak pelanggaran kontrak lalai melakukan usaha sebaik mungkin Untuk membatalkan keputusan pemerintah walaupun menurut kontrak itu berkewajiban untuk melakukan usaha tersebut dan dalam kedudukan untuk ikut campur secara efisien sebagaimana halnya PLN dan Pertamina kegagalan yang bertolak belakang dengan kewajiban pemenuhan kontrak dalam itikad baik dan kewajiban berdasarkan hukum yang harus dipikul pihak tersebut membuat pelanggaran tersebut sangat berhubungan. 65. Akan tetapi, walaupun tergugat telah melakukan usaha yang terbaik demi kelanjutan proyek karaha, seperti mereka terikat menurut kontrak, mereka tetap telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan kontrak, karena keputusan presiden tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk tidak melaksanakan kewajiban mereka.

Berlawanan dari pernyataan termohon, kesimpulan ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa tergugat selanjutnya wajib untuk menolong KBC dalam hubungannya dengan pemerintah (Pasal 11.2 (c) dan (d) JOC, Pasal 43 ESC), sebagaimana diacu oleh pengadilan arbitrase melalui putusan awal pada halaman 19 untuk menegaskan bahwa didalam kontrak, tergugat dan pemerintah indonesia 2 (dua) pihak yang berbeda. Ketentuan didalam Pasal 15.1 ESC dan Pasal 21.1 JOC yang menyatakan perihal kewajiban tergugat untuk mengambil tindakan yang kemudian memang dilakukan walaupun tidak membuahkan hasil, tidaklah mengubah alokasi risiko seperti yang tercantum didalam pasal 15.2 (e) JOC dan pasal 9.2 ESC. Dengan tidak memenuhi tanggung jawab tersebut, sebagaimana didiskusikan di atas, pelanggaran selanjutnya menambah berat pelanggaran akibat kegagalan memenuhi kedua kontrak karena dikeluarkannya keputusan presiden. 66. di dalam konteks ini tidak adanya tindakan yang berhubungan dengan pemerintah berada di dalam daftar kelalaian PLN berdasarkan pasal 12 titik dua tidak hubungan dengan problem yang mengandung resiko tersebut. karena demikianlah tindakan yang berhubungan dengan pemerintah bukan termasuk kelalaian yang dilakukan oleh PLN titik sekalipun demikian, selama tidak ada dasar hukum untuk membenarkan diri tidak melaksanakan kontrak sebagai konsekuensinya dengan tidak melaksanakan kontra itu sendiri koma maka PLN sudah mengandung pelanggaran. 67. dengan dasar di atas dan tanpa perlu membuat pertimbangan atas pernyataan pernyataan perihal pelanggaran lainnya dari si pemohon, sehubungan dengan tuntutan yang sudah mendapat pemeriksaan, pengadilan arbitrase puas bahwa tergugat melanggar kewajiban mereka menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum di ESC dan JOC. (B) Haruskah kontrak atau perjanjian jual beli energi dan atau perjanjian kerjasama operasional diakhiri atau apakah kbc memiliki hak untuk melaksanakan perjanjian tertentu satu posisi tergugat 1. Posisi Pemohon 68. menurut penggugat, tindakan Pertamina dan PLN adalah merupakan penolakan yang sudah diantisipasi koma terhadap kewajiban masingmasing untuk membeli dan menjual listrik yang dihasilkan oleh KBC sesuai dengan harga berdasarkan kontrak. dengan mengetengahkan

bukti yang disampaikan oleh saksi-saksi Bapak Dermawan yang menyatakan bahwa di dalam hukum Indonesia tidak ada konsep antisipatori repudiation titik penolakan pembayaran hutang yang sebelumnya sudah direncanakan, pemohon menekankan bahwa pernyataan maksud untuk tidak lagi terikat dengan kontrak adalah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan kontrak atau perjanjian dengan sikap jujur titik hukum Indonesia mengizinkan pemutusan kontrak Apabila salah satu pihak secara materi telah melanggar kontrak. 69. penggugat menunjuk isi pasal 12.1 ESC dan pasal 20 JOC sebagai berikut para pihak tergugat dengan ini mengabaikan ketentuan dalam pasal 1266 dan pasal 1267 kitab undang-undang hukum perdata berkenaan dengan perjanjian ini untuk memberikan keleluasaan yang diperlukan untuk mengakhiri perjanjian ini tanpa melalui persetujuan pengadilan titik pihak tersebut menolak pula dan menyatakan bahwa pasal 11.3 ESC yang mewajibkan pihak dan yang lalai diberikan jangka waktu yang cukup untuk memperbaiki kesalahan tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama menghalangi pemutusan kontrak tersebut. 70. sebagai alternatif dari pemutusan atau pemberhentian kontrak tersebut koma di dalam pernyataan tuntutan yang telah diperbaiki tertanggal 24 November 1999, pemohon meminta pelaksanaan perjanjian khusus. 2. Posisi Termohon 71. tergugat tidak mengakui bahwa mereka telah menolak kontrak yang sudah disepakati dan menekankan bahwa konsep penolakan kontrak yang sudah diantisipasi tidak ada di dalam hukum Indonesia walaupun mereka mengakui bahwa pemutusan kontrak yang berdasarkan hukum dapat saja terjadi di dalam usus pelanggaran koma akan tetapi mereka menekankan bahwa satu pihak tidak dapat secara bersamaan mempercepat pelaksanaan kewajiban pihak lainnya. selanjutnya mereka menyatakan bahwa pemutusan kontrak bukanlah tuntutan berdasar kan tindakan yang berhubungan dengan pemerintah sesuai dengan isi kontrak tiga keputusan pengadilan arbitrase. 3. Keputusan Pengadilan Arbitrase 72. dengan membahas berbagai konsep perihal penolakan dan pemutusan kontrak penggugat selanjutnya telah memberikan masukan yang cukup rumit sehubungan dengan hal ini. Tidak diragukan lagi, sebagaimana

dibahas oleh Bapak Darmawan saksi ahli termohon bahwa berdasarkan hukum Indonesia konsep penolakan kontrak di dalam hukum ada tidak cocok apabila dimasukan di dalam hukum perdata sebaliknya di dalam sistem hukum perdata terdapat konsep pemutusan akibat pelanggaran sebagaimana halnya sistem Indonesia yang sesungguhnya tidak perlu diperkenalkan oleh penggugat dalam bentuk berjenis-jenis konsep penolakan kontrak. 73. Namun apabila konsep penolakan diterima di dalam sistem hukum Indonesia pengadilan arbitrase tetap tidak puas bahwa PLN ataupun Pertamina Sesungguhnya telah melanggar kontrak titik mereka telah menyatakan PLN secara langsung Pertamina tidak langsung bahwa mereka menangguhkan pelaksanaan kontrak untuk waktu sementara sebagai akibat dari keputusan presiden 1998 karena mereka tidak memiliki alasan sah untuk melakukan hal tersebut, tindakan ini merupakan pelanggaran kontrak titik kegagalan untuk berusaha sebaik mungkin demi dilanjutkan kembali proyek karaha memperberat pelanggaran pertama koma yaitu pelanggaran untuk melakukan pelaksanaan kontrak dalam itikad baik titik pelanggaran-pelanggaran tersebut memberikan hak bagi penggugat untuk memutuskan kontrak karena tidak ada satupun pihak memperkarakan Hal tersebut koma pelanggaran kontrak merupakan alasan yang mendasar untuk memutuskan kontrak berdasarkan hukum Indonesia titik bertolak belakang dengan gugatan yang di samping disampaikan tergugat koma sesungguhnya bukanlah menjadi pokok yang dipermasalahkan apabila waktu pelaksanaan kontrak dipercepat titik walaupun benar bahwa banyak kewajiban mereka koma terutama PLN tidak harus dilaksanakan sesegera mungkin koma pelanggaran yang dilakukan memiliki konsekuensi untuk secara tidak terbatas menghalangi munculnya hal-hal yang mengakibatkan faktor-faktor lain yang menyebabkan kewajiban yang tertunda tersebut jatuh tempo. 74. sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang ditulis di dalam kontrak koma tidak ada gunanya untuk membicarakan mengenai Apakah pengadilan arbitrase memiliki kekuasaan untuk mengumum kan perihal pemutusan kontrak titik di dalam kedua kontrak pasal 12.1 ESC pasal 20 JOC para pihak telah jelas menerima bahwa kontrak dalam diput dapat diputuskan oleh salah satu pihak tanpa melalui persetujuan pengadilan titik karena itu koma Mereka menerima bahwa pengakhiran dapat diputuskan oleh pengadilan arbitrase titik lagi pula koma walaupun tidak ada ketentuan-ketentuan di dalam kontrak ini koma pengadilan arbitrase berkuasa untuk mengakhiri kontrak cukup dengan

menunjuk pada kesepakatan para pihak untuk mengajukan sengketa sengketa mereka supaya diputuskan berdasarkan arbitrase titik dengan melakukan hal ini para pihak telah memberikan wewenang hukum kepada pengadilan arbitrase yang diizinkan oleh hukum Indonesia kepada pengadilan negara untuk memutuskan kontrak. 75. pengadilan arbitrase berpendapat bahwa tidak ada satupun ketentuan dari kedua kontrak yang dapat dianggap menghalangi putusan kontrak titik pasal 11.3 ESC mengharuskan agar para pihak yang lalai mengirim pemberitahuan perihal kelalaian sebelum sebuah pihak memutuskan kontrak dan pihak yang lalai tersebut diberikan jangka waktu yang cukup untuk memperbaiki kesalahan tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama titik mekanisme tersebut yang disusun berkenaan dengan pemutusan kontrak tanpa ganti rugi pada pengadilan arbitrase tidak dapat diterapkan di dalam pemutusan yang dilakukan oleh pengadilan arbitrase titik tambahan pulau koma Hal ini dapat didasarkan diterapkan terhadap kasus-kasus di mana pihak pihak setuju bahwa kelalaian dapat diperbaiki koma karena mereka harus menyetujui tenggang waktu yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian tersebut titik Hal ini tidak berlaku Apabila salah satu pihak menyampaikan tuntutan Apa akibat pelanggaran pihak lain yang kemudian tidak mengakuinya titik di dalam kasus ini koma peraturan pemutusan kontrak yang diterapkan adalah peraturan alam berdasarkan hukum yang berlaku. pemikiran yang sama mungkin diperluas apabila diperlukan perubahan koma sehubungan dengan pasal 17 JOC. 76. lebih lanjut ke pengadilan arbitrase menggarisbawahi fakta berikut ini 6 tahun telah lewat setelah pelaksanaan kontrak dan hampir 3 tahun sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1998 yang memutuskan kontrak titik dengan menimbang bahwa tergugat telah gagal melakukan usaha sebaik mungkin demi diteruskannya proyek dalam waktu dekat koma tidaklah masuk akal untuk tetap mempertahankan ikatan para pihak dengan kontrak yang juga bertolak belakang dengan kepentingan semua pihak koma pokok dasar kontrak koma dan tujuan yang sah dari masing-masing pihak yang semuanya ini harus dihormati oleh pengadilan arbitrase berdasarkan pasal 13.2 JOC dan pasal 8.2 (h) ESC. 77. berdasarkan fakta-fakta di atas maka pengadilan arbitrase menyatakan bahwa kontrak kok dan diputuskan untuk atau diberhentikan. 78. maka oleh karena itu tuntutan kbc terhadap pelaksanaan tertentu koma yang disampaikan di dalam alternatif koma sebaiknya diabaikan.

(C) Apakah KBC Berhak untuk Meninta Ganti Rugi? 79. tidak diragukan lagi bahwa dalam kasus pelanggaran kontrak koma pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut truk menuntut ganti rugi titik prinsip hukum secara umum ini koma yang juga merupakan bagian dari hukum indonesia tidak dipungkiri di antara para pihak titik selanjutnya tergugat berkewajiban membayar ganti rugi terhadap abc karena tergugat telah didapat melanggar kewajiban yang tercantum di dalam kontrak titik namun demikian koma ganti rugi tersebut harus dinyata memperoleh ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang tidak jadi diperoleh sebagai alternatif terhadap ganti rugi akibat kehilangan laba koma penggugat memohon agar tergugat secepatnya mengirim sejumlah uang titik kerugian biaya satu posisi penggugat. a. Kerugian Biaya 1. Posisi Pemohon 80. membuat terutama menuntut untuk mendapatkan ganti rugi atas sejumlah uang yang telah dipakai untuk modal ditambah bunga sebesar 15% sampai dengan 16% dari jumlah tersebut titik menurut penggugat tuntutan ini didasarkan pada konsep pendekatan ganti rugi berdasarkan kontrak yang dinamakan denum emergency kerugian yang sebenarnya dan bukan yang diantisipasi yang Sesungguhnya telah diterapkan oleh berbagai arbitrase internasional dan berdasarkan asumsi bahwa hukum Indonesia dan prinsip yang dipakai di dalam arbitrase internasional yang telah diterima dengan baik memberikan izin bagi penggugat untuk menerima ganti rugi Sesuai dengan prinsip keadilan dalam menentukan hal-hal yang adil dan benar sehubungan dengan situasi ini. 81. penggugat berpatokan pada bukti yang memperlihatkan bahwa KBC telah menggunakan uang sejumlah US$ 94.600.000 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) demi mencapai tujuan yang tercantum di dalam kontrak atau perjanjian Zian titik berkenaan dengan hal ini koma penggugat menyatakan bahwa berdasarkan dokumen dan kesaksian Mr. Dan Campbell dan Mrs. Barbara Bishop, yang telah diuji di dalam pemeriksaan seksi silang aksi koma maka ditetapkan bahwa ongkos yang telah dikeluarkan oleh kbc adalah sehubungan dengan pembiayaan pembangunan yang secara khusus berhubungan dengan eksplorasi dan biaya pembangunan

proyek. maka akibatnya jumlah US$ 94.600.000 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) tidak selayaknya dibantah dan harus dibayar bersama dengan bunga. 82. berhubung hukum Indonesia dan seluruh sistem membahas pula masalah dum dum emergency Maka menurut penggugat tidaklah menjadi masalah apabila proyek tersebut tidak diselesaikan sesegera mungkin untuk memperoleh keuntungan, karena KBC tidak dapat diasumsikan sebagai pihak yang harus menanggung biaya pelaksanaan proyek sebagai akibat dari kegagalan karena hal-hal diluar kekuasaan pihak tersebut. 83. penggugat bersamaan dengan ini menolak pulau argumentasi tergugat yang mempertanyakan kepadatan jumlah biaya KBC. dari sudut pandang penggugat koma tanpa perlu melakukan pak perlu harus menetapkan kepatuhan jumlah biaya yang dikeluarkan KBC, satusatunya pengujian akan kebenaran jumlah tersebut adalah adanya bukti pengeluaran yang dipakai untuk proyek koma bukan untuk maksud lain titik selanjutnya penggugat menyatakan bahwa seluruh kesaksian para seksi dari KBC menunjukkan bahwa biaya tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan yang hati-hati dan wajar. 2. Posisi Termohon 84. karena menyangkut masalah prinsip koma tergugat menolak bahwa penggugat berhak memperoleh ganti rugi atas ongkos yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek titik tergugat yakin bahwa ke KBC sendiri mengakui dengan suratnya kepada pertamina tertanggal 9 september 1997 dan laporan keuangan, pihak ini telah mengasumsikan risiko yang mungkin terjadi, yaitu apabila belum lagi ada keuntungan yang cukup dari hasil penjualan listrik kepada PLN, yang dapat menutupi ongkos pembiayaan, maka mereka tidak dapat memperoleh ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan. 85. termohon tetap berkeyakinan bahwa sebagai sebagai pihak yang mengajukan permohonan pemberhentian proyek, KBC harus menanggung sendiri konsekuensi dari tidak adanya keuntungan yang dihasilkan untuk menutupi biaya yang sudah dikeluarkan. termohon menambahkan pula dalam hal ini bahwa bukanlah pernyataan pertanyaan bagi pihak di dalam kontrak untuk tidak dapat memperoleh kembali modal yang telah dikeluarkan lebih dari keuntungan yang diterima meskipun kontrak tersebut telah dilaksanakan.

86. tambahan pula, termohon menyatakan tuduhan bahwa kbc telah mengeluarkan ongkos yang sia-sia karena tidak tepat dan tidak efisien dalam melakukan eksplorasi sehingga Pertamina sendiri tidak memperoleh keuntungan apapun titik berdasarkan laporan ahli yang dimasukkan oleh tergugat koma dinyatakan bahwa kbc selama 2 tahun berkonsentrasi melakukan eksplorasi di utara karaha koma daerah yang tidak produktif dan pihak ini tidak mendapat manfaat apa-apa dari program penelitian geologi dan mengukur kadar konduktivitas listrik pada batu yang apabila tidak dilakukan sesungguhnya jutaan dolar dapat dihemat. KBC pada tahap berikutnya dinyatakan pula telah salah memilih daerah proyek yaitu daerah kawah di Telaga Bodas yang disinyalir mengandung zat-zat kimia yang membuat daerah tersebut tidak aman untuk pengolahan sumber panas bumi koma akibatnya dari segi komersialisasi usaha pembangunan tersebut tidak praktis. 87. meskipun tergugat menyatakan bahwa berdasarkan prinsip sesungguhnya tidak seharusnya ada ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk eksplorasi dan pembangunan koma namun tergugat mengajukan pula permohonan berikut putusan apapun harus dikurangi sedikit-dikitnya sebesar US$ 32.200.00 (tiga puluh juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagai biaya yang dikeluarkan sia-sia sesuai dengan dokumentasi yang diserahkan oleh oleh Mr Layman”. (laporan yang pertama pada halaman 8 sampai 9). 88. lebih lanjut lagi tergugat tetap berkeyakinan bahwa biaya yang di klaim KBC termasuk juga jutaan dolar yang telah dikeluarkan oleh Pertamina dengan tujuan pembangunan dan infrastruktur dan untuk pelatihan parah teknisi yang tidak lagi bermanfaat apa-apa sebagaimana diakui oleh kbc sendiri di dalam usaha pendekatannya dengan pemerintah Indonesia pada bulan September 1997 titik 89 89. tergugat menyampaikan pula masalah pengeluaran tertentu yang dikeluarkan oleh pemegang saham ke abc koma yaitu pt su marah titik adapun pengeluaran tersebut dinyatakan sebagai ongkos pembiayaan dan pengeluaran kantor pusat dan jumlahnya sebesar beberapa persen yang telah disetujui dari pengeluaran total ke abc titik tergugat pernyataan bahwa mereka tidak seharusnya mengganti pembayaran pada pt lu marah dalam bentuk apapun yang mereka sebut sebagai pembayaran tidak tercatat dan tidak beralasan. 90. akhirnya tergugat membantah dengan menyatakan bahwa putusan apapun terhadap KBC sehubungan dengan biaya pembangunan dalam bentuk rupiah indonesia dan bukan dolar amerika serikat harus berdasarkan pengeluaran dalam nilai uang rupiah sesuai dengan nilai

tukar uang pada saat biaya tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan turu turunnya nilai uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara drastis setelah hampir seluruh biaya dikeluarkan, maka tergugat menyatakan bahwa sangatlah melampaui batas dan tidak adil apabila putusan ganti rugi dihitung dalam dolar Amerika Serikat walau sekalipun biaya yang dikeluarkan oleh KBC diperkirakan akan bermanfaat bagi Pertamina. 3. Keputusan Pengadilan Arbitrase 91. berdasarkan permasalahan yang dibahas di dalam arbitrase sekarang ini hubungan kontrak diantara para pihak dikategorikan di dalam “Long Term International Development Agreement” perjanjian pembangunan internasional jangka panjang dimana penanaman modal asing berasumsi Pada pelaksanaan awal kewajiban pokok bahwa pembiayaan tahap perencanaan konstruksi, dan pengoperasian alat alat teknologi modern untuk membangun sarana industri dalam rangka pendayagunaan sumber alam yang tersedia di dalam wilayah Indonesia adalah demi kepentingan masyarakat umum titik dengan melakukan komitmen tersebut koma penanaman modal asing selama ketentuan di dalam kontrak masih berlaku yang pada akhirnya memberikan hasil kepada masyarakat umum berhak tidak saja memperoleh kembali model yang ditanam pada tahap awal koma namun juga keuntungan tertentu yang telah dijamin dimana laba bersih telah ditetapkan dan disetujui bersama di dalam analisis keuangan. 92. hubungan antara hak dan kewajiban para pihak termin di dalam struktur kontrak tersebut yang membawa pada kesimpulan yang logis dan tidak dapat dihindari bahwa di saat menanam model terhalang untuk mencapai pelaksanaan kontrak yang mengikat yang disebabkan hal-hal diluar kekuasaannya yang dipaksa oleh penguasa pemerintah negara yang bersangkutan koma modal tidak memiliki konsekuensinya titik dengan kata lain koma peranan modal asing berhak memperoleh ganti rugi dari seluruh modal yang ditanam sebagai bagian penting dari kompensasi tersebut dalam artian karena pembatalan hal-hal yang telah diantisipasi sehubungan dengan kontrak yang sebelumnya sudah diselesaikan maka penanam modal tersebut harus mendapat ganti rugi atas pengeluaran yang telah dibuktikan. 93. dalam pelaksanaan ketentuan yang sudah dibahas di atas koma haruslah dicatat bahwa pasal 1.1 JOC mewajibkan penggugat Mengatur keuangan untuk pembiayaan berbagai aspek dalam rangka

pengoperasian geothermal yang didefinisikan sebagai Seluruh aktivitas apapun dalam bentuk eksplorasi penemuan pembangunan dan produktivitas pembangunan fasilitas lapangan dan pembangkit tenaga listrik dan juga pemasok dan penjualan energi geothermal panas bumi dan listrik yang kemudian dihasilkan. 94. sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas tersebut di atas dengan dibiayai penuh oleh penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 5.1 telah diberikan kepada penggugat lisensi dan hak tersendiri dan yang tidak dapat dibatalkan selama ketentuan kontrak berlaku Untuk menggarap daerah yang dicantumkan dalam kontrak sebagaimana kontrak memiliki kuasa penuh untuk membuat keputusan hal ini mengandung bagian yang sama yang memberikan penggugat izin untuk selama 30 tahun memperoleh laba bersih bersamaan dengan jaminan dasar lainnya yang diberikan bagi penggugat bentuk-bentuk jaminan yang tercantum di dalam pasal 6.3 JOC sehubungan dengan listrik yang dihasilkan dan dengan hal ini telah dilaksanakan oleh Pertamina sendiri untuk tidak menyebabkan terjadinya pemutusan, atau usul perubahan dari perjanjian tanpa sebelumnya ada surat perjanjian dari kontraktor. 95. hubungan dengan masalah ini yang disusun oleh PLN berisi berbagai ketentuan yang memberi hak dan kewajiban yang sama, dan juga jaminan atas pembelian listrik yang dihasilkan menurut harga yang telah dijamin yang dihitung berdasarkan ongkos dalam nilai uang dari awal telah ditentukan oleh penggugat yaitu di dalam dolar Amerika Serikat pasal 1 pasal 2 dan pasal 5 ESC) 96. Sehubungan dengan hal hal di atas dan menyangkut keseluruhan masalah pengadilan arbitrase terikat untuk memberikan kepercayaan dan menghormati ketentuan yang tercantum di dalam kontrak yang menggambarkan filosofi keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak koma khususnya berdasarkan pedoman yang disusun dan diberikan di antara para pihak di dalam pasal 13.2 (b) JOC dan pasal 8.2 (b) ESC di dalam peraturan-peraturan telah ditentukan dengan jelas dan langsung di 1 pihak bahwa pemahaman dan penerapan hukum yang dipilih Yang adalah hukum Indonesia harus dilaksanakan dengan sikap konsisten sesuai dengan jiwa kontrak dan hal-hal yang mendasari keinginan para pihak dan sikap pelaksanaan hukum tersebut di pihak lain mensyaratkan harus mencerminkan penilaian atas penafsiran yang benar atas semua ketentuan-ketentuan yang berkaitan dan pelaksanaan yang adil dan tepat atas isi perjanjian sesuai dengan ketentuan ketentuan tersebut oleh sebab itu pemberian mandat tertinggi untuk secara luas membangun dan memilih cara penyelesaian perkara

bertujuan untuk secara tepat mencapai dan menyelaraskan pokok dasar dan keinginan sah para pihak sebagaimana dimengerti melalui struktur teks secara keseluruhan dari dokumen kontrak atau perjanjian. 97. bersamaan dengan hal tersebut diatas haruslah dicatat bahwa pendapat hukum yang diserahkan oleh para ahli dari kedua pihak sejalan setidaktidaknya pada satu Sisi sehubungan dengan fakta yang tertulis di dalam kuhp pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 yaitu hukum yang telah dipilih untuk diterapkan yang memberikan hak kepada pihak yang tidak melanggar kontrak untuk menuntut uang Damnum emergens ganti rugi atas ongkos yang dikeluarkan untuk melaksanakan yang tercantum di dalam kontrak laporan pertama dari ahli Robert Hornick dilampirkan bersama perbaikan pernyataan penggugat pasal 11: dan pendapat ahli Didi Dermawan terlampir Sebagai bukti untuk menjawab duplik tergugat terhadap perbaikan pernyataan tuntutan penggugat dan berkas fakta dan permohonan pertama pasal 9). 98. dengan mempertimbangkan perkara tersebut diatas pengadilan arbitrase pendapat bahwa penggugat harus mendapatkan ganti rugi Damnum emergens bersama-sama dengan ganti rugi atas ongkos pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kedua kontrak yang disusun bersama tergugat melalui pemerolehan kembali modal yang telah ditanam dalam rangka penyelenggaraan aktivitas yang tercantum Didalam JOC bersama dengan Pertamina dengan pertimbangan akan ada keuntungan yang dihasilkan di masa mendatang sebagaimana tercantum di dalam bersama-sama dengan PLN. 99. bertolak belakang dengan keberatan yang diajukan oleh tergugat apabila penggugat meragukan haknya untuk memperoleh balik sejumlah uang yang telah ditanam untuk pelaksanaan proyek yang dilakukan berdasarkan per koma yaitu mulai disertai bukti-bukti pribadi sampai pada kesimpulan maka hal ini berarti penggugat menolak haknya dalam bentuk apapun yang tercantum di dalam kontrak atau peraturan hukum titik dalam bentuk pernyataan yang lebih konkrit pandangan tergugat dalam hal ini tidak konsisten dengan surat kbc kepada Pertamina tertanggal 9 September 1997 maupun laporan keuangan atau dokumen berikutnya sehubungan dengan usaha pendekatan kbc terhadap pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat titik adapun penggugat sendiri secara terus-menerus telah menekankan perihal resiko akibat kepanjangan penangguhan proyek dalam bentuk kerugian uang yang diderita KBC atas biaya yang sebelumnya telah dikeluarkan untuk proyek.

100. di bawah ini adalah jawaban terhadap argumentasi tergugat yang menyatakan bahwa sebesar 32 juta 1000 dolar Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh penggugat adalah mubazir karena program eksplorasi yang dilakukan penggugat tidak tepat dan tidak efisien dan tidak memberi manfaat apa-apa bagi Pertamina titik berdasarkan laporan ahli dari tergugat yang diserahkan di dalam sidang pemeriksaan sekarang ini pengadilan arbitrase yang bertugas setuju sepenuhnya terhadap peraturan yang disampaikan oleh pengadilan arbitrase himpurna dengan jelas titik dua di dalam kasus pelanggaran kontrak maxos ongkos yang dikeluarkan di Asia adalah biaya yang dikeluarkan oleh penggugat sesuai dengan persetujuan tanpa ada hubungannya sama sekali dengan Apakah biaya tersebut dikeluarkan dengan bijaksana atau membawa rejeki himpurna California energy LTD Bermuda Case, Final Award, Pasal 445, halaman 130-131). Pelanggaran tergugat tentunya telah menjadikan biaya yang dikeluarkan penggugat kehilangan nilai. Tergugat saat ini tidak berhak untuk meragukan kekayaak pengeluaran tersebut karena tergugat telah memperlakukan penggugat sebagai pihak yang tidak dapat mengambil keuntungan dari pengeluaran tersebut sehubungan dengan pelaksanaan proyek dan tidak dapat menunjukkan secara nyata kegunaan dari pengeluaran tersebut. 101. Sehubungan dengan hal ini, penggugat, berdasarkan prinsip, layak untuk mendapatkan ganti rugi atas seluruh ongkos yang telah dibuktikan pengeluarannya untuk pelaksanaan proyek, tanpa harus mengikuti perdebatan setelah fakta tersebut, dikeluarkan, sehubungan dengan kelayakan pengeluaran tersebut atau manfaat yang diperoleh dari pemakaian uang tersebut. Dengan kata lain, penggugat berhak memperoleh ganti rugi atas ongkos-ongkos dan modal yang sudah ditanam yang secara layak telah dibuktikan dan langsung berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama dengan tergugat. 102. analisis yang sama juga diterapkan terhadap argumentasi tergugat perihal pengeluaran yang diserahkan kepada PT sumarah selaku pemegang saham kbc tidak ada dokumen yang mempertanyakan keterlibatan PT sumarah Sebagai pemegang saham yang telah diumumkan secara publik dan namanya tercantum di dalam laporan keuangan dan laporan yang diserahkan kepada Pertamina dan PLN jumlah uang yang disebut sebagai ongkos pembiayaan dan pengeluaran kantor pusat yang diterima oleh partner lokal telah diumumkan secara terbuka dan telah ditulis bersamaan dengan laporan biaya yang juga disampaikan kepada tergugat dan tidak menimbulkan keberatan dari

pihak tergugat sampai akhirnya keberatan tersebut dinyatakan di dalam sidang pemeriksaan baru-baru ini berdasarkan fakta pengeluaran dalam bentuk presentasi yang telah disepakati tidaklah dilakukan dalam bentuk pembayaran sembunyi-sembunyi atau secara tidak pantas Oleh sebab itu pengadilan arbitrase mempertimbangkan bahwa pengadilan arbitrase tidak menemukan dasar atas tuduhan bahwa pembayaran tersebut tidak layak dan tidak pantas Dan demikianlah pengadilan arbitrase menolak keberatan tergugat untuk memberikan ganti rugi atas pembayaran tersebut. 103. sebagaimana argumentasi disampaikan oleh tergugat yang menyatakan bahwa jumlah uang yang diberikan kepada kbc sebagai ganti rugi haruslah dalam bentuk rupiah dan dihitung menurut tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada saat uang tersebut dipakai pengadilan arbitrase tidak menemukan kesulitan dalam menolak perempuan tersebut karena Tidak diragukan lagi bahwa menurut catatan yang tersedia seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh penggugat adalah dari dana yang diterima dalam nilai dolar Amerika Serikat jadi sumber dana luar negeri terutama dari pemegang saham Amerika Serikat sendiri dan dimasukkan ke dalam ekonomi nasional Indonesia untuk menutupi biaya lokal tidak berhubungan sama sekali pernyataan bahwa uang dalam dolar tersebut selanjutnya ditukar dalam bentuk Rupiah Indonesia untuk menutupi biaya karena pada mulanya modal dibayar dalam bentuk dolar Amerika Serikat apabila tidak dilakukan dengan sistem tersebut maka penggugat akan menderita kerugian yang secara hukum dan keadilan tidak dapat diterima. 104. dengan mempertimbangkan hal hal tersebut diatas pengadilan arbitrase dalam rangka menyusun perbaikan jumlah biaya modal yang telah dikeluarkan per patokan pada dokumen berisi pembiayaan proyek oleh abc yang angka-angka nya dicantumkan di dalam program kerja dan anggaran tahun 1695 sampai 1998 dan yang telah disetujui oleh Pertamina berdasarkan pasal 4.3.1 JOC yang isinya antara lain meminta Pertamina untuk menyatakan persetujuan atau ketidak tujuannya di dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. 105. karena pengadilan arbitrase tidak melihat adanya bukti bahwa tergugat tidak setuju pengadilan arbitrase mempertimbangkan bahwa penggugat berhak menerima ganti rugi dari pembiayaan yang telah dibuktikan dan tidak di pertengkar kan sebesar US$ 8.300.000(delapan juta tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk tahun 1995 US$ 26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus dolar Amerika Serikat) untuk tahun 1996 US$ 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus dolar Amerika

Serikat) untuk tahun 1997 US$ 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus dolar Amerika Serikat) untuk tahun 1998 yang semuanya di jumlah secara total adalah sebesar US$ 93.100.000 (sembilan puluh tiga juta seratus ribu dolar Amerika Serikat). 106. pengadilan arbitrase tidak memiliki Dokumen sebagai bukti atas beberapa hal yang termasuk di dalam klaim secara global untuk memeriksa akurasi dan hubungan pengeluaran pada tahun 1999 dalam rangka pelaksanaan akhir seluruh operasi yaitu sejumlah US$ 1.600.000 (satu juta enam ratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak karena tidak ada lagi program kerja atau anggaran yang disertakan kepada Pertamina untuk disetujui oleh sebab itu pengadilan arbitrase tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi sebesar US$ 1.600.000 (satu juta enam ratus dolar Amerika Serikat) karena tidak cukup bukti yang menyatakan bahwa jumlah tersebut telah digunakan penggugat sebagai modal untuk memenuhi kontrak. 107. setelah membuat keputusan bahwa penggugat yang berhak memperoleh ganti rugi atas modal yang sudah ditanam wajib diberikan Danum emergency yang bersamaan dengan pelaksanaan proyek sesuai kontrak berakhir terhitung sebesar US$ 93.100.000 (sembilan puluh tiga juta seratus ribu dolar Amerika Serikat) Maka pengadilan arbitrase sekarang harus menetapkan nilai ganti rugi akibat kehilangan model Demi tercapainya tugas yang sulit ini pengadilan arbitrase harus mendasarkan keputusannya terhadap satu-satunya cara penyelesaian melalui bukti yang diserahkan oleh Profesor Ruback saksi ahli dari termohon pemohon yaitu Apa yang disebut “risk-free rate” (tingkat bunga yang dibayarkan untuk pinjaman uang ketika resiko bahwa bunganya tidak akan dibayarkan dipertimbangkan sebagai nol) sebesar 5,8% pertahun tarif saat itu yang diambil dari surat obligasi negara Amerika Serikat yang sudah berlaku selama 20 tahun (US Goverment Bond) (laporan Bantahan dari Richard S. Ruback, tertanggal 8 Mei 2000, pasal 8, halaman 4) kemudian melalui “risk-free rate” ini memberikan keuntungan karena ukuran yang konservatif tersebut memungkinkan seseorang yang bersikap hati-hati dengan menempatkan jumlah yang ingin ditentukan dalam bentuk penanaman modal yang terjamin memperoleh hasil yang tingkat spekulatif nya rendah dengan membuat kalkulasi berdasarkan petunjuk tersebut jumlah jumlah total yang diperlihatkan kepada pengadilan arbitrase terhitung jumlah uang tiap akhir tahun dari mulai dikeluarkan oleh penggugat sebagai biaya pengeluaran untuk proyek karaha Bodas sampai berakhir pada tahun 2000 adalah nilai saat ini

yaitu jumlah uang yang dipakai sebagai modal dimana penggugat layak memperolehnya kembali sebagai ganti rugi berdasarkan Danum emergency seperti yang dijabarkan dibawah ini: 1995 (8,3 juta dolar Amerika Serikat + (8,3 juta x 5,8% x 5)) = 10,7 juta 1996 (26,4 juta dolar Amerika Serikat + (26,4 juta x 5,8% x 4)) = 32, 5 juta 1997 48,5 juta dolar Amerika Serikat + (48,5 juta x 5,8% x 3)) = 56,9 juta 1998 9,9 juta dolar Amerika Serikat + (9,9 juta x 5,8% x 2)) = 11,0 juta TOTAL

= 111,1 juta

108. penggugat memohon agar tergugat secara bersama-sama dan masingmasing dijatuhi hukuman berupa kewajiban membayar ganti rugi. Dari penemuan pengadilan arbitrase, tergugat bekerja sama dalam tingkatan yang sama melakukan pelanggaran mereka bersama terhadap kewajiban yang tredapat di dalam kontrak. Oleh sebab itu, pengadilan arbitrase menjatuhkan hukuman terhadap tergugat secara bersama-sama dan masing-masing untuk mebayar penggugat sebesar US$ 111.100.000 (seratus sebelas juta seratus ribu dolar amerika serikat) sebagai ganti rugi karena jumlah tersebut telah dipakai dalam rangka pembiayaan kontrak. b. Kehilangan Laba 109. disamping kehilangan modal yang ditanam, pemohon memohon jenis kedua ganti rugi, yaiutu kehilangan laba yang sehubungan dengan hilanganya kesempatan pembangunan geotermal pemohon menggarisbawahi bahwa alasan yang mnyertai permohonan tersebut tidak membuat penghitungan menjadi 2 (dua0 kali lipat karena perkiraan kehilangan laba tersebutmerupakan dasar dari penanaman modal sebelumnya, demikian bukti yang diajukan oleh Profesor R. Ruback dari Harvard Business School. 110. selanjutnya, Pemohon menyatakan bahwa klaim ini sah menurut hukum Indonesia. Klain yang terakhir tersebut, menyatakan sebagai salah satu pembetulan pelanggaran kontrak, ganti rugi termsuk pula kehilangan laba, sebagaimana dibuktikan oleh saksi ahli pemohon. Robert Hornick, dimana saksi ahli Termohon sendiri tidak menunjukkan keberatan apa

pun. Dengan mengutip putusan yang tercantum di dalam kasus Himpurna dan Patruha, pemohon menunjuk pada pasal 1246 KUHP yang membahas bahwa ganti rugi adalah termasuk pula “kehilangan yang diderita oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang seharusnya diperoleh”. 111. berdasarkan Hukum Indonesia dan pronsip arbitrase internasional yang telah diakui. Jumlah ganti rugi dalam bentuk tersebut di atas akan diperoleh ditentukan berdasarkan prinsip keadilan atau ex aequo et bono. Menurut pemohon, klaim atas kehilangan laba dengan pembuktian, dipertimbangkan bukan berdasarkan ketentuan yang absolut, namun berupa perkiraan. 112. Bukti yang diserahkan pemohon memperlihatkan bahwa dari persediaan geotermal dapat dibangun pembangkit tenaga listrik berkapasitas 110 Mw. Dengan demikian, Termohon telah salah menafsirkan dokumen proyek yang menyebutkan kapasitas tenaga listrik sebesar 55 Mw dan 110 mw. Selanjutnya, bukti memperlihatkan bahwa salah satu pemegang saham pemohon, FLP Energy, Inc., sesungguhnya akan menyediakan dana suntikan, dan memberikan pertolongan untuk pembiayaan atau penanaman modal secara langsung untuk pelaksanaan proyek tersebut dengan perkiraan bahwa PLN dan Pertamina akan melaksanakan kontrak yang sudah disepakati. FLP energy sedianya akan memberi bantuan pembiayaan karena, antara lain, perusahaan ini telah menanam sebesar US$ 40.000.000 (empat puluh juta dolar amerika serikat) ke dalam proyek tersebut dan karena ESC dan JOC memakai nilai mata uang Amerika Serikat, proyek memiliki kemampuan membangun pembangkit tenaga listrik berkapasitas lebih besar 210 Mw dan ESC mewajibkan PLN untuk memperoleh surat berisi dukungan pemerintah untuk memperlihatkan kepada peminjam. 113. Kalkulasi penggugat atas kehilangan laba didasarkan pada cash flow yang diperkirakan, yaitu pendapatan yang akan diperoleh dari proyek, yang dihitung berdasarkan jumlah listrik yang akan di pasok (yaitu 201 Mw0 kepada PNL untuk ditukar dengan tenaga listrik dan pembayaran kapasitas sesuai dengan kontrak ESC. Berdasarkan ESC, pemotongan tarif harga akan dikenakan setelah dipertimbangkan bahwa hasil penjualan listrik akan diterima selama lebih 30 (tiga puluh) tahun. Menurut ahlinya, Profesor Ruback, tarif tersebut adalah sebesar 8,5% (delapan koma lima persen). Berdasarkan bukti yang dikemukakan, penggugat menyatakan klaim atas kehilangan laba sebesar US$ 512.500.00 (lima ratus dua belas juta lima ratus dolar amerika serikat).

Mengimbangi tingkat perolehan (rate of return) sebesar kira-kira 16,2% (enam belas koma dua persen). 114. Penggugat mengklaim bahwa “pengiriman pembayaran yang telah dipertimbangkan’. Berdasarkan ESC dianggap sebagai alternatif terhadap kehilangan laba yang dihitung dalam bentuk cash flow yang akan diperoleh. Pasal 9.3 (c) ESC mewajibkan PLN “membayar dengan segera sejumlah uang yang telah dipertimbangkan” apabila pemohon tidak dapat membangun pembangkit tenaga listrik sebagai akibat dari keadaan kahar, antaranya termasuk tindakan yang berhubungan dengan pemerintah (dimana selanjutnya pembayaran pembangunan unit akan dikirim (yaitu kemampuan memasok listrik) dan PLN seyogyanya akan terus melaksanakan kewajibannya membayar 90% (sembilan puluh persen) dari pembayaran “tenaga Listrik” sesuai dengan ketentuan pasal 5.2 ESC dan 100% (seratus persen) dari”pembayaran kapasitas listrik” berdasarkan pasal 5.3 ESC dengan perhitungan volume Mw dalam NIOD (yaitu 210 Mw). Jumlah yang dituntut oleh penggugat berdasarkan rujukan tersebut di atas adalah sebesar US$ 437.000.000 (empat ratus tiga puluh juta dolar amerika serikat). 2. Posisi Termohon 115. Termohon tidak menyagkal bahwa menurut hukum indonesia, sebagaimana menurut semua sistem hukum lainnya, kehilangan laba (“lucrum cessans”) merupakan suatu bentuk ganti rugi yang dapat dikenakan terhadap suatu pihak yang melanggar kontrak, ditambah dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan (“damnum emergens”). Sebelumnya. Namun demikian, di samping menolak tanggung jawab untuk pelanggaran kotrak atau semacamnya, termohon beritegang bahwa pemohon lalai membuktikan bahwa mereka itu siap, bersedia dan sanggup untuk melaksanakan JOC dan ESC. Secara khusus termohon menegaskan bahwa pemohon tidak dapat memperoleg pembiayaan yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan proyek, yang diperkirakan oleh pemohon sendiri akan melampaui US$ 500.000.000 (lima ratus juta dolar amerika serikat). Sebagaimana diakui oleh pemohon, bahwa pada saat itu tidak tersedia nonrecourse financing (pembiayaan tanpa perlindungan) untuk pelaksanaan proyek karaha goncangan ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia (dan bukan karena keputusan presiden atau tindakan

apapun dari termohon). Termohon teringat bahwa pembiayaan tanpa perlindungan untuk pelaksanaan proyek adalah justru macam pembiayaan yang diperkirakan oleh ESC dan satu-satunya hal untuk mana PLN berkewajiban memperoleh surat dukungan dari pemerintah menurut ESC. 116. Termohon selanjutnya menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah ini, pemohon telah menyatakan bahwa salah satu pemegang sahamnya, FLP Energy, akan menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk waktu yang tidak ditentukan sampai kestabilan politik pulih di indonesia dan pembiayaan proyek kembali tersedia. Akan tetapi, dalam pandangan termohon, pernyataan ini tidak dapat dipercaya, jarena tidak ada bukti ysng diajukan untuk mendukung pernyataan kesediaan FLP Energy untuk memberi modal tambahan dalam jumlah besar tersebut, tiap keputuan yang berhubungan dengan hal ini mengharuskan adanya pemberian kekuasaan dari para direktur FLP Group Inc., suatu perusahaan umum yang anggota-anggitanya terutama terdiri dari direktur-direktur nonmanajemen diluar perusahaan. Walaupun FLP (bertolah belakang dnegan fakta lainnya) menyediakan pembiayaan semacam itu, menutur termohon, perusahaan tersebut harus mengenakan tarif bunga (atau perolehan hak pemilihan para pemegang saham) seimbang denga risiko tinggi yang ditanggung karena keadaan ekonomi politik yang parah di Indonesia, dengan hasil obligasi pemerintah setempat mencapai tingkatan 22% (dua puluh dua persen) ditahun 1998 (sebagaimana dilaporkan oleh ahli termohon, Mr. Anderson). Di dalam pandangan termohon tidaklah masuk akal angka 8,5% (delapan koma lima persen). Angka yang diasumsikan penggugat berdasarkkan analisis penggugat atas gantu rugi akibat kehilangan laba dapat memungkinkan kehilangan laba dapat memungkinkan penggugat memperoleh pembiayaan, adalah lebih baik dalam tingkatan tersebut penggugat tidak memperoleh laba apa-apa di dalam analisis ganti rugi yang telah disampaikan. 117. Tergugat menantang pula gagasan yang disampaikan pemohon bahwa ia telah membuktikan kemampuanya untuk membangkitkan 210 Mw tenaga listrik berdasarkan sumber panas bumi yang tersedia. Padahal, sebetulnya baru di dalam NORC yang diperbarui pada bulan Desember 1997 dan NOID yang menurut pandangan tergugat sangat mencurigakan pemohon menyatakan bahwa ia memperkirakan dapat memproduksi lebih dari 110 MW tenaga listrik. tergugat menyatakan bahwa rencana Kerja 1998 yang disiapkan oleh penggugat melaporkan bahwa aktivitas eksplorasi 1997 membuktikan dapat menghasilkan 55

Mw kapasitas produksi dan bahwa ada rencana yang akan memusatkan perhatiannya untuk membuktikan adanya cadangan pertambahan yang cukup untuk mengembangkan sampai pada 110 Mw. konsultan penggugat yang berdiri sendiri, geothermEx, telah memberikan rekomendasi jauh kurang dari 210 Mw sebagai angka kapasitas listrik yang akan dibangun. Seluruh analisis ahli-ahli yang laporannya telah diajukan oleh termohon dalam sidang perkara ini telah menegaskan bahwa perkiraan cadangan pemohon didasarkan pada perkiraan yang tidak realistis dan tidak terbukti dan bahwa cadangan Yang dieksploitasi Allah jauh di bawah angka 210 Mw yang dikemukakan oleh penggugat. para ahli tersebut termasuk ahli dari pemohon yaitu geotermEx, telah menyatakan adanya persoalan dari kandungan kimia tertentu dari geothermal yang akan digarap di persoalan-persoalan tersebut di dalam pandangan termohon, tidak mudah untuk diselesaikan dan untuk mengatasinya diperlukan tambahan modal titik enter Oleh sebab itu adalah pernyataan tergugat bahwa penggugat telah gagal untuk membuktikan kesanggupannya dalam membangun pembangkit dan tenaga listrik berkapasitas 210 Mw. 118. Sehubungan dengan teori “pengiriman pembayaran”. Berdasarkan pendapat Termohon, ESC tidak memberikan hak kepada penggugat atas pengiriman pembayaran tersebut sampai perusahaannya membangun unit (sebagaimana didefinisikan oleh ESC), yaitu telah mencapai tanggal operasi pertama (seperti diuraikan di ESC). Selanjutnya, penggugat harus mengirim faktur untuk memperoleh pengiriman pembayaran yang seyogyanya harus dibayar setiap bulan, namun pemohon tidak pernah mengirim faktur tersebut. Akhirnya, ketentuan mengenai pengiriman pembayaran tidak dapat diterapkan karena tidak ada NOID yang sah dan tidak ada dasar sama sekali untuk menentukan kapasitas yang dinilai per unit (sebagaimana didefinisikan oleh ESC) dari Nonexistent Unit (unit yang tidak ada) dari penggugat. Kalkulasi “kehilangan laba” yang dibuat oleh penggugat, berdasarkan laporan Profesor Ruback, didalam pandangan tergugat tidak dapat diterima karena didasarkan atas berbagai asumsu yang tidak realistis. Pertama, didalam laporannya, tanpa dianalisis yang tajam, Profesor Ruback hanyalah menerima laporan yang diberikan penggugat mengenai cash flow/ arus kas pengoprasian yang diproyeksikan untuk masa medatang. Cash flow tersebut, memperkirakan antara lainnya, bahwa penggugat membangun fasilitas pembangkit tenaga listrik berkapasitas 210 Mw pada akhir tahun 2001 dan pembangunan tersebut

akan diteruskan selama 30 (tiga puluh) tahun dengan kapasitas penuh, tanpa alternatif lainnya. Selanjutnya, proyeksi pengeprasian cash flow dipotong oleh Profesor Ruback menjadi nilai sekarang ini tercantum pada tanggal 10 januari 1998 – pada saat keluarnya keputusan presiden yang ditetapkan sebagai “tanggal pelanggaran kontrak’ – dengan potongan harga 8,5% (delapan koma lima persen) angka terakhir dianggap sebagai “risk-free-rate (tarif harga bebas risiko)”, yaitu 5,8% (lima koma delapan persen) dan “risk premium” sebesar 2,7% (dua koma tujuh persen) berdasarkan harga penjualan menurut saham CalEnergy, perusahaan yang dinyatakan sebagai perusahaan yang sejajar tingkatannya dengan penggugat (tergugat menolak pendapat ini). Menurut tergugat, dalam memilih potongan presentase bunga, ahli penggugat telah berpatokan pada perjanjian yang “telah dijamin” dan sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang telah terjadi i Indonesia pada tahun 1998 dan mengacuhkan fakta bahwa penggugat tidak menanggung akan memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik. 119. Penggunaan potongan tarif sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) sama sekali telah mengecilkan arti biaya yang sesungguhnya di tahun 1998 dsn dengan demikian mebesar-besarkan pengertian kehilangan laba karena biaya modal adalah seberasr 22% (dua puluh dua persen), yaitu angka yang sama dengan hasil obligasi pemerintah indonesia pada saat itu. Sebagaimana diperlihatkan oleh laporan salah satu ahli tergugat, Mr Norris, proyek tersebut berada pada titik Break evev (titik yang menunjukkan pendapatan sama dengan biaya) pada potongan tarif sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen) dan penggugat kehilangan sebesar US$ 100.000.000 (seratus juta dolar amerika serikat) dengan potongan tarif sebesar 20% (duapuluh persen), walaupun telah disetujui oleh penggugat seluruh asumsi yang mendasari penerimaan cash flow yang diproyeksikan tersebut. 120. Pihak tergugat berkeyakinan, bahwa berdasarkan ahli mereka menurut hukum Indonesia, dalam hal ini Bapak Darmawan, kerugian harus dibuktikan dan jika kehilangan laba di masa yang akan datang tidak dapat ditunjukkan, tidak akan diberikan ganti rugi. Menurut pandangan tergugat, penentuan ganti rugi tidaklah seharusnya berdasarkan prinsip keadilan, yaitu ex aequo et bono yang dilarang oleh arbitor karena tidak disepakati oleh para pihak, seperti ditentukan di dalam Pasal 631 KUHPerdata dan pasal 33 (1) peraturan United Nations Commision on Trade Law (Uncitral).

3. Keputusan Pengadilan Arbitrase 121. Hukum Indonesia, sebagaimana berbagai aturan hukum lainnya, mengatur pula perihal pemerolehan kembali atas laba yang hilang (“lucrum cesseans”) sebagai bagian dari ganti rugi terhadap mana pihak yang tidak bersalah berhak dalam hal pelanggaran kontrak yang tidak dapat diampuni, disamping bagian ganti rugi yang lain, “damnum emergens” (ganti rugi darurat). Sebagaimana di dalam peraturan hukum lainnya, perolehan kembaliu ganti rugi terbatas pada kerugian hukum lainnya, perolehan kembali ganti rugi terbatas pada kerugian yang dapat diperkirakan ketika kontrak disusun, dan yang menjadi ganti rugi segera dan secara langsung atas pelanggaran yang dilakukan. 122. Tidak dapat diragukan lagi, pengadilan arbitrase berpendapat bahwa penggugat berhak memperoleh keuntungan dari hasil tawar-menawar sebagai tambahan dari perolehan kembali biaya yang telah dikeluarkan. Sebagimana telah dinyatakan oleh putusan yang diambil di dalam perkara antara Himpurna California Energy Ltd. Dengan PT (Persero) Perusahaan Listrik negara yang dimaksudkan oleh penggugat didalam sidang pemeriksaan, “Untuk membatasi pemerolehan ganti rugi korban pelanggaran kontrak pada pengeluaran biaya yang sesungguhnya mengubahnya sebagai peminjam, yang secara komersial, tidaklah dapat diterima, sementara pihak yang dirugikan menanggung risiko penuh atas biaya modal yang telah dikeluarkan berdasarkan kontrak” (paragraf 195 halaman 143). Kehilangan kesempatan usaha (“perte de chance”) adalah dasar yang diakui secara luas untuk ganti rugi akibat kehilangan laba. 123. Dalam rangka menentukan jumlah ganti rugi terhadap mana penngugat berhak untuk memperolehnya dibawah judul ini, tidak ada dasark yang dapat dirujuk untuk memperoleh pengiriman “pembayaran” yang telah dijadikan patokan sebagai dasar alternatif oleh penggugat untuk menentukan jumlah tersebut. Sebagaimana ditunjuk secara tepat oleh tergugat, kewajiban mengirim pembayaran tersebut didahului dengan perkiraan bahwa suatu unit telah dibangun pada saat tanggal operasi pertama jatuh. Selanjutnya, “pengiriman pembayaran” jatuh tempo apabila terjadi apa yang disebut keadaan kahar dan selama tindakan keadaan kahar berlanjut. Hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kehialngan laba selama 30 (tiga puluh) tahun jangka waktu berkalunya ESC.

124. Masalah yang dihadapi oleh pengadilan arbitrase di dalam kasus ini adalah permohonan untuk menentukan dengan tingkat kepercayaan wajar tingkat laba yang penggugat telah berharap memperoleh dari suatu proyek yang belum mencapai tingkat pembangunan penuh dan yang sebetulnya tunduk pada berbagai resiko untuk semaca, proyek ini di negara semacam indonesia. Akan tetapi, sedikit sekali pertimbangan yang didapat dipakai sebagai panduan untuk mencapai tingkat kepercayaan yang diperlukan sehubungan dengan penentuan perihal tersebut. 125. Pertimbangan yang paling penting dicantumkan di dalam kontrak yang telah disepakati bersama di antara para pihak. JOC dan ESC secara bersama-sama merupakan jaminan bagi penggugat bahwa jika tenaga listrik telah siap untuk di penjualan, suatu langganan, yaitu PLN telah tersedia, yang akan terikat menurut kontrak untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun untuk membeli seluruh produksi dengan harga yang didasarkan atas rumusan yang telah di sepakati terlebih dahulu, dan yang akan dibayar dalam dolar amerika serikat. Kewajiban tergugat seharusnya dijamin oleh dukungan surat dari menteri keuangan ataupun menteri pertambangan dan energi Indonesia. Syarat ini sesungguhnya ditentukan oleh sistwm perbankan dalam pemerolehan pinjaman pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan proyek. Selanjutnya, campur tangan apa pun dari pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak adalah termasuk keadaan kahar yang membebaskan penggugat dan bukan tergugat, dari kewajibannya. 126. Oleh sebab itu, resiko yang paling jelas dihadapi oleh penanam modal asing terutama yang berkecimpung di dalam proyek seperti ini, termasuk antara lain resiko komersil terhadap persediaan pasar, fluktuasi harga, inflasi nilai tukar uang, dan risiko campur tangan pemerintah dapat dibhilangkan dengan dasar persetujuan kontrak para pihak. 127. Adalah benar bahwa tergugat menggaris bawahi risiko yang mungkin mempengaruhi hasil ekonomi proyek selama pembangunan berlangsung seperti yang paling jelas adalah kemungkinan penundaan pembangunan pembangkit tenaga listrik dan pengoprasiannya, besarnya persediaan yang sesungguhnya yang diperkirakan oleh penggugat, pembiayaan yang sesungguhnya tersedia untuk pembangunan proyek sebesar jumlah biaya yang disetujui. Risiko-risiko tersebut, walaupun memang harus dipertimbangkan, tidak terlalu penting di hadapan pengadilan arbitrase, dibanding risiko akibat

pengabaian perlindungan bagi penggugat yang telah dikeluarkan melalui JOC dan ESC. 128. Sehubungan dengan jumlah yang wajib diganti oleh PLN, menurut JOC (pasal 4,5 dan Pasal 4,6) penggugat berhak untuk mengirim pernyataan kepada pertamina mengenai maksud mereka untuk membanvun Energi Geotermal (sebagaimana telah didefinisikan) melalui penyerahan NORC, yang setelah sedikit-dikitnya 90 (sembilan puluh) hari disusul dengan NOID. Menurut JOC, pertamina dapat “secara teknis mengevaluasi “energi geotermal di bawah NORC, yang memungkinkan terjadinya diskusi di antara para pihak sehubungan dengan jumlah enbergi Geotermal dan ketepatan data teknis. Akan tetapi, setelah kurang dari 90 (sembilan puluh) hari surat tersebut dikirim, penggugat bebas mengirim NOID kepada pertamina dimana pertamina harus memberi surat pernyataan kepada pembeli, dalan hal ini PLN mengenai maksud penggugat untuk melaksanakan pembangunan energi geotermal dan pembangunan unit. Dengan demikian, ESC menjamin (Pasal 4.2) bahwa pertamina harus berkonsultasi dengan PLN sebelum memberikan PLN pemberitahuan di mika untuk menjamin bahwa pembangunan fasilitas pembangkit tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang selaras dengan sistem transmisi jawa. Tidak ada ketentuan yang dibuat oleh JOC ataupun ESC yang mendukung hak tergugat untuk berkeberatan atau menentang maksud penggugat untuk membangun persediaan di dalam jumlah yang dinyatakan di dalam NORC dan NOID. 129. Setelah menyerahkan NORC pada bulan September 1997, penggugat telah memberitahu pertamina, baik NORC yang telah diperbaharui maupun NOID pada tanggal 16 Desember 1997, yang mengkonfirmasikan bahwa sedikit-dikitnya persidangan energi sebesar 210 Mw telah tersedia untuk dibangun. Tergugat telah mengeritik pemberitahuan tersebut dengan menyatakan bahwa penggugat mengirim mereka pemberitahuan tersebut tanpa mengindahkan jangka waktu yang diberikan, yaitu 90 hari, dan mereka curiga karena jumlah persediaan yang dinyatakan di dalam NORC sebelumnya, yaitu pada bulan september telah bertambah tanpa pembenaran dan saat itu adalah periode ketidakmenentuan sehubungan dengan pembangunan proyek dan berdasarkan kepusan presiden. Haruslah diperhatikan bahwa hanya pada saat sidang pemeriksaan berlangsung, tergugat menyatakan keberatan seperti ini terhadap NORC dan NOID yang dikirim penggugat tertanggal 16 Desember 1997. Catatan tertulis menyatakan persetujuan para pihak yang tidak

mengindahkan periode 90 (sembilan puluh) hari untuk pemberitahuan NORC dan NOID desember 1997 (berita acara tertanggal 14 Desember 1997 yang dibuat di dalam pertemuan Komite Bersama yang menyatakan bahwa persetujuan tersebut telah ditanda tangani oleh kedua pihak) dan di dalam catatan tersebut dinyatakan bahwa tergugat tidak bereaksi terhadap NORC dan NOID tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan ESC dan JOC apanila pelaksanaan kontrak masih dilanjutkan sebagaimana diharapkan sebelumnya, maka penggugat tidak akan memiliki hak untuk membagunan persediaan kapasitas listrik dalam jumlah yang telah diberi tahu penggugat seblumnya. Perlu juga dicatat bahwa pemberitahuan-pemberitahuan oleh penggugat terjadi selama jangka waktu pemberhentian proyek yang diperintahkan menurut keputusan presiden nomor 39 tahun 1997 tanggal 20 september 1997 telah dibatalkan oleh keputusan presiden nomor 47 tahun 1997 tanggal 1 november 1997 karena itu keraguan tergugat terhadap kebenaran pemberitahuan penggugat tidak berdasar sama sekali. Walau demikian, pengadilan arbitrase tidak meremehkan kemungkinan bahwa jumlah persediaan sebesar 210 Mw yang dapat didayagunakan di wilayah kerja yang dikemukakan oleh penggugat mengkin terlalu tinggi. Hali ini di kemudiankan waktu akan memberatkan pada saat membuat keputusan sehubungan dengan jumlah ganti rugi atas kehilangan laba. Mengenai pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembangunan proyek, menurut pendapat pengadilan arbitrase, tidaklah beralasan sama sekali untuk meragukan kesiapan penggugat dalam mengeluarkan biaya tersebut, baik secara langsung maupun melalui para pemegang saham.\ NORC dan NOID tanggal 16 desember 1997 telah menunjukkan niat penggugat untuk melanjutkan pembangunan energi geotermal dalam jumlah yang telah diumumkan dan untuk pembangunan unit-unit yang diperlukan. Oleh sebab itu, penggugat mengajukan permohonoan pada tanggal 5 januari 1998untuk memperoleh izin dari pihak penguasa pemerintah indonesia yang berwenang untuk menggunakan dana alokasi fasilitas sejumlah US$ 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta dolar amerika serikat). Setelah pembatalan keputusan presiden Nomor 47 tahun 1997 melalui keputusan presiden nomor 5 tahun 1998 tanggal 10 januari 1998, penggugat telah sedapat mungkin mendesak, baik melalui jalur politik maupun diplomatik, untuk memperoleh dukungan atas kelanjutan kembali proyek mereka di indonesia. Penggugat memohon pertamina

pada tanggal 23 januari 1998, untuk mengadakan campur tangan dengan pejabat setempat agar proyek dilanjutkan kembali. Menurut pendapat pengadilan arbitrase, sikap penggugat seperti telah dibuktikan di atas memperlihatkan keyakinan mereka bahwa proyek akan tetap dilanjutkan dan memberikan keuntungan, meskipun dihalangi oleh perkembangan politik dan kesulitan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Secara sederhana adalah masuk akal bahwa kesulitan tersebut dapat diatasi bersamaan dengan berlalunya waktu dan penerimaan tindakan-tindakan yang diusulkan oleh Internasional Monetary Find (IMF). Namun demikian, pada tahun 1998, ketentuan dan syarat perolehan pembiayaan untuk pembangunan proyek, masih tetap menjadi masalah. Walaupun untuk tujuan penilaian ini, dianggap bahwa JOC dan ESC tetap akan dilanjutkan untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan mereka dan surat berisi dukungan pemerintah seharusnya telah tersedia sebagaimana dicantumkan di dalam ESC (pasal 4.3 (ii)), namun kondisi ekonomi politik di Indonesia yang memburuk di dalam periode tersebut harus dipertimbangkan pula untuk syarat-syarat pemerolehan pembiayaan tersebut. Dapat diingat dalam hal ini, bahwa para pihak telah mempertimbangkan kemungkinan untuk menunda penjaminan pembiayaan yang diperlukan. Hal ini dapat dilihat melalui ESC yang mencantumkan ketentuan apabila penggugat tidak dapat mengatur pembiayaan, maka kontrak akan ditangguhkan selama sekurangkurangnya 2 (dua) tahun (Pasal 4.3). Sebagaimana telah disebutkan (supra, paragraf 127), haruslah dipertimbangkan sejumlah risiko akibat tidak adanya perlindungan yang dapat dijamin oleh JOC dan ESC, termasuk biaya modal yang lebih tinggi dari cash flow yang telah diperkirakan penggugat, penundaan pembangunan pembangkit tenaga listrik dan pengoprasiannya, dan jumlah persediaan sumber geotermal yang akan dikelola yang ternyata lebih rendah dari yang diharapkan, dan/atau pengelolaan modal dan ongkos operasionil lebih tinggi dari cash flow yang direncanakan. Salah satu cara untuk membuat penilaian atas risiko yang ditanggung penggugat akibat kehilangan laba yang jumlahnya telah dinyatakan oleh penggugat adalah dengan menetapkan tarif potongan harga pada perkiraan cash flow selanjutnya yang lebih tinggi dari yang telah diajukan oleh penggugat. Hal ini dilakukak dengan menambah secara tepay komponen “risk premium” pada tarif tersebut. Akan tetapi, hal ini berarti pula ada kemungkinan bahwa dampak kumulatif dari risiko-

risiko tersebut harus dinilai secara pasti dan diartikan dalam jumlah presentase yang lebih tinggi. Karena terlalu banyak variabel yang dapat muncul didalam proses pengevaluasian tersebut, maka beberapa pendekatan lainnya harus dilakukan pula setelah pert6imbangan beberapa faktor tersebut dilakukan yang ternyata dapat mengurangi klaim penggugat atas kehilangan laba berdasarkan bukti-bukti yang telah diserahkan oleh kedua pihak, maka pengadilan arbitrase menetapkan jumlah kehilangan laba yang berhak diperoleh penggugat sebagai ganti rugi adalah sebesar US$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dolar amerika serikat. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pada paragraf 108, tergugat telah dijatuhi hukuman secara bersama-sama maupun masingmasing untuk membayar jumlah tersebut kepada penggugat. D. Apakah KBC Berhak untuk Meminta Ganti Rugi untuk Keuntungan yang Diperoleh Secara Tidak Adil? 130. Permohonan penggugat untuk memperoleh ganti rugi untuk keuntungan yang diperoleh secara tidak adil disampaikan sebagai alternatif “pada saat KBC tidak dapat memperoleh ganti rugu berdasarkan ESC dan JOC” (berkas fakta-fakta dan surat permohonan pada sidang perkara selanjutnya, nomor 196, hal 67). Berhubung pengadilan arbitrase telah memberi wewenang bagi penggugat untuk memperoleh perbaikan (remedy) berdasarkan kontrak, permohonan penggugat untuk memperoleh ganti rugi untuk keuntungan yang diperoleh secara tidak adil tidak perlu lagi dan tidak akan dianggap oleh pengadilan arbitrase. E. Bunga penggugat meminta pengenaan bunga terhitung sejak tanggal 10 januari 1998. Atas julah yang telah diputuskan sebagai ganti rugi. Berhubung pengadilan arbitrase telah memutuskan baru pada akhir hatun 2000 penggugat dapat memperoleh ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan, maka pengenaan bunga atas jumlah ganti rugi tersebut akan dimulai setelah tanggal tersebut, karena evaluasi tersebut tepat dipakai untuk memenuhi permohonan pemerolehan bunga. Sehubungan dengan laba, kerugian yang jumlahnya telah diputuskan tidak akan dibayar beberapa tahun setelah tanggal 10 januari 1998, oleh sebab itu bunga atas jumlah yang dikabulkan tersebut tidak akan bertambah sebelum tanggal keputusan tersebut.

Menimbang bahwa pengadilan arbitrase internasional mempunyai kebebasan penuh dalam menetapkan tarif bunga, dengan mempertimbangkan uang pembayaran, situasi masing-masing pihak, dan keadaan perkara, jumlah yang diizinkan oleh pengadilan arbitrase akan ditingkatkan dengan bunga dengan tingkat 4% (empat persen) pertahun dari tanggal 1 Januari 2001 hingga pelunasan penuh. F. Biaya Arbitrase 131. Penggugat dan tergugat secara bersama-sama mengajukan permohonan agar pihak lawan menaggung seluruh iaya dan ongkos arbitrase, termasuk biaya para penasihat hukum v=beserta asisten mereka. Hal ini tidak dapat diterapkan pada ongkos dan biaya yang sehubungan dengan masalah-masalah awal yang telah dibagi menurut sehubungan dengan masalah-masalah awal yang telah dibagi menurut keputusan awal tanggal 30 september 1999. Hal ini telah diselesaikan melalui putusan tersebut, dan karena itu, apabila jumlah yang telah diizinkan untuk ganti rugi ongkos-ongkos belum juga dibayar menurut keputusan awal, maka keputusan pengenaan bunga atas jumlah tersebut adalah diluar yuridiksi pengadilan arbitrase, namun masih dalam yuridiksi yang berwenang di mana perlakuan tersebut di ajukan. 132. Berdasarkan pasal 40 ayat (1) peraturan arbitrase United Nations Commision on Trade Law (Uncitral), “biaya arbitrase pada dasarnya ditanggung oleh pihak yang kalah dalam persidangan. Akan tetapi, pengadilan arbitrase akan membuat seimbang penanggungan setiap ongkos di antara para pihak apabila penyamarataan tersebut masuk akal, dengan mempertimbangkan keadaan kasus tersebut”. Dalam hal ini, tergugat pada dasarnya mengalami kekalahan dalam perkara ini, akan tetapi tntutan ganti rugi penggugat dalam jumlah yang cukup besar ditolak oleh pengadilan arbitrase. Dalam situasi ini, pengadilan arbitrase mepertimbangkan adalah layak bagi tergugat untuk menanggung 2/3 (dua pertiga) dari ongkos dan biaya arbitrase dan penggugat mebayar 1/3 (satu pertiganya). 133. Demikianlah ongkos dan biaya arbitrase di dalam tahap kedua dan terakhir arbitrase ini telah diputuskan sebagai berikut: Biaya Arbitrase Yves DERAINS Peiro BERNARDINI Ahmed EL KOSHERI

146.337,00 dolar Amerika Serikat 109.752,69 dolar Amerika Serikat 109.752,69 dolar Amerika Serikat

jumlah pembiayaan arbitrase oleh pengadilan arbitrase adalah US$ 34.140,00 (tiga puluh empat ribu seratus empat puluh dolar amerika serikat). Oleh sebab itu, ongkos dan biaya tahap kedua ini adalah US$ 399.982,38 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ratus delapan puluh dua dan tiga puluh delapan sen dolar amerika serikat). Jumlah ini ditebus melalui depiosito para pihak, dengan rincian penggugat membayar US$ 199.982,38 (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua dan tiga puluh delapan sen dolar amerika serikat) dan tergugat membayar US$ 200.000 (dua ratus ribu dolar amerika serikat). Karena penggugat telah diputuskan hanya membayar 1/3 (satu pertiga) dari jumlah US$ 399.982,38 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ratus delapan puluh dua dan tiga puluh delapan sen dolar amerika serikat), maka tergugat diwajibkan untuk membayar sisa dari yang seharusnya dibayar oleh penggugat, yaitu sebesar US$ 66.654,92 (enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat dan sembilan puluh dua sen dolar amerika serikat). 134. Pasal 40 ayat (2) Arbitrase United Nations Commision on Trade Law (Uncitral) memberikan kebebasan kepada pengadilan arbitrase untuk memberikan keputusan perihal ongkos penasihat hukum beserta asisten mereka, maka hal-hal berikut dipertimbangkan oleh pengadilan arbitrase untuk menentukan mana yang akan menaggung ongkos atau masing-masing pihak mendapat bagian yang haris di bayar apabila pembagian tersebut masuk akal. Dengan menimbang berbagai aspek didalam kasus ini, berbagai klaim yang dimasukkan oleh penggugat sebagai alternatif dari masalah teknik yang muncul akibat klaim dalam jumlah besar atas kehilangan laba maka pengadilan arbitrase menetapkan bahwa masing-masing pihak menanggung ongkos pembiayaan para penasihat hukum dan asisten mereka. BERDASARKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN TERSEBUT, PENGADILAN ARBITRASE MEBUAT TEMUAN DAN MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT: 1. Pertamina dan PLN telah melanggar perjanjian ESC dan pertamina telah melanggar Kontrak JOC. 2. Pertamina dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dijatuhi hukuman dalam bentuk pembayaran ganti rugi sebesar US$ 111.100.000 (seratus sebelas juta seratus ribu dolar amerika serikat) untuk biaya-biaya yang diderita kepada KBC, termasuk bunga

3.

4.

5. 6.

sebesar 4% (empat persen) per tahun, terhitung 1 januari 2001 sampai lunas. Pertamina dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dijatuhi hukuman pembayaran ganti rugi sebesar US$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dolar amerika serikat) untuk laba yang seharusnya diperoleh kepada KBC termasuk bunga sebesar 4% (empat persen) pertahun, terhitung 1 januari 2001 sampai lunas. Pertamina dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dijatuhi hukuman pembayaran ganti rugi sebesar US$ 66.654,92 (enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat dan sembilan puluh dua sen dolar amerika serikat) kepada KBC untuk biaya dan ongkos yang dikeluarkan sehubungan dengan fase kedua dan terakhir dari arbitrase ini, termasuk bunga sebesar 4% (empat persen) pertahun, terhitung 1 januari 2001 sampai lunas. Masing-masing pihak harus menanggung ongkos pembiayaan penasihat hukum dan asisten mereka. Tuntutan lainnya dari pihak dinyatakan dibantah atau dihapuskan.

Dibuat di Genewa, 18 Desember 2000

[Tanda Tangan] Prof Piero BERNARDINI

[Tanda Tangan] Prof. Ahmed. EL KOSHERI

[Tanda Tangan] Mr.Yves DERAINS ******