Makalah Psda New

BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Seluruh kehidupan di dunia tidak dapat terlepas dari air. Air menjadi prasyarat bagi kelangsungan hidup setiap makhluk. Hak hidup setiap warga Negara harus mendapat jaminan dan perlindungan Negara. Negara harus mampu mengatur bangsa dengan kekuasaan yang telah diamanatkan di dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, Negara mengamanatkan kepada pemerintah melalui UU No.7 Tahun 2004 untuk mengatur dan menjamin kebutuhan dan memberikan perlindungan hak setiap individu bangsa untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, termasuk pula memberikan perlindungan terhadap resiko yang timbul akibat potensi dan daya air. Sebagai salah satu sumber daya, potensi yang terkandung dalam air dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Mengingat air adalah sumber daya esensial bagi kehidupan, maka salah satu sektor yang dipandang paling signifikan merasakan dampak perubahan iklim akibat pemanasan global adalah sektor sumber daya air, berupa dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air, serta meningkatnya daya rusak air yang antara lain berupa banjir, erosi dan sedimentasi. Untuk

mengendalikan

daya

rusak

air

diperlukan

upaya

pengendalian, yaitu : pencegahan sebelum terjadi bencana; penanggulangan pada saat terjadi bencana; dan pemulihan akibat bencana. Dalam hal ini pengendalian daya rusak air meliputi pengendalian yang terkait dengan air hujan, air permukaan, air tanah, dan air laut. Pengendalian akan memberikan hasil yang lebih baik apabila pemerintah menyelenggarakan

1

sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya dengan melibatkan peran masyarakat.

1. 2 Rumusan Masalah Berdasakan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana dampak dari daya rusak air?



Bagaimana cara mengendalikan daya rusak air terkait dengan air hujan, air permukaan, air tanah, dan air laut?



Bagaimana

peran

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

upaya

pengendalian daya rusak air?

1. 3 Tujuan 

Mengetahui dampak dari daya rusak air



Mengetahui cara untuk mengendalikan daya rusak air terkait dengan air hujan, air permukaan, air tanah, dan air laut



Mengetahui peran pemerintah dan masyarakat

dalam upaya

pengendalian daya rusak air

2

BAB II PEMBAHASAN

2. 1 Pengendalian Daya Rusak Air 2.2.1

Dampak daya rusak air Menurut “PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PRT/M/2015 NANGGULANGAN DARURAT BENCANA AKIBAT DAYA RUSAK AIR “ BAB I pasal 1 ayat 2 berbunyi Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. Menurut pasal 1 ayat 3 dampak /bencana akibat daya rusak air antara lain: a. banjir termasuk banjir bandang;

b. erosi dan sedimentasi;

3

c. banjir lahar dingin;

d. tanah longsor pada tebing sungai yang berubah menjadi aliran debris;

e. intrusi; dan/atau f. perembesan.

4

2.2.2

Upaya Pencegahan

Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik nonfisik melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah Pencegahan sebagaimana lebih diutamakan pada nonfisik.

dan/atau maupun sungai. kegiatan

Yang dimaksud dengan : 





kegiatan fisik adalah pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/ bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. Contoh dari daya rusak air seperti banjir, erosi, kekeringan, kepunahan satwa dan tumbuhan, wabah penyakit, longsor, tsunami, terjadinya amblesan tanah, kegiatan nonfisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai adalah penyelarasan antara upaya kegiatan konservasi di hulu dengan pendayagunaan di hilir.

Pilihan kegiatan ditentukan oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan. Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2.2.3

Upaya Menanggulangi Penanggulangan daya rusak air dapat dilakukan dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan akibat bencana, misalnya penyediaan fasilitas pengungsian dan penambalan darurat tanggul bobol. Penanggulangan dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi 5

penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tindakan Darurat Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air. Keadaan yang membahayakan merupakan keadaan air yang luar biasa yang melampaui batas rencana sehingga jika tidak diambil tindakan darurat diperkirakan dapat menjadi bencana yang lebih besar terhadap keselamatan umum. 2.2.4

Upaya Memulihkan Kerusakan Kualitas Lingkungan Pemulihan daya rusak air dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air. Pemulihan menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat. Pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Ketentuan mengenai pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

6

Contoh Artikel daya rusak air:

2.2.1 NPV (Net Present Value) Parameter ini didasarkan pada konsep mendiskonto seluruh aliran kas ke nilai sekarang untuk mendapatkan nilai netto. Jika nilainya > 0 maka dikatakan proyektersebut layak, jika < 0 maka dikatakan tidak layak. Nilai NPV dapat dilihat pada tabel 2

7

Tabel 2 Hasil perhitungan NPV dalam kondisi Normal

2.2.2 BCR (Benefit Cost Ratio) Parameter ini didasarkan atas perbandingan antara manfaat dan biaya. Jika nilainya > 1 maka dikatakan proyek tersebut layak, jika < 1 maka dikatakan tidak layak. Nilai BCR dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3 Hasil perhitungan BCR dalam kondisi Normal

2.2.3 IRR (Internal Rate of Return) Internal rate of return adalah indikator tingkat efisiensi suatu rencana investasi dapat diterima. Besarnya IRR ini tidak ditentukan secara langsung dan harus dengan cara coba-coba untuk mendapatkan nilai NPV=0. Adapun perhitungan nilai IRR dapat dilihat pada tabel 4 dan 5

8

Tabel 4 Hasil perhitungan IRR dalam kondisi Normal suku bunga 11%

Tabel 5 Hasil perhitungan IRR dalam kondisi Normal suku bunga 12%

IRR

= 𝐼1 +

𝑁𝑃𝑉 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 𝑁𝑃𝑉 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓−𝑁𝑃𝑉 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓

(𝐼2 − 𝐼1)

11,265,229,224

= 11% + 11,265,229,224−(442,739,870) (12% − 11%) = 11% + 0,96218 = 11,96218% > 7.5% (layak)

2.2.4 PP (Payback Period) Periode pengembalian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 9

mengembalikan modal investasi. PP dibagi menjadi 2 yaitu Simple Payback Period (tanpa memperhitungkan suku bunga) yang dapat dilihat pada tabel 6 dan Discounted Payback Period (memperhitungkan suku bunga) yang dapat dilihat pada tabel 7

Tabel 6 Hasil perhitungan Simple Payback Period

10

𝑛

−𝑃 + ∑

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 = 0 𝑡=1

7


-2,173,841,580

n2 = 8



22,561,394,790

2,173,841,580

∆n = 2,173,841,580+22,561,394,790 n = 7 + 0,088 = 7,088 tahun (pada tahun 2017)

Tabel 7 Hasil perhitungan Discounted Payback Period 𝑛

−𝑃 + ∑

𝑃 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 ( , 𝑖, 𝑡) = 0 𝐹 𝑡=1

10 < n < 11 n1 = 10



-9,131,819,641

n2 = 11



4,507,546,537

9,131,819,641

∆n = 9,131,819,641+4,507,546,537 n = 10 + 0,669 = 10,669 tahun (pada tahun 2020) 11

2. 3 Analisa Kelayakan Sensitivitas Dimaksudkan untuk melihat hasil analisa kelayakan proyek yang telah dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dalam analisa sensitivitas ini menggunakan asumsi peningkatan pendapatan dan penurunan biaya dengan berbagai kondisi antara lain 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%.

2.3.1 NPV (Net Present Value) Nilai NPV dalam berbagai kondisi dapat dilihat pada tabel 8

Tabel 8 Nilai NPV pada berbagai kondisi

2.3.2 BCR (Benefit Cost Ratio) Nilai BCR dalam berbagai kondisi dapat dilihat pada tabel 9

Tabel 9 Nilai BCR pada berbagai kondisi

2.3.3 IRR (Internal Rate of Return) Nilai IRR dalam berbagai kondisi dapat dilihat pada tabel 10

Tabel 10 Nilai IRR pada berbagai kondisi 12

BAB III PENUTUP 3. 1 Kesimpulan Berdasarkan hasil evaluasi parameter kelayakan finansial pada proyek pembangunan Kawasan Pasar Terpadu Blimbing Kota Malang diperoleh hasil sebagai berikut : 

Cash flow Pasar Blimbing terdiri dari pendapatan proyek, biaya investasi, biaya operasional, dan biaya proyek lainnya. Dalam menyusun cash flow proyek pembangunan Kawasan Pasar Terpadu Blimbing ini menggunakan Metode Langsung, yaitu : dalam metode ini pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompokkelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap (gross) dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan.



Ditinjau dari hasil evaluasi kelayakan finansial dengan metode Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate Return (IRR), dan Payback Period (PP) menggunakan suku bunga 7.5% pada kondisi normal, maka proyek Pembangunan Kawasan Pasar Terpadu Blimbing Kota Malang layak untuk beroperasi. Diperoleh nilai positif dari NPV sebesar Rp. 65,345,570,925, nilai >1 dari BCR sebesar 1.3791, dan nilai IRR > suku bunga 7.5% (MARR) yaitu sebesar 11,96218% 



Dari uji sensitivitas suku bunga 7.5% jika terjadi kenaikan manfaat dan penurunan biaya masing-masing sebesar 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30% maka hasil yang diperoleh dengan metode Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate Return (IRR), proyek Pembangunan Kawasan Pasar Terpadu Blimbing Kota Malang layak untuk beroperasi. Diperoleh nilai positif dari NPV sebesar Rp. 134,708,982,136 jika terjadi kenaikan manfaat dan penurunan biaya sebesar 10%, nilai BCR > 1 sebesar 1,6786 jika terjadi kenaikan manfaat dan penurunan biaya sebesar 10%, dan nilai IRR > suku bunga 13

7.5%

(MARR)

sebesar

18,58962%.

Untuk

perhitungan

yang

selanjutnya dengan sensitivitas sebesar 15%, 20%, 25%, dan 30% juga didapatkan hasil yang sama yaitu proyek Pembangunan Kawasan Pasar Terpadu Blimbing Kota Malang layak untuk dilaksanakan.  

Waktu pengembalian investasi (Payback Period) dengan menggunakan metode Simple Payback Period yaitu selama 7 tahun 1 bulan 7 hari terjadi pada tahun 2017. Dengan menggunakan metode Discounted Payback Period waktu yang diperlukan adalah 10 tahun 8 bulan 1 hari pada tahun 2020. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode Discounted Payback Period waktu yang diperlukan untuk investasi lebih lama dari metode Simple Payback Period, hal tersebut dikarenakan pada metode Discounted payback period

dipengaruhi

oleh

‘nilai

waktu’

dari

uang

dengan

memperhitungkan tingkat bunga i (P/F,7.5%,30) sehingga waktu pengembalian investasi lebih lama. 3. 2 Saran Dari hasil analisis yang telah dilaksanakan maka dapat dikemukakan beberapa saran antara lain : 

Data yang didapatkan dari pihak PT. Karya Indah Sukses (KIS) kurang lengkap, sehingga perhitungan yang dilakukan juga kurang maksimal. Sedangkan akses untuk meminta data ke pihak pemerintah kota juga sulit. Oleh karena itu perlu adanya data yang lengkap dan akurat agar perhitungan kelayakan finansial menjadi akurat. 



Akses jalan menuju Kawasan Pasar Terpadu Blimbing sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, sehingga usaha-usaha untuk perbaikan jalan dan pengaturan jalur lalu lintas perlu diperhatikan mengingat jalur yang digunakan untuk mengakses Kawasan Pasar Terpadu Blimbing adalah jalan besar dan sering terjadi kemacetan.



Untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang tidak stabil, salah satu pertimbangan

lain

yang

perlu

dilakukan

dengan

peningkatan

pemeliharaan dan pelayanan Kawasan Pasar Terpadu Blimbing sehingga sarana dan prasarana yang ada dapat terus dimanfaatkan. 14

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1. 1

Latar Belakang ......................................................................................... 1

1. 2

Rumusan Masalah .................................................................................... 2

1. 3

Tujuan ....................................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................ 3 2. 1

Penyusunan Rencana Cash Flow ............. Error! Bookmark not defined.

2. 2

Analisa Kelayakan Finansial ................... Error! Bookmark not defined.

2.2.1 NPV (Net Present Value) ........................................................................ 7 2.2.2 BCR (Benefit Cost Ratio) ....................................................................... 8 2.2.3 IRR (Internal Rate of Return) ................................................................. 8 2.2.4 PP (Payback Period) ............................................................................... 9 2. 3

Analisa Kelayakan Sensitivitas .............................................................. 12

2.3.1 NPV (Net Present Value) ...................................................................... 12 2.3.2 BCR (Benefit Cost Ratio) ..................................................................... 12 2.3.3 IRR (Internal Rate of Return) ............................................................... 12 BAB III PENUTUP .............................................................................................. 13 3.1

Kesimpulan ............................................................................................... 13

3.2

Saran ......................................................................................................... 14

15