Makalah Pendidikan Pancasla.docx

MAKALAH PENDIDIKAN PANCASLA

“pancasila sebagai landasan yuridis”

OLEH : Kelompok 5 

Nabila amalia



Annisa febri.H



Nurul utami



Muh ilham



Nurazizah



Harun al-rasyid

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TADULAKO PALU 2018

Kata Pengantar

Assalamualaikum. Wr. Wb Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berberkat dan limpahan rahmatnya maka saya bisa menyelesaikan sebuah makalah dengan tepat waktunya. berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah yang berjudul Landasan Yuridis, Filsafat, Ilmu dan Teori Pendukung pendidikan Nonformal yang dapat memberikan manfaat besar bagi kita untuk mempelajari Pendidikan Nonformal. Penulis meminta maaf dan mohon pemaklumannya bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau menyinggung perasaan pembaca. Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terimakasih dan semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan kita semua..amien

Palu, November 2018

Kelompok 5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang………………………………………………………..A B. Tujuan penulia BAB II PEMBAHASAN A. Landasan yuridis pancasila menurut UUD B. Sila-sila Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut: C. Landasan yuridis pancasila berdasarkan pembukaan uud 45

BAB III PENUTUP Kesimpulan Saran DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7 bersama-sama batang tubuh UUD 1945. Sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, Pancasila mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik. Karena hal tersebut Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir; atau jelasnya sebagaisistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi ‘yang menyandangnya. Yang menyandangnya itu di antaranya: (a) bidang politik, (b) bidang ekonomi, (c) bidang sosial budaya, (d) bidang hukum, (e) bidang kehidupan antar umat beragama, Memahami asal mula Pancasila. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) telah berhasil menyusun Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara, namun masih perlu dirumuskan ke dalam Paradigma yang secara operasional dapat digunakan sebagai pedoman dan model baik dalam merumuskan kebijakan publik maupun sebagai acuan kritik, untuk menentukan mana yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan Pancasila.

B. Tujuan penulis Untuk mengetahui landasan yuridis pancasila menurut UUD Untuk mengetahui Sila-sila Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal UUD 1945 Untuk mengetahui Landasan yuridis pancasila berdasarkan pembukaan uud 45

BAB II PEMBAHASAN

A. Landasan yuridis pancasila menurut UUD Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi di dalam negara serta sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum negara RI hal ini sesuai dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. V/MPR/1973 jo Tap MPR No. IX/MPR/1978, selanjutnya dipertegas lagi mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 yang kemudian dicabut dengan Tap. MPR RI No. II/MPR/2000. Dalam Tap. MPR RI No. II/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum disebutkan bahwa Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 (setelah diamandemen dibaca pasal-pasal) menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional, dan dengan ditetapkannya ketetapan ini maka Pancasila tidak lagi sebagai Sumber dari segala sumber hukum melainkan menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa ”sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Dengan terbentuknya UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa ”Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”. B. Sila-sila Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berhubungan erat dengan pasal 29 (1,2) UUD 1945 Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan erat dengan pasal 27, 28, 28 A28 J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD 1945 Sila Persatuan Indonesia berhubungan erat dengan pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945 Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berhubungan erat dengan pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945 Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhubungan erat dengan pasal 23, 27 (2), 31, 33, 34 UUD 1945

C. Landasan yuridis pancasila berdasarkan pembukaan uud 45 Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV yang berbunyi sebagai berikut:”….. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan/perwakilan , serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia”. Pengertian kata “…..Dengan berdasar kepada….” Hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata’Pancasila’ secara jelas namun anak kalimat”…dengan berdasar kepada….” Ini memiliki makna dasar Negaraadalah pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar Negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan Negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersamasama dengan batang tubuh UUD 1945. Dalam Tap. MPR RI No. II/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum disebutkan bahwa Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 (setelah diamandemen dibaca pasal-pasal) menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional, dan dengan ditetapkannya ketetapan ini maka Pancasila tidak lagi sebagai Sumber dari segala sumber hukum melainkan menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan/perwakilan , serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia”.

SARAN Demikian makalah ini kami susun dengan harapan bisa bermanfaat bagi semua. Adapun harapan dari kami adalah adanya saran maupun kritik yang dapat membagun bagi penyusun untuk pembuatan tugas yang selanjutnya. Mudah-mudahan makalah ini juga bisa dijadikan bahan pustaka bagi sekolah kita yang tercinta ini.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-landasan-pendidikan-menurut-para-ahlibeserta-jenis-dan-fungsinya/. http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-landasan-yuridis-pendidikan-indonesialengkap/ [1]http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-landasan-pendidikan-menurut-para-ahlibeserta-jenis-dan-fungsinya/ [2]http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-landasan-yuridis-pendidikan-indonesia/