Makalah Kelompok 1.docx

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan di mana di dalamnya terdapat berbagai macam kehidupan yang saling ketergantungan. Lingkungan hidup juga merupakan penunjang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik. Di indonesia pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek

dan

jangka

panjang.

Keduanya

dilaksanakan

secara

sambung

menyambung untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pola pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta memikirkan dampak–dampak yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Dalam analisis mengenai dampak lingkungan, tentu perlu ada badan dan komsi penilai yang tata kerjanya diatur dalam suatu peraturan yang mendalam. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, saat ini dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan. Maka dari itu, ditetapkanlah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 1

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

2019

Dalam AMDAL, tata kerja komisi penilai merupakan hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan hal tersebut, penyusun membuat makalah ini untuk lebih mendalami Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup agar bisa dijadikan pedoman untuk pembahasan AMDAL yang lebih lanjut. 1.2. Rumusan Masalah 1) Apa yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)? 2) Apa yang dimaksud dengan Komisi Penilai AMDAL? 3) Bagaimana pembentukan, tugas, dan susunan Komisi Penilai AMDAL? 4) Bagaimana Kewenangan Komisi Penilai AMDAL? 5) Bagaimana Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL? 6) Bagaimana Pembiayaan Komisi Penilai AMDAL? 7) Bagaimana Ketentuan Peralihan Komisi AMDAL? 8) Bagaimana Ketentuan Penutup Komisi AMDAL?

1.3. Tujuan 1) Mengetahui pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). 2) Mengetahui pengertian Komisi Penilai AMDAL. 3) Mengetahui pembentukan, tugas, dan susunan Komisi Penilai AMDAL. 4) Mengetahui kewenangan Komisi Penilai AMDAL 5) Mengetahui tata kerja Komisi Penilai AMDAL 6) Mengetahui pembiayaan Komisi Penilai AMDAL 7) Mengetahui ketentuan peralihan Komisi Penilai AMDAL 8) Mengetahui ketentuan penutup Komisi Penilai AMDAL

1.4.Manfaat Penulisan Penulisan makalah ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi yang membutuhkan dan terutama bagi mahasiswa mengenai tata kerja komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

2019

1.5. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan dalam penulisan makalah ini, penulis membuat sistematika dalam 3 Bab yaitu: BAB I

: PENDAHULUAN Pada bagian pendahuluan ini penulis memaparkan latar belakang, tujuan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II

: PEMBAHASAN Pada bagian isi, penulis akan memaparkan pengertian dari analisis mengenai dampak lingkungan menurut peraturan pemerintah , komisi

penilai

analisis

mengenai

dampak

lingkungan

,pembentukan, tugas, dan susunan komisi penilai AMDAL dalam pengelolaan lingkungan, kewenangan komisi penilai AMDAL, tata kerja komisi penilai AMDAL, pembiayaan komisi penilai AMDAL, ketentuan peralihan komisi penilai AMDAL, penutup komisi penilai AMDAL. BAB III

: PENUTUP Pada bagian penutup penulis akan menutup makalah ini dengan kesimpulan-kesimpulan yang tetap mengacu kepada isi makalah tersebut.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 3

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Analisis Mengenai Dampak Lingkugan Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008, Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi prosespengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak

besar

danpenting

suatu

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Menurut Fola S. Ebisemiju (1993) bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungaan atau Environmental Impact Assesment (EIA) muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang daampak negaatif dari kegiatan manusia khususnya pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu, AMDAL tetap menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. (Ebisemiju dalam Soemartono, 1996 : 15). Menurut Munn (1974) definisi umum tenyang Amdal itu adalah : “ Analisis Mengenaai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukaan untuk meng identifikasi, memprediksi, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan” Dari definisi secara akademis ini kemudian dirumuskan definisi hukum dalam perundang-undangan, antara lain :

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 5

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019



Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 Pasal 1 ayat 1 (pelaksaanaan Pasal 16 Undaang-undang Lingkungan Hidup Tahun 1982) merumuskan sebagai berikut : “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.” (Ebisemiju dalam Silalahi, 1995 : 23).



Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 yang menyatakan sebagai berikut : “Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.” (Fandeli, 1995 : 34). Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah keseluruhan dokumen studi kelayakan lingkungan yang terdiri dari kerangka acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL). Dari pengertian tersebut Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) hanya merupakan salah satu dokumen dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk menghilangkan kemungkinan pencemaran, keseluruhan yang terdapat dalam AMDAL harus dilaksanakan secara cermat sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya. (Soemartono, 1996). Jadi istilah AMDAL dibedakan dengan ANDAL, yaitu AMDAL

merupakan keseluruhan proses yang meliputi kelima buah dokumen, yaitu Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL). Sedangkan ANDAL yaitu Analisis Dampak Lingkungan merupakan salah satu dokumen yang dibuat dalam proses tersebut. (Suparni, 1994 : 94).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 6

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

2.2 Pengertian Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008, Komisi Penilai AMDAL adalah Komisi yang bertugas untuk menilai dokumen AMDAL. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah aspek kelengkapan dan kualitas kajian dalam dokumen AMDAL. Keputusan Mentri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 02 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL telah memberikan panduan tentang aspek-aspek penilaian dokumen AMDAL. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pengambil keputusan kesepakatan kerangka acuan ANDAL dan kelayakan lingkungan. Rekomendasi tersebut harus didasarkan atas pertimbangan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan nasional, memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan, kesesuaian dengan rencana pengembangan wilayah dan rencana tata ruang wilayah.

2.3 Pembentukan, Tugas, dan Susunan Komisi Penilai AMDAL Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 : Komisi penilai dibentuk oleh: a. Menteri untuk komisi penilai pusat; b. gubernur untuk komisi penilai provinsi; c. bupati/walikota untuk komisi penilai kabupaten/kota. Dibantu oleh: a. tim teknis komisi penilai yang selanjutnya disebut tim teknis; dan b. sekretariat komisi penilai. Keanggotaan komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:Ketua Komisi a.

Ketua Komisi dijabat oleh Deputi untuk Komisi penilai AMDAL pusat, Kepala BAPEDALDA atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup ditingkat propinsi untuk Komisi Penilai AMDAL Propinsi, Kepala BAPEDALDA atau pejabat lain yang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 7

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

ditugasi

mengendalikan

dampak

lingkungan

hidup

ditingkat

Kabupaten/Kota. b.

Sekretaris Komisi Sekretaris Komisi dijabat oleh seorang pejabat yang menangani AMDAL

baik

dari

Pusat

maupun

Daerah

(Propinsi

dan

Kabupaten/Kota). c.

Anggota Komisi Anggota Komisi terdiri dari: wakil intansi/dinas teknis yang mewadahi kegiatan yang dikaji, wakil daerah, ahli dibidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang dikaji, wakil masyarakat, wakil organisasi lingkungan, dan anggota lain yang dianggap perlu. Sebagaimana disebut dalam Kep-MENLH 41/2000 tentang pedoman

Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Tim Teknis terdiri atas para ahli dari intansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan BAPEDALDA Kabupaten/Kota atau itansi lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup ditingkat Kabupaten/Kota, serta ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008, Komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas: a. Menilai KA, ANDAL, RKL, dan RPL; dan b. Memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan KA dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada: 1. Menteri untuk komisi penilai pusat; 2. Gubernur untuk komisi penilai provinsi; 3. Bupati/walikota untuk komisi penilai kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, komisi penilai wajib mengacu pada: a. Kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 8

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

b. Rencana tata ruang wilayah; dan c. Kepentingan pertahanan keamanan. Tim teknis mempunyai tugas menilai secara teknis KA, ANDAL, RKL, dan RPL berdasarkan permintaan komisi penilai. Penilaian secara teknis tersebut meliputi: a. Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah; b. Kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang AMDAL; c. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan; d. Ketepatan dalam penerapan metoda penelitian/analisis; e. Kesahihan data yang digunakan; f. Kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan g. Kelayakan ekologis. Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusun dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikasi penyusun AMDAL dan ahli dibidangnya. Ketentuan standar minimal cukup materi penusaun AMDAL diatur dalam keputusan Kepala Bapeda Nomor 09/2000, tentang pedoman penyusunan AMDAL diatur dalam keputusan kepala Bapeda Nomor 09/2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. Waktu yang diperlukan untuk proses AMDAL hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan pada umumnya berkisar antara 6 – 18 bulan. Terdapat 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yaitu: Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Dana. Dari segi kelembagaan, Komisi Penilai AMDAL Daerah dapat dibentuk jika:

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 9

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

1. Memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi penilai AMDAL akan berfungsi secara efektif • jika lembaga yang menaungi komisi penilai mempunyai eselon yang cukup tinggi sehingga dapat melakukan koordinasi antar dinas dan instansi lain yang berkaitan dengan AMDAL 2. Adanya organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang telah lulus mengikuti pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam fungsinya sebagai salah satu anggota komisi penilai 3. Adanya kemudahan akses ke laboratorium yang memiliki kemampuan menguji contoh uji kualitas sekurang-kurangnya untuk parameter air dan udara balk laboratorium yang berada di Kabupaten/Kota maupun di ibukota provinsi terdekat. Dari segi sumber daya manusia, Komisi Penilai AMDAL Daerah dapat dibentuk dengan persyaratan: 1. Tersedianya sumber daya manusia yang telah lulus mengikuti pelatihan Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup khususnya di instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi komisi penilai; 2. Tersedianya tenaga ahli sekurang-kurangnya di bidang biogeofisikkimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah/daerah, dan lingkungan sebagai anggota komisi penilai dan tim teknis; Dari segi dana, pemerintah Kabupaten / Kota harus menyediakan dana yang memadai dalam APBD untuk pelaksanaan tugas Komisi Penilai AMDAL. Perlu ditegaskan bahwa Komisi Penilai AMDAL dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada publik, sehingga pendanaan untuk kegiatan komisi perlu disediakan oleh pemerintah.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 10

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

Tata cara pembentukan komisi Penilai AMDAL di daerah Kabupaten/Kota telah diatur melalui Kep MENLH Nomor 41 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses AMDAL adalah Pemerintah, Pemrakarsa, Masyarakat yang berkepentingan. Peran masingmasing pemangku kepentingan tersebut secara lebih lengkap adalah sebagai berikut: a.

Pemerintah; Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu

rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian

dengan

kebijakan

pembangunan

berkelanjutan.

Untuk

mengambil keputusan, pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggung

jawabkan,

baik

yang

berasal

dari

pemilik

kegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen AMDAL. Dokumen ini dinilai oleh Komisi penilai AMDAL untuk menentukan apakah informasi yang terdapat didalamnya telah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai apakah rencana kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan suatu kriteria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. b.

Pemrakarsa : Orang atau Badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu

rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kegiatan AMDAL. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu melaksanakan kajian AMDAL, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan AMDAL tetapi ditangan pemrakarsa kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 11

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

c.

Masyarakat yang berkepentingan; Masyarakat

yang

berkepentingan

adalah

masyarakat

yang

terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam AMDAL yang setara dengan kedudukan phak-pihak yang terlibat dalam AMDAL. Didalam kajian AMDAL, masyarakat bukan objeck kajian namun merupakan subjeck yang ikut serta dalam proses pngambilan keputusan tentang hal-hal yng berkaitan dengan AMDAL. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakt dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk mendapatan keputusan terbik. Dalam proses AMDAL masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu : 1. Masyarakat terkena dampak; masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana kegiatan orang atau kelompok yang diuntungkan (beneficiary groups), dan orang atau kelompok yang dirugikan (at-risk groups). 2. Masyarakat pemerhati; masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap kegiatan maupun dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan.

2.4 Kewenangan Komisi Penilai AMDAL Tugas Penilai AMDAL adalah menilai Kerangka Acuan ANDAL (KA ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Sesuai dengan Kep-MENLH No. 40 Tahun 2000, tentang pedoman tata kerja Komisi Penilai AMDAL

kewenangan penilaian AMDAL

ditentukan sebagai berikut : 1. Kewenangan AMDAL di pusat diberlakukan pada jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan keamanan negara, lokasi kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 12

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

propinsi, wilayah sengketa dengan negara lain, wilayah ruang lautan diatas 12 mil, berlokasi dilintas batas negara. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008, Komisi penilai pusat berwenang menilai dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria: a. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang berlokasi: 1.Lebih dari satu wilayah provinsi 2.Di wilayah sengketa dengan negara lain; 3.Di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau 4.Di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.

2. Kewenangan AMDAL di propinsi diberlakukan bagi kegiatan industri pulp;industri semen dan quarry;industri petrokimia; HPH dan Unit pengolahannya; HTI dan Pengolahannya; PLTA; PLTU/PLTP/PLTD; bendungan; bandar udara di luar kategori bandar udara internasional; pelabuhan diluar kategori pelabuhan samudra, kegiatan yang berlokasi di lebih dari satu Kabupaten/Kota;diwilayah laut dengan jarak 4-12 mil. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008, Komisi penilai provinsi berwenang menilai dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 13

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

a. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau b. Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang berlokasi: 1. Lebih dari satu wilayah kabupaten/kota; 2. Di lintas kabupaten/kota; dan/atau 3. Di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

3. Kewenangan AMDAL di kabupaten/Kota diberlakukan bagi kegiatan diluar kewenangan Pusat dan propinsi. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008, Komisi penilai kabupaten/kota berwenang menilai dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah kabupaten/kota dan memenuhi kriteria: a. Jenis usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau b. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang penilaiannya dilakukan oleh komisi penilai kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, jika suatu instansi teknis merupakan pemrakarsa kegiatan, maka hanya sebagai anggota komisi penilai AMDAL menjadi gugur. Dengan demikian instansi teknis tidak ikut sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL, namun duduk sebagai pemrakarsa yang mengajukan dokumen AMDAL.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 14

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

Tim teknis atau anggota Komisi penilai AMDAL dapat melakukan peninjauan lapangan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan proses pelingkupan dan kajian dampak atas perintah ketua komisi penilai AMDAL. Pembiayaan untuk penijau lapangan dibebankan kepada intansi masing-masing.

2.5 Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL 2.5.1

Penilaian Dokumen KA Prosedur Penerimaan Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008, Prosedu Penerimaan dilakukan dengan : 1. KA dinilai oleh: a. Komisi penilai pusat, diajukan oleh pemrakarsa kepada Menteri melalui sekretariat komisi penilai pusat b. Komisi penilai provinsi, diajukan oleh pemrakarsa kepada gubernur melalui sekretariat komisi penilai provinsi; dan c. Komisi penilai kabupaten/kota, diajukan oleh pemrakarsa kepada bupati/walikota melalui sekretariat komisi penilai kabupaten/kota. 2. Sekretariat komisi penilai memeriksa kelengkapan administrasi dokumen KA. 3. Sekretariat komisi penilai memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen KA yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan sudah digandakan sejumlah anggota komisi penilai yang diundang. 4. Tanda bukti penerimaan dokumen KA wajib dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen. 5. Dokumen KA wajib dilakukan penilaian oleh komisi penilai dan pengambilan keputusan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan dokumen KA.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 15

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

Penilaian oleh Tim Teknis 1. Tim teknis melakukan penilaian KA atas permintaan ketua komisi penilai. 2. Penilaian sebagaimana dilakukan dalam bentuk rapat tim teknis yang dipimpin oleh ketua tim teknis. 3. Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat tim teknis paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat tim teknis. 4. Dalam hal ketua tim teknis tidak dapat memimpin rapat penilaian KA, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh ketua tim teknis. 5. Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai. 6. Hasil penilaian KA oleh tim teknis disampaikan pada rapat komisi penilai. Penilaian oleh Komisi Penilai 1. Ketua komisi penilai mengundang anggota untuk menilai KA. 2. Penilaian dilakukan dalam bentuk rapat komisi penilai yang dipimpin oleh ketua komisi penilai. 3. Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat komisi penilai paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat komisi penilai. 4. Dalam hal ketua komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh sekretaris komisi penilai. 5. Dalam hal ketua dan sekretaris komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh ketua komisi. Perbaikan oleh Pemrakarsa 1. Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan KA berdasarkan hasil penilaian komisi penilai dan menyerahkan kepada ketua komisi penilai melalui sekretariat komisi penilai

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 16

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian komisi penilai diterima. 2. Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 3. Waktu yang digunakan oleh pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan KA, tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja 4. Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan KA paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh komisi penilai untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen KA tersebut dinyatakan kadaluarsa. Penolakan Dalam hal rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan dan/atau peraturan perundang-undangan, komisi penilai wajib menolak KA dimaksud. Keputusan Keputusan kesepakatan KA diterbitkan oleh: a. Menteri untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai pusat; b. Gubernur untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai provinsi; dan c. Bupati/walikota untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai kabupaten/kota. Penerbitan keputusan kesepakatan KA harus mempertimbangkan hasil rapat penilaian komisi penilai. Keputusan kesepakatan KA

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 17

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian ANDAL yang akan dilaksanakan. Penyampaian Salinan Keputusan dan Publikasi 1. Salinan keputusan kesepakatan KA beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan komisi penilai pusat disampaikan oleh Menteri kepada: a. impinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; b. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; c. gubernur yang bersangkutan; d. kepala instansi lingkungan hidup provinsi; e. bupati/walikota yang bersangkutan; dan f. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. 2. Salinan keputusan kesepakatan KA beserta dokumennya yang penilaiannya

dilakukan

oleh

komisi

penilai

provinsi

disampaikan oleh gubernur kepada: a. Menteri; b. pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat provinsi; c. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat provinsi d. bupati/walikota yang bersangkutan; dan e. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. 3. Salinan keputusan kesepakatan KA beserta dokumennya yang penilaiannya

dilakukan

komisi

penilai

kabupaten/kota

disampaikan oleh bupati/walikota kepada: a. gubernur yang bersangkutan; b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi; c. pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di kabupaten/kota;

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 18

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

d. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di kabupaten/kota; 4. Menteri, gubernur atau bupati/walikota menjamin keputusan kesepakatan KA beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat. 2.5.2

Penilaian Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL Prosedur Penerimaan Dokumen 1. ANDAL, RKL, dan RPL yang dinilai oleh: a. komisi penilai pusat, diajukan oleh pemrakarsa kepada Menteri melalui sekretariat komisi penilai pusat; b. komisi penilai provinsi, diajukan oleh pemrakarsa kepada gubernur melalui sekretariat komisi penilai provinsi; c. komisi penilai kabupaten/kota, diajukan oleh pemrakarsa kepada bupati/walikota melalui sekretariat komisi penilai kabupaten/kota. 2. Sekretariat komisi penilai memeriksa kelengkapan administrasi dokumen ANDAL, RKL, dan RPL. 3. Sekretariat komisi penilai memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen ANDAL, RKL, dan RPL

yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan

sudah digandakan sejumlah anggota komisi penilai yang diundang. 4. Tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen. 5. Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan. Penilaian oleh Tim Teknis 1. Tim teknis melakukan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL atas permintaan ketua komisi penilai.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 19

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

2. Penilaian dilakukan dalam bentuk rapat tim teknis yang dipimpin oleh ketua tim teknis. 3. Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat tim teknis paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat tim teknis 4. Dalam hal ketua tim teknis tidak dapat memimpin rapat tim teknis ANDAL, RKL, dan RPL, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh ketua tim teknis. 5. Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai. 6. Hasil penilaian ANDAL, RKL, dan RPL oleh tim teknis disampaikan pada rapat komisi penilai. Penilaian oleh Komisi Penilai 1. Ketua komisi penilai mengundang anggota untuk menilai ANDAL, RKL, dan RPL. 2. Penilaian dilakukan dalam bentuk rapat komisi penilai yang dipimpin oleh ketua komisi penilai. 3. Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat komisi penilai paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat komisi penilai. 4. Dalam hal ketua komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh sekretaris komisi penilai. 5. Dalam hal ketua dan sekretaris komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh ketua komisi. Perbaikan oleh Pemrakarsa 1. Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL, dan RPL berdasarkan hasil penilaian komisi penilai dan menyerahkan kepada ketua komisi penilai melalui sekretariat komisi penilai sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 20

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian komisi penilai diterima. 2. Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi penilai setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 3. Waktu yang digunakan oleh pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL, dan RPL tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja. 4. Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL dan RPL paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh komisi penilai untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen ANDAL, RKL, dan RPL dimaksud dinyatakan kadaluarsa. Keputusan 1. Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh: a. Menteri, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai pusat; b. gubernur, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai provinsi; dan c. bupati/walikota, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai kabupaten/kota. 2. Penerbitan keputusan wajib mencantumkan: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan; dan b. pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat. Penyampaian Salinan Keputusan dan Publikasi 1. Salinan keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL, dan RPL beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan komisi penilai pusat disampaikan oleh Menteri kepada:

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 21

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

a. pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; b. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; c. gubernur yang bersangkutan; d. kepala instansi lingkungan hidup provinsi; e. bupati/walikota yang bersangkutan; dan f. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. 2. Salinan keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL, dan RPL beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan komisi penilai provinsi disampaikan oleh gubernur kepada: a. Menteri; b. pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat provinsi; c. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat provinsi; d. bupati/walikota yang bersangkutan; dan e. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. 3. Salinan keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL, dan RPL beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan komisi penilai kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada: a. gubernur yang bersangkutan; b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi; c. pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di kabupaten/kota; dan d. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di kabupaten/kota. 4. Menteri, gubernur atau bupati/walikota menjamin keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL, dan RPL beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 22

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

2.6 Pembiayaan Komisi Penilai AMDAL Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008, Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai, tim teknis, dan sekretariat komisi penilai dibebankan pada: a. anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk komisi penilai, tim teknis, dan sekretariat komisi penilai pusat; b. anggaran instansi lingkungan hidup provinsi untuk komisi penilai, tim teknis, dan sekretariat komisi penilai provinsi; dan c. anggaran instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk komisi penilai, tim teknis, dan sekretariat komisi penilai kabupaten/kota.

2.7 Ketentuan Peralihan Komisi Penilai AMDAL Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008, Penilaian dokumen AMDAL suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dalam proses penilaian oleh komisi penilai pusat, provinsi atau kabupaten/kota atau telah diajukan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota, namun tidak sesuai dengan ketentuan, tetap dinilai oleh komisi penilai pusat, provinsi atau kabupaten/kota sampai ditetapkannya keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

2.8 Penutup Komisi Penilai AMDAL Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008, Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 1994 tentang Pelingkupan;

2.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 54 Tahun 1995 tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/Multisektor dan Regional;

3.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 55 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional;

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 23

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

4.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Terpadu/Multisektor; dan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 24

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008, Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi prosespengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 membahas menengenai : -

Pembentukan, Tugas, dan Susunan Keanggotaan Komisi Penilai;

-

Kewenangan Komisi Penilai;

-

Tata Kerja Komisi Penilai yang terdiri dari Penilaian Dokumen KA dan Penilaian Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL;

-

Pembiayaan;

-

Ketentuan Peralihan;

-

Ketentuan Penutup.

3.2.Saran Peraturan mengenai tata kerja komisi penilai merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam AMDAL. Peraturan mengenai hal tersebut merupakan hal yang penting karena bisa menjadi pedoman dalam melakukan penilaian sebuah AMDAL dengan baik dan benar. Maka dari itu, pembaca disarankan untuk lebih mendalami pasal pasal dari peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut agar lebih memahami mengenai penilaian AMDAL oleh badan atau komisi terkait.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 25

Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2019

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2015). Tata Cara Pembentukan Komisi Penilai AMDAL. [online]. Diakses

dari

http://dlh.jabarprov.go.id/index.php/faq/119-amdal/174-

bagaimanakah-tata-cara-pembentukan-komisi-penilai-amdal-di-daerahkabupaten-kota [Dikutip 12 Februari 2019] Anonim.

(2017).

Analisis

Mengenai

Dampak

Lingkungan.

[online].

http://fakultasilmulingkunganhidup.blogspot.com/2017/05/makalahanalisis-mengenai-dampak-AMDAL.html. [Dikutip 12 Februari 2018] Bangun,

Arma.

(2015).

AMDAL.

[online].

Diakses

dari

http://harmanti.blogspot.com/2015/04/makalah-amdal.html [Dikutip 12 Februari 2018] Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 26