Makalah Ham Aborsi Hukuman Mati Euthanasia.docx

MAKALAH HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS HUKUMAN MATI , ABORSI , DAN EUTHANASIA

Disusun Oleh: 1. Muhammad Ichsan Yanuar

(16521143)

2. Bimmo Dwi Hartono

(16521146)

3. Naufal Salahuddin

(16521149)

4. Rofi Nur Ariyanto

(16521162)

5. Augusta Alda Pratomo

(16521170)

6. Deni Nur Alamsyah

(16521179)

7. Muhammad Nurasfan

(16521180)

8. Mella Muhlasoh

(16521182)

JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2017 1

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Atas Berkat dan rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan tugas Makalah ini dengan Tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas akademik Pendidikan Kewarganegaraan tahun ajaran 2016/2017.Topik yang dibahas tentang aborsi , hukuman mati , euthanasia dalam pandangan HAM . Dan juga hukum hukum yang terkait dengan tiga masalah tersebut . Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fahmi Muqaddas dan Ibu Lise Yolanda sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis didalam menyusun makalah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk tersajinya makalah ini. Kami menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu dikarenakan keterbatasan yang ada. Sehingga kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Kiranya makalah ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita semua. Sehingga permasalahan penegakan Hukum dan Hak Asasi dapat terselesaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Mei 2017

PENYUSUN

2

Daftar Isi HALAMAN JUDUL .......................................................................................................1 KATA PENGANTAR ....................................................................................................2 DAFTAR ISI ...................................................................................................................3 BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................4 Latar Belakang ................................................................................................................4 Rumusan Masalah .................................................................................... ......................4 BAB II PEMBAHASAN ...............................................................................................5-11 BAB III PENUTUP .......................................................................................................12 Kesimpulan ......................................................................................................................12 Daftar pustaka...................................................................................................................13

3

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun.Hak Asasi merupakan sebuah bentuk anugrah yang diturunkan oleh Tuhan sebagai sesuatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharga. Hak Asasi dilandasi dengan sebuah kebebasan setiap individu dalam menentukan jalan hidupnya, tentunya Hak asasi juga tidak lepas dari kontrol bentuk norma-norma yang ada. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, keturunanan, jabatan, agama dan lain sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Salah satu hak manusia tertera pada pasal 28A yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya . Dewasa ini banyak kasus yang berkaitan dengan pasal 28A contohnya seperti hukuman mati , aborsi , dan euthanasia yang mengakibatkan HAM seakan - akan tidak berarti lagi . 1.2 Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: a. Jelaskan persoalan HAM yang ada di dalamnya b. Berikan analisis bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut, kembangkan pada kerangka perndangan yang terkait c. Apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait d. Pendapat tentang problematik penyelesaian kasus tersebut dan kasus-kasus HAM secara umum e. Saran agar dapat dipahami

BAB II 4

PEMBAHASAN 2.1 Persoalan HAM yang ada didalamnya Sebelum membahas persoalan HAM yang ada didalamnya alangkah baiknya kita mengerti tentang pengertian dari Hukuman mati , aborsi , dan euthanasia . Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Aborsi adalah tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Euthanasia adalah tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan . Di dunia etik kedokteran kata euthanasia diartikan secara harfiah akan memiliki arti “mati baik”. Di dalam bukunya seorang penulis Yunani bernama Suetonius menjelaskan arti euthanasia sebagai “mati cepat tanpa derita”. Euthanasia Studi Grup dari KNMG Holland (Ikatan Dokter Belanda) menyatakan: “Euthanasia adalah perbuatan dengan sengaja untuk tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri” Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga nya berkaitan dengan sala satu hak manusia , yaitu hak untuk hidup . Lantas apakah ketiga peristiwa tersebut melanggar HAM ? Indonesia adalah negara hukum, dasar yuridis bagi Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat 3 UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Banyak pro kontra ketika hukum menjalankan tugasnya termasuk saat hukum yang mengatur dan bergerak untuk melaksanaakan hukuman mati yang tentu saja sudah melalui proses pengadilan. Hukuman mati memiliki nilai-nilai universal yang tidak bertentangan dengan HAM. Karena pelaksanaan hukuman mati merupakan perintah undang-undang. Membunuh dan menahan dalam kondisi normal merupakan perbuatan yang melanggar HAM, namun karena dilakukan atas perintah undang-undang maka perbuatan tersebut sah demi hukum. Hukuman mati bukanlah semata sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana berat, namun juga sebagai upaya menjaga dan menegakkan hak asasi manusia Di Indonesia hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat 5

perbuatannya. Saat ini Indonesia menerapkan ancaman hukuman mati dalam sejumlah peraturan perundang – undangannya seperti pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti Terorisme dan UU Pengadilan HAM. Yang kedua adalah aborsi ,aborsi dilarang karena dianggap melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Tindakan aborsi ini dianggap sama dengan pembunuhan. Mengapa? Dalam ilmu biologi, disebutkan bahwa embrio terbentuk karena ada pertemuan sel sperma dan sel telur. Sel sperma yang melebur dengan sel telur akan membentuk zigot. Sel zigot kemudian membelah menjadi morula, morula menjadi blastula, dan kemudian menjadi gastrula. Gastrula ini yang kemudian berkembang menjadi embrio. Sel sperma dan sel telur itu sendiri merupakan sel hidup, sehingga mulai dari awal pembuahan pun, sudah dapat dikatakan ada kehidupan. Dalam pandangan agama pun, aborsi adalah tindakan yang dilarang. Agama islam, misalnya, dalam salah satu firman Allah: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Aborsi yang disengaja termasuk ”membunuh yang di haramkan oleh Allah”. Qur’an surat Al baqarah ayat 183 menerangkan bagaimana proses penciptaan manusia Hak-hak yang diatur dalam UU no 39 tahun 1999 adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Aborsi adalah pembunuhan, itu artinya aborsi dilarang. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman. Ketiga , Euthanasia bertentangan dengan salah satu hak asasi manusia yaitu hak hidup karena bisa saja perbuatan ini dilakukan tanpa persetujuan dari pasien yang ingin tetap hidup . Tindakan ini berarti sama saja dengan pembunuhan .Berdasarkan hukum di Indonesia maka euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344, 338, 340, 345, dan 359Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dari ketentuan tersebut, ketentuan yang berkaitan langsung dengan euthanasia aktif terdapat pada pasal 344 KUHP.

6

2.2 Cara penyelesaian persoalan Pro kontra tentang penegakan hukum terutama hukuman mati terus bergulir . Banyak yang menganggap bahwa hukuman mati menyalahi aturan HAM . konsep hak asasi manusia yang dianut Indonesia saat ini bukanlah HAM yang sebebas – bebasnya melainkan dapat dibatasi atau dimungkinkan untuk dibatasi yang mana harus berlandasakan undang – undang yang berlaku dan UUD itu sendiri .Pasal 28J mengatur kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain atau lebih singkat dapat dikatakan “kewajiban asasi manusia”, yang jelas bunyinya : 

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berbagai macam kasus di Indonesia yang sudah menjalankan hukuman mati sebagai

tindakan hukumnya, Yang paling menarik perhatian adalah hukuman bagi pelaku kasus terorisme dan narkoba . Hukuman mati bagi pelau narkoba tidak dilarang undang undang . Mahkamah Konstitusi juga sudah memutus bahwa hukuman mati pada kejahatan berat dalam hal ini narkotika adalah konstitusional atau tidak melanggar konstitusi dan hal ini sudah diputuskan dari berbagai model penafsiran, mulai dari tafsir gramatis, historis atau original intent, sistematis, teleologis, dan sosiologis, itu yang saya baca dari artikel. Hukuman mati untuk kasus narkoba adalah menurut UU No. 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana mati bagi pengedar, pengimpor dan produsen narkotika seperti pada pasal 113, 114. 116, 118, 119, dan 121. Mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer dan tata pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Indonesia adalah negara yang melarang perbuatan aborsi , seperti dijelaskan dalam undang undang berikut : 7

KUHP Bab XIX Pasal 229,346 s/d 349: 

Pasal 229: Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. Pasal 346: Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.



Pasal 347: (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.



Pasal 348: (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara tujuh tahun.



Pasal 349: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam



pasal 347 & 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga & dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Menurut Undang-Undang Kesehatan pasal 75 ayat 1 No. 36 Tahun 2009, segala bentuk

tindakan aborsi dilarang, namun ada pengecualian berdasarkan UU Kesehatan pasal 75 ayat 2 sehingga ada dua kondisi di mana wanita boleh melakukan aborsi; 2. Kehamilan karena perkosaan Wanita korban perkosaan akan mengalami trauma psikis yang cukup panjang. Diperlukan pemdampingan dari psikiater untuk bisa memulihkan kondisi psikisnya agar kembali normal. Kita bisa membayangkan bagaimana jika wanita hamil paska diperkosa. Tentu penderitaannya akan semakin bertambah. Oleh karena itu kehamilan karena hasil perkosaan boleh digugurkan (aborsi). 8

Namun ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pada PP 61/2014 pasal 31 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan usia janin maksimal 40 hari. Selain itu harus ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan usia kehamilan yang sesuai dengan waktu kejadian perkosaan serta laporan dari penyidik kepolisian dan psikolog yang menerangkan bahwa kejadian tersebut murni sebuah kejadian perkosaan. Hal ini berdasarkan PP 61/2014 pasal 34 ayat 2. 2. Kehamilan dengan indikasi darurat medis Kehamilan dengan indikasi darurat medis diperbolehkan untuk aborsi berdasarkan UU Kesehatan pasal 75 ayat 2, diantaranya adalah kehamilan yang dapat mengancam nyawa ibu dan janin seperti janin yang menderita cacat bawaan, janin yang memiliki kelainan genetik berat yang tidak bisa diperbaiki sehingga akan menyulitkan bayi hidup di luar kandungan. Dalaam hal ini termasuk kehamilan di luar kandungan (hamil anggur) dan kehamilan dengan kondisi janin yang tidak berkembang. Euthanasia merupakan perbuatan yang terlarang karena dikategorikan sebagai suatu pembunuhan atas nyawa seseorang dan terhadap pelakunya diancam pidana, tetapi bukan mustahil jika selama ini euthanasia telah banyak terjadi di Indonesia, walaupun hal tersebut dilakukan secara diam-diam. Pada kenyataannya, semakin lama ternyata tindakan euthanasia menjadi suatu "kebutuhan" dalam beberapa kasus tertentu mengenai penderitaan pasien atas penyakit tak tersembuhkan yang dideritanya. . § Pasal 344 KUHP barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Untuk euthanasia aktif maupun pasif tanpa permintaan, beberapa pasal dibawah ini perlu diketahui oleh dokter. § Pasal 340 KUHP Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau pejara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. § Pasal 359 Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

9

§ Pasal 345 Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selamalamanya empat tahun penjara. Berdasarkan penjelasan pandangan hukum terhadap tindakan euthanasia dalam skenario ini, maka dokter dan keluarga yang memberikan izin dalam pelaksanaan tindakan tersebut dapat dijeratkan dengan pasal 345 KUHP dengan acaman penjara selama-lamanya empat tahun penjara.

2.3 Apa yang harus dilakukan pihak pihak terkait Pada kasus hukuman mati ,bagi para penegak hukum diharapkan harus obyektif dalam menyikapi suatku kasus dan jangan mudah terpengaruh dengan pendapat negara lain karena setiap negara itu mempunyai dasar hukum yang berbeda Sedangkan kasus aborsi , dokter harus bisa membedakan apakah baorsi harus tetap dilakukan atau tidak boleh dilakukan sesuai dengan persyaratan dan kode etik dokter . Semisal , diijinkan apabila kehamilan itu dapat membahayakan ibunya dan kehamilan disebabkan kecelakaan ( permerkosaan ) tetapi harus memenuhi persyaratan sesuai UU kesehatan. Kasus euthanasia di Indonesia terbilang masih jarang dan ilegal. Di Indonesia hukum yang mengatur tentang euthanasia belum cukup kuat seperti kasus aborsi dan hukuman mati , tetapi Indonesia jelas melarang perbuatan euthanasia karena itu saama saja seperti pembunuhan . Dokter harus tetap berpegang pada kode etik nya dan hars tetap patuh pada peraturan perundangan-undangan negara . Yaitu dengan tetap menolak permintaan euthanasia karena itu termasuk perbuatan yang melanggar hukum dengan alasan apapun.

2.4 Problematika penyelesaian kasus kasus yang berkaitan dengan HAM Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian kasus kasus yang berkaitan dengan HAM masi banyak menemui kendala . Pro dan kontra selalu mengikutinya , Terkadang juga terkesan ada pembiaran dari para penegak hukum dan kurangnya juga pengetahuan masyarakat tentang hukum . Untuk masalah aborsi , hukuman mati , dan euthanasia memang banyak sekali pro dan kontra , karena masalah ini berkaitan langsung dengan salah satu hak asasi manusia yaitu hak hidup . Seperti hukuman mati , banyak yang tidak setuju dengan hukuman mati karena dianggap terlalu kejam . Padahal jika dilihat lebih jauh lagi apabila tersangka tidak dihukum mati contohnya pelaku narkoba maka dikhawatirkan rantai narkoba terus berjalan dan tidak

10

dapat dihentikan . Selain itu narkoba bukan hanya merusak sedikit saja tapi dapat merusak suatu generasi bangsa tersebut . Tingkat aborsi di Indonesia juga banyak meningkat akhir – akhir ini , salah satu penyebab utamanya adalah pergaulan yang semakin bebas . faktor Lingkungan juga mendukung berkembangnya pergaulan bebas yang mendorong meningkatnya angka aborsi.Banyak masyarakat yang belum sadar bahwa bahaya aborsi selain dapat merenggut nyawa juga melanggar HAM dan dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara . Bagi yang membantu menggugurkan kandungan juga dapat dikenai sanksi . Selama masih ada yang membantu untuk melakukan aborsi maka praktik aborsi tetap akan terjadi. Di Indonesia untuk undang undang yang berkaitan dengan masalah euthanasia masih belum kuat walaupun untuk angka peristiwa euthanasia belum tinggi , tetapi dikhawatirkan kedepan persitiwa ini akan marak terjadi , Petugas medis yang melekukan euthanasia akn dijerat sanksi karena itu termasuk pembunuhan . Tetapi terkadang petugas medis ada yang sengaja melakukan euthanasia padahal pasien tersebut tidak menginginkannya

2.6 Saran Terhadap kasus HAM tersebut Indonesia adalah negara hukum, dasar yuridis bagi Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat 3 UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dari pasal diatas , sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Masyarakat harus mentaati hukum tersebut walaupun dalam praktiknya masih banyak yang melakukan pelanggaran .Kedepannya pihak pihak yang terkait harus lebih memperhatikan hukum yang berlaku dan masyarakat harus mendukung dalam upaya penegakan hukum tersebut.

11

BAB III

PENUTUP 3.1 Kesimpulan 1.

Indonesia adalah negara hukum, dasar yuridis bagi Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat 3 UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

2.

Salah satu jenis HAM adalah hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya , dimana setiap manusia memiliki hak kebebasan untuk hidup dan tidak seorang pun dapat ikut campur .

3.

Aborsi adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan akan dikenai sanksi hukuman bagi yang melakukan dan membantu melakukan seperti dijelaskan pada KUHP Bab XIX Pasal 229,346 s/d 349 . Faktor penyebab yang paling besar adalah seks bebas

4.

Euthanasia adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum , bahkan bisa di kategorikan suatu tindakan pembunuhan .

5.

Hukuman mati tidak termasuk pelanggaran HAM karena sudah ada landasan hukum yang mengatur tentang kasus tersebut.Apabila tidak dilakukan hukuman mati maka sama saja kita melanggar hukum yang ada di Indonesia

6.

Penegakan hukum yang tegas , peningkatan pengetahuan tentang hukum , dan dukungan dari masyarakat adalah cara untuk mengurangi peningkatan kasus hukuman mati , aborsi , dan euthanasia

12

DAFTAR PUSTAKA Amr. 2013 . Hukuman Mati Senafas dengan Semangat Perlindungan HAM. http://www.hukumonline.com/. Diakses Selasa 29 Mei 2017 Kaelan. 2007. “Pendidikan Kewarganegaraan”. Jogjakarta: Paradigma Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasan Murtini. 2011 . Aborsi dan Ham . http://murtini-tini.blog.ugm.ac.id . Diakses Senin 28 mei 2017 Nina. 2011. Pengertian aborsi. http://www.ninanilna.blogspot.com/. Diakses Selasa , 29 Mei 2017 Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Valentino. 2011. Aborsi dan Pergaulan Bebas Remaja yang Mengkhawatirkan. http://www.m.kompasiana.com/. Diakses Senin, 29 Mei 2017

13