Makala Ilmu Negara.docx

BAB II PEMBAHASAN A. Bentuk Negara Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis atau peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu negara dilihat secara keseluruuhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut negara secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Bentuk

negara

pengertiannya

sering

digaduhkan

dengan

bentuk

pemerintahan. Aristoteles mengemukakan tiga macam bentuk negara yang dibaginya menurut bentuk yang ideal dan bentuk pemerosotan, sehingga dijumpai tujuh bentuk negara, yaitu sebagai berikut.1 1. Monarchi adalah pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan seluruh rakyat. 2. Tirani adalah pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingannya sendiri. 3. Aristokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. 4. Oligarchi

adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna

kepentingan kelompok (golongannya) sendiri. 5. Plutokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang kaya guna kepentingan orang-orang kaya. 6. Politea adalah adalah pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan seluruh rakyat. 7. Demokrasi adalah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintahan. B. Bentuk Negara / Pemerintahan Monarki atau Kerajaan Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakuakn oleh negara dalam menyelengarakan kesejahteraan rakyatnya dan 1

Ni’matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.228.

1

kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan pemerintahan yang hanya menjlankan tugas eksekutif saja, melainkan meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.2 Bentuk negara monarki adalah bentuk negara dimana rajalah yang memegang kekuasaan. Dalam memimpin bentuk negara monarki biasanya tidak terlalu dibutuhkan kecakapan dalam hal hukum, sebab UndangUndang telah membatasi dan mengatur kekuasaan raja sudah cukup memberikan jaminan bahwa pemerintahan dapat berjalan. Namun dalam bentuk bentuk pemerintahan monarki yang murni membuat kekuasaan raja sebagai kepala pemerintahan menjadi sangat mutlak dan tidak terbatas. Sedangkan Monarki sendiri berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa yang disebut raja. Monarki merupakan bentuk pemerintahan tertua di dunia. Pendapat lain menegaskan, Monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku pada semua perkara didalam pemerintahan. Pendapat para ahli mengenai Monarki: 

Garner menyatakan setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tanpa melihat sumber atau sifat-sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah yang dinamakan monarki.



Jellinek menegaskan monarki adalah pemerintahan atau kehendak fisik yang menekankan bahwa karakteristik sifat-sifat dasar Monarki adalah kompetensi, untuk melihatkan kekuasaan tertinggi Negara.

2

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet ke-5, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, 1983), hlm.171.

2

Biasanya bentuk pemerinahan Monarki, jabatan Raja tiada batas dan turun temurun, namun saat ini ada pula kekuasaan Raja yang terbatas kekuasaannya oleh konstitusi yang lebih dikenal dengan Monarki Konstitusional. Namun pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi

karena kebanyakaannya adalah Monarki

Konstitusional. Bentuk negara / pemerintahan Monarki dibagi menjadi dua, yaitu: a. Monarki Absolut Dalam Monarki Absolut, pemerintahan dikepalai oleh seorang Raja, Ratu, Syah atau Kaisar (sebutan untuk jabatan ini terkadang antara satu wilayah dengan wilayah berbeda) dan kekuasaannya tidak terbatas. Monarki Absolut adalah monarki yang benar-benar raja. kehendaknya adalah hukum dan merespek segala perkara yang ada. Dia tidak dijilid dan dikuasai oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Sistem ini dilaksanakan di eropa sebelum revolusi perancis, maupun kerajaan di Nusantara pada masa lalu. Perintah penguasa merupakan hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri penguasa terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Salah satu contoh yang banyak dikenal adalah: 1) Perancis pada masa kekuasaan Louis XIV. Louis XIV menyebut i’etat c’est moi (Negara adalah saya). Artinya tidak ada perbrdaan antara Lembaga Negara dengan diri pribadi sang Raja, segala peraturannya merupakan undangundang yang harus dipatuhi rakyat. 2) Spanyol dibawah Raja philip II 3) Rusia dibawah Tsar Nicholas.

3

b. Monarki Konstitusional Yaitu suatu negara monarki yang kekuasaan rajanya dibatasi oleh konstitusi UUD. Tindakan raja harus sesuai dan berdasar pada konstitusi. Dulu kebanyakan negara memakai Bentuk Monarki Absolut,

yang

menyebabkan

partisipasi

masyarakat

kurang.

Perkembangan politik yang terjadi, terutama setelah lahirnya Revolusi Industri menyadarkan rakyat bahwa mereka memiliki hak asasi yang tidak dapat diambil alih secara paksa karena itu berkembang kehendak untuk membatasi kekuasaan Raja agar tidak bersifat mutlak (Absolut). Disisi lain partisipasi rakyat juga harus diberi ruang. Penguasa harus memperhatikan kepentingan rakyat dan bekerja keras untuk mewujudkan tujuan bersama. Semua itu termasuk dalam undangundang (Konstitusi) yang diandaikan sebagai kontrak antara penguasa dan rakyat. Karena kekuasaan Raja dibatasi oleh undang-undan (Konstitusi)

maka

bentuk

pemerintahannya

disebut

Monarki

Konstitusional. Pengalaman

beberapa

kerajaan

berkaitan

dengan

proses

terbentuknya Monarki Konstitusional dapat diuraikan sebagai berikut: a. Ada kalanya inisiatif untuk merubah bentuk Monarki Absolut menjadi Monarki Konstitusional itu datang dari raja sendiri karena takut kekuasannya akan runtuh. Contoh: jepang dengan hak octrooi. b. Adakalanya Monarki Absolut menjadi Monarki Konstitusional karena dorongan rakyat atau terjadi refilusi yang berakibat dibatasinya kekuasaan raja. Contoh: Inggris yang melahirkan Bill Of Right pada 1689, Yordania, Denmark, Arab Saudi dan Brunain Darusalam. Dalam dunia modern tak sedikit yang kemudian membatasi kekuasaaan Raja dengan hanya menempatkan Raja hanya sebagai Kepala Negara. Sementara, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri sendiri dibentuk berdasarkan kekuatan politik perlemen. Sementara

4

anggota Parlemen dipilih oleh rakyat. Demikian rayat memiliki kekuasaan lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Sistem yang demikian saat ini dikembangkan antara lain oleh negara Inggris, Belanda dan Malaysia. C. Perbedaan antara Monarki Absolut dan Monarki Konstitusional BENTUK

MONARKI ABSOLUT

MONARKI KONSTITUSIONAL

Kekuasaan

Mutlak

Raja

Tidak

Dibatasi Konstitusi UUD terikat

oleh Terikat hukum

hukum Kewenangan

Raja

mencangkup Raja hanya sebagai simbolis,

kekuasaan

yudikatif, dan yang berwenang dalam

legislative dan eksekutif

mengatur

pemerintahan

adalah perdana menteri Raja mencangkup kepala Raja sebagai kepala Negara Negara

dan

kepala Perdana

pemerintahan

menteri

sebagai

kepala pemerintahan

Masa jabatan Seumur hidup

Kepala ditetapkan

Pemerintahan secara

berkala

sesuai yang ditentukan dalam konstitusi UU Kekuasaan

Tidak Terbatas

Terbatas

Kepala Negara Keputusan

Dapat diubah melalui Tidak dapat diganggu gugat

Kepala

legislatif

Negara

5

Daftar negara-negara dengan sistem Monarki Absolut Negara

Pemimpin Monarki

Brunei

Hassanal Bolkiah

Oman

Qaboos bin Said al Said

Qatar

Hamad bin Khalifa Al Thani

Arab Saudi

Salman bin Abdul Aziz

Swaziland

Mswati III

Vatikan

Paus Fransiskus

6

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis atau peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu negara dilihat secara keseluruuhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut negara secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Bentuk negara pengertiannya sering digaduhkan dengan bentuk pemerintahan. Monarki

Absolut

adalah

monarki

yang benar-benar

raja.

kehendaknya adalah hukum dan merespek segala perkara yang ada. Dia tidak dijilid dan dikuasai oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Sistem ini dilaksanakan di eropa sebelum revolusi perancis, maupun kerajaan di Nusantara pada masa lalu. Perintah penguasa merupakan hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri penguasa terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Yaitu suatu negara monarki yang kekuasaan rajanya dibatasi oleh konstitusi UUD. Tindakan raja harus sesuai dan berdasar pada konstitusi.

7

DAFTAR PUSTAKA

Huda, N. (2011). Ilmu Negara. Jakarta: PT Grafindo Persada. Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia.

8