KD 7.2 MENDISKRIPSIKAN PELAKUPELAKU EKONOMI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
SIKLUS 1 PENGERTIAN SISTEM EKONOMI SISTEM EKONOMI ADALAH CARA SUATU NEGARA MENGATUR KEGIATAN EKONOMINYA DALAM RANGKA MENCAPAI KEMAKMURAN
SISTEM EKONOMI DUNIA ADA TIGA SISTEM EKONOMI DUNIA : 3. SISTEM EKONOMI PASAR MURNI (KAPITALIS/LIBERAL) 4. SISTEM EKONOMI TERPUSAT (KOMANDO) 5. SISTEM EKONOMI CAMPURAN (KAPITALIS DAN KOMANDO)
PENGERTIAN 1.
SISTEM EKONOMI KAPITALIS/LIBERAL ADALAH MEMBERIKAN KEBEBASAN BERUSAHA KEPADA PARA PELAKU EKONOMI TANPA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH
3.
SISTEM EKONOMI KOMANDO/TERPUSAT ADALAH PEMERINTAH MEMILIKI KEKUASAN PENUH DALAM MENGATUR KEGIATAN EKONOMI DAM MENGUASAI ALAT-ALAT PRODUKSI
5.
SISTEM EKONOMI CAMPURAN ADALAH MEMBERIKAN KEBEBASAN YANG TERKENDALI KEPADA PARA PELAKU EKONOMI UNTUK BERUSAHA DAN MASIH ADANYA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH
CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI KAPITALIS/LIBERAL 1. PERANAN MODAL SANGAT PENTING 3. TERBATASNYA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH 5. TIAP ORANG DAN PRODUSEN BEBAS MEMILIKI ALAT PRODUKSI DAN BEBAS MENENTUKAN PRODUKSINYA 4. HAK MILIK PRIBADI DIAKUI PENUH
KELEBIHAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS/LIBERALI 1. TIAP ORANG BEBAS MENENTUKAN NASIBNYA 2. KREATIVITAS DAN POTENSI MASYARAKAT BERKEMBANG KARENA ADA PERSAINGAN 3. PRODUKSI DIDASARKAN PADA KEBUTUHAN MASYARAKAT
KEKURANGAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS/LIBERALI 1. PEMERINTAH SULIT DALAM MENGAWASI DAN MENGATUR PEREKONOMIAN 2. MENIMBULKAN KESENJANGAN EKONOMI 3. EKSPLOITASI BERLEBIHAN TERHADAP ALAM DAN SESAMA MANUSIA
CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI KOMANDO/TERPUSAT 1. SUMBER DAYA EKONOMI DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH NEGARA 3. HARGA BARANG DITENTUKAN DAN DIKENDALIKAN NEGARA 3. SEMUA MASYARAKAT ADALAH KARYAWAN NEGARA
KELEBIHAN SISTEM EKONOMI KOMANDO/TERPUSAT 1. MUDAH MELAKUKAN KONTROL PEREKONOMIAN 3. MUDAH MENGATUR PRODUKSI 3. KEKUATAN EKONOMI MUTLAK PADA NEGARA
KELEMAHAN SISTEM EKONOMI KOMANDO/TERPUSAT 1. KREATIFITAS INDIVIDU TIDAK BERKEMBANG 3. KEGIATAN EKONOMI TIDAK MENCERMINKAN KEHENDAK RAKYAT 3. JENIS RODUKSI TERBATAS
CIRI-CIRI UTAMA SISTEM EKONOMI CAMPURAN 1. HAK ATAS BARANG KONSUMSI DISERAHKAN KEPADA INDIVIDU, SEDANGKAN SARANA YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKUASAI OLEH PEMERINTAH 2. JUMLAH DAN JENIS BARANG YANG DIPRODUKSI DITENTUKAN BERDASARKAN MEKANISME PASAR 3. TERDAPAT PERANAN PERORANGAN, SWASTA DAN PEMERINTAH DALAM KEGIATAN PEREKONOMIAN
SISTEM EKONOMI YANG PERNAH DAN SEDANG BERKEMBANG DI INDONESIA 1. SISTEM EKONOMI DEMOKRASI INDONESIA 4. SISTEM EKONOMI PANCASILA 3. SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
LANDASAN PEREKONOMIAN INDONESIA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERUTAMA PASAL 33 (AYAT 1, 2 DAN 3) BAGAIMANA BUNYINYA ?
SISTEM EKONOMI DEMOKRASI INDONESIA KEGIATAN EKONOMI DILAKUKAN DARI, OLEH DAN UNTUK RAKYAT, PEMERINTAH HANYA BERTUGAS MEMBIMBING, MENGAWASI, DAN MENGARAHGKAN CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI DEMOKRASI : 5. 6. 7. 8.
PEREKONOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA ATAS ASAS KEKELUARGAN CABANG PRODUKSI YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKELOLA NEGARA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT BUMI,AIR DAN KEKEYAAN ALAM YANG TERKAMDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIGUNAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT HAK MILIK PERORANGAN DIAKUI SELAMA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM
NILAI-NILAI YANG HARUS DIHINDARI DALAM SISTEM EKONOMI DEMOKRASI 1. FREE FIGHT LIBERALISM : PERSAINGAN BEBAS 2. ETATISME : DOMINASI NEGARA 3. MONOPOLI : TERPUSAT PADA KELOMPOK TERTENTU
SISTEM EKONOMI PANCASILA SISTEM EKONOMI YANG MEMPOSISIKAN RAKYAT SEBAGAI PELAKU UTAMA, MEMPERHATIKAN SEKTOR KOPERASI, DAN MENGEMBANGKAN KEKUATAN MORAL MASYARAKAT CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI PANCASILA : 1. DIGUNAKAN KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN INDONESIA 2. DIKEMBANGKANNYA KEKUATAN MORAL DALAM KEGIATAN EKONOMI 3. ADANYA KESEIMBANGAN YANG JELAS ANTARA PERENCANAAN DI TINGKAT NASIONAL DENGAN DESENTRALISASI KEUANGAN
SISTEM EKONOMI KERAKYATAN SISTEM EKONOMI DENGAN PELAKU EKONOMI UTAMA ADALAH RAKYAT, NAMUN KEGIATAN EKONOMINYA BANYAK DIDASARKAN PADA MEKANISME PASAR
4. 6. 7.
CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI KERAKYATAN : BERKEADILAN DENGAN PRINSIP PERSAINGAN YANG SEHAT MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENJAMIN KESEMPATAN BERUSAHA DAN BEKERJA
SIKLUS 2 PELAKU-PELAKU SISTEM EKONOMI DI INDONESIA PELAKU-PELAKU UTAMA SISTEM EKONOMI INDONESIA : 1. BUMN : BADAN USAHA MILIK NEGARA 2. BUMS : BADAN USAHA MILIK SWASTA 3. KOPERASI CONTOH ?
PERAN PEMERINTAH DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA 1. PERAN PEMERINTAH SEBAGAI PELAKU EKONOMI : a. PELAKU PRODUKSI b. PELAKU DISTRIBUSI c. PELAKU KONSUMSI
PERAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGATUR EKONOMI 1.
KEBIJAKAN DALAM PEREKONOMIAN : a. KEBIJAKAN FISKAL b. KEBIJAKAN MONETER
5.
KEBIJAKAN DALAM DUNIA USAHA (MENGATUR DUNIA USAHA DENGAN UNDANG-UNDANG)
8.
KEBIJAKAN DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN
10. KEBIJAKAN DALAM MENGATUR DAN MENGENDALIKAN HARGA
PENGERTIAN BUMS ADALAH BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN DIMILIKI OLEH PIHAK SWASTA (NON PEMERINTAH) ATAU PERORANGAN UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN EKONOMI YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
TUJUAN BUMS UNTUK MEMPEROLEH LABA SETINGGI-TINGGINYA DENGAN BERUSAHA DIBERBAGAI BIDANG EKONOMI SELAMA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG ADA
PERANAN BUMS DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA 1. MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI PAJAK 3. MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA 4. MENINGKATKAN VOLUME KEGIATAN EKONOMI 5. MEMBANTU PROSES KEGIATAN PEREKONOMIAN NEGARA 6. MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT
PENGERTIAN KOPERASI
MENURUT UNDANG-UNDANG 25 TAHUN 1992 KOPERASI ADALAH BADAN USAHA YANG BERANGGOTAKAN ORANG-SEORANGATAU BADAN HUKUM KOPERASI DENGAN MELANDASKAN KEGIATANNYA BERDASARKAN PRINSIP KOPERASI SEKALIGUS SEBAGAI GERAKAN EKONOMI RAKYAT YANG BERDASARKAN ATAS ASAS KEKELUARGAAN
PRINSIP-PRINSIP KOPERASI 1. KEANGGOTAAN BERSIFAT SUKARELA DAN TERBUKA 3. KEMANDIRIAN DALAM BEROPERASI 4. PEMBAGIAN SHU SESUAI PARTISIPASI ANGGOTA 5. PENGELOLAAN KOPERASI DILAKUKAN SECARA TERBUKA DAN DEMOKRATIS
PERANAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA 1. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN POTENSI KEMAKMURAN EKONOMI ANGGOTANYA 2. BERUPAYA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP 3. MEMPERKOKOH PEREKONOMIAN NASIONAL
SIKLUS 3 PERAN SEKTOR INFORMAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA PENGERTIAN USAHA INFORMAL ADALAH USAHA RAKYAT KECIL YANG TIDAK MEMPEROLEH KESEMPATAN BEKERJA SECARA FORMAL
CIRI-CIRI USAHA INFORMAL 1. JUMLAH MODAL YANG DIBUTUHKAN RELATIF KECIL 2. TIDAK TERIKAT OLEH WAKTU DAN TEMPAT 3. PENGGELOLAAN YANG SEDERHANA 4. TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA
LATAR BELAKANG BANYAKNYA USAHA INFORMAL DI INDONESIA FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN BANYAKNYA USAHA INFORMAL DI INDONESIA : 5. BANYAKNYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT KRISIS 1998 6. MINIMNYA MODAL USAHA YANG DIMILIKI 7. TIDAK MEMPEROLEH KESEMPATAN BEKERJA SECARA FORMAL
KEBAIKAN DAN KEKURANGAN USAHA INFORMAL KEBAIKAN USAHA INFORMAL : 2. MEMBANTU MENYERAP TENAGA KERJA 4. TIDAK DIBUTUHKAN SKILL/KETRAMPILAN KHUSUS UNTUK MELAKUKAN USAHA KEKURANGAN USAHA INFORMAL : 8. MENGURANGI PENDAPATAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK 9. MENGGANGGU KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM KARENA KEBANYAKAN BEROPERASI DI