Lingkungan Etika Dan Akuntansi

LINGKUNGAN ETIKA DAN AKUNTANSI ALFI HABIBAH DASUQIE EVA PUSPAHANI

MIRYAM ZIPORA LAOS YULFA LAILATUL KHASANAH

PRAKTIK BISNIS TIDAK BERETIKA Adam Smith percaya bahwa peran bisnis melalui pasar persaingan bebas akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Perusahaan berlomba-lomba menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan lebih murah dan lebih baik. Dengan persaingan dan motif untuk mendapatkan keuntungan maka akan terjadi proses produksi barang dan jasa yang lebih baik. Sebagian besar produk-produk kemajuan peradaban dunia merupakan produk yang dihasilkan oleh bisnis.

PRAKTIK BISNIS TIDAK BERETIKA Namun harapan Adam Smith tidak sepenuhnya terwujud, sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat yang diakui sebagai negara yang konsisten menerapkan kebijakan persaingan bebas dan mendorong peran bisnis dalam perekonomian. – Pada tahun 1920an, banyak perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan – Pada tahun 1970an, banyak perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan pendapatannya dengan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain. – Pada tahun 1990an investor institusional mulai terlibat dalam pengendalian perusahaan.

PRAKTIK BISNIS TIDAK BERETIKA Pertumbuhan dan laba merupakan dua kriteria kinerja yang paling populer digunakan. Dua kriteria ini harus dipenuhi oleh setiap perusahaan dengan kinerja yang mengalahkan estimasi analis sehingga harga saham perusahaan akan terus meningkat. Angka pertumbuhan perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan pesaing mencerminkan kemenangan dan keunggulan daya saing perusahaan. Permasalahannya adalah bisnis tidak dapat mengharapkan pertumbuhan dengan melayani kebutuhan manusia saja, karena kebutuhan manusia terbatas. Sementara itu persaingan semakin ketat karena jumlah perusahaan bertambah dengan pemain-pemain baru. Perusahaan kemudian mencoba mencari celah untuk pertumbuhan dengan berbagai cara. Yaitu salah satunya melalui penciptaan keinginan manusia, karena keinginan manusia tidak terbatas dan dapat diupayakan untuk selalu muncul keinginan baru. Perusahaan berlombalomba menciptakan produk-produk baru yang pada akhirnya menimbulkan keinginankeinginan baru di dalam masyarakat.

PRAKTIK BISNIS TIDAK BERETIKA Jenis konsumsi menimbulkan masalah ekonomi dan sosial 1.

Conspicuous consumption: konsumsi dengan tujuan utama untuk memamerkan kekayaan dan status sosial, dan

2.

Individous consumption, konsumsi yang diniatkan untuk menimbulkan rasa cemburu (envy).

PRAKTIK BISNIS TIDAK BERETIKA Secara tradisional, arena utama persaingan adalah harga, walaupun bukan berarti perusahaan harus berlomba-lomba untuk memberikan harga terendah. Perusahaan membutuhkan keleluasaan untuk mengelola harga. Untuk itu efisiensi dan produktivitas merupakan kunci keunggulan. Sumber daya manusia sering merupakan objek utama dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas. Berbagai upaya dilakukan dalam mengelola buruh:

– Spesialisasi dan division of labour, sampai bentuk-bentuk time and motion study, membagi kegiatan sekecil-kecilnya agar dapat dikerjakan lebih mudah, lebih cepat dan lebih tepat. Upaya ini dikritik sebagai penekanan buruh untuk bekerja seperti mesin.

PRAKTIK BISNIS TIDAK BERETIKA Selanjutnya dikembangkan berbagai cara untuk meningkatkan efisiensi, seperti dengan cost reduction program, downsizing, lean and mean organization, activity based management dan cost management systems, sampai dalam bentuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin dan teknologi informasi. Selain itu juga dilakukan: – Outsourcing, menyerahkan beberapa kegiatan atau fungsi kepada pihak lain diluar perusahaan yang dapat melaksanakannya dengan lebih efisien. – Externalizing cost, yaitu membebankan biaya kepada para pemangku kepentingan.

PRAKTIK BISNIS TIDAK BERETIKA – Perusahaan bersaing tidak hanya dalam harga. Tetapi juga di berbagai kegiatan perusahaan, seperti inovasi dan pengembangan produk baru, kecepatan masuk ke pasar, kemasan produk, promosi, lokasi outlet dan penempatan pasar swalayan, customer service, after sales service, dan lain-lain. Untuk memenangkan persaingan perusahaan tidak sekedar berupaya lebih efisien, lebih produktif, lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih baik, tapi juga mendahului, menyalip, menghambat, menghalang-halangi, mencegah, dan mengalihkan perhatian pesaing untuk dapat lebih efisien, lebih produktif, lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih baik. – Persaingan berubah menjadi peperangan. Banyak terjadi peperangan di dalam bisnis, seperti perang harga, talent war, browser war (Netscape vs Microsoft), patent war (Apple vs Samsung), cola wars (Coca Cola vs Pepsi Cola).

SKANDAL KORPORASI Skandal korporasi di Amerika bermula pada tahun 1920an saat perekonomian mengalami kemakmuran. Pasar modal ditopang oleh aksi spekulasi dari investor dan manipulasi laporan keuangan oleh emiten, yang pada akhirnya terjadi market crash dan depresi ekonomi. Pada tahun 1930an perusahaan farmasi, McKesson & Robbins, terkena kasus manipulasi laporan keuangan. Kemudian, pada tahun 1970an terjadi berbagai skandal korporasi di AS pada masa-masa keemasan perekonomian AS, setelah World War II berakhir.

SKANDAL KORPORASI – SUAP Serangkaian suap yang dilakukan oleh Lockheed Aircraft Corporation (1975) sebesar $22 juta kepada pejabat tinggi di berbagai negara, antara lain Pangeran Benhard dari Belanda, pendiri LDP (Liberal Democrachy Party) Yoshio Kodama, dan PM Jepang Kakuei Tanaka, anggota parlemen Jerman Barat, dan politikus Partai Kristen Demokrat Italia. Sebelumnya, Lockheed mengalami masalah keuangan dan hampir bangkrut pada tahun 1971 jika tidak secara kontroversial diselamatkan oleh Pemerintah AS dengan memberikan jaminan atas pinjaman $250 juta. Akibat dari kasus ini, Pemerintah AS mengeluarkan Foreign Corrupt Practices Act pada tahun 1977 yang melarang perusahaan Amerika terlibat dalam kegiatan korupsi di luar negeri.

SKANDAL KORPORASI – INSIDER TRADING Pada akhir tahun 1980an, tiga serangkai Dennis Levine, Ivan Boesky, dan Michael Milken terjadi kasus insider trading bersama investment bank Drexel Burnham Lambert. Berawal dari ditangkapnya sang managing director, Dennis Levine pada tahun 1986 dan dikenai sanksi sebesar $12,6 juta. Ivan Boesky, seorang arbitrase melakukan pengambilalihan The Beverly Hills Hotel sebesar $200 juta, dikenai denda sebesar $100 juta.

Sepanjang tahun 1987 hingga Desember 1988, SEC (Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat) dan Kejaksaan South NY menuntut Drexel atas kejahatan terorganisir dan dikenai sanksi $650 juta. Kemudian terungkaplah kecurangan yang dilakukan oleh Micahel Milken yaitu pencipta junk bond (surat berharga yang memberikan hasil dan risiko yang tinggi). Ia dihukum 10 tahun penjara dan denda $600 juta.

SKANDAL KORPORASI – MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN AMERIKA Sepanjang tahun 1990, pasar modal AS kembali mengalami masa keemasan dengan semakin banyaknya dana dari investor institusi. Pada awal tahun 2000an, perusahaan industri energi Enron, terungkap pertumbuhan pendapatan yang sangat tajam selama 10 tahun terakhir ($5,5 milyar menjadi $100,8 milyar) didukung oleh pemanfaatan celah dalam perlakuan akuntansi yang menggelembungkan pendapatan dan menyembunyikan hutang. Namun akhirnya selama 1,5 bulan setelah pengungkapan kerugian, Enron mengalami kebangkrutan Bersama dengan KAP Arthur Andersen. Dan sepanjang awal tahun 2000an, terungkap pula berbagai kasus serupa yang dilakukan oleh Xerox, Adelphia, AOL, Bristol-Myres Squibb, Freddie Mac, Kmart, Sunbeam, Tyco International dan WorldCom. Pemerintah AS mengeluarkan Sarbanes-Exley Act untuk mengatur profesi akuntan dan tanggung jawab eksekutif atas laporan keuangan perusahaan.

SKANDAL KORPORASI – INDUSTRI KEUANGAN Kasus ini dilakukan dalam dua kegiatan yaitu predatory lending dan pengembangan produk Credit Default Swap (CDS). Predatory lending adalah pemberian kredit kepada orang-orang yang tidak memiliki akses kredit karena kurang memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Kredit yang dikenal dengan subprime mortgage ini memberikan keuntungan yang lebih besar dengan membebankan bunga lebih tinggi, dengan risiko kredit dialihkan melalui sarana sekuritisasi asset melalui produk derivative CDO (Collateralized Debt Organizations). Semakin tinggi risiko kegagalan semakin disukai karena tingkat bunga dapat dibebankan semakin tinggi. Untuk itu lembaga-lembaga kredit ini melakukakn rekayasa untuk membuat kreditor yang tidak layak tetap dapat memperoleh kredit.

SKANDAL KORPORASI – INDUSTRI KEUANGAN Credit Default Swap (CDS) produk yang dikembangkan perusahaan asuransi AIG, untuk melindungi pemilik CDO dari risiko kegagalan kredit. Sebagai produk derivative, AIG dapat menjual produk juga kepada bukan pemilik CDO. Para pembeli CDS tersebut akan memperleh ganti rugi jika terjadi kegagalan pembayaran CDO. Maka, kerugian yang dihadapi oleh orang lain menjadi keuntungan bagi mereka. Jika terjadi kegagalan CDO, maka mereka akan kehilangan uangnya. Mereka seakan-akan berjudi atas risiko yang dihadapi oleh orang lain.

SKANDAL KORPORASI – PERUSAHAAN DI ASIA a.

Pada tahun 2009 terjadi skandal kegagalan Corporate Governance pada perusahaan Satyam di India. Perusahaan ini dikenal dengan praktik GCG dengan memenangkan berbagai penghargaan GCG. 9 orang BOD, 6 diantaranya merupakan independent director (konsultan internasional dan mantan pejabat tinggi negara), dua orang akademisi dan salah satunya adalah professor dari Harvard Business School.

b. Pada 8 November 2011 Presiden Olympus Corporation, Shuichi Takiyama, mengumumkan bahwa perusahaannya telah menyembunyikan kerugian perusahaan selama lebih dari sepuluh tahun dan menggunakan dana yang dinyatakan untuk komisi akuisisi beberapa perusahaan untuk menutup kerugian tersebut. Kerugian ini diakibatkan oleh melakukan investasi pada produk derivative dan investasi berisiko lainnya untuk mempertahankan laba. Sedangkan masa itu, perusahaan-perusahaan Jepang sedang mengalami penurunan penjualan akibat penguatan nilai Yen.

LINGKUNGAN ETIKA DI INDONESIA • Peran pemerintah di Indonesia relative lebih besar dibandingkan peran bisnis. • Lembaga pasar modal masih relative belum terinstitusionalisasi. • Sebagian besar bisnis masih merupakan perusahaan keluarga yang mana saham terbesar dimiliki oleh pendiri perusahaan. • Sebagian bisnis menjadi tumbuh berkembang berkat bantuan pemerintah atau hubungan istimewa dengan pemerintah yang berkuasa. Sebagian bisnis masih tergantung dengan proyek pemerintah.

LINGKUNGAN ETIKA DI INDONESIA

Peran pemerintah yang besar menimbulkan resiko:

Korupsi

Kolusi

Nepotisme

LINGKUNGAN ETIKA DI INDONESIA – Pelaku korupsi di Indonesia tergantung siapa yang memegang kekuasaan – Sebagian korupsi terjadi karena dukungan dari pengusaha dan kolusi antara pemegang kekuasaan dan bisnis

LINGKUNGAN ETIKA DI INDONESIA Tahun 1950-1957 masa demokrasi liberal : pelaksanaan Program Benteng

Tahun 1966 (Masa Orde baru): Kebijakan Liberalisasi Pasar modal (rekayasa akuisisi internal)

Paruh kedua Orde baru: Liberalisasi Perbankan

Tahun 1998 : Krisis Ekonomi (besarnya hutang swasta luar negeri, Dana BLBI)

Tahun 2010 : Kasus Gayus Tambunan (Pencucian Uang)

Tahun 2011: Kasus Nazarudin (Jual Beli anggaran di DPR)

LINGKUNGAN ETIKA DI INDONESIA Pemilik bank yang membayar BLBI akan diberikan pengecualian hukum (release dan discharge)

Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)

Master Refinancing agreement and note issuance agreement (MRNIA)

Inpres No. 8 tahun 2002 (inpres release dan discharge)

KESIMPULAN – Ketrampilan yang dibutuhkan bagi penguasa dan eksekutif untuk berhasil berbisnis di Indonesia adalah kemampuan untuk membangun, menjaga dan memanfaatkan hubungan dengan penguasa.

TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP BISNIS Beberapa permasalahan global yang terjadi membuat penderitaan dan menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan manusia. Situasi ini mendorong masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dan tanggung jawab social perusahaan yang lebih besar. Selain skandal korporasi yang telah dijelaskan, terdapat dua hal lainnya yang mengakibatkan pandangan yang negative terhadap perusahaan dan dunia usaha.

TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP BISNIS – Masalah Pencemaran Lingkungan: Pemanasan Global dan Krisis Energi Dampak dari pemanasan global dan krisis energy semakin dirasakan oleh semakin banyak orang dan dikhawatirkan semakin memburuk jika tidak dilakukan perubahan. Perusahaan yang bergerak di industry pembangkit listrik, transportasi, manufaktur dan kehutanan dianggap memiliki kontribusi yang besar dalam emisi CO2. Perusahaan besar mendapat kritik sebagai penyebab terkikisnya hutan, terkurasnya perikanan dan barang tambang, sampai dengan membuang sampah-sampah yang membahayakan lingkungan.

TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP BISNIS – Anti Globalisasi Gerakan anti globalisasi sering terlihat dalam bentuk demonstrasi pada saat pertemuan KTT yang diselenggarakan oleh WTO, IMF, Bank Dunia, G8 dan organisasi lainnya, mencerminkan sentiment sebagian orang di negara berkembang atas kehadiran perusahaan multinasional melakukan investasi di negaranya. Sentiment ini terutama berdasarkan pada alasan bahwa investasi asing tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Investasi asing memberikan lapangan kerja bagi masyarakat tapi dengan pengorbanan dalam bentuk diskriminasi gaji, pemanfaatan tenaga kerja di bawah umur, pencemaran udara dan kerusakan lingkungan, konsumerisme. Investasi asing juga sering menimbulkan perbenturan budaya. Investasi asing menguras sumber daya alam tanpa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

INISIATIF UNTUK MENCIPTAKAN BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN Banyak inisiatif yang telah dirintis untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa inisiatif yang cukup besar. – Corporate Social Responsibility dari World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) adalah 160 perusahaan internasional yang bergabung dengan komitmen yang sama terhadap lingkungan hidup dan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. WBCSD bertujuan untuk menjadi katalisator perubahan dan membantu tercapainya kerja sama yang lebih erat antara dunia usaha, pemerintah dan organisasi lain yang peduli terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

INISIATIF UNTUK MENCIPTAKAN BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN WBCSD menyarankan beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam perumusan strategi, yaitu:

– Pembangunan kapasitas (Capacity Building) dari masyarakat sehingga dapat membentuk modal social (social capital) – Pembangunan kemitraan (Partnership Building) dengan perusahaan lain dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat – Kerjasama dalam bidang teknologi, sebagai bagian dari pembangunan kapasitas dan pembangunan kemitraan – Keterbukaan dan transparansi untuk mengkomunikasikan bukti-bukti perilaku perusahaan yang bertanggung jawab.

INISIATIF UNTUK MENCIPTAKAN BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN – Global Corporate Citizenship dari World Economic Forum CEOs Sekitar 44 pemimpin perusahaan terkemuka yang tergabung dalam gugus tugas dari World Economic Forum CEOs pada tahun 2002 memuat suatu pernyataan bersama bahwa komitmen mereka untuk menjadi global corporate citizen sama dengan komitmen mereka menjalankan bisnis. Artinya, menjalankan usaha yang bertanggung jawab harus melebihi dari kegiatan filantropi dan harus terterintegrasi dengan strategi dan praktik usaha inti mereka. Mereka menyadari bahwa kunci keberhasilan menjadi global corporate citizen adalah hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan utama. Mereka merekomendasikan suatu framework for action untuk pimpinan perusahaan sebagai penanggung jawab akhir penerapan corporate citizenship.

INISIATIF UNTUK MENCIPTAKAN BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN Framework for action ini dapat digunakan sebagai template yang dapat digunakan dalam proses kepemimpinan di dalam perusahaan dan diharapkan dapat saling melengkapi dengan prinsip dan pedoman corporate citizenship yang telah dikembangkan sebelumnya. A framework for Action yg direkomendasikan adalah: o Provide Leadership : tetapkan arah strategic untuk corporate citizenship dan terlibat dalam perdebatan mengenai globalisasi dan peran dunia usaha dalam pembangunan – Artikulasikan maksud dan tujuan, prinsip, dan nilai-nilai kepada pihak internal dan eksternal perusahaan – Promosikan contoh-contoh implementasi yang baik

– Terlibat diskusi dengan sector keuangan untuk peningkatan kesadaran mengenai pentingnya masalah social dan lingkungan hidup – Ikut perdebatan globalisasi dan peran dunia usaha dalam pembangunan

INISIATIF UNTUK MENCIPTAKAN BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN o Define What It Means For Your Company : definisikan isu kunci, pemangku kepentingan dan cakupan pengaruh yang relevan bagi perusahaan dan industry. – Definisikan isu kunci, yang terdiri dari Good Corporate governance & Ethics (termasuk ketaatan terhadap hokum peraturan, dan standar internasional, upaya pencegahan tindak penyuapan dan korupsi, dan isu etika lainnya), tanggung jawab terhadap manusia (termasuk hak konsumen dan pekerja), tanggung jawab terhadap lingkungan dan kontribusi yang lebih luas kepada pembangunan (termasuk menjalin hubungan dengan pengusaha local, pemberian akses produk dan layanan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu). – Tetapkan cakupan pengaruh (spheres of influence) perusahaan, yang dapat meliputi kegiatan inti usaha (core business), masyarakat local, asosiasi industry, dan kebijakan public. – Identifikasi pemangku kepentingan kunci untuk mengkomunikasikan isu-isu social, etika, dan lingkungan. Pemangku kepentingan kunci utama adalah investor, pelanggan, dan pegawai. Pemangku kepentingan lainnya dapat meliputi mitra bisnis, asosiasi industry, masyarakat local, serikat pekerja, LSM, Institusi riset dan pendidikan, media, lembaga pemerintahan, lembaga internasional dan lain sebagainnya.

INISIATIF UNTUK MENCIPTAKAN BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN o Make It Happen : mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang memadai, teribat dalam dialog dan kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk menyatukan corporate citizenship ke dalam strategi dan operasi perusahaan.

– Menjadikan corporate citizenship dalam agenda pimpinan perusahaan, misalnya dengan menciptakan kabijakan dan struktur yang mengawasi penyatuan corporate citizenship ke dalam strategi dan operasi perusahaan dan memantau kinerja social dan lingkungan. Struktur dapat berupa: komite yang bertanggung jawab terhadap direksi dan komisaris, eksternal advisory panel, pemilihan komisaris dengan komposisi yang mencerminkan keragaman latar belakang. – Menciptakan sistem kinerja dan insentif yang menjabarkan tujuan dan nilai-nilai perusahaan. – Terlibat dalam dialog dan kemitraan dengan pemangku kepentingan. – Mendorong inovasi dan kreatifitas, melalui insentif dan dukungan, untuk menciptakan operasi perusahaan yang ramah lingkungan.

– Menyiapkan calon-calon pimpinan usaha di masa depan, dengan mengintegrasikan corporate citizenship ke dalam kegiatan mentoring dan coaching dan program pengembangan eksekutif, mendorong sekolah bisnis untuk mengarjakan dan meneliti corporate citizenship dan menjadi role model bagi mahasiswa sekolah bisnis.

INISIATIF UNTUK MENCIPTAKAN BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN o Be Transparent About It : membangunkan keyakinan pemangku kepentingan dengan mengkomunikasikan prinsip, kebijakan, dan operasi perusahaan secara transparan dan tidak berlebihan.

– Kesepakatan mengenai apa dan bagaimana mengukur kinerja perusahaan dengan pihak internal: pegawai dan mitra bisnis, dan dengan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan dari pihak di luar perusahaan. – Mengembangkan program untuk pelaporan kepada pihak eksternal secara regular dan konsisten mengenai tahapan komitmen kepada corporate citizenship, dan jika terjadi permasalahan, diskusi yang terbuka dan tepat waktu penting dilakukan untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan. – Realistis untuk mengatur kecepatan dan mengelola harapan melalui kesepakatan dalam strategi yang jelas, jadual, dan roadmaps untuk implementasi komitmen kepada corporate citizenship.

UN Global Impact UN Global Impact merupakan inisiatif yang diciptakan oleh PBB untuk mempromosikan corporate citizenship. PBB menginginkan keterlibatan perusahaan swasta untuk memecahkan beerapa masalah social dan lingkungan yang diakibatkan oleh globalisasi. Perusahaan diharapkan dapat berkontibusi secara sukarela melalui organisasi dan supply chain-nya. Perusahaan juga dapat bekerja sama dengan PBB, Pemerintah setempat, atau LSM untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan baik pada masyarakat setempat atau secara internasional.

UN Global Impact – Latar belakang inisiatif ini adalah terjadinya meningkatnya gerakan penolakan globalisasi sepanjang tahun 1990an. Gerakan anti globalisasi ini menolak kemungkinan perusahaan untuk bergerak bebas di pasar bebas dan globalisasi produksi dengan pengorbanan lingkungan hidup, tenaga kerja dan hak asasi manusia. – Inti dari Global Impact adalah sepuluh prinsip yang dikembangkan berdasarkan konvensi dan kesepakatan internasional terhadap hak asasi manusia, tenaga kerja, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan anti korupsi. Global impact mengupayakan agar sepuluh prinsip ini menjadi bagian yang terintegrasi dari strategi dan operasi perusahaan.

UN Global Impact Sepuluh prisip itu adalah: – Hak Asasi Manusia – Perusahaan harus mendukung dan menghargai perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berada pada cakupan pengaruhnya, dan – Harus menjamin mereka tidak terlibat dalam pelanggaran HAM.

– Standar Pekerja – Perusahaaan harus menjamin kebebasan berserikat dan menghargai hak untuk berunding bersama, – Menghilangkan segala bentuk kerja paksa dan wajib (forced and compulsory labour), – Menghapus tenaga kerja dibawah umur, dan – Menghilangkan diskriminasi dalam kepegawaian dan pekerjaan.

UN Global Impact – Lingkungan Hidup – Perusahaan harus mendukung pendekatan pencegahan terhadap tantangan lingkungan; – Melakukan inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang besar, dan – Mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi ramah lingkunan. – Anti Korupsi – Perusahaan harus bekerja melawan korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dari penyuapan.