Letkol Andaru Nugroho

MENCARI POSISI INDONESIA DALAM PENGAMANAN SELAT MALAKA Selat strategis itu bernama Selat Malaka Jika selama ini Indonesia digambarkan sebagai berada di antara dua benua dan dua samudera, tetapi representasi nyata arti strategis itu tidak lain adalah keberadaan alamiah sebuah selat yang disebut Selat Malaka. Setiap tahun Selat itu dilintasi oleh 50.000 kapal, pengangkut seperlima sampai dengan seperempat perdagangan laut dunia. Setengah minyak dunia yang diangkut dengan kapal tangker yang diperkirakan berjumlah 11 juta barel/ hari berdasarkan data tahun 2003, diangkut melintasi Selat Malaka menuju Jepang dan adalah Jepang juga yang melintaskan 80 % kapal dagangnya. Dengan kesibukan yang demikian tinggi, masih ditambah dengan 900 kapal komersial/hari melintasinya dengan kondisi alur selat yang sempit, penuh dengan karang dan celah sempit di antara pulau-pulau kecil menjadikan Selat Malaka sebagai titik cekek (choke point) alur laut perdagangan paling sibuk di Asia. Indonesia sangat berkepentingan dengan keamanan salah satu selat yang paling strategis di dunia itu bersama-sama dengan Singapura dan Malaysia. Jika Singapura telah mengambil manfaat ekonomi melalui jasa sandar kapal dan kapal pandu dan peran sentralnya dalam jasa transit perdagangan sehingga impas atau bahkan beruntung membiayai pengamanannya, sedangkan Malaysia telah berhasil menarik keuntungan bantuan dari Amerika dan Jepang serta dukungan militer melalui SEATO dalam membiayai pengamanan Selat Malaka, di mana Indonesia dapat menarik keuntungan dan dapat membiayai jasa pengamanannya? Keamanan pelayaran sebagai permasalahan negara sekawasan Faktor geografis alamiah dari jalur terpendek perdagangan laut untuk menuju pasar di 3 negara dengan penduduk terpadat di dunia, adalah pelambatan kecepatan kapal sebagai akibat sempitnya celah alur pelayaran, dangkalnya laut karena adanya karang dan celah sempit di antara pulau-pulau kecil di sepanjang alur itu. Pelambatan mana menjadi kondisi ideal dan memudahkan serta menjadi impian bagi terjadinya perompakan kapal. Data dari tahun ke tahun perompakan ddisertai pembajakan senantiasa meningkat dari tahun 1994 yang hanya 25 kasus hingga mencapai rekor sebanyak 220 kasus pada tahun 2000. Meskipun sekarang terus menerus menurun hingga menjadi 41 kasus di tahun 2007, menurut International Maritime Bureau Selat Malaka masih digolongkan rawan perompakan dan pembajakan. Di sisi lain faktor dinamika artifisial adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh dan dibuat dengan melakukan tindakan tertentu khususnya terorisme. Tidak terbayangkan betapa pencemaran laut dan lebih utama gangguan terhadap perdagangan laut dunia jika terjadi ditenggelamkan oleh teroris salah satu kapal tangker di dangkalan 25 meter dan celah sempit Selat Phillip yang hanya 1,5 mil. Gegerlah dunia dan turun campur tanganlah negara-negara yang memiliki kepentingan perdagangan laut yang melalui Selat Malaka. Potensi campur tangan negara-negara yang memiliki kepentingan Jepang, China, India, Amerika dan Australia adalah negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi strategis terhadap keamanan jalur laut perdagangan di selat Malaka. Data-data di muka sudah menunjukkan betapa mereka pelalu lalang besar investasi ekonomi di selat Malaka. Mengingat tingginya taruhan ekonomi itu, mereka telah membangun suatu alur pengamanan laut perdagangan di mana Selat Malaka adalah titik strategis dari sistem pengamanan yang dikembangkan. Cina telah mengembangkan kekuatan blue water navy, dan

2 membangun kerjasama ekonomi dan militer sepanjang alur energinya dari timur tengah sampai dengan Laut Cina Selatan. Jepang dengan konsentrasi rendah pada kekuatan militernya, mensubstitusi dengan besaran investasi ekonomi di Malaysia, Indonesia dan Singapura guna menjamin akses aman alur perdagangan laut melewati Selat Malaka. Demikian juga India yang jeli melihat potensi Samudera India yang menghadap ke corong Selat Malaka, telah menyatakan diri sebagai pengawal Samudera India. Masih hal itu ditingkahi oleh kehadiran secara tradisionil kekuatan laut Amerika di Samudera India dan di Asia Tenggara, dan subsistem keamanan Australia mensubordinasi kekuatan Amerika, yang semuanya tidak lain bagian dari keinginan untuk mengontrol dan menjaga investasi-investasi ekonomi di kawasan itu. Posisi Indonesia dalam pengamanan Selat Malaka Dalam pandang negara-negara berkepentingan yang dikemukakan di atas, posisi Indonesia dipandang sangat strategis. Untuk negara-negara sekawasan secara tradisionil Indonesia selalu dilibatkan adalah kesadaran mereka akan peran strategis Indonesia sebagai negara maritim terbesar di kawasan. Sementara bantuan yang terus menerus mengalir disertai kunjungan dan misi diplomatik dari negara-negara yang berkepentingan juga menunjukkan betapa mereka memandang strategis peran Indonesia dalam pengamanan Selat Malaka. Untuk itulah mengalir hibah radar dari Amerika Serikat yang akan diintegrasikan dan didaftarkan di International Maritime Organization. Indonesia sangat bangga dengan perkembangan kemampuannya itu untuk mengoperasionalkan radar seperti yang dikemukakan Kasal. Persoalannya kemudian adalah bahwa negara-negara sekawasan dan negara-negara yang berkepentingan telah dengan sadar merancang kebijakan keamanannya di Selat Malaka terintegrasi dengan kebijakan ekonomi dan politik, sementara kebijakan keamanan Indonesia di Selat Malaka sifatnya sektoral, dan tidak kemudian diikuti oleh kebijakan ekonomi dan politik yang sepadan untuk memanfaatkan kondisi kondusif yang dihasilakan. Betapa tidak Batam sekarang tertatih-tatih pengelolaannya untuk mengembangkan diri mensejajari Singapura sebagai kawasan ekonomi bebas, dan Pemda Riau bersemangat otonomi menjual pasir mereklamasi pantai Singapura. Kondisi demikian menjadikan kebijakan keamanan Indonesia di Selat Malaka adalah kebijakan berbeaya tinggi, karena tidak disertai oleh kebijakan pengembangan ekonomi yang sepadan dapat menghasilkan uang membiayai kebijakan keamanannya. Ironisnya, hasil kebijakan itu kemudian dinikmati oleh negaranegara sekawasan dan negara-negara yang berkepentingan. Dengan standing point kebijakan Indonesia yang demikian lemah, dalam jangka panjang akan rontok sendiri, dan dengan leluasa negara sekawasan memanfaatkan kelemahan tersebut termasuk negara-negara yang berkepentingan. Dalam kondisi khusus dan genting akan mudah memaksa Indonesia secara politik dan ekonomi melepaskan kedaulatannya atas Selat Malaka. Dalam kondisi dan prediksi demikian itu, jika dicari posisi Indonesia dalam pengamanan Selat Malaka ia berada dalam obyek kebijakan negara sekawasan dan negaranegara berkepentingan. Sampai kapan? Tanyakan pada rumput yang bergoyang, karena negara bahari ini telah melupakan kebahariannya. Hanya dengan menjadikan kebijakan kebaharian yang komprehensif dan terintegrasi sebagai mainstraim Indonesia dapat menempatkan diri dalam posisi subyek, mengembalikan kejayaan negara bahari Sriwijaya