Laporan Pelaksanaan Kegiatan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PELAKSANAAN PERDA NO. 2 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK HOTEL DAN PERDA

NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK RESTORAN Pontianak, 19 – 20 September 2006

.A PENDAHULUAN Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor : 39 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut : 1.

Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota

dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendapatan. 2.

Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga di bidang pendapatan daerah juga dituntut agar dapat mengemban perannya sebagai koordinator dalam bidang pendapatan daerah yang sekaligus juga melakukan pengelolaan Pajak Daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, dan Pajak Parkir) serta sebagai pelaksana dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). Dengan demikian, maka kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan

1

Daerah Kota Pontianak sebagai pelaksana kebijaksanaan Kepala Daerah di bidang pendapatan daerah adalah sebagai koordinator seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak selama dua tahun terakhir adalah sebagai berikut : Tabel .1 Target & Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2005 - 2006 JENIS PAJAK DAERAH

TAHUN 2005 TARGET

REALISASI

PAJAK HOTEL

2.480.000.000

2.510.536.375

PAJAK RESTORAN

4.577.000.000

4.743.194.491

PAJAK HIBURAN

1.407.500.000

1.507.351.716

PAJAK REKLAME

1.489.500.000

1.446.781.504

PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM

15.255.800.00 0

15.896.086.50 6

PAJAK PARKIR

250.000.000

221.610.125

TUNGGAKAN PAJAK

200.000.000

270.272.267

20.000.000

15.650.048

150.000.000

120.250.915

5.687.946.700

3.630.139.478

31.517.746.700

30.361.873.425

DENDA PAJAK SUMBANGAN PIHAK KETIGA PBB JUMLAH

TAHUN 2006 TARGET 2.907.000.00 0,00 5.455.000.00 0,00 1.609.100.00 0,00 2.497.000.00 0,00

REALISASI 2.957.586.78 8,00 5.637.096.66 9,00 1.810.418.35 7,00 2.654.649.66 3,00

16.395.383.03 6,00 400.000.0 00,00 200.000.000, 00 20.000.000, 00 150.000.000, 00 6.357.573.704, 00

16.583.741.49 1,00 401.065.30 2,00 155.262.761, 93 19.608.224, 00 5.333.500, 00 3.947.328.553, 00

35.991.056.740

34.172.091.308,93

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak)

Hasil yang telah dicapai ini tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak serta personil Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak yang terdiri dari 74 Pegawai Tetap (PNS) yang memiliki kepangkatan yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 27 orang Pegawai Honorer yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak.

2

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Bagian Tata Usaha c. Bidang Perencanaan dan Pendataan. d. Bidang Penetapan dan Penagihan. e. Bidang Pembukuan dan Pengawasan. f. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian g. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan h. Seksi Pendaftaran dan Pendataan. i. Seksi Perencanaan dan Dokumentasi. j. Seksi Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). k. Seksi Penagihan. l. Seksi Pembukuan m. Seksi Pengendalian dan Pengawasan. .B LATAR BELAKANG Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak sebagai Kota Perdagangan dan Jasa dari tahun ke tahun relatif semakin mengalami peningkatan. Adapun Sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak adalah sektor tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran). Seiring dinamika perubahan dan pertumbuhan ekonomi serta telah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) yang baru , yaitu Perda No.2 tahun 2005 tentang Pajak Hotel dan Perda No.3 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak selaku koordinator di bidang pendapatan

dan sebagai pelayan

publik memiliki kewajiban untuk

3

melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya terhadap Wajib Pajak. .C MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN 1. MAKSUD Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel dan Perda No.3 tahun 2005 tentang Pajak Restoran dimaksudkan sebagai media dalam penyampaian informasi kepada para Wajib Pajak. 2. TUJUAN Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel dan Perda No.3 tahun 2005 tentang Pajak Restoran bertujuan : 

Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya Pajak

Daerah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Pontianak. 

Dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada Wajib

Pajak tentang perubahan / pembaruan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur masalah pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. 

Wajib Pajak menyadari pentingnya penggunaan Bon Bill

ataupun Roll Cash Register yang telah diperforasi sebagai dasar penetapan omset perhitungan pajak.

.D PELAKSANAAN KEGIATAN 1. WAKTU

4

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 September 2006. 2. TEMPAT Aula Sultan Syarif Abdurrachman Kantor Walikota Pontianak. 3. JADWAL KEGIATAN Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama dua hari dengan rencana kegiatan sebagai berikut : 

Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2005

tentang Pajak Hotel dilaksanakan pada tanggal 19 September 2006; 

Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2005

tentang Pajak Restoran dilaksanakan pada tanggal 20 September 2006. Adapun susunan acara dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah : Pukul 08.00 - 08.30

Acara / Pengisian

Registrasi

08.30 - 08.45

Kehadiran Pembukaan

08.45 - 10.30

Kata Sambutan Hari Pertama :

Penyaji / Pemateri Buku Panitia Wakil Walikota Ptk Bpk.Sutarmidji, SH.M.Hum

Penjelasan Materi Pelaksanaan Perda No.2 tahun 2005 tentang Pajak Hotel.

Kadispenda Kota Ptk

Hari Kedua :

Ibu.Dra.Hj.Suharni Riduan

Penjelasan Materi Pelaksanaan Perda No.3 tahun 2005 tentang Pajak Restoran. 10.30 - 11.30

Session Tanya Jawab

Peserta (Wajib Pajak Hotel dan Restoran)

11.30 – 12.00

Penutupan

5

.E PESERTA Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 75 Wajib Pajak (WP) yang terdiri dari 40 WP Hotel dan 35 WP Restoran. (Data terlampir).

.F PENDANAAN Pendanaan dari kegiatan ini sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2006.

.G KENDALA

–

KENDALA

YANG

DIHADAPI

DALAM

PELAKSANAAN Dalam rangkaian proses pelaksanaan kegiatan ini, mulai dari perencanaan hingga realisasi pelaksanaan, tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala ataupun hambatan. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanan kegiatan ini antara lain : •

Terbatasnya waktu, dana dan sarana yang ada, sehingga tidak

memungkinkan untuk mengundang seluruh Wajib Pajak baik Wajib Pajak Hotel maupun Wajib Pajak Restoran untuk dapat hadir mengikuti kegiatan sosialisasi ini; •

Masalah pemadaman listrik yang akhir-akhir ini sering kali terjadi

turut menjadi kendala dalam proses penayangan visualisasi presentasi, mengingat terbatasnya kapasitas mesin generator set (genset) yang tersedia;

6

•

Pemberian copy materi / naskah Peraturan Walikota (Perwa) yang

menjadi petunjuk pelaksanaan Perda kepada Wajib Pajak beberapa saat sebelum kegiatan dimulai tidak memberikan cukup waktu bagi Wajib Pajak dalam memahami isi materi, sehingga menyulitkan dan cukup menjadi kendala dalam proses atau session tanya jawab.

.H HASIL YANG DIHARAPKAN SETELAH KEGIATAN Output ataupun hasil yang diharapkan setelah kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan adalah : 

Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak

Daerah; 

Wajib Pajak dapat memahami dan mengerti tentang dasar

penetapan pajak, teknis perhitungan serta tata cara pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran; 

Wajib Pajak dapat segera menerapkan penggunaan Bon Bill

atau Roll Cash Register yang telah diperforasi sebagai alat bukti yang sah baik dalam hal penetapan omset maupun sebagai bukti pembayaran bagi konsumen.

7

8