Laporan Akhir Kklp-1.docx

BAB I PENGANTAR

A. Pendahuluan : Observasi Awal Tujuan observasi yang di lakukan oleh Mahasiswa oleh KKLP Profesi Universitas Ichsan Gorontalo yaitu untuk mengetahui gambaran umum dan data wilayah yang lengkap dan akurat dari lokasi KKLP Profesi. Lebih jauh lagi adalah bertujuan untuk mengetahui secara detail potensi kendala atau masalah yang nantinya akan di hadapi dalam pelaksanaan program KKLP Profesi. Selain hal tersebut di atas, KKN juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan pengalaman dan keterampilan kepada para mahasiswa dalam hal membangun interaksi sosial dengan masyarakat selaku objek pembangunan. Di samping itu, melalui KKN mahasiswa diharapkan mempunyai sikap dan rasa cinta serta tanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat, sehingga apabila nanti mereka keluar dari perguruan tinggi mereka mempunyai kesanggupan untuk ditempatkan dimana pun dan dalam kondisi apapun. Tujuan dari observasi awal di lakukan oleh mahasiswa KKN Profesi Universitas Ichsan Gorontalo yaitu untuk mengetahui gambaran umum dan data wilayah yang lengkap dan akurat dari lokasi KKN Profesi. Dalam kegiatan KKN Profesi di Universitas Ichsan Gorontalo, mahasiswa dapat memilih tempat untuk melaksanakan kegiatan ini.Penulis memilih kantor Dinas Pekerjaan

1

Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo di Bidang Cipta Karya (Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Gorontalo), yang di awali dengan pembekalan KKN Profesi di Belle Li Mbui pada tanggal 30 januari 2016 dan upacara pelepasan mahasiswa KKLP Posdaya dan KKN Profesi Pada tanggal 1 Februari 2016 dan langsung membawa surat pengantar dari LPM kepada instansi atau kantor yang diinginkan. Pada hari itu juga penulis di terima oleh PPK Pelaksana Penataan Bangunan dan Lingkungan. Pada tanggal 2 Februari penulis memulai KKN Profesi di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo di Bidang Cipta Karya (Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Gorontalo) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan

khusus,

serta

penyusunan

standardisasi

dan

penguatan

kelembagaan. Adapun bagian-bagian dari masing-masing tugas pada Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan : Adapun bagian-bagian dari masingmasing tugas pada Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan : 1) Kepala Satuan Kerja bertugas memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. 2) Pejabat Pembuat Komitmen bertugas Menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana. 3) Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) bertugas menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan

2

dengan SPP beserta dokumen pendukung. 4) Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang persediaan. 5) Pelaksana Teknik bertugas melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Perencanaan Teknik dan penyusunan program pengembangan seluruh kegiatan satuan kerja. 6) Penelaah Bangunan dan Permukiman bertugas melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Perencanaan Teknik dan penyusunan program pengembangan seluruh kegiatan satuan kerja bidang bangunan dan permukiman. 7) Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman bertugas melaksanakan

koordinasi

kegiatan bidang Perencanaan Teknik

dan

penyusunan program pengembangan seluruh kegiatan satuan kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman. 8) Penyusun Monev dan Pelaporan bertugas memasukan data dan menguraikan seluruh data kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai data yang ada pada DIPA dan RKKAL. 9) Penelaah Keuangan bertugas membuat laporan keuangan satuan kerja dan membantu administrasi keuangan secara umum. 10) Penelaah BMN bertugas menyusun dan menyampaikan Laporan Kondisi Barang ke Kepala Satuan Kerja. 11) Penata Teknik bertugas mencatat laporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan (termasuk pelaporan perkembangan progress keuangan). 12) Penata Bangunan Permukiman bertugas mencatat laporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan (termasuk pelaporan perkembangan progress keuangan). 13) Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman bertugas mencatat laporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan (termasuk pelaporan perkembangan progress keuangan). 14) Pengolah

3

Program dan Anggaran bertugas menyusun rencana pengadaan kebutuhankebutuhan kegiatan, peralatan dan perlengkapan serta bahan-bahan lainnya pada Satuan Kerja. 15) Pengolah Monev dan Pelaporan bertugas Membuat Data Rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja pada kegiatan lingkup PPK. 16) Penata Keuangan bertugas menyelenggarakan tata laksana keuangan PPK. 17) Pengolah BMN bertugas menyusun dan menyampaikan Laporan Kondisi Barang ke PPK. 18) Petugas Teknik bertugas secara kontinyu melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan baik aspek teknis maupun administrative sesuai aturan yang berlaku. 19) Pengadministrasi Umum bertugas melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan, keskretariatan, kesejahteraan, dan keselamatan kerja. Pada observasi awal, terdapat masalah-masalah yang ditemukan pada saat pelaksanaan KKN Profesi diantaranya, kurangnya minat pegawai dalam mengikuti apel pagi, Kurangnya diklat pada tugas dan fungsi bagi pegawai dan keterlambatannya gaji Honorer. B. Tujuan dan Manfaat Kegiatan KKN Profesi 1.

Manfaat Teoritis Kegiatan KKN Profesi Dengan dia dakannya kegiatan KKN Profesi, diharapkan untuk mencapai manfaat teoritis diantaranya adalah : a.

Bagima hasiswa untuk menambahk hasanah keilmuan sebagai usaha memperkaya teori keilmuan tentang keadministrasian negara.

4

b.

Bagi dosen adalah untuk menambah dan membuka ruang diskusi terbuka dengan stake holder untuk dapat menemukan temuan – temuan baru factual yang menjadi kebaruan dalam sisi keilmuan.

2.

ManfaatPraktisKegiatan KKN Profesi Dengan di adakannya kegiatan KKN Profesi ini diharapkan untuk mencapai manfaat praktis diantaranya adalah : a.

Bagimana mahasiswa bisa digunakan sebagai observasi awal mencari data dan lokasi untuk mempersiapkan Skripsi, sehingga akan mempercepat kelulusan mahasiswa tersebut.

b.

Bagi dosen untuk menigkatkan kapabilitas dan kapasitas kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan isu – isu actual dan factual di lapangan untuk kemudian dituangkan kedalam sebuah karya ilmiah misalkan riset, jurnal atau bahkan sebuah buku, terlebih lagi buku base on research.

c.

Bagi instan silokasi KKN Profesi akan dapat terbantu untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

d.

Bagi Universitas Ichsan Gorontalo akan membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

5

C. Waktu danTempat KKN Profesi 1.

Waktu Waktu pelaksanaan Kegiatan KKN Profesi yaitu di mulai pada tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 5 Mei 2018.

2.

Tempat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo (Bidang Cipta Karya/Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan) terletak di Jl. Prof. Dr. Aloe Saboe Nomor 92 Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

6

BAB II Pelaksanaan Kegiatan A. Deskripsi Lokasi Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah yang diserahkan (desentralisasi) dan yang dilimpahkan (dekonsentrasi) kepada Daerah Provinsi Gorontalo, yang memiliki visi misi sebagai berikut : Visi : “INFRASTRUKTUR PU YANG BERMANFAAT, BERKELANJUTAN DAN BERBASIS TATA RUANG UNTUK MENDUKUNG PROVINSI INOVATIF” Misi : “MENYEDIAKAN

SARANA

&

PRASARANA

DASAR

YANG

BERNILAI STRATEGIS BAGI MASYARAKAT GORONTALO” Penjelasan dari Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo di atas adalah sebagai berikut :  Infrastruktur PU adalah : Wujud bangunan fisik untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti jalan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan berbagai bangunan pelengkap kegiatan permukiman lainnya, yang merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan baik.

7

 Bermanfaat adalah : Memiliki tingkat kegunaan yang tinggi bagi masyarakat dengan prinsip 3E yaitu Ekonomis, Efisien dan Efektif dimana : 

Ekonomis artinya Harga dan Input sekecil-kecilnya menghasilkan Output yang besar



Efisien adalah berkaitan dengan kemaksimalan Output



Efektivitas adalah bekerja dan berfungsinya Output dengan baik dan produktif (Output yg tdk berfungsi dengan baik berarti tidak efektif)

 Berkelanjutan adalah : Mengakomodasi pendekatan keterpaduan lintas sektoral serta memiliki derajat kelayakan tinggi secara ekonomis, sosial, kultural dan environmental.  Tata Ruang adalah : Pedoman Akademik dan Normatif yang mengatur peruntukan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keharmonian dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah dan sektor.  Inovatif adalah : Memiliki sikap mental yang kuat untuk senantiasa pro terhadap pembaruan atau perubahan yang lebih baik serta berorientasi nilai tambah (value added).  Strategis adalah : Menempati skala prioritas dan bernilai tambah tinggi bagi pemenuhan ”kebutuhan dan kepentingan mendasar”.

8

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo terletak di Jl. Prof. Dr. Aloe Saboe Nomor 92 Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, memliki Bidang bidang – bidang yaitu : -

Sumber Daya Air

-

Bina Marga

-

Cipta karya

-

Perencanaan Disini penulis akan menjelaskan bagian sesuai lokasi KKN Profesi yaitu

Bidang Cipta Karya : Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di

bidang pengembangan kawasan permukiman,

pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi: 1.

Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;

2.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9

3.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;

4.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman,

pembinaan

penataan

bangunan,

pengembangan

sistem

penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; 5.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman,

pembinaan

penataan

bangunan,

pengembangan

sistem

penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; 6.

Pelaksanaan administrasi Bidang Cipta Karya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam Bidang Cipta Karya mengelola keuangan APBN yang dikelola oleh satuan kerja antara lain : 1. Perencanaan dan Pengendalian (Randal) 2. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) 3. Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) 4. Pengembangan Sistem Air Minum 5. Pengembangan Kawasan Permukiman (Bangkim)

10

Penulis ditempatkan pada Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Gorontalo dimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 546, Direktorat Bina Penataan Bangunan menyelenggarakan fungsi: 1.

Penyiapan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;

2.

Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;

3.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;

4.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;

5.

Fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka

11

hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; 6.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan

7.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

B. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo Sejarah Departemen Pekerjaan Umum adalah lembaga pemerintah departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.Sebelumnya, Departemen Pekerjaan Umum sempat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" 4 (2000-2004), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum.Kementerian PU dipimpin oleh seorang Menteri. Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Openbare Werken yang pada zaman Hindia Belanda disebut Waterstaat swerken. Setelah Belanda menyerah dalam perang pasifik pada tahun 1942 kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak ada Pusat

12

Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah pemerintahan tersebut. Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari fihak jepang.Kantor pusat "V & W". di Bandung, dinamakan "Kotubu Bunsitsu", sejak saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), "Pekerjaan Umum" (PU), disampinmg "Doboku" lazim dipergunakan. Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka para Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama "Gedung Sate"). Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin 5 Kompartemen PUT.Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan. Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan dirobah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugastugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri (sumber www.pu.go.id). Pembentukan Dinas PU Provinsi Gorontalo sendiri, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor XX Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

13

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo. C. Tupoksi Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : /se/dc/2016 Tentang : Pedoman Penetapan Struktur Organisasi Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Cipta Karya Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan 1. Kepala Satuan Kerja a.

Menyusun DIPA.

b.

Menetapkan panitia/pejabatyang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran setelah berkonsultasi dengan atasan langsung sesuai dengan persyaratan kompetensi yang dibutuhkan.

c.

Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana.

d.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.

e.

Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara.

f.

Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

g.

Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

14

h.

Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

i.

Dalam kondisi tertentu, jabatan PPK atau PPSPM dapat dirangkap oleh KPA.

j.

Menetapkan Pejabat Perbendaharaan setelah melakukan konsultasi dengan Eselon I melalui Eselon II sebagai Penanggung Jawab program atau atasan langsungnya.

k.

Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.

l.

Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website PU net.

m. Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. n.

Menyelesaikan

perselisihan

antara

PPK

dengan

ULP/Pejabat

Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat. o.

Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuksoftcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing Unit Kerja Eselon I.

p.

Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Tim Ahli untuk Pelaksanaan apabila diperlukan.

q.

Melaksanakan seluruh tugas Satuan Kerja terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.

15

r.

Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.

s.

Memberikan

pengarahandanpetunjuk-petunjuk

kepada

Pejabat

Perbendaharaan dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/ output yang telah ditetapkan. t.

Mengusulkan

pembantu

Pejabat

Perbendaharaan

yang

dipimpinnya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh AtasanLangsungnya. u.

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Penandatangan SPM.

v.

Menandatangani Surat Keputusan/Surat

Perintah Kerja Kontrak

(dalam hal Kepala Satuan Kerja merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). w. Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, penandatanganan

Surat

Keputusan/Surat

Perintah Kerja/Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. x.

Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

y.

Menyusun usulan Rencana KegiatanSatuan Kerja Tahunan yang merupakanbagian

dari

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.

16

z.

Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA.

aa. Bertanggungjawab atas semua penerimaan pengeluaran Satuan Kerja yang membebani APBN. bb. Bertanggungjawab

atas

kebenaran

material

setiap

Surat

Keputusan/Surat Perintah KerjaKontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (Dalam hal Kepala Satuan Kerja merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). cc. Bertanggungjawab

terhadaprealisasikeuangandan

pencapaian

keluaran/output yang telah ditetapkan. dd. Bertanggungjawab terhadap penatausahaandan pemeliharaan Barang Milik/Kekayaan Negara Satuan Kerja. ee. Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satuan Kerja yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ff. Bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada PA atas pelaksanaan Kegiatan yang berada dalam penguasaannya. gg. Tanggung jawab formal sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA. hh. Tanggung jawab materil sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran (output) yang dihasilkan atas beban anggaran negara.

17

ii.

Bertanggung jawab dan merupakan unsur pembina kepegawaian, khususnya terhadap PNS Pusat yang dipekerjakan di Provinsi.

2. Pejabat Pembuat Komitmen a. Menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana. b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa. d. Melaksanakan Kegiatan swakelola. e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya. f. Mengendalikan pelaksanaan perikatan. g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara. h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja. i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA. j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan. k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan. l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.

18

m. Membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahterimakan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan. n. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan BarangjJasa yang meliputi: Spesifikasi

teknis

Barang/ Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan

Rencana Kontrak. o. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. p. Menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja. q. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa. r. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak. s. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Satuan Kerja. t. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Satuan Kerjadengan Berita Acara Penyerahan. u. Melaporkan kemajuanpekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan

pekerjaan kepada Kepala Satuan Kerja setiap

triwulan. v. Menyimpan

dan

menjaga

keutuhan

seluruh

dokumenpelaksanaan

Pengadaan Barang/ Jasa. w. Mengusulkan kepada Kepala Satuan Kerja mengenai perubahan paket pekerjaan, danatau perubahan

jadwal

kegiatan

pengadaan apabila

diperlukan.

19

x. Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak, apabila diperlukan. y. Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan. z. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barangjjasa sesuai ketentuan yang berlaku. aa. Menyiapkan,

menandatanganidanmelaksanakan

perjanjian

kontrak

dengan pihak penyedia barang jasa. bb. Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang jasa kepada Kepala Satuan Kerja. cc. Menyerahkan aset hasil pengadaan barangjjasa dan aset lainnya kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kepala Satuan Kerja dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. dd. Menandatangani pakta integritas. ee. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA. ff. Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, vakasi dan perjalanan dinas. gg. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang. hh. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satuan Kerja, baik yang clilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola. ii. Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan.

20

jj. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala Satuan Kerja. kk. Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Tahunan yang merupakan bagian dariRencana KerjadanAnggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya. ll. Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPKatau

keputusan

dan

surat

bukti

lainnya

yang

ditandatanganinya. mm. Bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA. nn. Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja. oo. PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. 3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) a. Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung. b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. c. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan. d. Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM. e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih. f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.

21

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. h. Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja. i. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP. j. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. k. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : l. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, No. rekening dan nama Bank). m. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan). n. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum daluwarsa). o. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. p. Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN setempat. q. Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT

22

r. PPSPM bertanggung jawab terhadap: s. kebenaran administrasi; t. kelengkapan administrasi; dan u. keabsahan administrasi, dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan. 4. Bendahara a. Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang persediaan. b. Pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang persediaan, meliputi: 1.

menerima dan menyimpan uang persediaan;

2.

melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;

3.

melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;

4.

menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

5.

melakukan

pemotongan/pemungutan

dari

pembayaran

yang

dilakukannya atas kewajiban kepada Negara; c. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara seperti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk penerimaan Rumah Negara; d. menatausahakan transaksi uang persediaan;

23

e. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan; f. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan; g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN; dan h. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya. i. Menyelenggarakan

pembukuan

seluruh

transaksi

keuangan

yang

dilaksanakan SNVT pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran. j. Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. k. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. l. Menandatangani

SPP-LS

yang

pembayarannya

melalui

Rekening

Bendahara. m. Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara. n. Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran.

24

o. Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas persetujuan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja SNVT untuk Belanja Barang (52); Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset; dan Belanja lain-lain (58), dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas. p. Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Yang ditunjuk apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi. q. Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masingmasing Instansi yang terkait. r. Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan.

25

s. Membuat

dan

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

(LPJ)

bendahara kepada : 1) KPPN setempat 2) BPK RI 3) Menteri Pekerjaan Umum t. Bertanggungjawab atas pengelolaan uang persediaan. u. Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT. v. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. w. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang/surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN. 5. Pelaksana Teknik a. Melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Perencanaan Teknik dan penyusunan program pengembangan seluruh kegiatan satuan kerja. b. Mengkoordinir penyusunan penjadwalan DIPA, Lembar Kerja dan Petunjuk Operasional. c. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) pada Satuan Kerja untuk setiap Tahun Anggaran berikutnya. d. Menyiapkan bahan penyusunan Revisi DIPA dan POK. e. Menyiapkan rencana kegiatan (termasuk penyiapan dokumen lelang) hingga terlaksananya suatu ikatan Kontrak / SPK.

26

f. Menyiapkan data pendukung (Readiness Criteria) untuk masing-masing program dalam penyusunan RKAKL. g. Membuat penyusunan Dokumen Pelelangan yang meliputi Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) serta gambar-gambar detail. h. Mengkoordinir penyusunan perencanaan teknis detail, baik yang dikerjakan satuan kerja sementara, maupun oleh konsultan dan program kegiatan satuan kerja serta penyusunan memorandum. i. Mengkoordinir dalam penyiapan rencana kerja, pelaksanaan serta mengevaluasi kegiatan satuan kerja. j. Membuat laporan secara benar penjadwalan dan rencana kurva ”S”. k. Merevisi / melengkapi perencanaan bila ada yang kurang / tidak sesuai dengan situasi lapangan dan mengusulkan ke Pejabat/Atasan untuk mendapatkan persetujuan. l. Menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan diseminasi. m. Melakukan

kajian

pendampingan

dan

pelaksanaan

peningkatan

kelembagaan masing-masing Satuan Kerja. n. Melakukan evaluasi, analisis dan mengembangkan rencana program kesatkeran. o. Melakukan pendampingan dan fasilitasi penyusunan rencana program kesatkeran. p. Melakukan pengkajian dan penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta penyebarluasan informasi.

27

q. penyelenggaraan sosialisasi dan penyebarluasan produk pengaturan di bidang cipta karya. r. Menyusun usulan Revisi DIPA. 6. Penelaah Bangunan dan Permukiman a. Melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Perencanaan Teknik dan penyusunan program pengembangan seluruh kegiatan satuan kerja bidang bangunan dan permukiman. b. Mengkoordinir penyusunan penjadwalan DIPA, Lembar Kerja dan Petunjuk Operasional bidang bangunan dan permukiman. c. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) pada Satuan Kerja untuk setiap Tahun Anggaran berikutnya. d. Menyiapkan bahan penyusunan Revisi DIPA dan POK bidang bangunan dan permukiman. e. Menyiapkan rencana kegiatan (termasuk penyiapan dokumen lelang) hingga terlaksananya suatu ikatan Kontrak / SPK. f. Menyiapkan data pendukung (Readiness Criteria) untuk masing-masing program dalam penyusunan RKAKL. g. Membuat penyusunan Dokumen Pelelangan yang meliputi Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) serta gambar-gambar detail. h. Mengkoordinir penyusunan perencanaan teknis detail, baik yang dikerjakan satuan kerja sementara, maupun oleh konsultan dan program kegiatan satuan kerja serta penyusunan memorandum.

28

i. Mengkoordinir dalam penyiapan rencana kerja, pelaksanaan serta mengevaluasi kegiatan satuan kerja. j. Membuat laporan secara benar penjadwalan dan rencana kurva ”S”. k. Merevisi / melengkapi perencanaan bila ada yang kurang / tidak sesuai dengan situasi lapangan dan mengusulkan ke Pejabat/Atasan untuk mendapatkan persetujuan. l. Menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan diseminasi. m. Melakukan

kajian

pendampingan

dan

pelaksanaan

peningkatan

kelembagaan masing-masing Satuan Kerja bidang bangunan dan permukiman. n. Melakukan evaluasi, analisis dan mengembangkan rencana program bidang bangunan dan permukiman. o. Melakukan pendampingan dan fasilitasi penyusunan rencana program bidang bangunan dan permukiman. p. Melakukan pengkajian dan penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta penyebarluasan informasi bidang bangunan dan permukiman. q. penyelenggaraan sosialisasi dan penyebarluasan produk pengaturan di bidang bangunan dan permukiman. r. Menyusun usulan Revisi DIPA.

29

7. Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman a. Melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Perencanaan Teknik dan penyusunan program pengembangan seluruh kegiatan satuan kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman. b. Mengkoordinir penyusunan penjadwalan DIPA, Lembar Kerja dan Petunjuk Operasional bidang penyehatan lingkungan permukiman. c. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) pada Satuan Kerja untuk setiap Tahun Anggaran berikutnya. d. Menyiapkan bahan penyusunan Revisi DIPA dan POK bidang penyehatan lingkungan permukiman. e. Menyiapkan rencana kegiatan (termasuk penyiapan dokumen lelang) hingga terlaksananya suatu ikatan Kontrak / SPK. f. Menyiapkan data pendukung (Readiness Criteria) untuk masing-masing program dalam penyusunan RKAKL. g. Membuat penyusunan Dokumen Pelelangan yang meliputi Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) serta gambar-gambar detail. h. Mengkoordinir penyusunan perencanaan teknis detail, baik yang dikerjakan satuan kerja sementara, maupun oleh konsultan dan program kegiatan satuan kerja serta penyusunan memorandum. i. Mengkoordinir dalam penyiapan rencana kerja, pelaksanaan serta mengevaluasi kegiatan satuan kerja. j. Membuat laporan secara benar penjadwalan dan rencana kurva ”S”.

30

k. Merevisi / melengkapi perencanaan bila ada yang kurang / tidak sesuai dengan situasi lapangan dan mengusulkan ke Pejabat/Atasan untuk mendapatkan persetujuan. l. Menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan diseminasi. m. Melakukan

kajian

pendampingan

dan

pelaksanaan

peningkatan

kelembagaan masing-masing Satuan Kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman. n. Melakukan evaluasi, analisis dan mengembangkan rencana program bidang penyehatan lingkungan permukiman. o. Melakukan pendampingan dan fasilitasi penyusunan rencana program bidang penyehatan lingkungan permukiman. p. Melakukan pengkajian dan penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta penyebarluasan informasi bidang penyehatan lingkungan permukiman. q. penyelenggaraan sosialisasi dan penyebarluasan produk pengaturan di bidang penyehatan lingkungan permukiman. r. Menyusun usulan Revisi DIPA. 8. Penyusun Monev dan Pelaporan a. Merestore Data Backup Awal Baik Data Reguler Maupun SKPA. b. Mengumpulkan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi: 1. Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan; 2. Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

31

3. Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi keuangan); 4. Data Rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja. c. Memasukan Data dan Menguraikan seluruh data Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai data yang ada pada DIPA dan RKKAL. d. Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data melalui eMonitoring on-line. e. Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line. f. Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan Laporan 2 Mingguan. g. Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan Laporan triwulan. h. Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan Laporan akhir. i. Mengidentifikasi dan melaporkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan. j. Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran. k. Membantu melakukan evaluasi, analisis dan mengembangkan rencana program kesatkeran. l. Membantu penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

32

9. Penelaah Keuangan a. Menyelenggarakan tata laksana keuangan Satuan Kerja. b. Membuat Laporan Keuangan Satuan Kerja dan membantu administrasi keuangan secara umum. c. Membantu mengolah Dokumen RKAKL Pagu Definitif. d. Membantu mengolah Data dan mengelola dokumen DIPA. e. Membantu menyusun Konsep Revisi DIPA. f. Membantu menyiapkan Revisi POK satuan Kerja. g. Membantu penyusunan Laporan Anggaran Pembiayaan Semester Satuan Kerja. h. Berkoordinasi dengan Penelaah BMN dalan menyusun SAI. i. Meneliti SP2D yang sudah terbit. j. Menginput SPM dan SP2D dalam Aplikasi SAKPA (termasuk SSBP dan SSPB). k. Mengadakan rekonsiliasi internal dengan SIMAK-BMN. l. Mencocokkan Laporan Neraca dengan LPJ Bendahara. m. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN via email untuk memperoleh BAR. n. Menerima copy Data Sumber seperti SPM, SP2D, STS dan DIPA pada Arsip Data Komputer BMN beserta pengantar (SP)/Lembar Pengontrol dari Bendaharawan. o. Melakukan verifikasi laporan keuangan dan mengirimkannya beserta ADK ke KPPN, UAPPA-W, dan UAPPA-E1 sesuai jadual. p. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN.

33

q. Melakukan verifikasi atas Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan mengirimkannya ke UAPPA-W/UAPPA-E1 tiap semester. r. Menyerahkan laporan keuangan sebagai rekonsiliasi fisik dengan KPPN. s. Mengirim Back-up ke UAPPA-W dan UAPPA Satuan Kerja. t. Mengirim Laporan Keuangan ke UAPPA-W dan UAPPA-Satuan Kerja. u. Mengirim Laporan Keuangan Triwulan ke UAPPA-W dan Satuan Kerja. v. Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan CALK setiap Semester I dan II. w. Melakukan koreksi atas kesalahan perekaman data. x. Melakukan posting ke Buku Besar (BB). y. Membuat Memo Penyesuaian (MP) yang diperlukan. 10. Penelaah BMN a. Mengumpulkan data-data terkait dengan inventarisasi barang milik negara. b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kondisi Barang ke Kepala Satuan Kerja. c. Menyusun dan menyampaikan Laporan BMN Semester I dan II ke Kepala Satuan Kerja. d. Menyusun dan menyampaikan Laporan SAK Satuan Kerja ke Kepala Satuan Kerja. e. Mengumpulkan dan menelaah laporan aplikasi SIMAK BMN, lapoan DBR, SIP Barang,laporan kondisi barang, DIR, DIL, laporan aplikasi persediaan dan rekonsiliasi laporanSAK dan SIMAK BMN, CR BMN, CALK.

34

f. Menyusun dan menyampaikan Neraca BMN keKepala Satuan Kerja. g. Menyusun

dan

menyampaikan

Laporan

Triwulan

SAK

wilayah

(SAPPAW) ke Kepala Satuan Kerja. h. Menyusun dan menyampaikan Laporan Persediaan Barang ke Kepala Satuan Kerja. i. Membuat konsep pelaporan telaahan koreksi laporan barang milik negara. j. Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi barang milik negara. k. Menyiapkan bahan administrasi serah terima aset BMN. l. Secara berkala melaksanakan koordinasi dengan Penelaah Keuangan dalam penyusunan SAI. m. Menyusun konsep tanggapan LHP (bila ada). n. Menyusun Rekomendasi usulan penetapan penghapusan BMN, SK tim pelaksana penghapusan BMN, SK penetapan penghapusan BMN, BA penelitian dan penilaian penghapusan BMN, Permohonan ijin prinsip penghapusan BMN. o. Mendokumentasikan Data Sertifikat digital dan Hardcopy sesuai ketentuan pemeriksaan agar data dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. p. Membuat Surat Edaran Laporan BMN Reguler ( BA 033 ). q. Melakukan verifikasi ADK dan melakukan kompilasi ADK ke dalam SIMAK BMN. r. Menyusun laporan BMN Reguler ( BA.033 ) dan BSBL ( BA.999 ) semesteran, tahunan,dan 5 (lima) tahunan.

35

s. Melaksanakan analisis Laporan BMN Reguler ( BA.033 ) & BMN BSBL ( BA.999). t. Menyimpan arsip dan BMN dan melakukan proses tutup buku. u. Melakukan registrasi BMN. v. Menyusun catatan ringkas BMN. w. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN. x. Membukukan BMN ke dalam BI, Buku Barang Bersejarah dan Buku Persediaan berdasarkan Dokumen Sumber. y. Menginput data Transaksi BMN pada setiap akhir bulan. z. Melaksanakan pencocokan data antara Laporan BMN dengan SAI serta rekonsiliasi dengan KPKNL serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan. aa. Menyusun Laporan BMN dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satuan Kerja untuk penyusunan neraca. bb. Membantu menyusun Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntasi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip Data Komputer. cc. Menyusun Berita acara stock opname, Laporan hasil Sosialisasi, Pemeriksaan hasil laporan SIMAK, Inventarisasi BMN. dd. Menyusun Laporan hasil pengawasan dan pengendalian, Penyelesaian kehilangan BMN. ee. Menyusun Laporan SIMAK BMN, Laporan barang persediaan, Catatan Ringkas Barang (CRB). Laporan Semester tingkat Satuan Kerja, Membuat

36

Catatan Ringkas Barang Tingkat Satuan Kerja, Laporan barang persediaan tingkat Satuan Kerja. ff. Menyusun Rekomendasi penetapan penggunaan dan pemanfaatan, SK tim pelaksana penggunaan dan pemanfaatan, SK penetapan penggunaan dan pemanfaatan, BA penelitian penggunaan dan pemanfaatan BMN. gg. Menyusun Rekomendasi usulan penetapan pemindahtanganan BMN, SK tim pelaksana pemindahtanganan BMN, SK penetapan pemindahtanganan BMN, BA penelitian dan penilaian pemindahtanganan BMN, Permohonan ijin prinsip pemindahtanganan BMN. hh. Membantu penyusunan Rekomendasi usulan penetapan penghapusan BMN, SK tim pelaksana penghapusan BMN, SK penetapan penghapusan BMN, BA penelitian dan penilaian penghapusan BMN, Permohonan ijin prinsip penghapusan BMN. ii. Penyimpanan dokumen verifikasi (sertifikat asli) dan membuat Laporan Status Penyimpanan sertifikat per semester. jj. Pembuatan Data Sertifikat digital dan Hardcopy sesuai ketentuan pemeriksaan agar data dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku

11. Penata Teknik a. Mencatat laporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan (termasuk pelaporan perkembangan progress keuangan).

37

b. Menyesuaikan

antara

Rencana

Pelaksanaan

Kegiatan

dengan

Perkembangan Progres penyerapan keuangan. c. Menyusun surat bukti mengenai hak tagih kepada negara. d. Menyusun SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP. e. Menyusun progress penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kegiatan. f. Memeriksa dokumen tagihan pembayaran baik kontraktual maupun swakelola. g. Menyiapkan tagihan pembayaran kepada bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang membebani uang persediaan. h. Menyusun konsep besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang jasa. i. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. j. Menyusun laporan hasil kegiatan, hasil pembinaan pekerjaan konstruksi. k. Membantu Menyiapkan administrasi serah terima pekerjaan PHO dan FHO. l. Membantu Melakukan pemeriksaan serah terima pertama pekerjaan (PHO). m. Membantu Melakukan pemeriksaan serah terima akhir pekerjaan (FHO). n. Membantu Menyusun Time Schedule pelaksanaan kegiatan di lingkup PPK.

38

o. Membantu Menyiapkan Berita Acara terkait progres pelaksanaan pekerjaan. p. Membantu Menyusun laporan kegiatan fisik. q. Membantu Menyiapkan gambar kerja, RKS, As Build Drawing, perubahan CCO dan dokumentasi kegiatan. 12. Penata Bangunan Permukiman a. Mencatat laporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan (termasuk pelaporan perkembangan progress keuangan). b. Menyesuaikan

antara

Rencana

Pelaksanaan

Kegiatan

dengan

Perkembangan Progres penyerapan keuangan. c. Menyusun surat bukti mengenai hak tagih kepada negara. d. Menyusun SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP. e. Menyusun progress penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kegiatan. f. Memeriksa dokumen tagihan pembayaran baik kontraktual maupun swakelola. g. Menyiapkan tagihan pembayaran kepada bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang membebani uang persediaan. h. Menyusun konsep besaran uang muka yang menjadi hak penydia barang jasa. i. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. j. Menyusun laporan hasil kegiatan, hasil pembinaan pekerjaan konstruksi.

39

k. Membantu Menyiapkan administrasi serah terima pekerjaan PHO dan FHO. l. Membantu Melakukan pemeriksaan serah terima pertama pekerjaan (PHO). m. Membantu Melakukan pemeriksaan serah terima akhir pekerjaan (FHO). n. Membantu Menyusun Time Schedule pelaksanaan kegiatan di lingkup PPK. o. Membantu Menyiapkan Berita Acara terkait progres pelaksanaan pekerjaan. p. Membantu Menyusun laporan kegiatan fisik. q. Membantu Menyiapkan gambar kerja, RKS, As Build Drawing, perubahan CCO dan dokumentasi kegiatan. 13. Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman a. Mencatat laporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan (termasuk pelaporan perkembangan progress keuangan). b. Menyesuaikan

antara

Rencana

Pelaksanaan

Kegiatan

dengan

Perkembangan Progres penyerapan keuangan. c. Menyusun surat bukti mengenai hak tagih kepada negara. d. Menyusun SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP. e. Menyusun progress penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kegiatan. f. Memeriksa dokumen tagihan pembayaran baik kontraktual maupun swakelola.

40

g. Menyiapkan tagihan pembayaran kepada bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang membebani uang persediaan. h. Menyusun konsep besaran uang muka yang menjadi hak penydia barang jasa. i. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. j. Menyusun laporan hasil kegiatan, hasil pembinaan pekerjaan konstruksi. k. Membantu Menyiapkan administrasi serah terima pekerjaan PHO dan FHO. l. Membantu Melakukan pemeriksaan serah terima pertama pekerjaan (PHO). m. Membantu Melakukan pemeriksaan serah terima akhir pekerjaan (FHO). n. Membantu Menyusun Time Schedule pelaksanaan kegiatan di lingkup PPK. o. Membantu Menyiapkan Berita Acara terkait progres pelaksanaan pekerjaan. p. Membantu Menyusun laporan kegiatan fisik. q. Membantu Menyiapkan gambar kerja, RKS, As Build Drawing, perubahan CCO dan dokumentasi kegiatan. 14. Pengolah Program dan Anggaran a. Menyusun rencana pengadaan kebutuhan-kebutuhan kegiatan, peralatan dan perlengkapan serta bahan-bahan lainnya pada Satuan Kerja.

41

b. Menyusun Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Satuan Kerja pada masingmasing PPK. c. menyusun jadwal dan review jadwal pelaksanaan kegiatan. d. Menyusun laporan kegiatan swakelola (proceeding). e. Menyusun adendum pelaksanaan kegiatan kontraktual di lingkup PPK. f. Mengkoordinir Pra pelaksanaan kegiatan swakelola (berupa kegiatan workshop/sosialisasi) . g. Menyusun rencana pengadaan kebutuhan-kebutuhan kegiatan, peralatan dan perlengkapan serta bahan-bahan lainnya pada PPK. h. Melakukan

koordinasi

Pra

kegiatan

(berupa

kegiatan

workshop/sosialisasi). i. Memeriksa analisa biaya (EE dan OE) pekerjaan. j. Menyiapkan Pengadaan Kegiatan Kontraktual. k. Membuat alat peraga untuk penyebarluasan informasi (banner, leaflet, brosur). 15. Pengolah Monev dan Pelaporan a. Membantu Mengumpulkan

informasi pelaksanaan kegiatan yang

meliputi: 1.

Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan;

2.

Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

3.

Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan

realisasi keuangan);

42

b.

Membuat Data Rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja pada kegiatan lingkup PPK.

c.

Memasukan Data dan Menguraikan data Kegiatan lingkup PPK yang akan dilaksanakan sesuai data yang ada pada DIPA dan RKKAL.

d.

Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data melalui eMonitoring on-line.

e.

Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line.

f.

Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan Laporan 2 Mingguan lingkup PPK.

g.

Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan Laporan triwulan lingkup PPK.

h.

Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan Laporan akhir lingkup PPK.

i.

Mengidentifikasi dan melaporkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.

j.

Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran lingkup PPK.

k.

Membantu melakukan evaluasi, analisis dan mengembangkan rencana lingkup PPK.

16. Penata Keuangan a. Menyelenggarakan tata laksana keuangan PPK.

43

b. Membuat Laporan Keuangan PPK dan membantu administrasi keuangan secara umum. c. Membantu menyiapkan Revisi POK PPK. d. Membantu Meneliti SP2D yang sudah terbit. e. Membantu Menginput SPM dan SP2D dalam Aplikasi SAKPA (termasuk SSBP dan SSPB). f. Membantu mencocokkan Laporan Neraca dengan LPJ Bendahara. g. Membantu melakukan rekonsiliasi dengan KPPN via email untuk memperoleh BAR. h. Menerima copy Data Sumber seperti SPM, SP2D, STS dan DIPA pada Arsip Data Komputer BMN beserta pengantar (SP)/Lembar Pengontrol dari Bendaharawan. i. Melakukan verifikasi laporan keuangan dan mengirimkannya beserta ADK ke KPPN, UAPPA-W, dan UAPPA-E1 sesuai jadual. j. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. k. Melakukan verifikasi atas Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan mengirimkannya ke UAPPA-W/UAPPA-E1 tiap semester lingkup PPK. l. Menyerahkan laporan keuangan lingkup PPK sebagai rekonsiliasi fisik dengan KPPN. m. Mengirim Back-up ke UAPPA-W dan UAPPA lingkup PPK. n. Mengirim Laporan Keuangan ke UAPPA-W dan UAPPA- lingkup PPK. o. Mengirim Laporan Keuangan Triwulan ke UAPPA-W dan lingkup PPK.

44

p. Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan CALK setiap Semester I dan II. q. Melakukan koreksi atas kesalahan perekaman data. r. Melakukan posting ke Buku Besar (BB). s. Membuat Memo Penyesuaian (MP) yang diperlukan. 17. Pengolah BMN a. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kondisi Barang ke PPK. b. Menyusun dan menyampaikan Laporan BMN Semester I dan II ke PPK. c. Menyusun dan menyampaikan Neraca BMN ke PPK d. Menyusun dan menyampaikan Laporan SAK Satuan Kerja ke PPK. e. Menyusun

dan

menyampaikan

Laporan

Triwulan

SAK

wilayah

(SAPPAW) ke PPK. f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Persediaan Barang ke PPK. g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan serah terima aset (Hibah BMN). h. Secara berkala melaksanakan koordinasi dengan Petugas UAKPB sesuai dengan pencatatan BMN tahun berjalan. i. Secara berkala melaksanakan koordinasi dengan petugas UAKPA dalam penyusunan SAI. j. Menyusun konsep tanggapan LHP (bila ada). k. Menyusun Rekomendasi usulan penetapan penghapusan BMN, SK tim pelaksana penghapusan BMN, SK penetapan penghapusan BMN, BA penelitian dan penilaian penghapusan BMN, Permohonan ijin prinsip penghapusan BMN.

45

l. Mendokumentasikan Data Sertifikat digital dan Hardcopy sesuai ketentuan pemeriksaan agar data dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 18. Petugas Teknik a.

Menyiapkan Time Schedule Pelaksanaan Pekerjaan.

b.

Menyiapkan Dokumen Mutual Check 0%.

c.

Melakukan / Membuat Laporan Harian dan Mingguan Pelaksanaan Kegiatan.

d.

Membuat Laporan Bulanan& As Built Drawing Atas Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan.

e.

Membantu membuat Detail Engineering Design (DED).

f.

Membuat konsep adendum kontrak pelaksanaan pekerjaan (bila ada).

g.

Secara kontinyu melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan baik aspek teknis maupun administrative sesuai aturan yang berlaku.

19. Pengadministrasi Umum a. Melaksanakan

tugas-tugas

kerumahtanggaan,

keskretariatan,

kesejahteraan, dan keselamatan kerja. b.

Menyusun rencana pengadaan kebutuhan-kebutuhan kegiatan, peralatan dan perlengkapan serta bahan-bahan lainnya.

c.

Melaksanakan pengadaan dan penatausahaan barang-barang kebutuhan kantor.

d.

Melaksanakan administrasi umum.

e.

Melaksanakan kegiatan keamanan dan pengamanan.

46

f.

Membuat laporan secara berkala kepada Pejabat Pembuat komitmen.

g.

Membantu mengumpulkan dan menyiapkan data penerapan sistem manajemen mutu satuan kerja.

h.

Mencatat surat dan dokumen ke dalam buku agenda surat masuk dan surat keluar.

i.

Membantu pemeriksaan surat dan dokumen kepegawaian yang akan dikirim sesuai ketentuan tata naskah dinas.

j.

mengarsipkan file tanda terima sebagai bukti tersampainya surat dan dokumen kepegawaian kepada yang bersangkutan.

k.

Mengetik konsep surat atau dokumen kedinasan sesuai ketentuan tata naskah dinas.

l.

Membantu pemeriksaan surat dan dokumen kedinasan yang akan dikirim sesuai ketentuan tata naskah dinas.

m. Melaksanakan administrasi kepegawaian pada Satuan Kerja. n.

Melaksanakan koordinasi tata laksana arsip pada Satuan Kerja.

D. Kegiatan Harian Pada kegiatan harian penulis ini sudah di lampirkan pada absensi penulis selama melaksanakan kegiatan KKN Profesi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo pada Bidang Cipta Karya (Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Gorontalo). E. Kegiatan Mingguan Pada kegiatan mingguan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo pada Bidang Cipta Karya (Satuan Kerja Penataan

47

Bangunan dan Lingkungan Gorontalo) melaksanakan Acara Rembuk Pagi dengan Jadwal sebagai berikut : -

Setiap minggu, 8 Maret 2016

:Staf Teknik setiap minggu

rapat progress -

Setiap jum’at, 08.15 : Mengaji bersama

F. Temuan Lapangan dan Analisa  Temuan Lapangan Adapun Temuan Lapangan yang saya dapatkan selama melaksanakan KKN Profesi di Satker PBL yaitu : 1.

Kurangnya kesadaran pegawai dalam mengikuti apel pagi.

2.

Belum optimal pelaksanaan diklat aparatur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab bagi pegawai.

3.

Terbatasnya sarana dan prasarana yang di miliki Dinas PU Provinsi Gorontalo

4.

Adanya masalah tentang pengarsipan berkas perkantoran.

 Analisa 1.Kurangnya minat pegawai dalam mengikuti apel pagi. Menilik lagi beberapa PP yang mengatur tentang kedisiplinan bagi aparatur negara, PNS di Indonesia yang berada diluar maupun di dalam naungan departemen RI atau otonomi daerah telah menjadi sebuah aturan baku untuk melakukan apel pagi setiap hari. Berdasarkan aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti dari Peraturan

48

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil apel pagi merupakan suatu kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.Berawal dari niat membentuk sikap kedisiplinan, gema semangat apel pagi kerap terdengar dalam setiap pengarahan yang diberikan

kepada

setiap

peserta

apel

di

instansi-instansi

pemerintah.Namun daripada itu, yang sering terjadi di lapangan, justru himbauan yang nyatanya termuat dalam aturan tertulis pemerintah pun kerap kali terabaikan. Semangat apel pagi pun semakin luntur.Mungkin ada baiknya pemerintah mengkaji ulang sistem absen dan apel pagi yang berlangsung saat ini. Tentunya tidak hanya terpusat di instansi-instansi pusat saja, namun terus masuk kedalam pemerintah daerah yang memiliki peranan langsung di daerah.Semoga kedepannya aparatur negara dapat menunjukkan "kelas" nya sebagai abdi negara yang bermartabat. 2. Belum optimal pelaksanaan diklat aparatur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab bagi pegawai. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa SDM aparatur yang ada sangat jauh dari apa yang diharapkan. Potret SDM aparatur saat ini yang menunjukkan profesionalisme rendah, banyaknya praktek KKN yang melibatkan aparatur, tingkat gaji yang tidak memadai, pelayanan kepada masyarakat yang berbelitbelit, hidup dalam pola patronklien, kurang kreatif dan inovatif, bekerja berdasarkan juklak dan juknis serta mungkin masih banyak potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan bahwa aparatur di Indonesia masih lemah. Gambaran

49

tersebut memberikan dorongan bagi kita untuk melakukan perubahan pada SDM aparatur Indonesia (kita sebut dengan istilah Reformasi Birokrasi). Reformasi penyelenggaraan

telah

melahirkan

pemerintahan,

salah

berbagai satunya

perubahan adalah

dalam

sistem

perubahan

sistem

pemerintahan daerah sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah direvisi kembali dengan Undang undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Perubahan mendasar pada kedua undang-undang ini terletak pada paradigma yang digunakan, yaitu dengan memberikan kekuasaan otonomi melalui kewenangan-kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya, khususnya kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, dengan berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku dalam kerangka Negara Kesatuan RI. Pada prinsipnya, di dalam diri setiap aparatur pemerintah melekat peran, tugas, dan tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai, kode etik, dan moral. Pelayanan publik adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan (kepuasan) masyarakat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, maka tingkat pelayanan di tingkat lokal akan sangat benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat di dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini berarti bahwa SDM aparatur merupakan sebagian dari keseluruhan elemen

50

sistem pelayanan publik yang begitu luas dan kompleks, karena tugas dan fungsi SDM aparatur yang begitu penting dan strategis. Dewasa ini, fungsi SDM aparatur menjadi lebih kompleks tidak sekedar fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian saja, akan tetapi lebih berorientasi pada fungsi pemberdayaan (empowering), kesempatan (enabling), keterbukaan (democratic), dan kemitraan (partnership) dalam pengambilan keputusan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam upaya pelayanan publik. Tugas pokok dan fungsi dari SDM aparatur pada intinya adalah menjadi pelayan masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; menjadi stabilisator yaitu sebagai penyangga persatuan dan kesatuan bangsa; menjadi motivator yaitu memberdayakan masyarakat agar terlibat secara aktif dalam pembangunan; menjadi innovator dan kreator yaitu menghasilkan inovasiinovasi baru dalam pelayanan masyarakat agar menghasilkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien dan menjadi inisiator yaitu selalu bersemangat mengabdi dengan berorientasi pada fungsi pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat

yang

dilandasi

dengan

keikhlasan

dan

ketulusan.

Dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, tentu saja perlu diperhatikan hak dari aparatur itu sendiri, yaitu mendapatkan kehidupan yang sejahtera baik dari aspek material maupun spiritual. Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur di Indonesia adalah memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat (excellent service for people). Agar tugas pokok dan fungsi serta kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Adanya peraturan yang

51

jelas serta didukung dengan sumber daya manusia yang profesional dan handal merupakan faktor pendukung yang tidak boleh ditinggalkan. Sarana dan prasarana yang memadai, lengkap dan canggih akan mempercepat proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, peraturan yang jelas dalam pemberian pelayanan masyarakat akan memberikan pedoman bagi aparatur dalam memberikan pelayanan. Untuk membentuk sosok SDM aparatur seperti tersebut memang memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang tidak boleh berhenti. Manajemen kepegawaian perlu dibenahi, yaitu diawali dengan melakukan pola rekruitmen yang benar sesuai dengan peraturan dan berdasarkan kompetensi. Demikian pula dalam pengembangan pegawai, Penilaian Prestasi Kerja (PPK), pola karir, penggajian, promosi, pemberhentian dan sebagainya. Semua perubahan itu perlu dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Perubahan yang segera dapat dilakukan adalah peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat. Perubahan melalui diklat dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kursus, pendidikan formal maupun non formal atau pendidikan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi teknis maupun perubahan pola pikir, moral, dan perilaku SDM aparatur. Meskipun merubah pola pikir, moral dan perilaku SDM aparatur melalui diklat memang tidak mudah, akan tetapi tetap perlu dilakukan. Sementara peningkatan kemampuan atau kompetensi melalui non diklat dapat dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi kerja yang kondusif untuk

52

terjadinya

peningkatan

kemampuan,

melakukan

mutasi

secara

berkala,

menciptakan hubungan antar personal yang harmonis dan lain sebagainya. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang di miliki Dinas PU Provinsi Gorontalo Fasilitas dalam hal ini merupakan kelengkapan sarana dan prasarana dan kondisi fisik tempat bekerja. Alat atau sarana yang dimaksud tidak hanya fasilitas yang berkaitan langsung dengan Pekerjaan, namun fasilitas yang ada secara keseluruhan yang di daftar sebagai barang inventaris kantor. Fasilitas yang baik, akan meningkatkan motivasi pegawai Dinas PU dalam bekerja dan akan menimbulkan rasa nyaman, baik bagi pegawai untuk menunjang meningkatkan kinerja. Namun apabila fasilitas yang ada belum optimal , maka kinerja pegawai tidak akan tercapai secara maksimal. Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat sukses, alat atau sarana merupakan fakto penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekejaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya, tanpa alat tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan. Alat dan sarana ini yang sangat penting dalam menjalankan suatu tugas yang merupakan pelimpahan wewenang dari pimpinan, sebaik apapun kebijakan yang dilimpahkan dan diberikan namun tidak diiringi dengan sarana dan prasarana maka tidak akan pernah berjalan kebijakannya, karena untuk mengaplikasikan kebijakan itu diperlukan sebuah sarana dan prasarana.

53

4. Adanya masalah tentang pengarsipan berkas perkantoran. Arsip ialah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembagalembaga negara dan badan pemerintah, swasta ataupun perorangan dalam bentuk corak apapun dalam keadaan tunggal maupun kelompok, yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari (Pasal 1 UU No. 7 tahun 1971) Penyimpanan informasi dalam (bentuk) arsip sering kurang diperhatikan, dan menjadi pekerjaan yang kurang menarik di kantor. Padahal arsip tersebut fungsinya sangat penting bagi kelancaran kegiatan, karena sebagai bahan bagi pimpinan dalam melaksanakan fungsinya yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Arsip memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah lembaga, dan hal itu menjadikan arsip harus diselamatkan karena informasi yang terekam dalam arsip banyak menyimpan berbagai informasi penting tentang memori kolektif bangsa atau lembaga yang dapat dijadikan sebagai bahan bukti pertanggungjawaban masa kini atau mendatang. Oleh karena suatu filling merupakan suatu tempat penyimpanan bahanbahan dengan aman, maka filling dapat dianggap sebagai “pusat ingatan organisasi”. Oleh karena itu orang biasanya tidak selalu mungkin mengingat segala sesuatu tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, maka filling merupakan bagian yang sangat penting sehingga filling harus di susun dengan sempurna salam suatu organisasi. Mengingat sangat pentingnya tugas filling dalam suatu organisasi, maka seorang sekretaris berperan sebagai pembantu pimpinan harus memiliki sifat-sifat

54

tertentu agar dapat melaksanakan tugas filling dengan efisien dan efektif. Sifatsifat yang perlu dimiliki oleh seorang sekretaris dalam melaksanakan tugas filling adalah :Ketelitian,Kerapihan, Menguasai bidang. Tujuan dari penyimpanan arsip Sebagai referensi, bila diperlukan suatu keterangan tertentu memberikan data/informasi kepada pimpinan/manajer atau yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan hasil-hasil dimasa lalu untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan yang akan datang memberi keterangan-keterangan vital, misalanya sebagai bukti sesuai dengan ketentuan hukum.Supaya arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman.Jika diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat, Menghilangkan pemborosan waktu dan tenaga.Penghematan tempat penyimpanan.Menjaga rahasia arsip, Menjaga kelestarian arsip.Menyelamatkan pertanggung jawaban perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemasyarakat.

55

BAB III PENUTUP

a. Kesimpulan Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah yang diserahkan (desentralisasi) dan yang dilimpahkan (dekonsentrasi) kepada Daerah Provinsi Gorontalo, sesuai ketentuan Perundangundangan yang berlaku. b. Rekomendasi 1. Untuk pihak Fakultas Arsitektur Universitas Ichsan Gorontalo selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

Waktu yang diberikan untuk kegiatan sangatlah singkat.



Perlu memper banyak misi dengan instansi baik dengan Pemerintah dan Swasta.

2. Untuk Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Selama dua bulan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) pada Pemkot Dinas Pekerjaan Umum. Untuk mengoptimalkan sistem kerja proses pengolahan data secara efektif dan efisien maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 

Perlu dilakukan orentasi kerja sebelum ditempatkan (Trainning).

56



Sebaiknya praktikan selama melaksanakan Praktek KKP tidak hanya ditempatkan pada satu bagian saja tetapi dipindahkan ke bagian yang lain (Rolling) agar memperoleh ilmu dan pengalaman yang maksimal.



Penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan sehari-hari masih kurang memadai, dan harus lebih banyak dikembangkan demi pengelolaan Administrasi dan keskretariatan dalam proses kelancaran kegiatan-kegiatan dinas, teutama fasilitas computer dan internet.



Jika memungkinkan mahasiswa Kuliah Kerja Profesi (KKP) diberikan Surat Pengalaman Kerja/Sertifikat

57

DAFTAR PUSTAKA

LPM Unisan (2015). Pedoman KKLP Profesi Gorontalo : Univeritas Ichsan Gorontalo

Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya : /SE/DC/2016 tentang Pedoman Penetapan Struktur Organisasi Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Cipta Karya

Nuke, 2015 Efektifkan Apel Pagi?, online: http://www.kompasiana.com/albana19/efektifkah-apelpagi_5500c993a33311be0b51071f Diakses, 29 Maret 2016

Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Goorontalo Nomor 10 Tahun 2014, online : http://www.jdih.gorontaloprov.go.id/peraturan/perda%20nomor%2010%202014.p df Diakses, 29 Maret 2016

Undang undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 1 UU No. 7 tahun 1971)

58